oleh: hambali batubara
MEDAN: Pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No 52/M-DAG/PER/12/2008 tahun 2008, aktivitas impor di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, menurun drastis sekitar 60%.
Dalam Permendag No 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang perubahan Permendag No 44/M-Dag/PER/10/2008 tahun 2008 disebutkan ada pembatasan impor barang terhadap lima produk yakni elektronik, garmen, mainan anak-anak, alas kaki serta makanan dan minuman. Dalam peraturan ini hanya lima pelabuhan di Indonesia yang menjadi pintu utama yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makasar.
Manager Cabang Tanjung Balai Asahan PT Pelindo I Saiful Anwar mengakui ada penurunan impor barang sejak diberlakukannya No 52/M-DAG/PER/12/2008. ’’Kapal-kapal berkapasitas 150-300 GT yang biasa ramai masuk membawa barang-barang impor, kini sudah tampang lengang,’’ katanya.
Dia mengungkapkan biasanya ada 5 kapal yang bersandar setiap hari, sekarang hanya ada satu kapal per minggu. ’’Karena penurunan ini, Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai mengalami kehilangan potensi pemasukan sekitar Rp 125 juta-Rp 150 juta per bulan.’’
Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Yacobos Agus W mengatakan ada penurunan target hingga 70%.
Dia menyebutkan pada Januari 2009, bea masuk baru mencapai Rp 800 juta, padahal bulan yang sama di tahun 2008 pendapatan bea cukai dari bea masuk Rp 1,2 miliar. ’’Diperkirakan akan terjadi penurunan pencapaian target bea masuk yang tahun 2008 lalu melebihi target mencapai Rp 36,3 miliar atau 225,8%,’’ tandasnya.
Senin, 02 Maret 2009
Impor di Teluk Nibung Turun Drastis
KPU Medan tetapkan 13 lapangan kampanye
Oleh: hambali batubara
MEDAN : KPU Medan menetapkan tiga belas lapangan yang ada di Medan untuk tempat pelaksanaan kampanye rapat umum.
Anggota KPU Medan Pendapotan Tamba mengatakan pihaknya menyiapkan 13 lapangan untuk pengumpulan massa. Lima diantaranya adalah lapangan dengan kapasitas daya tampung lebih dari 1.000 orang yakni Lapangan Merdeka, Gajah Mada, Rebab, Air Bersih dan Karya Jaya. Sisanya adalah lapangan Luku, Bunga Rianti, Pertiwi, Renggas Pulau, Helvetia, Medan Lama, paya Bakum dan Rawe.
’’Khusus untuk Lapangan Merdeka, penggunaannya akan diundi karena lapangan ini menjadi rebutan setiap partai untuk melakukan rapat umum. Tidak mungkin semua partai diakomodir untuk melakukan kampanye di tempat tersebut. KPUD Medan akan mengundang semua partai untuk melakukan pengundian pada Senin 2/3,’’ katanya.
Berdasarkan ketentuan, KPU menetapkan 4 partai setiap hari melakukan kampanye rapat umum sejak 17 Maret nanti di setiap kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota akan dibagi dua zona kampanye, dimana masing-masing zona akan diisi oleh dua partai.
Dalam menentukan lokasi kampanye rapat umum, KPUD Sumut menginstruksikan setiap kabupaten kota menyiapkan minimal dua lapangan berkapasitas lebih dari 1.000 orang. Anggota KPU Sumut Bidang Kampanye, Turunan B Gulo mengatakan lokasi lapangan tersebut ditentukan oleh masing-masing KPU kabupaten/kota. Setelah ditentukan oleh KPU, lapangan tersebut akan disosialisasikan kepada setiap partai.
Berdasarkan Peraturan KPU No 19 Tahun 2008 disebutkan, setiap partai minimal sudah memiliki izin 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye dan pengiriman surat pemberitahuan kepada KPU setempat.
Kamis, 26 Februari 2009
IMT-GT Percepat Pertumbuhan Ekonomi Sumatra
oleh: antara
BANDA ACEH: Kerja sama pertumbuhan ekonomi segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand Groth Triangle (IMT-GT) yang ditandatangani tiga Pemerintahan pada 1993 dimaksudkan bagi mempercepat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera dan Aceh.
Kepala Badan Investasi dan Promosi NAD, Anwar Muhammad mengatakan, tujuan kerjasama tersebut termasuk di dalamnya Aceh dan beberapa Provinsi di Pulau Sumatera dengan Malaysia dan Thailand bagi kemajuan ekonomi.
‘’Provinsi yang termasuk dalam kerjasama pertumbuhan segitiga ekonomi ini adalah Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Lampung,’’ katanya.
Sedangkan negara bagian di Malaysia yang termasuk dalam kerjasama ini adalah Pulau Penang, Perlis, Perak, Kedah,B Kelantan, Malaka, Terengganu, Negeri Sembilan dan Selangor, sementara delapan daerah lainnya seperti Pattani dan Sungkhla berada di Thailand.
Kisruh PLN-Pengusaha Bisa Perburuk Citra Batam
oleh: antara
BATAM: Kisruh antra PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam dengan pengusaha hotel dan restoran memperburuk citra kota Batam sebagai kawasan industri dan kota tujuan wisata dunia.
Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan kisruh PLN Batam dengan pengusaha hotel dan restoran itu hendaknya dapat diselesaikan dengan baik.
‘’Di tengah persaingan kawasan industri di Asia Pasifik, kisruh yang dipicu kenaikan Tarif Listrik Batam (TLB) itu bisa membuat calon penanam modal membatalkan niat berinventasi di Batam,’’ katanya.
Dia meminta PLN Batam dan pengusaha yang terhimpun dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berfikir jernih. ‘’Jangan panas-panaslah.’’
Ia mengatakan pemerintah kota Batam berupaya menjadi mediator untuk mencari solusi terbaik. Walikota menyebutkan dalam waktu tiga hari, hingga Sabtu (28/2), pemerintah bekerja keras mencari solusi terbaik. Kisruh PLN Batam-PHRI bermula dari kenaikan TLB hingga 14,8% beberapa waktu lalu.
Pengusaha PHRI menentang kenaikan itu, dan hanya bersedia membayar tarif dengan biaya TLB belum naik. PLN menganggap perusahaan-perusahaan hotel dan restoran itu menunggak, sehingga mengancam memutuskan aliran listrik.
Senin, 23 Februari 2009
Permendag 01/2009 rugikan pengusaha
oleh: master sihotang
MEDAN: Sejumlah kalangan menilai peraturan Menteri Perdagangan RI No. 01/M-DAG/PER/I/2009 tentang ekspor barang yang wajib menggunakan letter of credit (L/C) merugikan pengusaha karena harus mengendapkan uang kontan 100% di bank untuk membuka L/C, serta terkena biaya administrasi dan fee lain sekitar 0,5% dari total L/C..
Fauzi Hasballahi, Ketua DPD Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut menegaskan peraturan Menteri Perdagangan RI soal membuka L/C, bukan membantu para pengusaha karena perbankan mewajibkan eksportir menanamkan uang kontan sebagai jaminan sebesar L/C yang akan dibuka dan dikenakan biaya sedikitnya 0,5% dari total L/C..
"Kalau begini bukan membantu pengusaha namanya. Tapi membunuh pengusaha khususnya usaha kecil," ujarnya kepada Bisnis di Medan.
Menurut dia, pemerintah tidak harus mematok L/C sebagai alat pembayaran. "Masih ada alternatif lain di luar L/C sebagai pilihan. Pengusaha bukan tidak mau diatur, tapi tolong jangan dibuat satu pilihan harus L/C. Berikan juga alternatif lain, sehingga pengusaha benar-benar dibantu.
Dia menegaskan pemerintah saat ini memerlukan banyak devisa untuk menopang perekonomian nasional. Tapi, tuturnya, jika pemerintah mengatur dengan hanya adad satu pilihan, berarti pemerintah menutup masuknya devisa itu sendiri.
Mengatur agar devisa tidak lari ke luar negeri, tambahnya, tidak harus mewajibkan eksportir dan pengusaha lain melakukan pembayaran hanya dengan menerbitkan L/C. "
Tidak ada jaminan devisa tidak lari ke luar negeri kalau sudah menggunakan alat pembayaran L/C. Malahan semakin diatur seperti itu, pengusaha akan melarikan devisa dengan mencari akal baru berupa kelebihan pembayaran," tegasnya.
Sementara itu, Suryo Pranoto, eksportir kopi, mengatakan, pembayaran dengan menggunakan L/C tidak cocok untuk kopi karena penjualan dilakukan berupa forward dan volumenya sering hanya satu kontainer.
"Mau berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan eksportir kalau semua pakai L/C. Ini tidak efisien dan menambah biaya ekonomi tinggi. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah kemudahan dan stimulus ekonomi, sehingga para eksportir mau mencari pasar di luar negeri," tandasnya.
Sebaiknya, kata dia, Menteri Perdagangan meninjai kembali kebijakan sistem pembayaran L/C tersebut karena akan merusak ekonomi nasional.
Sebelumnya, Ketua Kadin Daerah Sumut Irfan Mutyara mengakui langkah Menteri Perdagangan kali ini mewajibkan eksportir menggunakan L/C sebagai alat pembayaran tujuannya memang baik. Tapi, lanjutnya, biasanya pengusaha hanya menyediakan dana tunai 30% dari total L/C yang dibuka.
"Idealnya memang seperti itu. Namun, perbankan nasional mewajibkan eksportir harus menanamkan uang tunai sebesar L/C yang akan dibuka. Ini namanya memberatkan para pengusaha yang lagi susah."
Sebaiknya, kata dia, jangan ada regulasi yang bersifat wajib, tapi regulasi yang memberikan pilihan kepada pengusaha, sehingga jika terbentur dengan satu persoalan, masih ada jalan keluar lain untuk membantu para pengusaha..
Kalau ekspor barang tertentu diwajibkan menggunakan L/C dan hanya memberikan tenggang waktu dua bulan kepada eksportir untuk menyesuaikan diri, menurut dia, waktunya terlalu mepet dan berat.
"Saat ini pengusaha [eksportir] banyak yang babak belur karena permintaan produk primer dan sekunder dari luar negeri turun drastis."
Dia mencontohkan PT Tjipta Rimba Jaya Medan yang selama ini terkenal sebagai eksportir kayu lapis dari Medan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawannya karena permintaan kayu lapis di luar negeri ambruk. "Banyak pengusaha kayu saat ini di Sumatra tidak tahu mau menjual kayu kemana karena pabrik kayu lapis di daerah ini mengurangi jam kerja."
Minggu, 22 Februari 2009
Perekonomian AS akan kontraksi 1%
oleh: master sihotang
MEDAN: Pakar Kebijakan Publik dari George Mason University, Virginia, Amerika Serikat mengakui, tahun ini ekonomi negara adidaya itu hanya tumbuh minus satu persen, walaupun ada stimulus ekonomi yang sudah diberikan pemerintahan Barack Obama.
Hilton L Root, pakar itu, mengatakan ekonomi AS bakal tumbuh minus sekitar satu persen, sehingga tidak bisa diharapkan untuk membantu perekonomian global yang lagi sakit.
"Belum ada resep yang pas yang dilahirkan pakar-pakar ekonomi yang direkrut Barack Obama. Mereka baru melakukan penyelesaian kasus per kasus dengan resep yang berbeda,’’ ujarnya di Medan.
Root melihat upaya mengatasi krisis finansial yang tengah melanda dunia saat ini, harus dicarikan solusinya segera, agar dampak yang ditimbulkan tidak merusak sistem ekonomi yang sudah terbangun selama ini.
Menurut dia, banyak pendapat yang berbeda-beda tentang penyebab krisis finansial global, a.l. maraknya korupsi para pejabat negara, administrasi pemerintahan sebelumnya yang tidak becus, keputusan yang salah dari pemerintah sebelumnya, serta kredit macet yang menimbulkan nilai aset perbankan jatuh..
Dia membenatrkan banyak pendapat menyebutkan krisis ekonomi global karena pemerintah AS memberikan kemudahan memperoleh kredit kepemilikan rumah (KPR) sejak 1996. Karena itu, lanjutnya, perbankan hanya memperhatikan risk profile debitur yang mengajukan permohonan KPR, tanpa mengharuskan adanya uang muka.
Kredit macet di sektor properti tersebut, paparnya, hanya sekitar US$800 miliar. Dibandingkan dengan kredit macet pada usaha dotcom yang mencapai US$5 triliun beberapa tahun lalu, menurut dia, nilai kredit macet perumahan tidak sebanding dengan kredit macet pada perusahaan dotcom. Dia menanyakan kenapa ekonomi waktu krisis kredit macet dotcom terjadi ekonomi dunia tidak ambruk seperti separah sekarang ini?
Karena itu, lanjutnya, yang salah bukan sistem ekonomi yang dibangun, tapi karena keserakahan pelaku dan para analis ekonomi itu sendiri yang menciptakan berbagai produk turunan yang kini nilainya tinggal hanya 10% dari nilai sebenarnya.
Karena itu, kata dia, untuk memperbaiki perekonomian dunia dikembalikan kepada seluruh pemangku kepentingan ekonomi, dengan menggunakan hati nurani dalam mengambil keputusan, sehingga keseimbangan ekonomi baru bisa diciptakan.
Caranya, kata dia, ekonom global jangan terlalu difinansialisasi. Karena, lanjutnya, peranan fiskal juga harus diperhatikan terutama campur tangan pemerintah dalam sistem perekonomian..
Negara di dunia ini perlu mengeliminasi dampak krisis tersebut lewat aliansi internasional, dan harus ada koordinator regulator lintas negara.
Dengan demikian, lanjutnya, diperkirakan pada 2010 ekonomi nasional bisa pulih secara perlahan.
Jumat, 20 Februari 2009
Harga emas di Palembang bergerak naik
oleh: antara
PALEMBANG: Harga emas perhiasan 24 karat dalam berbagai bentuk di beberapa pasar Kota Palembang dalam dua hari terakhir naik menjadi Rp2,1 juta per suku (6,7 gram) dari sebelumnya yang hanya Rp1,9 juta per suku.
Beberapa pedagang di sejumlah pasar Kota Palembang antara lain Pasar Baru 16 Ilir, TP Rustam Efendi, Tengkuruk Permai dan Pasar 10 Ulu, mengatakan kenaikan harga tersebut karena pengaruh harga emas di pasar dunia yang cendrung terus naik.
Menurut mereka, harga jual emas cendrung mengikuti perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US$.
Harga emas di sejumlah toko perhiasan di Palembang dalam dua hari terakhir berangsur naik. Sejumlah pedagang di Pasar Baru, 16 Ilir mengatakan harga emas 24 karat tercatat Rp2,1 juta per suku, harga tersebut sudah termasuk biaya pembuatan.
Harga yang sama juga diberlakukan para pedagang di kawasan Pasar 10 Ulu, yakni pada kisaran antara Rp2,150 juta-Rp2,250 juta per suku.
Harga gula di Banda Aceh naik
oleh: antara
BANDA ACEH: Harga gula pasir di Banda Aceh mengalami kenaikan dari Rp8.500/kg menjadi Rp9.000 per kg akibat stok menipis di tingkat distributor.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindagkop dan UKM provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nurdin, mengemukakan pada tingkat penyalur gula pasir masih ada tapi harga jualnya naik karena kekosongan di tingkat distributor akibat pengaruh cuaca.
Ia mengatakan, kekosongan di tingkat distributor disebabkan pengaruh cuaca sehingga distribusi tidak lancar.
Stok gula pasir sebanyak 2.500 ton yang sudah dipesan dari Surabaya hingga saat ini belum tiba. Menurutnya, jika cuaca baik dalam sepuluh hari kapal pengangkut gula bisa merapat ke Aceh.
‘’Kami perkirakan 26 Februari mendatang persediaan gula sudah tiba. Tapi selama ini pasokan gula dari Provinsi Sumatera Utara masih tetap lancar,’’ tandasnya.
Koalisi Ormas Tuntut Penghentian Pemekaran Daerah di Sumut
oleh: antara
MEDAN: Koalisi Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Pemantau Tragedi Berdarah Gedung DPRD Sumut menuntut dihentikannya pemekaran Sumut karena dinilai banyak negatifnya.
Tuntutan itu disampaikan massa dari delapan organisasi mahasiswa dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa damai yang digelar di halaman gedung DPRD Sumut di Medan, hari ini.
Kedelapan organisasi tersebut masing-masing Mahasiswa Pancasila Kota Medan, FORMABSU, FORSU, LKSM-UP, FORMAPEM, HIMPASS, FM2B dan IP3SU
Dalam pernyataan sikap yang mereka sampaikan dan diterima anggota DPRD Sumut, Tosim Gurning mereka menilai pemekaran di Sumut lebih karena kepentingan sekelompok orang dan tidak lagi sesuai dengan konsep dan tujuan pemekaran yang sesungguhnya.
Koalisi Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Pemantau Tragedi Berdarah Gedung DPRD Sumut, juga meminta Gubernur Sumut bertanggung jawab terhadap surat
keputusan (SK) yang dikeluarkan yang diduga sepihak sehingga memicu konflik horizontal.
Mereka juga mendukung kepolisian dan Tim Pencari Fakta (TPF) DPRD Sumut memeriksa gubernur secara intensif dan memeriksa seluruh staf yang terlibat dalam proses penandatanganan SK tersebut.
Mereka mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk terus memantau penuntasan kasus unjuk rasa anarkis para pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).
Kamis, 19 Februari 2009
Riau tunggu regulasi jaminan bahan baku CPO
oleh: antara
PEKANBARU: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga saat ini masih menunggu adanya regulasi dari Pemerintah Pusat mengenai jaminan ketersediaan bahan baku kelapa sawit untuk mengembangkan industri hilir.
Kepala Badan Promosi dan Investasi Provinsi Riau, Feizal Qomar mengemukakan saat ini pihaknya masih menunggu regulasi ketersediaan bahan baku dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Pertanian.
Dia pada saat ini investor yang ingin menanamkan modalnya dibidang industri hilir kelapa sawit khawatir kekurangan bahan baku.
‘’Para investor yang tertarik di bidang hilir sawit khawatir jika ketersediaan bahan baku habis untuk kebutuhan perdagangan ekspor,’’ ujarnya.
Konflik ’ganggu’ pelaksanaan FTZ BBK
oleh: antara
BATAM: Konflik antara petugas pengangkut barang, Bea Cukai, PT Pelni, wartawan dan pengelola pelabuhan Beton Sekupang mengancam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK)
‘’Jangan ribut terus, kalau didengar pusat, FTZ BBK bisa dicabut,’’ kata Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov, hari ini.
Ia mengatakan konflik bisa disalahartikan bahwa aparat yang terkait di pelabuhan belum siap melaksanakan FTZ BBK. Menurut dia, ada beberapa pihak yang tidak sepakat FTZ BBK, sehingga bisa memanfaatkan pertikaian itu.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat di pelabuhan menahan diri dan menjalankan tugas masing-masing, agar FTZ BBK sukses.
Koordinator Lapangan Bea Cukai Wilayah Sekupang Tribuana mengatakan, konflik antara aparat penegak hukum dengan pengangkut barang sulit reda, karena fasilitas pelabuhan belum memadai.
Rabu, 18 Februari 2009
KPUD Sumut kesulitan audit dana kampanye
oleh: hambali batubara
MEDAN: Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) mengatakan pihaknya kesulitan mencukupi jumlah akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye. Jumlah kantor akuntan publik hanya 22 kantor di Sumut, sedangkan jumlah partai yang akan diuadit dana kampanyenya mencapai 38 partai.
Anggota KPU Sumut, Turunan B Gulo mengatakan idealnya setiap partai diaudit oleh satu kantor akuntan publik. Namun pihak IAI cabang Medan mengatakan jumlah akutan publik yang aktif hanya 22 kantor. “ Belum tentu semua kantor akuntan tersebut mau jadi pengaudit,'' katanya, hari ini.
Alasannya menurut Gulo, IAI Medan mengatakan tarif yang disediakan KPU belum tentu dapat diterima kantor akuntan yang ada. Pemerintah melalui KPU Provinsi menyediakan dana sebesar Rp 1,6 miliar untuk mengaudit 38 partai. Bila dibagi, masing-masing partai mendapat dana pengauditan sebesar Rp 49 juta. “ Mungkin untuk sebagian kantor audit, dana tersebut sangat sedikit.''
BUMD Riau siap kelola ladang minyak Langgak
oleh: antara
PEKANBARU: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau sedang mempersiapkan segala persyaratan untuk mengelola ladang minyak Blok Langgak di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu, Riau.
‘’BMUD Riau sedang mempersiapkan diri untuk mengelola Blok Langgak,’’ kata Gubernur Riau HM Rusli Zainal, hari ini.
Gubernur juga menambahkan, pada dasarnya BMUD Riau siap untuk mengelola ladang minyak yang bisa memproduksi 400-500 barel minyak mentah per hari itu. ‘’Kita sudah siap tinggal mempersiapkan dengan baik segala sesuatu yang menyangkut teknis,’’ katanya.
Pengusaha di Batam serukan revisi UU Jamsostek
oleh: antara
BATAM: Undang-Undang (UU) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Nomor 3 tahun 1992 perlu direvisi untuk mendukung Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK).
Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Said Iqbal mengatakan, UU Jamsostek perlu direvisi agar dapat memberi keleluasaan bagi pekerja untuk menempati rumah murah dan dengan demikian pengusaha sudah ikut terbantu.
‘’Tujuan akhir FTZ adalah menyejahterakan rakyat dengan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Namun, tanpa ketegasan jaminan sosial dalam UU, tujuan itu sulit tercapai,’’ katanya, hari ini.
Menurut dia, biaya tempat tinggal dan transportasi merupakan komponen terbesar dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu 20%. ‘’Jika UU Jamsostek memberikan keleluasan bagi pekerja untuk menempati rumah murah, tanpa menaikan upah dalam jumlah besar, pekerja bisa sejahtera. Pengusaha pun bisa menekan pengeluaran,’’ tegasnya.
Selasa, 17 Februari 2009
TPF Kerusuhan DPRD Sumut akan temui Kapolri
oleh: hambali batubara
MEDAN : Tim Pencari Fakta (TPF) DPRD Sumatra Utara tentang kerusuhan anarkis 3 Februari di gedung DPRD Sumut akan berangkat menemui DPR-RI, Mendagri dan Kapolri di Jakarta pada Rabu besok.
Ketua TPF, Abdul Hakim Siagian mengatakan tujuan mereka menemui ketiga pihak tersebut untuk menyampaikan temuan mereka atas pemicu kerusuhan anarkis oleh massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).
Hakim mengatakan temuan mereka tersebut didapat diantaranya melalui rekaman media massa seperti cetak dan elektronik, penelusuran terhadap para ahli yang ikut dalam mengkaji layak tidaknya pemekaran Protap serta fakta dan data yang didapat dari sejumlah dokumen.
Raden Mohammad Safii, salah seorang anggota tim mengatakan TPF menyimpulkan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi tindakan anarkis dalam unjuk rasa tersebut yang akhirnya memakan korban tewasnya etua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat.
Pertama; adalah Surat Keputusan Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang menyetujui pemekaran Protap yang ditandatangani tanggal 26 September 2008. Dalam surat tersebut ditemukan bahwa surat sudah dikeluarkan secara terencana dengan ditandatangani 5 staf bawahan gubernur yang akhirnya ditandatangani Syamsul Arifin. ’’Padahal isi surat secara substansial banyak yang salah,’’ katanya.
Kedua, kunjungan tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Sumut, dimana akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi II DPR-RI agar DPRD Sumut segera melakukan sidang paripurna.
TPF juga menemukan adanya rencana terjadinya unjuk rasa yang anarkis seperti seperti spanduk yang isinya ancaman kematian terhadap Ketua DPRD Sumut, adanya peti mati, semua pintu gedung dikunci tiba-tiba dari luar sehingga anggota DPRD terjebak di dalam, aliran listrik yang padam yang tiba-tiba sehingga kamera CCTV tidak berfungsi dan adanya usaha menggiring ketua DPRD Sumut untuk keluar dari ruang VIP dan mengarah ke arah kerumunan massa.
KPU Sumut gunakan quick count
oleh: hambali batubara
MEDAN: Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara akan menggunakan sistem penghitungan suara cepat pada pemilihan umum legislatif 2009 nanti. Selain memberikan informasi penghitungan suara cepat, sistem IT KPU Sumut 2009 ini juga akan memberikan tingkat keamanan tinggi.
Anggota KPU Sumut Bidang IT dan Logistik, Sirajuddin ST mengatakan sistem ini menggunakan pemasukan data penghitungan suara formulir C1 di KPU kabupaten-kota di wilayah Sumut. Semua data yang pada pemilu lalu di hitung ditingkat PPS dan PPK, sekarang di KPU kabupaten/kota.
Dengan asumsi jarak tempuh terjauh TPS ke kabupaten kota selama 3 jam, sehingga setelah 3 jam pengitungan suara sudah dapat diinput. “ Sehingga bisa menjadi penghitungan suara sementara,’’ katanya di Medan, kemarin.
Menurut dia, penghitungan ini bisa menjadi acuan selama proses penghitungan suara manual selesai dikerjakan, sehingga bila ada perbedaan mencolok maka dipastikan ada kesalahan di penghitungan manual. “ Bisa saja itu kecurangan, “ jelas pria yang sebelumnya profesional bidang TI di salah satu BUMN.
Soal tingkat keamanan, papar dia, pada sistem ini akan meminimalisir kecurangan yang selama ini sering terjadi di tingkat PPS (Panitia Pemilihan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Pada sistem yang baru ini, ada petugas khusus yang menjemput formulir C1 ke setiap PPS. “Sistem ini juga berbasis waktu. Jika petugas penjemput terlambat dari waktu yang ditentukan, langsung dapat terdeteksi.’’
Sirajuddin mengatakan tidak ada hambatan soal jaringan online sistem ini. Dasarnya, semua ibukota kabupaten kota di Sumut sudah dimasuki jaringan telepon. Sehingga lebih mudah melakukan proses online. Hambatan hanya bila ada serangan Spam dan Hacker yang sering mengganggu sistem online.
Logistik
Dia juga mengungkapkan KPU Sumut dalam penyediaan logistik pemilu legislatif 2009 melakukan dua kali tender. Pada tender pertama tidak didapati masalah. Sedangkan pada tender kedua ini diperkirakan ada hambatan penyelesaian pengerjaan sehingga molor selama 10 hari dari waktu yang ditentukan. “ Atau sebelum 20 hari sebelum hari H,’’ tuturnya.
Tetapi, lanjut dia, keterlambatan tersebut masih tergolong aman. Alasannya, paling jauh jarak pengiriman logistik ke wilayah Sumatera Utara tidak lebih dari 10 hari. ’’Itu sudah termasuk perkiraan terhadap hambatan cuaca buruk yang sering melanda kepulauan di Nias.’’
Dia menjelaskan logistik yang termasuk tender kedua meliputi kotak dan bilik suara, sampul, karet gelang; tali pengikat dan stiker. ’’Yang terlambat kotak dan bilik suara. Hambatannya adalah waktu pengerjaan yang memakan waktu,’’ katanya.
Menurutnya, hal lain yang mesti dikhawatirkan adalah semua peserta tender yang minggu depan diumumkan pemenangnya berasal dari luar Pulau Sumatera, seperti Jakarta dan Jawa Timur. “ Jadi memakan waktu juga dalam hal pengiriman. Namun kami yakin para peserta tender akan menyelesaikan tepat waktu karena ada jaminan dari pengusahanya dan pihak KPU sedang melakukan pengecekan perusahaan saat ini,’’ tandasnya.
Pertamina siap realisasi program konversi di Sumut
oleh: master sihotang
MEDAN: Pertamina Pemasaran Region I siap merealisasikan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg di Sumut pada 2009.
General Manager Pertamina BBM Retail Regional I Sumbagut, B.Trikora Putra mengatakan program konversi ini akan dilaksanakan pada 12 daerah kabupaten dan kota se-Sumut yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Binjai, Langkat, Asahan, Karo, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Simalungun, Labuhan Batu.
’’Program konversi ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan total target sekitar 2 juta kepala keluarga. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat luas,’’ katanya.
Senin, 16 Februari 2009
Menjamurnya spanduk caleg
oleh: Safrin*
Seorang pakar ekonomi menjawab spanduk ketika saya tanya bisnis apa yang potensial dan menguntungkan disaat pergerakan ekonomi sedang mengalami penurunan akibat dampak krisis keuangan di Amerika, seperti saat ini. Paling tidak sampai selesai pemilu 2009, bisnis spanduk akan tetap kinclong, tambahnya.
Saya terhenyak sejenak mendengar jawaban tersebut. Namun dalam hati, saya setuju dengan pernyataan itu. Saya yakin Anda juga akan setuju dengan pernyataan sang ekonom tadi. Buktikan sendiri. Cobalah jalan-jalan ke pusat kota – down town – yang penuh keramaian. Spanduk merentang riuh dimana-mana. Spanduk yang dimaksud bukanlah spanduk yang menawarkan obat panu, ataupun kredit murah tanpa agunan, melainkan spanduk yang berwajah caleg – calon wakil kita nanti.
Cobalah lihat spanduk itu lebih teliti. Mungkin kita akan bertemu dengan kawan lama waktu sekolah di SD Inpres di kampung dulu. Kawan itu yang kita tahu dulu berprofesi jauh dari hingar bingar politik di masa orde baru, sekarang siap-siap untuk duduk di kursi wakil rakyat. Melalui spanduk itu kita juga bertemu dengan seorang tokoh partai politik – yang alhamdullillah ternyata masih segar bugar, meski lama menderita stroke karena gagal jadi anggota dewan. Melalui spanduk itu juga kita jadi tahu si tokoh ternyata telah berganti partai lagi, bukan partai yang dulu sangat di bela-belanya. Dan ini perpindahan partai yang ketiga, mengikuti irama pemilu yang telah berlangsung tiga kali sejak reformasi.
Spanduk-spanduk itu menarik untuk dilihat. Teknologi cetak, fotografi, dan kwalitas dasar kain yang menggunakan teknologi MMT, memungkinan spanduk-spanduk itu indah kelihatan. Senyum sang caleg yang ramah penuh pesona dan meyakinkan dapat muncul pada spanduk-spanduk MMT. Sesuatu hal yang mustahil terjadi pada masa lalu.
Meski indah terlihat, penggunaan spanduk sebagai media promosi ternyata bukan merupakan pilihan utama para pemasar. Bagi pemasar pilihan utama sebuah media promosi itu selalu dikaitkan dengan tingkat efektif dan efisien. Artinya sebuah media promosi akan digunakan bila memiliki unsur efektif dan efisien.
Makna efektif itu selalu dikaitkan dengan jumlah khalayak potensial yang melihat media promosi tersebut. Sedangkan efisien berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan. Artinya bila harga yang dibayarkan untuk media promosi itu murah, dan khalayak sasarannya tepat, maka media promosi itu efektif dan efisien. Untuk spanduk misalnya dari segi biaya, memang harganya cukup murah.
Namun dilihat dari konteks potensi khalayak, belum tentu. Ini disebabkan karena spanduk yang umum direntangkan di pinggir jalan, hanya dilihat sekilas oleh khalayak yang melintas. Proses perjalanan yang selintas menyebabkan pesan-pesan yang ada pada spanduk tersebut tidak akan terbaca dengan jelas. Selain itu orang-orang yang membaca spanduk itu belum tentu khalayak potensial. Itulah sebabnya pakar pemasaran dan periklanan menempatkan spanduk sebagai pilihan terakhir untuk promosi.
Jadi bagaimana tentang spanduk caleg yang riuh bertebaran itu ? Dari sudut efisien spanduk-spanduk caleg itu jelas sangat efisien. Karena biaya pembuatannya cukup murah. Cuma berkisar Rp.50.000,- hingga Rp.60.000/per meter. Apalagi bila dibuat dalam jumlah banyak, jelas akan lebih murah. Begitu juga biaya pasang. Pemerintah sebenarnya menetapkan biaya spanduk cukup murah. Itu kalau minta izin resmi dari Dinas Pertamanan sebagai otoritas pemegang izin spanduk. Kalau pasang langsung, ya gratis.
Namun bagaimana dari sudut efektifitas, apakah spanduk-spanduk caleg tersebut cukup efektif ? Inilah yang sebenarnya harus dikaji lebih serius. Pertama, cobalah teliti lagi dengan hati-hati. Spanduk-spanduk caleg yang dipasang di keramaian down town itu ternyata banyak yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan si caleg. Artinya si caleg berasal dari dapem X, ternyata spanduk itu di pasang di dapem Y, dengan alasan daerah itu selalu ramai dilalui lalu-lalang kendaraan. Kedua, coba lihat lagi dengan teliti berapa banyak orang yang lalu lalang memperhatikan spanduk itu. Sangat kecil.
Ketiga, baca pesan yang ada di spanduk itu. Sangat klise. Tidak merangsang pembaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapa dan apa yang disampaikan. Umumnya pesan-pesan pada spanduk itu adalah pesan-pesan menyambut hari libur keagamaan ataupun hari-hari besar kenegaraan seperti hari kemerdekaan ataupun sumpah pemuda. Tidak ada spanduk yang berisikan pesan yang sangat merangsang seperti ini “Anggota Legislatif Bukan Tujuan Utama Saya, Tapi Kalau Anda Memilih dan Saya Terpilih, Percayalah Kesejahteraan Masyarakat Akan Saya Perjuangkan”. Kalau ada pesan-pesan seperti itu, saya percaya khalayak berusaha untuk mengenal siapa caleg tersebut.
Dari ketiga alasan di atas, jelas pemasangan spanduk tidak efektif sebagai media sosialisasi caleg. Perlu ada media lain yang dapat digunakan untuk memperkuat spanduk-spanduk. Karena kata para pakar pemasaran dan iklan, promosi membutuhkan keaneka-ragaman bentuk media. Bukan hanya spanduk.
Jadi kalau spanduk itu tidak efektif lebih baik kita turunkan saja. Sehingga kota ini menjadi lebih indah. Setuju?
* penulis adalah Pakar komunikasi Fisip USU
Sabtu, 14 Februari 2009
Kapolri resmi copot Kapolda Sumut
oleh: yusran yunus
MEDAN: Seperti diperkirakan sebelumnya, Mabes Polri akhirnya memutuskan mencopot Kapolda Sumut Nanan Soekarna, menyusul kerusuhan anarkis oleh sekitar 1.000-an massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat, 3 Februari lalu.
Sebagaimana diberitakan Antara, sebagai penggantinya sesuai SKEP Kapolri SKEP/65/II/2009 tanggal 13 Februari, pejabat baru Kapolda Sumut adalah Badrodin Haiti, Direktur I/Kam dan Tranas Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya Haiti pernah bertugas di daerah konflik, Sulawesi Tengah selaku Kapolda Sulteng dan Kapoltabes Medan.
Kabid Humas Polda Sulteng Baharuddin Djafar mengatakan pihaknya sudah menerima informasi perihal penggantian Kapolda Sumut, meski sampai saat ini belum menerima pemberitahuan resmi dari Mabes Polri.
‘’Untuk serah terima jabatan, biasanya paling lambat seminggu setelah adanya Telegram Rahasia (TR),’’ katanya.
Kamis, 12 Februari 2009
KPUD Sumut tagih dana pemilu ke Depdagri
oleh: hambali batubara
MEDAN: Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara (KPUD Sumut) mendatangi Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri (Sekjen Depdagri), ’menagih’ dukungan dana pemerintah daerah untuk pemilihan umum legislatif 2009 nanti.
Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution mengatakan langkah ini dilakukan setelah minimnya dana bantuan pemerintah pusat untuk sosialisasi pemilu dan belum jelas payung hukum yang mengatur bantuan dana oleh pemerintah daerah kepada KPU.
Irham mengatakan pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 118 juta untuk sosialisasi pemilu legislatif tahun 2009 yang bersumber dari APBN.
''Kalau mengandalkan dana dari APBN, jelas informasi pemilu tidak sampai ke masyarakat bawah,'' ungkapnya.
Akibatnya, tuturnya, pihaknya sampai saat ini belum melakukan kegiatan sosialisasi, padahal hari pemungutan suara sudah semakin dekat, 9 April 2009. ''Selama ini sosialisasi praktis mengandalkan peran pemerintah daerah, partai politik dan calon legislatif.''
Dia menjelaskan sebenarnya berdasarkan UU No 22 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum pasal 121 mengatakan ada peran serta pemerintah daerah membantu KPU. ''Tetapi tidak jelas bentuknnya, hanya disebutkan fasilitas.''
Menurutnya, praktis dana yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Sumut sebesar Rp 8 miliar untuk sosialisasi KPU, urung dikucurkan mengingat belum adanya payung hukum yang jelas seperti Pepres yang mengaturnya. ''Untuk itulah, kami berinisiatif menemui Setjen Depdagri untuk minta kejelasan.''
Gubernur Sumut: Surat rekomendasi Protap tidak bersifat final
oleh: master sihotang
MEDAN: Gubernur Sumut Syamsul Arifin menilai surat rekomendasi yang ditekennya mengenai usulan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) tidak bersifat final. ‘’Saat saya meneken surat itu, masih tujuh kabupaten/kota yang memberikan dukungan,’’ katanya.
Menurut dia, surat rekomendasi itu batal dengan sendirinya jika dalam perkembangannya daerah pendukung tidak lagi 7 kabupaten dan kota. ‘’Soal bagaimana kelanjutannya, apakah usulan itu sesuai atau tidak dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, merupakan wilayah kewenangan legislatif.’’
Dia mengemukakan setiap menandatangani sebuah surat terkait satu kebijakan, pihaknya melalui prosedur dan mekanisme baku, dimana harus melalui sejumlah analisis dan telaah dari stafnya yang dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi administratif, ketentuan hukum dan perundang-undangan.
“Jadi surat itu bukan saya tandatangani sendiri secara otoriter. Begitu juga terhadap surat-surat lainnya, minimal ada enam paraf sebelumnya, terakhir ke Sekretaris daerah. Jadi semuanya sudah melalui prosedur dan mekanisme,’’ ujarnya.
Menyusul aksi kerusuhan anarkis yang dilakukan massa pendukung pembentukan Protap, dia mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang sudah terpelihara baik selama ini.
‘’Biar kita serahkan sepenuhnya pengusutan kasus itu kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan memproses hukum siapa pun yang terlibat. Termasuk jika ada pejabat Pemprov Sumut yang terlibat ikut unjuk rasa, mendalangi, mendanai,’’ tegasnya.
Selasa, 10 Februari 2009
Pantau kualitas air Danau Toba, Samosir butuh laboratorium
oleh: master sihotang
MEDAN: Pemerintah Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) membutuhkan laboratorium lengkap untuk mengetahui perkembangan kualitas air dan lingkungan Danau Toba.
’’Kami membutuhkan laboratorium, sehingga mampu mendeteksi perkembangan kualitas air dan lingkungan Danau Toba,’’ kata Bupati Samosir Mangindar Simbolon.
Menurut dia, selama ini banyak lembaga sosial masyarakat (LSM) yang melakukan penelitian air Danau Toba secara sporadis dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat. Hasil penelitian LSM tersebut, lanjutnya, belum dapat dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan.
Dia mencontohkan baru-baru ini ada LSM dari luar Sumut yang mengaku melakukan penelitian dengan mengambil sampel air Danau Toba. ’’Melalui sampel tersebut mereka menyimpulkan perairan Danau Toba sudah tercemar akibat pakan ikan.’’
Kesimpulan tersebut, kata Mangindar, tidak dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk menghentikan pengembangan keramba jala apung di Danau Toba.
Karena itu, kata dia, Pemprov Sumut dan tujuh kabupaten yang berkaitan dengan Danau Toba a.l. Kabupaten Simalungun, Karo, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Dairi, dan Tapanuli Utara perlu membangun sebuah laboratorium komprehensif yang dapat memantau kualitas air dan lingkungan Danau Toba setiap hari.
Kalau sudah begini, kata dia, tidak ada lagi yang berani macam-macam dengan melakukan penelitian secara sproradis lalu menyimpulkan perairan Danau Toba sudah terdegradasi atau tercemar akibat pakan ikan dan limbah rumah tangga.
Namun, menurut dia, Pemprov Sumut dan tujuh kabupaten yang terkait dengan Danau Toba harus merapatkan barisan dan meminta bantuan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan agar mau membantu pembangunan laboratorium tersebut. Selanjutnya, kata dia, biaya operasional akan ditanggung oleh tujuh kabupaten yang berkaitan dengan kawasan Danau Toba.
Dia mengakui Danau Toba ini harus dijaga kelestariannya karena sudah menjadi situs dunia. Kalau dibiarkan tanpa pengawasan dan perawatan yang intensif, paparnya, salah satu objek wisata itu akan ditinggalkan para wisatawan asing (wisman) karena adanya penelitian sproradis yang menjelek-jelekkan kualitas air dan lingkungan Danau Toba.
Ketika disinggung bahwa sudah ada Perda No. 7 Tahun 1980 yang dibuat Pemprov Sumut untuk menata kawasan Danau Toba, Mangindar mengatakan, Perda tersebut harus diikuti dengan membuat Perda ikutan oleh kabupaten yang berkaitan dengan Danau Toba.
Sampai saat ini, kata dia, baru Pemkab Samosir yang sudah menyiapkan perda yang berkaitan dengan Perda No. 7 Tahun 1980. Namun, paparnya, karena menunggu revisi tata ruang Sumut yang belum selesai perda tersebut belum dapat disahkan.
’’Kami menunggu hasil revisi tata ruang dan wilayah Sumut. Kalau itu sudah selesai, tiggal menyesuaikan dengan perda pengelolaan Danau Toba yang masuk menjadi kawasan Kabupaten Samosr. Kabupaten lain, tuturnya, perlu membuat aturan untuk mendukung Perda No. 7 Tahun 1980,’’ tandasnya.
Aceh tolak beras impor&antar pulau
oleh: malik ridwan
BANDA ACEH: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menolak masuknya beras impor dan antar pulau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan beras produksi petani lokal mencukupi.
Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar mengatakan produksi beras yang dihasilkan kalangan petani masih mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat NAD, sehingga saat ini belum diperlukan masuknya beras impor maupun antar pulau.
’’Bahkan kami merencanakan akan mengekspor beras tahun ini ke beberapa negara tetangga terdekat seperti Malaysia, Singapura,’’ katanya di Banda Aceh, kemarin.
Dia menjelaskan pihak Pemprov NAD melakukan upaya-upaya signifikan dalam meningkatkan produktivitas petani beras NAD, seperti mendorong peningkatan utilisasi industri penggilingan beras milik petani. ’’Kami juga mendorong dunia swasta untuk bisa membangun industri prosesing yang kuat.’’
Menurutnya, bila industri prosesing berkembang pesat maka secara otomatis akan mendongkrak harga pembelian gabah petani sehingga ikut memacu produktivitas padi karena terjaminnya pembelian gabah petani tersebut. ’’Untuk tahap awal, kami akan membangun dulu industri prosesing ini. Nanti akan diikuti oleh dunia swasta di sini.’’
Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar mengatakan pihaknya mengapresiasi tekad kuat Pemprov NAD untuk mendorong peningkatan produktivitas padi petani sehingga NAD dapat mengembalikan masa kejayaannya sebagai salah satu daerah lumbung beras di tanah air.
Dia mengungkapkan Pemprov Aceh menargetkan sekitar 400 ribu hektare tanaman padi, dimana dari jumlah itu yang baru ditanami sekitar 100 ribu hektare, sehingga masih cukup luas potensi lahan untuk ditanami padi.
’’Dengan irigasi yang baik, pemanfaatan benih berkualitas tinggi serta input teknologi tinggi, potensi NAD menjadi lumbung beras di masa mendatang akan semakin terbuka lebar. Bahkan dapat mengekspor beras ke negara-negara tetangga seperti Malaysia yang memiliki kebutuhan tinggi.’’
Menurutnya strategi Pemprov NAD untuk mengembangkan industri prosesing merupakan strategi tepat dalam menunjang persediaan beras bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan itu dia juga mengungkapkan pada tahun ini Perum Bulog menargetkan produksi gabah nasional mencapai 3,8 juta ton. ’’Target itu cukup realistis, mengingat realisasi 2008 sudah mencapai 3,21 juta ton,’’ tandasnya. (k48)
Senin, 09 Februari 2009
Polisi periksa 70 saksi kerusuhan berdarah DPRD Sumut
oleh: hambali batubara
MEDAN: Polisi telah memeriksa sekitar 70 orang saksi dan menahan 36 tersangka kasus kerusuhan berdarah yang dilakukan massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) di gedung DPRD Sumut, Selasa pekan lalu. Dalam aksi unjuk rasa anarkis itu, Ketua DPRD Sumut H Abdul Aziz Angkat tewas.
Beberapa tersangka yang ditahan adalah mantan anggota DPRD Sumut, pengurus manajemen harian lokal di Medan, calon legislatif, mahasiswa serta beberapa siswa Sekolah Menengah Umum (SMU).
Wakil Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi menegaskan pihaknya sepakat jika pihak kepolisian memeriksa anggota dewan dengan tanpa harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang biasa diterapkan kepada anggota dewan selaku pejabat negara. ‘’Jika memang perlu diperiksa, kami bersiap diperiksa tanpa menunggu keluarnya surat izin,’’ katanya.
Polisi kejar otak kerusuhan berdarah DPRD Sumut
oleh: hambali batubara
MEDAN: Kepolisian Sumatra Utara terus mengusut aktor intelektual kerusuhan berdarah yang berujung tewasnya Ketua DPRD Sumut H Abdul Aziz Angkat, Selasa pekan lalu. Wakil Kepala Polda Sumut Edward R Pakasi menegaskan tidak menutup kemungkinan sejumlah tokoh yang diduga ikut terlibat sebagai penggerak aksi anarkis massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang berada di luar Sumut untuk ikut diperiksa.
‘’Dengan bantuan Interpol, kami sudah mengirim surat panggilan terhadap GMP, seorang tokoh penggagas pembentukan Protap yang kini sedang berada di Singapura, Yang bersangkutan disebut-sebut menjadi penyandang dana aksi massa anarkis di DPRD Sumut,’’ katanya, tadi siang.
Dia mengemukakan siapa saja yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut akan diperiksa sesuai ketentuan hukum berlaku, termasuk terhadap salah satu media cetak di Medan yang akan diproses sesuai Undang-Undang Pers.
Kapasitas listrik Sumbagsel sangat terbatas
oleh: antara
PALEMBANG: Kapasitas listrik di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang juga interkoneksi sampai Sumbagteng dan Riau saat ini masih sangat terbatas, hanya hanya 1.700 Mega Watt (MW).
Mantan General Manager Pembangkitan Sumbagsel PT PLN (Persero), Mariyun Sanusi menyampaikan hal itu dalam rangka pamitan dan memperkenalkan penggantinya, Prawoko kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin di Palembang, hari ini.
Menurut dia, kapasitas listrik yang ada sekarang ini sebesar 1.700 MW ntuk Sumbagsel, tetapi interkoneksi sampai Sumbagteng, dan Riau.
’’ngan kondisi yang ada tersebut maka boleh dikatakan kapasitas listrik "pas-pasan" mengingat beban puncaknya 1.600 MW,’’ ungkapnya.
Ia menyatakan, biasanya yang bermasalah itu pada saat musim kemarau. Kalau punya 600 MW, maka kalau kemarau bisa tinggal 300 MW jadi tinggal separuhnya, karena itu harus mengatur pemeliharaannya.
’’PLTA kita punya 600 MW, tetapi kalau musim kemarau tinggal 50%-nya,’’ tandasnya.
Bisnis apartemen di Batam menjanjikan
oleh: antara
PEKANBARU: Prospek bisnis hunian apartemen di Kota Batam dinilai sangat menjanjikan, meski bisnis pengembangan properti masih dibayang-bayangi krisis ekonomi global.
Presiden Direktur PT Grand Uway Development, Ansyar Heryadi, dalam jumpa pers pembangunan kawasan bisnis dan wisata terpadu Grand Quarter (GQ) Batam, siang ini di Pekanbaru mengatakan di tengah kesusahan akibat krisis ekonomi, peluang bisnis apartemen khususnya di Batam sangat menjanjikan.
Perusahaan pengembang tersebut kini sedang membangun sebuah kawasan bisnis dan wisata terpadu seluas 15 hektare di Batam, berlokasi di Jalan Abulyatama, Batam Center.
Menurut Ansyar, prospek hunian apartemen Batam didukung adanya potensi dari kalangan ekspatriat yang tinggal di kota tersebut.
‘’Di Batam saat ini terdapat 611 perusahaan asing dan 9.886 perusahaan menengah kecil serta tak kurang dari 2.599 orang ekspatriat tinggal di Batam,’’ katanya.
Minggu, 08 Februari 2009
Badrodin Haiti, Calon terkuat Kapolda Sumut
oleh: yusran yunus
MEDAN: Mantan Kapolda Sulawesi Tengah, Badrodin Haiti dikabarkan menjadi kandidat terkuat menduduki posisi Kapolda Sumut, menyusul keputusan Mabes Polri melakukan penggantian Kapolda Sumut Nanan Sukarna pasca kerusuhan berdarah yang menewaskan Ketua DPRD Sumut H Abdul Aziz Angkat, Selasa pekan lalu.
Menurut sumber Bisnis, keputusan pengangkatan Badrodin Haiti sebagai Kapolda Sumut didasarkan kesuksesannya dalam menangani kasus-kasus besar yang terjadi di daerah konflik Poso sewaktu bertugas di Sulawesi Tengah.
‘’Kemungkinan, itu olahan di Mabes Polri,’’ katanya tentang munculnya nama Badrodin Haiti sebagai kandidat terkuat Kapolda Sumut.
Saat ini Badrodin Haiti menjabat Direktur I Badan Reserse Kriminal Polri.
Sebelumnya, Mabes Polri memutuskan mengganti Kapoltabes Medan Aton Suhartono dan beberapa pejabat di Polda Sumut, menyusul aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).
Pasca kerusuhan, hunian hotel di Medan anjlok
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Efek negatif kerusuhan berdarah di DPRD Sumut pekan lalu, sudah mulai dirasakan dunia usaha di daerah ini. Menurut pantauan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, tingkat hunian hotel anjlok hingga 30% menyusul kerusuhan berdarah yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumut H Abdul Aziz Angkat.
Ketua II PHRI Sumut Daulat Manurung mengungkapkan penurunan tingkat hunian hotel itu terjadi di semua kelas hotel terutama di wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
‘’Sejak kerusuhan berdarah itu terjadi awal pekan lalu, hunian hotel-hotel langsung turun, dari sebelumnya sekitar 60%-70%, kini tinggal sekitar 30%,’’ katanya.
Dia memperkirakan penurunan hunian hotel itu diakibatkan kalangan wisatawan baik asing maupun domestik, mengurungkan niatnya berkunjung ke wilayah Sumut karena terjadinya kerusuhan yang dipicu aksi unjuk rasa anarkis di gedung DPRD Sumut.
‘’Kami berharap kondisi kurang menguntungkan ini dapat segera berakhir dengan tindakan tegas aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus tersebut,’’ ujarnya.
Samosir kembangkan tanaman holtikultura
oleh: master sihotang
MEDAN: Kabupaten Samosir, Sumatra Utara berupaya keras mengembangkan tanaman holtikultura yang mendukung pengembangan pariwisata, sehingga daerah yang kawasannya 50% tanah terlantar itu bisa berkembang.
Mangindar Simbolon, Bupati Samosir, menegaskan Pemkab Samosir berupaya keras membina para petani untuk mengembangkan tanaman holtikultura seperti kacang tanah dan bawang.
"Hasil-hasil tanaman holtikultura tersebut harus diolah dalam bentuk kemasaran, sehingga bisa dijadikan souvenir atau oleh-oleh bagi turis asing dan lokal yang berkunjung ke Samosir," ujarnya.
Dia mengakui tidak mudah mengubah budaya kerja masyarakat setempat karena sudah terbiasa dengan menggunakan pupuk kimia dalam menanam tanaman holtikultura.
Pemkab Samosir, lanjutnya, berupaya membina petani mengembangkan holtikultura yang ramah lingkungan dengan mengembangkan pertanian organik. "Kami sedang membina masyarakat mengembangkan kompos sebagai pupuk untuk tanaman holtikultura. Selain harganya lebih bagus, biaya produksi juga dapat ditekan."
Dia optimis langkah yang dilakukan akan mampu meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Samosir yang dikenal masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya.
World Vision berdayakan UMKM Aceh
oleh: yusran yunus
BANDA ACEH: World Vision membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk bisa memperluas akses pasarnya baik pasar domestik maupun ekspor.
Direktur Nasional World Vision Indonesia, Trihadi Saptoadi mengatakan penguasaan akses pasar yang masih lemah merupakan salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM Aceh, sehingga perkembangan kinerjanya masih sangat terbatas.
Untuk itu, papar dia, pihaknya akan mengidentifikasi pelaku UMKM di Aceh terutama yang menjadi korban bencana tsunami, untuk dibina secara intensif melalui Aceh Development Program (ADP) World Vision hingga 2010 dengan perkiraan pendanaan US$8 juta.
Gubernur Sumut ingatkan bahaya isu etno-sentris
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Gubernur Sumut Syamsul Arifin menyerukan masyarakat Sumut untuk tidak terjerumus dalam isu-isu etno-sentris yang sangat rentan merusak keharmonisan masyarakat Sumut yang dikenal sangat majemuk.
Seruan ini disampaikan menyusul kerusuhan berdarah di DPRD Sumut yang dipicu aksi unjuk rasa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat, Selasa pekan lalu.
Dia menegaskan isu etno-sentris yang kerapkali mengemuka dalam wacana pemekaran wilayah, hendaknya dapat dicegah terutama di tengah masyarakat Sumut yang sangat majemuk.
’’Kehidupan masyarakat Sumut yang heterogen dan berjalan harmonis selama ini, jangan sampai dirusak oleh isu-isu etno-sentris. Biasanya pandangan ini disertai sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Untuk itu kita harus cegah jangan sampai terjadi,’’ tegasnya.
Jumat, 06 Februari 2009
Polisi tetapkan 13 tersangka kerusuhan DPRD Sumut
oleh: hambali batubara
MEDAN: Pihak Polri menetapkan 13 tersangka kasus kerusuhan yang dilakukan massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) di DPRD Sumut pada 3 Februari lalu yang menelan korban tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat.
Kabid Humas Polda Baharuddin Djafar mengungkapkan ke-13 tersangka tersebut yakni Chandra Panggabean, Burhanuddin Rajagukguk, Jon Handel Samosir, Datumira Simanjuntak, Viktor Siahaan, Charles Sianturi, Gelmok Samosir, Ganda Hutasoit, Roy Frans Sagala, Arianto Sitorus, Nikel Johanes, Dedi Lumbatungkap dan Rudolf Mapaung.
" Chandra Panggabean adalah pemrakarsa pembentukan Protap. Para tersangka kini sudah ditahan di Poltabes Medan, ’’ ujar Baharuddin.
Kapoltabes Medan Aton Suhartono menyatakan belum menerima surat resmi pencopotan dirinya. Namun jika benar dirinya akan dicopot terkait kerusuhan di DPRD Sumut, dia mengaku siap. ’’Saya siap dicopot karena saya adalah penanggung jawab pengamanan aksi unjuk rasa,’’ katannya.
SIB jadi sasaran aksi unjuk rasa
oleh: hambali batubara
MEDAN: Sejumlah kelompok masyarakat Sumut, seharian ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) yang mengecam GM Panggabean, pemimpin redaksi SIB, sebagai salah satu aktor intelektual kerusuhan di DPRD Sumut yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat.
Sekitar 100 anggota Pemuda Pancasila (PP) yang berunjuk rasa di pagi hari tadi, menilai Harian SIB telah menjadi alat propaganda. ’’Kami minta Dewan Pers untuk menutup Harian SIB karena telah melakukan propaganda-propaganda negatif khususnya terkait kerusuhan di DPRD Sumut beberapa hari lalu, ’’ teriak Budi Syahputra, koordinator aksi unjuk rasa.
Kelompok aksi unjuk rasa lainnya di depan kantor harian SIB di Jalan Brigjen Katamso, digelar Forum Umat Islam Bersatu (FUIB). Mereka menilai aparat kepolisian telah lalai dan gagal mencegah aksi anarkis dari kelompok pendukung pembentukan Protap sehingga mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat.
Polisi dinilai lalai amankan unjuk rasa di DPRD Sumut
oleh: hambali batubara
MEDAN: Komisi III DPR RI mendatangi gedung DPRD Sumut, tadi siang untuk mencari fakta terkait kasus kerusuhan pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap). Tim terdiri 12 orang, dipimpin Wakil Ketua Komisi III Maiyasyak Johan, bertujuan mengumpulkan data baik dari lapangan maupun dari anggota DPRD Sumut terkait kerusuhan yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat.
Rapat sendiri berlangsung tertutup dan mendapat penjagaan ketat dari pihak pengamanan DPRD Sumut dan kepolisian.
Yasona Laoly, anggota Komisi III yang juga berasal dari daerah pemilihan Sumut mengatakan ada kelalaian dari pihak kepolisian yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Apalagi tahun 2007 lalu sempat terjadi kericuhan saat berlangsungnya demo Protap. ‘’Seharusnya hal ini menjadi referensi pihak keamanan,’’ katanya.
Komisi III juga mencurigai ada skenario tertentu karena gembok pagar sudah diganti. Sehingga saat almarhum Abdul Aziz Angkat hendak dilarikan melalui pintu alternatif, sudah terkunci. ‘’Kami minta kasus ini diusut tuntas secara profesional.’’
Laoly menambahkan kehadiran Komisi III akan membawa keterangan yang didapat dilapangan untuk dibahas di komisi untuk diserahkan kepada pemerintah. Sampai saat ini kondisi gedung masih tampak bekas kaca dan kursi yang dirusak massa.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Hasbullah Hadi mengatakan pihaknya telah membentuk tim panitia khusus (pansus) untuk ,menginvestigasi dan mencari fakta tentang kerusuhan aksi unjuk rasa Protap. Tim beranggotakan 19 orang, dimana salah tugasnya mencari fakta-fakta untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. ‘’Termasuk juga mempersiapkan saksi-saksi. Salah satu saksi yang kami akan ajukan adalah Azwir Sofyan, anggota Fraksi PAN. Pansus ini juga akan menyelidiki keterlibatan anggota DPRD Sumut, ‘’ tandasnya.
APBD Lingga Kepri disahkan tanpa sepengetahuan Ketua DPRD
oleh: antara
TANJUNG PINANG: Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Alias Wello mengaku tidak mengetahui jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 sudah disahkan.
‘’APBD Lingga 2009 sudah disahkan pada akhir Desember 2008, tetapi tanpa sepengetahuan. Enam anggota DPRD Lingga lainnya juga tidak tahu anggaran daerah tersebut telah disahkan,’’ kata Alias Wello, hari ini.
Ia mengaku tidak mengetahui berapa nilai anggaran daerah tahun 2009 yang disahkan pada 30 Desember 2008 sekitar pukul 17.00 WIB.
‘’Sejak pagi hingga sore saat pengesahan anggaran saya dan enam rekan lain berada di kantor. Diduga, APBD Lingga disahkan setelah kami meninggalkan kantor dewan,’’ ungkapnya.
Pengesahan APBD tahun 2009 juga tidak dilaporkan Sekretaris DPRD Lingga sehingga tidak semua anggota dewan mengetahuinya. ’’Namun baru-baru ini saa dapat kabar, anggaran disahkan oleh Wakil Ketua DPRD Lingga, Kamarudin Ali,’’ tandasnya.
Mandala target angkut 500 ribu penumpang dari Polonia
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Maskapai penerbangan Mandala Airlines menargetkan akan mengangkut penumpang dari bandara internasional Polonia Medan pada tahun ini sebanyak 500 ribu orang dari target secara nasional 6-8 juta penumpang.
“Tapi target penumpang yang akan diterbangkan tersebut bergantung pada situasi dan kondisi krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Kami optimistis bisa mencapai angka tersebut,’’ Warwick Brady, Chief Executive Officer (CEO) Mandala Airlines.
Dia mengatakan salah satu faktor pendukung untuk dapat mengejar pencapaian target itu selain dari peluncuran produk Mandala plusGuard, juga dengan pengoperasian pesawat baru yang sudah dipesan pada tahun 2007 lalu yakni Airbus A320, A319 dan armada modern Boeing 737-400.
Head of Corporate Communication Mandala Trisia Megawati KD mengatakan dengan pengoperasian pesawat-pesawat terbaru, Mandala menawarkan jaringan pelayanan yang luas untuk 20 tujuan penerbangan dengan ketetapan jadwal penerbangan, kebersihan pesawat serta penawaran harga yang terjangkau.
“Respon pasar dari pengoperasian pesawat baru khususnya dari segmen korporasi dan dari masyarakat luas cukup bagus. Bila tahun 2008 Mandala bisa mengangkut sedikitnya 5 juta penumpang, maka tahun ini kami sangat optimis target 6-8 juta penumpang bisa tercapai,” ujarnya.
Trisia menambahkan saat ini jaringan pelayanan Mandala masih terfokus di wilayah Barat Indonesia. Dan rencananya, sambung dia, memasuki kwartal II/2009 Mandala akan membuka rute terbaru penerbangan ke wilayah Timur Indonesia.
Penjualan Unilever di Sumatra naik 20%
oleh: hambali batubara
MEDAN: PT Unilever Indonesia.Tbk mengalami kenaikan penjualan produknya di wilayah Sumatra di tahun 2008. Dibanding tahun sebelumnya, kenaikan penjualan seluruh produk di wilayah tersebut mencapai 20%.
Areal Sales Manager Medan Area PT Unilever Indonesia Tbk, Didik HP menyebutkan dari seluruh total penjualan produknya, Pepsodent menyumbang kontribusi terbesar di wilayah Sumatra. Ap-alagi menurut Didik, produk dental ini masih dominan dibanding produk sejenis kompetitor lainnya.
Didik menambahkan, pihaknya optimis dapat mencapai target penjualan tahun 2009 melebihi 20 persen dari penjualan 2008. Pihak Unilever menilai Sumatra Utara dan Aceh merupakan wilayah yang paling besar pengembangan produknya di tahun 2009.
“ Wilayah Sumatra dan Aceh selama ini menjadi kontribusi terbesar penjualan dari 20 area di Indonesia, “ jelas Didik di Acara Desa Binaan kerjasama antara PT Unilever Indonesia Tbk dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara (FKG USU) di desa Ujung Rambung, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut.
Didik mengatakan pencapaian penjualan produk Unilever sebesar 20% di Sumatra merupakan kontribusi sebesar 5-6% dari seluruh total penjualan perusahaannya di tahun 2008.
Hernie Raharja, Marketing Manager Oral Care PT Unilever Indonesia Tbk mengatakan penjualan produk Pepsodent di Sumatra lebih bagus daripada daerah lain. Tanpa mau menyebutkan angka, Hernie menyebutkan penjualan produk tersebut mencapai 2 digit. Bila dibanding Pulau Jawa, Sumatra dinilai masih memiliki banyak daerah yang berpotensi untuk pengembangan pemasaran. “ Masih banyak opportunity di wilayah Sumatra, “ ungkapnya
Apalagi menurut Hernie, selama ini produk Pepsodent masih dominan di Sumatra dibanding produk sejenis dalam hal pemasarannya. “ Cukup bagus, diatas 50%, “ ungkap Hernie usai penandatangan kerjasama program kesehatan gigi dan mulut di Desa Binaan Ujung Rambung, Kabupaten Serdang Bedagai.
Desa binaan gigi pertama
Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, H.T. Erry Nuradi mengatakan pihak berharap Desa Binaan Ujung Rambung bisa menjadi desa percontohan untuk perawatan gigi dan mulut di propinsi Sumatra Utara dan nasional. Erry mengatakan program desa binaan untuk kesehatan gigi dan anak tersebut baru pertama kali ada di Indonesia. “ Ini suatu kemajuan bila dilihat dari wilayah Sergai yang baru 5 tahun wilayahnya di mekarkan, “ ujar Erry
Erry mengatakan program kerjasama ini akan berlangsung selama 3 tahun hingga 2012 dimana setiap bulannya minimal ada tenaga ahli dari FKG USU memeriksa gratis kesehatan gigi dan mulut warga Ujung Rambung. Untuk memperlancar kegiatan ini, desa ini mendapat bantuan pinjam pakai enam kursi dental unit yang akan dipergunakan untuk memeriksa warga yang letaknya di dekat Sekolah Dasar Ujung Rambung.
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Danial Nasution mengatakan dari program binaan ini, diharapkan Pepsodent memberikan bantuan dana penelitian untuk 10 mahasiswa dan dua staf pengajar FKG USU yang nantinya dapat dipresentasikan di forum ilmiah nasional maupun international yang akan dimuat di jurnal-jurnal nasional ataupun international.
Pengusaha minta kerusuhan DPRD Sumut tidak meluas
oleh: hambali batubara
MEDAN: Pengusaha Sumatra Utara meminta pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah kerusuhan di gedung DPRD Sumut yang mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumut Azis Angkat.
Kerusuhan yang dipicu aksi unjuk rasa tuntutan massa pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) tersebut diharapkan tidak sampai mengganggu iklim dunia usaha di wilayah Sumut.
‘’Kami berharap kasus ini dapat segera diselesaikan pemerintah agar tidak berlarut-larut. Karena jika berlarut-larut berpotensi mengganggu iklim dunia usaha,’’ katanya.
Sampai saat ini, pihak Polda Sumut masih memberlakukan status siaga I sehari setelah kerusuhan tersebut.
Selasa, 03 Februari 2009
1.569 KK korban tsunami tuntut rumah tinggal
oleh: malik ridwan
BANDA ACEH: Sebanyak 1.569 kepala keluarga (KK) korban tsunami Aceh sampai saat ini belum memiliki rumah di saat-saat segera berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.
Para korban tsunami yang hidupnya masih terkatung-katung karena ketiadaan rumah tinggal tersebut, menggelar beberapa kali aksi demonstrasi, termasuk di kantor Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Gubernur NAD Irwandi Yusuf mengemukakan pihaknya sudah menyurati Kepala BRR Aceh-Nias perihal hal tersebut, namun sampai saat ini belum ada respon. ‘’Saya berharap masalah ini harus diselesaikan segera oleh BRR, sebab akan menjadi beban berat bagi Pemerintah Provinsi NAD,’’ katanya.
XL incar 30 ribu pelanggan baru BlackBerry di Sumatra
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) menargetkan pengguna BlackBerry di wilayah Sumatra pada tahun ini sebanyak 30 ribu pelanggan atau sebesar 30% dari total target nasional yang dipatok sebanyak 100 ribu pelanggan.
Handono Warih BlackBerry Internet Service Manager XL mengatakan target tersebut masih sama besarnya dengan realisasi pencapaian jumlah pengguna BlackBerry sampai posisi akhir tahun 2008 yang tercatat mencapai 7.500 pelanggan atau sebesar 30% dari 25 ribu total pengguna BlackBerry secara nasional.
Untuk merealisasi target tersebut, lanjutnya, pihaknya akan menggarap maksimal segmen korporasi dan dunia pendidikan, dimana porsi korporasi 70%, 30% dunia pendidikan.
‘’Kami akan lebih atraktif meluncurkan produk-produk baru, terakhir kami meluncurkan BlackBerry Javelin tipe 8900,’’ ujarnya.
Dia mengakui pasar Sumatra merupakan pasar prospektif untuk pengguna BlackBerry, setelah pasar Jabodetabek dan Jatim.
Senin, 02 Februari 2009
Sumut jajaki pasar ekspor Timteng
oleh: hambali batubara
MEDAN: Pemerintah daerah Sumatra Utara (Sumut) menjajaki ekspor ke pasar Timur Tengah dalam mengantispasi krisis ekonomi global. Kawasan Timur Tengah dinilai masih memiliki daya beli yang tinggi ketimbang pasar Eropa pasca krisis global.
Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Sumut, Muzanni Lubis menyatakan pihaknya bersama pengusaha Sumut mulai mengalihkan sebagian besar ekspornya ke pasar Timur Tengah sejak akhir tahun lalu.
Dia mengemukakan Pemprov Sumut telah melakukan penjajakan ke beberapa negara Timur Tengah seperti Aljazair, Pakistan dan Dubai. Salah satu upaya penjajakan yang dilakukan adalah dengan melakukan misi dagang ke beberapa wilayah negara tersebut dan mengadakan pameran dagang produk Sumut di Timur Tengah.
‘’Sebagian pengusaha di sana sudah mulai memesan produk Sumut,’’ katanya, hari ini.
Menurutnya pengusaha Aljazair sudah melakukan perjanjian kontrak untuk komoditi ikan, plywood, dan ban. Sedangkan Pakistan tertarik dengan komoditi pertanian, sementara dunia usaha Dubai menaruh minat tinggi pada produk furnitur.
Dua hari bersama JK
oleh: arief budisusilo
Bukan Jusuf Kalla kalau tidak kocak. Wakil Presiden yang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu sejak 2004 itu memang dikenal doyan guyon.
Hampir semua isu bisa dijadikan banyolan. Tokoh pengusaha itu juga gampang sekali menjawab pertanyaan dan membalik logika. Di banyak kesempatan, malah, kerap soal yang rumit dibuat lelucon, seperti kelangkaan gas, demo mahasiswa, kekurangan listrik, kemacetan jalan, dan seterusnya. Dengan enteng kondisi itu disebutnya sebagai ‘dilema kemajuan’.
Contoh saja soal kelangkaan gas. Kata Kalla, hal itu adalah dampak dari konversi minyak tanah dan gas yang berhasil dan terlalu cepat dari perkiraan semula. Padahal, mulanya masyarakat menentang keras konversi minyak tanah ke gas. Lalu� kelangkaan listrik yang ramai ‘digugat’ investor dan pengusaha di daerah maupun di Jakarta, menurut Kalla, adalah ‘dampak kesejahteraan’ lantaran kian banyak orang mampu beli AC. “Dulu yang pakai AC cuma kantor Gubernur, sekarang kantor Camat pun pakai AC,” ujarnya.
Bagaimana dengan kemacetan? “Ya, makin banyak orang yang bisa beli mobil. Ini kan lebih sejahtera,” tutur Kalla.
Cerita-cerita kocak seperti itu pula yang saya alami saat mengikuti kunjungan Kalla sejak Sabtu lalu di Tokyo, Jepang. Pada Minggu pagi, saat mengunjungi kebun binatang Zoorasia di Yokohama, misalnya, Kalla memberi nama anak Tapir usia 3 bulan, dengan bahasa Bugis, La Baco, yang artinya “Laki-laki pemberani”. Tapir asal Sumatra itu ditangkarkan di kebun binatang tersebut atas kerjasama dengan Pemkot Yokohama. “Kalau saya beri nama pakai bahasa Jawa, orang sini [orang Jepang] susah mengingatnya,” katanya.
Itu baru pemanasan. Siang harinya, saat berkunjung ke Pasona O2, tempat budidaya tanaman bunga, sayuran dan padi di bawah gedung tanpa sinar matahari di Tokyo, Kalla sempat memetik buah tomat di tempat itu.
Mula-mula, Kalla memetik tomat warna merah, setelah dicicipi bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Wapres lalu memetik lagi tomat berwarna kuning. Apa katanya, ”warna kuning lebih enak dari warna merah.”
Karuan saja semua hadirin tertawa, termasuk Duta Besar RI di Jepang, Jusuf Anwar dan Mendiknas Bambang Sudibyo. Anda tentu paham, Kalla adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang punya warna dasar kuning. Warna merah? Tak usah saya tulis di sini.
Rupanya Jusuf Anwar juga cepat tanggap. Minggu malam, saat membuka pertemuan tatap muka masyarakat Indonesia di Jepang dengan Wapres di KBRI, Tokyo, Anwar sempat meminta maaf kepada Wapres.
Apa pasal? “Ya mohon maaf, setelah Bapak Wapres tadi mencicipi tomat kuning, saya tidak bisa menyediakan� karpet kuning karena cari di mana-mana tidak ditemukan,” kata Jusuf Anwar. Seperti biasa, panggung pertemuan lazimnya pakai karpet merah.
Tak urung, pertemuan dengan masyarakat Indonesia sekitar dua jam itu berubah menjadi forum yang penuh humor. Apalagi kemudian, dalam pengantarnya, Jusuf Anwar mengalami ‘keseleo’ lidah, ketika mengatakan, “Yang terhormat Bapak Presiden… eh… Wapres,” yang disambut ledakan tawa hadirin.
Apa kata Kalla kemudian? “Kalau slip the tongue seperti tadi, wapres disebut Presiden, nggak papa, karena keliru ke atas. Kalau keliru ke bawah, saya bisa tersinggung. Seperti pada pertemuan gubernur.. saya dibilang Bapak Wakil Gubernur… saya tersinggung,” ujarnya. Ruangan aula KBRI itu pun kembali meledak.
Apalagi, kemudian, dalam sesi tanya jawab, beberapa penanya juga –entah sengaja atau tidak—memelesetkan sapaan Presiden kepada Wapres itu.
Jadinya, hampir sepanjang pertemuan itu, Kalla banyak sekali melontarkan joke-joke segar, termasuk saat menjawab pertanyaan.
Lagi-lagi, soal akademis pun dibuat lelucon. Mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Soka terkait dengan kontribusinya dalam menciptakan perdamaian di Indonesia, Kala justru mengaku membaca ‘ilmu tumbuhan’.
Seolah mengulangi lontaran sebelumnya, dia mengatakan “Yang baik itu kalau hijau. Tapi di atas hijau itu baru bermanfaat kalau ada kuning. Sawah itu hamparan hijau, tapi baru bermanfaat kalau padinya menguning.”
Lalu dia melanjutkan, “Buah itu baru enak kalau warnanya sudah kuning. Kalau masih hijau, baru enak kalau pakai garam.”
Tak urung, Kalla dia pun dituding kampanye. “Ah, ini bukan kampanye… tidak ada anjuran untuk memilih,” kilahnya.
Lalu, ketika menjawab pertanyaan seorang perempuan Indonesia yang bersuami Jepang, apa katanya? “Beruntunglah Ibu. Ini untuk perbaikan keturunan. Kalau tak ada perkawinan antarbangsa, sinetron itu hambar, karena pemain-pemain sinetron itu Indo semua.”
Jadi, dua hari bersama Jusuf Kalla, kata teman saya, “nggak ada matinya.” Termasuk soal cadangan gas pun, menjadi bahan guyonan. “Semua [tempat] di Indonesia ada sumber gas. Sehingga musibah [semburan lumpur] Lapindo itu, akibat kekayaan,” lontarnya. Ehm. (arief.budisusilo@bisnis.co.id)
Sumut siapkan sejumlah perda komunikasi&informasi
oleh: antara
MEDAN: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut menyiapkan sedikitnya 6 peraturan daerah (perda) terkait bidang komunikasi dan informasi yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala dinas Kominfo Sumut Eddy Sofyan mengungkapkan diantara perda tersebut adalah perda tentang penataan menara telekomunikasi bersama yang merupakan kewenangan Pemprov Sumut.
Selain itu, tuturnya, perda tentang fiber optic yang mengatur ketentuan pemasangan kabel telekomunikasi di dalam tanah. Kemudian, perda tentang pengembangan infra struktur jalan agar dapat dimanfaatkan untuk lokasi advertising atau papan reklame.
’’Yang penting adalam semua perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,’’ tandasnya.
Pedagang sembako diminta segera turunkan harga
oleh: antara
BANDA ACEH: Ketua DPR Aceh H Sayed Fuad Zakaria mengharapkan pedagang di daerahnya segera menurunkan harga jual sembilan bahan pokok (sembako) menyusul diturunkannya tarif angkutan mobil barang beberapa hari lalu.
Menurut dia, selama ini pengusaha beralasan tarif angkutan mobil barang belum turun sehingga belum mau menurunkan tarif. ‘’Namun kini tarif angkutan barang Medan-Banda Aceh sudah turun, sehingga tidak ada alasan lagi tidak melakukan penyesuaian tarif,’’ katanya, pagi ini.
Ia mengatakan, dulu mereka menyebutkan harga sembako dinaikkan untuk menyesuaikan dengan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan mobil barang, namun kini harga solar dan premium dan tarif angkutan barang telah diturunkan, tapi harga sembako tetap tinggi.
Hunian hotel di Palembang belum terimbas krisis
oleh: antara
PALEMBANG: Krisis global yang terjadi saat ini belum begitu mempengaruhi tingkat hunian hotel di Palembang khususnya bintang empat, karena masih banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di kota tersebut.
Ketua Perhimpunan Hotel&Restoran Indonesia (PHRI) Palembang, Iwan Setiawan mengemukakan tingkat hunian hotel bintang empat di Palembang saat ini masih tinggi rata-rata sekitar 80%, karena masih banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di kota ini.
Menurut dia, tingkat hunian hotel bintang empat rata-rata sekitar 80%, sedangkan hotel di bawah bintang empat sekitar 65%-75%.
‘’Upaya yang dilakukan industri perhotelan di Palembang saat ini dalam mengatasi krisis global dengan menawarkan paket-paket tour, kemudian semakin gencar melakukan pemasaran serta memberikan diskon,’’ ujarnya, pagi ini.
Hotel bintang empat saat ini di Palembang tercatat sekitar lima unit yakni Hotel Horison, Novotel, Aryaduta, Swarna Dwipa dan Sandjaya, sedang bintang lima baru ada satu.
Proses KTP Batam dipantau dengan SMS
oleh: antara
BATAM: Selain berupaya mempersingkat waktu penyelesaian kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (KTP/KK), Pemerintah Kota Batam juga menyediakan penelusuran prosesnya yang bisa diakses warga dengan teknologi layanan pesan singkat (SMS).
‘’Layanan ini akan diresmikan awal Maret, menandai tiga tahun masa kerja Walikota Ahmad Dahlan dan Wakil Walikota Ria Saptarika,’’ kata Kabag Humas Pemkot Batam, Yusfa Hendri, Minggu.
Dia mengemukakan dengan layanan baru ini, warga kelak dapat mengetahui status permohonan KTP/KK apakah sudah jadi atau masih dalam tahap pemasukan data ke server, sehingga tidak harus membuang waktu dan biaya ke kantor kecamatan.
Penggunanan SMS, kata Yusfa, merupakan pengembangan dari fasilitas pencarian status permohonan KTP/KK secara online yang dewasa ini sudah dapat dilakukan warga dengan mengakses www.siak.humasbatam.com.
PTPN III, BUMN perkebunan benchmark
oleh: master sihotang&yusran yunus
MEDAN: Kementerian BUMN menetapkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III sebagai BUMN perkebunan benchmark di Indonesia.
Dirut PTPN III Amri Siregar mengemukakan penetapan tersebut dilakukan saat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) di Jakarta belum lama ini.
‘’Prestasi ini merupakan tantangan karena mempertahankannya jauh lebih susah daripada waktu meraihnya,’’ ujarnya dalam acara Tahun Baru dan Penyerahan sejumlah penghargaan kepada karyawan, kebun, dan pabrik karet yang mendapatkan prestasi pada 2008 lalu.
Pada kesempatan tersebut dia memaparkan sejumlah capaian keberhasilan perusahaan selama tahun 2008, dimana perusahaan berhasil mencetak laba kotor Rp1,258 triliun atau 17,13% di atas RKAP yang ditetapkan pemegang saham sebesar Rp1,074 triliun.
Kemudian produktivitas tandan buah segar (TBS) mencapai 22,36 ton TBS per ha per tahun, di atas RKAP yang ditetapkan sebesar 22 ton TBS per ha per tahun. Untuk CPO mencapai 5,4 ton per ha, di atas RKAP yang hanya 5,21 ton per ha.
‘’Rendemen minyak sawit mencapai 24,13%, di atas RKAP yang hanya 23,70%. Sedangkan rendemen inti sawit sudah mencapai 5,30%, padahal dalam RKAP hanya 5%.’’
Selain itu, lanjutnya, karet kering pada 2008 dapat dicapai 1.645 kg per ha, di atas RKAP yang hanya 1.625 kg per ha.
Dia juga mengemukakan pada 2008 PTPN III meraih beberapa penghargaan al. tujuh sawit ward dan 10 award untuk karet dari Kementerian BUMN, dan 13 kebun mendapatkan bendera emas dari Depnakertrans karena tidak pernah mengalami kecelakaan.
’’Dengan seluruh capaian tersebut, kami menargetkan pada tahun 2010-2011 PTPN III sudah menjadi perusahaan kelas dunia.’’
Komisaris utama PTPN III Achmad Mangga Barani meminta jajaran direksi PTPN III pada tahun 2009 ini dapat meraih sertifikat sustainable palm oil, seperti yang sudah diraih beberapa perusahaan industri CPO swasta nasional.
Minggu, 01 Februari 2009
Penetapan APBA 2009 diprotes masyarakat
oleh: malik ridwan
BANDA ACEH: Sejumlah elemen masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memprotes penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 senilai Rp9,791 triliun yang dinilai tidak pro rakyat.
Aksi protes tersebut dilangsungkan saat penetapan APBA 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, akhir pekan lalu.
Ketua Paguyuban Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya, Adam Sani mengatakan seharusnya sebelum dilakukan penetapan, DPRA harus menyerap aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan APBA tidak terjadi penyimpangan anggaran, seperti alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran.
‘’Kami sangat menyayangkan langkah DPRA yang menetapkan APBA 2009 tanpa terlebih dulu menyerap aspirasi masyarakat dengan maksimal. Selama ini pelaksanaan anggaran, banyak yang dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat,’’ katanya.
Pemberi kerja wajib sertakan pekerjanya ikut Jamsostek
oleh: master sihotang
MEDAN: Lumbung Informasi Rakyat (Lira) meminta para pemberi kerja di Sumut agar memberikan perlindungan kepada para pekerjanya berupa kepesertaan Jamsostek sebagaimana diamanatkan UU No.3 tahun 1992 tentang jamsostek.
Para pemberi kerja yang menyalahgunakan aturan tersebut tidak memasukkan pekerjanya ke jamsostek sudah merupakan indikasi tindakan korupsi. Di sejumlah perusahaan, yayasan, CV, koperasi, dan lainnya cukup banyak pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya masuk progam jamsostek.
Disisi lain, banyak yang tidak jujur dalam melaporkan upah yang sebenarnya ke Jamsostek.
Menurut Gubernur Lira Sumut Halomoan Sitompul masalah kepesertaan program Jamsostek ini harus menjadi perhatian semua pemilik perusahaah, sehingga bisa membantu taraf hidu para pekerja yang kni hidpnya masih jauh dari harapan hiduip.
"Lira akan mendorong kesadaran pengusaha memasukkan pekerjanya ke dalam program Jamsostek, sehingga mereka dapat memanusiakan manusia. Kalau pekerja dimanusiakan, pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas,” kata Halomoan Sitompul.
Dia bersama Sekretaris Wilayah Lira Sumut Febry Syahrial Dalimunthe melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah I PT. Jamsostek (Persero) Mas’ud Muhammad, didampingi Kepala Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Medan Arena Trijaya, Kabag Progsus Taslim Djamal dan Humas Sanco Manullang.
Halomoan mengatakan, kehadiran lembaga tersebut adalah untuk mengawal tugas pemerintah, BUMN dan lainnya dalam melaksanakan amanat rakyat sehingga berjalan dengan baik. “Kami bukan destroyer, tetapi kami hadir sebagai mitra, mengawal pemerintah, BUMN dan lainnya agar pembangunan berjalan di atas relnya,” tandasnya.
Lira, kata dia, siap melakukan investigasi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan Jamsostek baik perusahaan swasta maupun BUMN yang hingga kini belum masuk program jamsostek..
Tentang kepesertaan Jamsostek yang masih minim di Sumut, Lira Sumut berharap kiranya dapat dibuat MOU dengan Jamsostek sehingga dapat dibuat rencana investigasi kedepan.
“Bisa saja Lira membuat surat kepada perusahaan yang belum masuk Jamsostek atas hasil investigasi. Jamsostek adalah asset Negara yang harus dijaga dan dilindungi karena tugasnya adalah untuk mensejahterakan pekerja. Jadi sudah saatnya agar dibicarakan di tingkat Kapolda dan Kajatisu bersama dengan Disnaker, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dan UU Negara itu dapat diimplementasikan dengan baik,” kata Sitompul.
.
Riau Airlines berencana tambah pesawat baru
oleh: antara
PEKANBARU: Maskapai penerbangan Riau Airlines berencana menambah enam pesawat baru untuk memperbanyak jumlah armada dan pengembangan bisnis.
Direktur Produksi Riau Airlines, Wendy Yunisbar mengatakan, rencana penambahan pesawat baru tersebut sudah dilaporkan ke Departemen Perhubungan dan diharapkan bisa terealisasi tahun 2009 ini.
Dia menjelaskan penambahan enam pesawat tersebut terdiri dari masing-masing dua unit Bea Avro RJ 100, Fokker 50 dan pesawat kecil berkapasitas 20 tempat duduk. ’’Kemungkinan besar perusahaan akan meminjam dana dari perbankan untuk modal investasi,’’ ujarnya, hari ini.
Dikabarkan jumlah dana investasi yang dibutuhkan untuk pengadaan pesawat baru tersebut mencapai sekitar Rp5 miliar.
Ekspor kopi Lampung surplus
oleh: antara
BANDAR LAMPUNG: Ekspor kopi Lampung tahun 2008 mencapai 303.680 ton lebih dengan nilai devisa US$586 juta, surplus sekitar 40% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Lampung, Suherman Harsono, mengemukakan angka tersebut lebih tinggi dari realisasi pada 2007 yang hanya 183 ribu ton dengan nilai devisa US$301 juta.
‘’Pada 2009 ini kami memprediksi ekspor kopi Lampung sama dengan tahun 2008,’’ katanya, hari ini.
Dia mengungkapkan harga kopi di tingkat pengumpul besar saat ini mencapai Rp17.000 per kg. Sementara produksi kopi robista Lampung tahun 2008 mencapai sekitar 140 ribu ton lebih, tahun ini diperkirakan 140 ribu ton.
Jumat, 30 Januari 2009
KPPU hukum 3 perusahaan peserta tender Disdik Sumut
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Majelis KPPU dalam putusannya menyatakan PT Pelita Jaya Mandiri (terlapor II), PT Hari Maju (terlapor III) dan PT Gradita Utama (Terlapor IV) bersama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 2007 sebagai terlapor I, Abdul Wahid Soenge (Terlapor V) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketua Majelis Komisi, Dedie S Martadisastra mengatakan KPPU menghukum Terlapor II dan Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp 1,9 miliar secara tanggung renteng yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.
Majelis Komisi juga menyatakan terlapor III dan terlapor IV dalam perkara ini, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Majelis Komisi meminta kepada Gubernur Provinsi Sumatra Utara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara agar melaksanakan aturan tender yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
Dalam hal ini, tuturnya, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan, BPK dan Bawasda untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan TV, DVD dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut tahun anggaran 2007.
Pemerintah optimistis ekspor beras tahun ini
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Pemerintah optimistis target ekspor beras 1 juta ton pada tahun ini akan tercapai menyusul terjadinya peningkatan produktivitas beras nasional dimana pada tahun ini ditargetkan mencapai 40 juta ton.
Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso mengemukakan beberapa negara terutama negara jiran seperti Malaysia, Vietnam, telah memesan beras Indonesia yang memiliki kualitas tinggi.
’’Ekspor beras ini tidak akan sampai mengganggu persediaan untuk konsumsi di dalam negeri,’’ ujarnya.
Dia mengungkapkan pada tahun 2006 produksi Gabah Kering Giling (GKG) hanya mencapai 54,45 juta ton, meningkat menjadi 57,16 juta ton GKG pada 2007. Sementara berrdasarkan Angka Ramalan II BPS 2008, produksi padi diperkirakan mencapai 60,28 juta ton GKG.
Sumut kembangkan padi hibrida 10.000 ha
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Sumatra Utara akan mengembangkan padi hibrida seluas 10.000 hektare (ha) yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumut.
Kepala dinas Pertanian Provinsi Sumut Ardhi Kusno mengemukakan langkah pro aktif mengembangkan padi hibrida itu menyahuti instruksi Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang meminta peningkatan produksi beras Sumut.
‘’Instruksi tersebut sejalan dengan semangat Instruksi Presiden tentang tambahan peningkatan produksi beras nasional 5% per tahun,’’ katanya.
Sumut tercatat mampu memberikan kontribusi produksi padi nasional sebesar 5,51% dengan pencapaian produksi 61,09 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka itu jauh lebih tinggi dari produksi padi tahun 2007 yang meningkat sebesar 258 ton GKG atau naik 8,6% dari tahun 2006.
Ardi mengemukakan pihaknya telah melakukan uji adaptasi beberapa varietas padi hibrida yakni varietas SL-8 SHS, Bernas Super, Bernas Prima, PP1, Intani 2 dan Maro.
Pihak Departemen Pertanian, tutur dia, memberi bantuan benih unggul 150 ton kepada beberapa yang akan menjadi daerah pengembangan padi hibrida yakni Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Tapanuli Selatan, Toba Samosir.
Kamis, 29 Januari 2009
Investor lokal siapkan Rp4 triliun danai tol Medan
oleh: Yusran Yunus
MEDAN: Konsorsium investor lokal di Sumut dikabarkan sudah berkomitmen menyediakan dana investasi sekitar Rp4 triliun untuk mendanai proyek jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai.
Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut, Eddy Sofyan mengemukakan komitmen konsorsium investor lokal tersebut sudah menghampiri deal dengan gubernur Sumut Syamsul Arifin, sehingga proses tender kedua proyek ruas jalan tol tersebut sudah dapat dilaksanakan, setidaknya pada triwulan I-2009 ini.
’’Sampai sejauh ini proses pembahasan pembangunan kedua ruas jalan tol tersebut oleh Pemprov Sumut bersama pemerintah pusat, masih sedang berjalan. Kami sudah melaporkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa investor lokal siap berpartisipasi mendanai proyek jalan tol tersebut,’’ katanya.
Dia tidak bersedia menjelaskan lebih rinci perihal investor lokal dimaksud dengan alasan proses lobi sedang berjalan, sehingga untuk menjamin tercapainya deal maka belum dapat diumumkan ke publik.
’’Namun yang pasti jika sudah tercapai deal, kami pasti akan mengumumkan secara resmi ke publik. Jika sudah berjalan, proses tender proyek ini akan disupervisi langsung pemerintah pusat meskipun pelaksana proyeknya Pemprov Sumut,’’ ujarnya.
Gubernur Syamsul Arifin, papar dia, memberi perhatian serius dengan terjun langsung mendekati pemerintah kabupaten dan kota maupun pengusaha lokal yang berminat ikut mendanai kedua proyek ruas jalan tol tersebut.
’’Beliau sangat serius ingin merealisasikan kedua proyek jalan tol itu. Terutama setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kunjungan kerja ke Medan akhir tahun lalu, telah mempersilahkan pihak Pemprov Sumut menggalang investor lokal untuk mendanai proyek tersebut.’’
Dia menegaskan penyelesaian jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi akan sangat berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama karena jalan tol tersebut akan terkoneksi langsung dengan bandar udara baru pengganti Polonia di Kuala Namu, Deli Serdang.
’’Kalau kedua proyek ruas jalan tol ini berjalan akan berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sumut, seperti terciptanya lapangan kerja baru, bergulirnya aktivitas dunia usaha, bertambahnya pendapatan daerah.’’
Namun Ekonom Universitas Sumatra Utara, Jhon Tafbu Ritonga sedikit pesimistis kedua proyek ruas jalan tol tersebut akan berjalan sesuai rencana pada tahun 2009 ini, mengingat situasi krisis finansial yang terjadi saat ini dimana ikut menyurutkan semangat investor.
’’Saya tidak melihat ada sinyal positif. Pihak pemerintah kota dan kabupaten yang diharapkan ikut terlibat menginvestasikan dananya, tampaknya belum melakukan aksi nyata dengan menganggarkan dana pada APBD masing-masing,’’ katanya.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah pusat terlebih dulu memberikan komitmen pendanaan melalui pembiayaan APBN 2009, sementara pihak Pemprov Sumut bersama investor lokal dan pemerintah daerah lainnya dengan sendirinya akan terlibat langsung saat proyek sudah berjalan.
’’Tidak seperti sekarang, pemerintah pusat terkesan lepas tangan di awal. Padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk terlibat langsung dalam menstimulus roda perekonomian daerah dengan memfasilitasi proyek-proyek infra struktur di daerah.’’
Menurutnya, pemerintah pusat hendaknya tidak melakukan diskriminasi dalam pengalokasian anggaran pembangunan terutama dalam merebut hati rakyat menjelang Pemilu 2009, misalnya dengan mengosentrasikan pembangunan infra struktur di Pulau Jawa.
’’Infra struktur jalan di Sumut sudah sangat parah. Hal itu bisa kita saksikan di jalan lintas timur Sumatra dimana jalannya rusak parah karena padatnya lalu lintas barang dan jasa. Hal itu berarti juga pemerintah tidak mampu mengimbangi kemajuan ekonomi masyarakat,’’ tegasnya.
Stok beras di Sumsel memadai
oleh: antara
PALEMBANG: Stok beras di Sumatera Selatan (Sumsel) yang ada di gudang Bulog saat ini berkisar 30 ribu ton-35 ribu ton cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai bulan April 2009 mendatang.
Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumsel, Qulyubi Nawawi, stok beras yang ada di gudang sekarang ini mencukupi kebutuhan sampai April 2009.
Menurut dia, pada Februari nanti sejumlah daerah di Sumsel sudah mulai panen , jadi tidak perlu khawatir kekurangan bahan pokok tersebut.
Untuk menampung hasil panen tersebut saat ini sudah ada 80 lumbung yang dibiayai provinsi tersebar di kabupaten dan kota di Sumsel. ‘’Jumlah tersebut belum termasuk milik kabupaten dan kota,’’katanya.
Ia menyatakan, dalam satu lumbung itu bisa menampung sekitar empat sampai lima ton untuk cadangan.
Sejumlah daerah yang menjadi sentra produksi beras di Sumsel antara lain Kabupaten OKU Timur, Banyuasin, Musi Rawas dan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pemerintah bantu Riau atasi kebakaran hutan
oleh: antara
PEKANBARU: Pemerintah pusat menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang kian memprihatinkan di Provinsi Riau.
Gubernur Riau Rusli Zainal mengatakan, pemerintah pusat sudah menyatakan kesiapannya membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kesiapan pemerintah pusat itu, tuturnya, disampaikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla beberapa waktu yang lalu.
;;Wapres sudah menanyakan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.’’
Karena itu, saat ini Pemprov Riau telah melakukan pendataan terhadap kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk diajukan ke pemerintah pusat.
Dari pantauan terakhir satelit National Oceanographic Atmpospheric Administration (NOAA) 18, titik api sempat nol akibat hujan yang mengguyur hujan di Riau pada Selasa, (27/1).
Sementara pada Rabu (28/1), terpantau empat titik api di Riau yang tersebar di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.
IAIN Ar-Raniry terima bantuan pendidikan Rp146 miliar
oleh: malek ridwan
BANDA ACEH: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh menerima bantuan pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 senilai Rp146 miliar.
Rektor IAIN Ar-Raniry Yusny Saby mengatakan jajaran pelaksana dan pengguna anggaran dapat menggunakan bantuan pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga diperlukan kinerja pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan.
‘’Bantuan pendidikan ini sekaligus merupakan ujian bagi kita semua. Yang penting hindari terjadinya kebocoran, korupsi dan penyelewenangan dalam penggunaannya,’’ katanya usai pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, kemarin.
Dia menjelaskan bantuan pendidikan yang dikucurkan tahun ini sebesar Rp146 miliar, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2008 yang hanya mencapai Rp40 miliar. Untuk itu, tuturnya, pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat.
’’Saya menaruh harapan semoga bantuan pendidikan ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu dan sarana prasana pendidikan IAIN Ar-Raniry,’’ tandasnya.
KKMB Medan telah bina 5.000 UMKM
oleh: master sihotang
MEDAN: Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang dibina Bank Indonesia Cabang Medan sejak 2005-2007 sudah mengusulkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 5.000 dengan penyerapan kredit sebesar Rp46,15 miliar.
Budyanto, Analis Madya BI Cabang Medan membenarkan sejak 2005 sampai 2007 KKMB sudah mengusulkan 5.000 UMKM di Sumut untuk mendapatkan kredit dari perbankan.
“Total dana yang sudah disalurkan kepada 5.000 UMKM tersebut mencapai Rp46,15 miliar,” ujarnya.
Menurut dia, KKMB adalah salah satu upaya BI Cabang Medan mempercepat penyaluran kredit perbankan kepada UMKM di daerah ini melalui pendampingan untuk mengajukan permohonan kredit kepada perbankan.
Bank yang menjadi mitra KKMB di Sumut, jelasnya, a.l. Bank Sumut konvensional, Bank Sumut Syariah, BRI Konvensional dan Syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI) BPRS Panduarta Insani, BPRS Gebu Prima.
Non performing loan (NPL) kredit melalui KKMB tersebut, aku dia, mencapai 1%-3% pada 2007 lalu dan masih di bawah ketentuan BI maksimal 5%.
Langkah pendampingan yang dilakukan KKMB kepada para UMKM, lanjutnya, sangat positif dan mampu menumbuhkembangkan usaha mikro di daerah ini. “Memang ada kredit yang disalurkan macet, namun masih pada batas yang wajar karena usahanya kurang berkembang,” tuturnya.
Dia enggan menyebutkan nama-nama UMKM dan bank yang menyalurkan kredit yang macet tersebut dengan alasan kasihan pengusaha dan bank penyalur kreditnya. “Ini [kemitraan KKMB dan UMKM] relatif baru dan masih harus disempurnakan di sana-sini, sehingga berjalan sesuai dengan harapan,: tuurnya. Dia mengakui ada enam UMKM yang macet kreditnya.
Sementara itu, Ketua Kadinda Medan Bayu Fadlan menambahkan langkah KKMB membantu menjembatasi UMKM ke perbankan patut disambut baik. “Sebagian besar UMKM di daerah ini memiliki prospek usaha yang bagus, namun terjerat utang pada rentenir.”
Dia mencontohkan anggota tiga koperasi di Pusat Pasar Medan yang setiap hari memiliki perputaran dana puluhan miliar rupiah banyak yang meminjam dari tengkulak dengan suku bunga mencekik leher. Karena itu, tuturnya, UMKM tersebut harus dibebaskan dari cengkeraman para tengkulak dengan cara menjembatani UMKM ke perbankan sebagaimana dilakukan KKMB
Namun, seorang kepala cabang bank pemerintah mengakui saat ini terjadi perebutan nasabah UMKM di antara perbankan besar.
Masyarakat yang mengurus NPWP mulai menurun
oleh: master sihotang
MEDAN: Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil Ditjen Pajak Sumut I mulai menurun, sementara masyarakat sudah menyadari bahwa bukan semua penduduk harus memiliki NPWP.
Pengamatan Bisnis, di KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Timur, dan KPP Pratama Medan Polonia jumlah masyarakat yang mengurus NPWP sudah menurun dibandingkan awal bulan ini.
Contohnya di KPP Pratama Medan Polonia yang awal bulan ini rata-rata 300 orang-400 orang yang mengurus NPWP sertiap hari, kini tinggal 100 orang lagi.
Demikian juga di KPP Pratama Medan Kota dan KPP Pratama Medan Timur jumlah antrian sudah banyak berkurang karena masyarakat sudah menyadari bahwa tidak semua anggota masyarakat wajib memiliki NPWP.
Dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen Pajak ada sejumlah kalangan yang dikecualikan tidak harus memiliki NPWP pribadi a.l. orangtua dalam tanggungan, anak-anak yang masih tanggungan orang tua, isteri [kecuali mereka minta pemisahan harta], orang yang pendapatannya di bawah pendapatan tidak kena pajak. .
Kepala Kantor KPP Pratama Medan Polonia Harry Gumelar ketika dihungi Bisnis membenarkan ada persepsi yang keliru ditengah masyarakat bahwa seluruh anggota keluarga harus memiliki NPWP, sehingga berbondong-bondong datang ke kantor pajak untuk mengurus NPWP.
Semestinya. kata dia, kalau si suami sudah memiliki NPWP, isterinya tidak perlu lagi mengurus NPWP kecuali mereka meminta pisah harta.
Petugas pajak terutama bidang penengangan di setiap KPP, lanjut Harry, sudah memberikan penjelasan kepada warga, sehingga masayarakat tidak harus menyerbu KPP untuk mengurus NPWP.
Menyinggung setelah berlakunya pembayaran fiskal luar negeri sebesar Rp2,5 juta bagi orang pribadi yang berangkat ke luar negeri tanpa memilii NPWP, dia mengakui saat ini tinggal rata-rata 10 orang yang membayar setiap hari yang berangkat dari Polonia Medan.
’’Sebelum diberlakukan wajib NPWP, rata-rata pemasukan dari fiskal luar negeri di Polonia sekitar Rp3 miliar per bulan. Kalau sekarang, tinggal hitung saja 10 orang dikalikan Rp2,5 juta.’’
Dia mengatakan ke depan fiskal luar negeri tidak akan dijadikan sebagai sumber menjaring pendapatan negara. ’’Pemerintah mau menggenjot pajak dari WP [wajib pajak] orang pribadi yang selama ini belum membayar kewajibannya kepada negara.’’
Seorang ibu rumah tangga, mengaku bernam Evie mengatakan dia mengurus NPWP untuk berangkat berobat ke Penang, Malaysia. ’’Uang fiskal Rp2,5 juta itu kan hampir sama dengan RM1.000. Saya sudah bisa membeli berbagai kepentingan selama berobat di Penang dengan uang sebesar itu. Makanya saya mengurus NPWP hari ini untuk berangkat dua minggu mendatang, karena sudah bebas fiskal yang Rp2,5 juta,’’ tandasnya.
Rabu, 28 Januari 2009
Penjualan elektronika di Medan merosot
oleh: master sihotang
MEDAN: Penjualan barang-barang elektronik di Medan tiga bulan terakhir turun sekitar 30% menyusul semakin lemahnya daya beli masyarakat akibat krisis finansial global yang membuat harga komoditas primer anjlok.
Pengamatan Bisnis di sejumlah toko-toko elektronik di Medan seperti Jl Asia dan Gatot Subroto hingga siang, kemarin pembeli hanya satu dua yang datang, itupun hanya bertanya seputar harga kulkas, TV, dan pompa air.
Di Jl Asia, Medan, misalnya, petugas toko tampak menuggu dan duduk-dukuk di depan toko. Ketika Bisnis masuk, pelayan toko menanyakan mau beli apa? Bisnis pura-pura menanyakan harga berbagai jenis TV dan kulkas dua pintu dari berbagai merek. “Memang harga lagi naik sejak Lebaran lalu. Namun, pembeli hampir tidak ada,” ujar Hendri, pemilik Pioneer Electric.
Dia menjual segala jenis TV, lemari es, dan barang-barang elektronik lainnya. Waktu Lebaran tahun lalu, paparnya, masih banyak orang belanja barang elektronik seperti alat pendingin (air conditioner) dan TV. Saat ini, lanjut dia, jangankan membeli, penawar seperti bapak saja pun jarang yang datang.
Dia mengakui seusai Lebaran tahun lalu hingga menjelang hari raya Imlek (tahun baru Cina) pembelian barang-barang elektronik relatif sepi. “Kalau diperkirakan omset penjualan turun sekitar 25% dari Lebaran tahun lalu,” ujar Henri.
Dia menilai dampak krisis global yang menghantam ekonomi dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu faktor penyebab turunnya daya beli masyarakat. Selain daya beli menurun, tuturnya, harga barang-barang elektronik juga meningkat sekitar 15% dari harga sebelumnya karena kurs rupiah terhadap dolar menurun.
Hal sama diakui oleh Raasyd, Pejaga Metro Electric Center di Gatot Subroto Medan. “Saat ini lagi susah. Mulai awal Januari tahun ini baru satu pompa air yang laku terjual. Bagaimana pemilik toko menghidupi karyawan dan keluarga kalau penjualan sepi seperti ini,” ujarnya kepada Bisnis.
Dia mengatakan penurunan harga BBM yang sudah beberapa kali dilakukan pemerintah ternyata belum mampu mengangkat daya beli masyarakat karena jumlahnya tidak seberapa. Di satu sisi, lanjutnya, biaya usaha seperti ongkos angkut dan biaya produksi produk-produk elektronik meningkat. “Omset kami turun 30% sejak Lebaran lalu. Biasanya menjelang hari raya Imlek penjualan meningkat. Tahun ini tidak. Kemana uang itu semua. Ke luar negeri pun sudah dibatasi, dengan mengenakan fiskal luar negeri, bagi orang yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak,” tuturnya.
Biasanya, kata dia, penjualan barang-barang elektronik meningkat menjelang Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru, serta Hari Raya Imlek. “Tahun ini tampaknya penjualan sepi. Malahan masyarakat menjual barang bekas yang masih bagus yang banyak,” tuturnya.
Dia memperkirakan kondisi seperti ini akan bertahan lama jika pemerintah tidak meberikan stimulus ekonomi terutama bagi masyarakat menengah dan kecil yang daya belinya sudah relatif rendah. “Apalagi pegawai yang pendapatannya tetap, tentu akan mengutamakan kebutuhan dasar, seperti pangan dan biaya anak sekolah,” tegasnya.
.Masayrakat, tegasnya, menunda membeli barang-barang konsumtif seperti elektronik, speda motor, dan lain sebagainya.
PTPN III cetak laba Rp1,2 triliun
oleh: master sihotang
MEDAN: Walaupun harga minyak sawit mentah menurun kwartal ke-IV tahun lalu, perolehan laba PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan sampai akhir tahun lalu menembus angka Rp1,2 triliun atau melebihi target yang dibebankan pemegang saham sebesar Rp1,1 triliun.
Direktur Keuangan PTPN III Medan Johannes Sijabat membenarkan tahun lalu laba BUMN perkebunan itu berada di atas target yang dibebankan pemegang saham, walaupun harga minyak sawit dan karet sempat ambruk.
“PTPN III masih mampu mencetak laba sebelum pajak sekitar Rp1,2 triliun atau melampaui target yang dibebankan pemegang saham sebesar Rp1,1 triliun,” ujarnya menjawab Bisnis di Medan kemarin.
Menurut dia, laba tersebut berasal dari hasil penjualan minyak kelapa sawit kwartal I sampai III tahun lalu, serta penjualan karet pada periode sama.
“Berkah dari harga sawit mentah semester I/2008 yang melejit hingga mencapai US$1.300 per ton, mampu memberikan kontribusi besar bagi pemasukan BUMN perkebunan yang berbasis di Sumut itu,” tandasnya.
Demikian juga harga karet yang sempat mencapai US$3 per kg atau melebihi ekspektasi harga pada 2007 lalu sebesar US$1,9 per kg, paparnya, mampu memberikan kontribusi signifikan untuk menggenjot perolehan laba kotor PTPN III sampai akhir 2008.
Dia optimis pada kwartal petama tahun ini permintaan pasar dunia akan meningkat karena memasuki musim paceklik buah sawit, harga minyak sawit mentah akan bertahan pada kisaran US$600 sampai US$700 per ton.
Untuk mencapai target laba sebesar tahun lalu, tambahnya, tahun ini terasa sulit karena harga sawit tidak akan sebagus tahun lalu.
Berdasarkan catatan Bisnis, kontribusi laba PTPN III tahun lalu sekitar Rp1 triliun lebih 75% berasal dari penjualan minyak sawit mentah, dan 25% berasal dari penjualan karet dan resiprene.
Untuk mewujudkan target laba tahun ini, Dirut PTPN III Medan Amri Seregar mengharapkan kerja keras dan kerja sama semua pihak agar target perusahaan dapat diwujudkan. ”Tidak ada pilihan lain selain meningkatkan produktivitas dan meningkatkan rendemen minyak sawit. Dengan harga yang relatif rendah volume minyak sawit dan rendemen harus ditingkatkan untuk mendapatkan penghasilan minimal sama dengan tahun lalu.”
Selaku Direktur Utama, Amri mengajak seluruh karyawan PTPN III agar memberikan kontribusi terbaiknya untuk memacu kinerja masing-masing, sehingga bonus yang dibayarkan kepada karyawan bisa sama seperti 2007 sekitar tujuh kali gaji pokok.
Menyinggung rencana initial publik offering (IPO), dia mengakui tergantung kepada pemegang saham. "Secara teknis dan sumber daya manusia, PTPN III sudah siap masuk pasar modal untuk melakukan ekspansi usaha a.l. perluasan areal, pembaikan stuktur tanaman, pembangunan industri hilir, dan mengakuisisi perkebunan sawit yang ada."
Dana yang dihadapkan dari pasar modal, lanjtnya, sekitar Rp3 triliun, sedangkan kebutuhan dana untuk ekspansi PTPN III sampai 2012 diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun.
