oleh: Antara
BATAM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengancam akan memberi tindakan tegas terhadap birokrat atau pihak-pihak tertentu yang menghambat pelaksanaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun.
’’Saya akan beri tindakan terhadap penghalang atau oknum-oknum yang mengganggu pelaksanaan FTZ,’’ tegas Presiden ketika meresmikan pelaksanaan FTZ di Batam, hari ini.
Pernyataan Presiden tersebut disambut senyuman dan tepuk tangan oleh pengusaha yang menghadiri peresmian FTZ tersebut, terutama saat Presiden menyatakan akan ’membersihkan’ oknum-oknum yang melakukan korupsi dan melakukan pungutan liar terhadap pengusaha. ’’Kalau izin bisa dipermudah, jangan dipersulit,’’ pinta Presiden.
Presiden mengajak seluruh perangkat pelaksana FTZ perang terhadap praktek korupsi dan pungutan liar karena akan menghambat pelaksanaan FTZ.
’’Saya tidak main-main. Saya serius, sangat serius karena praktek korupsi membahayakan negara,’’ katanya.
Senin, 19 Januari 2009
Presiden ancam tindak tegas penghalang FTZ
Polisi periksa Walikota Siantar
oleh: Antara
MEDAN: Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Pematang Siantar, RE. Siahaan, hari ini terkait dugaan korupsi dan kolusi dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2005.
Pantauan di Mapolda Sumut, Walikota Siantar, RE. Siahaan datang sekitar pukul 11.30 WIB dan dimintai keterangannya di ruang Satuan III/Tipikor Direktorat Reskrim Polda Sumut hingga pukul 17.30 WIB.
Namun, Kabid Humas Polda Sumut, Baharudin Djafar mengatakan, kedatangan RE. Siahaan bukan dalam rangka pemeriksaan tapi sekedar memberikan keterangan.
Selain itu, kata Baharudin, kedatangan RE. Siahaan juga bukan atas pemanggilan dari Polda Sumut, melainkan inisiatif dan atas kesadaran Walikota Siantar tersebut.
’’Polda Sumut belum dapat melakukan pemeriksaan karena belum ada izin tertulis dari Presiden,’’ kata Baharuddin.
Walikota Siantar itu tidak bersedia memberikan keterangan ketika dikonfirmasi wartawan mengenai maksud kedatangannya ke Polda Sumut.
’’Tanya ke Kabid Humas (Polda Sumut) saja, saya percayakan kepada beliau,’’ katanya singkat.
Menurut catatan, Walikota Siantar, RE. Siahaan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan praktik dugaan korupsi dan kolusi pada penerimaan CPNS Pemko Siantar pada tahun 2005 oleh Polres Simalungun.
Kasus itu mencuat setelah Pemkot Siantar mengeluarkan nomor induk pegawai (NIP) terhadap 19 CPNS meski sebelumnya dinyatakan tidak lulus dan tidak mengikuti ujian CPNS.
Namun setelah kasus itu mencuat dan disidangkan di Pengadilan Negeri Siantar, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) membatalkan NIP 19 CPNS tersebut.
PNS di Sumut diminta jaga netralitas di Pemilu 2009
Oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin mewanti-wanti jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemprov Sumut untuk bersikap netral dalam Pemilu 2009 baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.
Dia menegaskan bersikap netral tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 yang mana menyatakan bahwa PNS dalam melaksanakan tugasnya, harus netral dari pengaruh golongan maupun partai.
‘’Saya minta PNS ikut menyukseskan jalannya Pemilu 2009 di daerah ini agar berjalan aman dan sukses,’’ katanya tadi pagi dalam upacara bendera gabungan di Lapangan Makodam I/BB.
Sikap netralitas PNS tersebut, tutur gubernur, perlu dijaga dengan baik karena seorang PNS tidak dibolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis, apalagi sampai menjadi anggota partai politik.
‘’Pada kesempatan ini juga, saya minta jajaran TNI dan Polri di daerah ini, dapat menjaga stabilitas keamanan daerah ini agar tetap kondusif menjelang dan sesudah rangkaian Pemilu 2009 ini’’.
Namun gubernur mengingatkan, peran serta masyarakat dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif akan sangat membantu tugas berat yang diemban jajaran TNI dan Polri.
Jamsostek hijaukan Medan Amplas
oleh: Master Sihotang
MEDAN: PT Jamsostek (Persero) Wilayah Sumatra bagian Utara (Sumbagut) menanam ribuan pohon dalam program penghijauan di lingkungan sekitar Medan Amplas.
Kepala bagian Program Khusus Jamsostek wilayah I Sumbagut, Taslim Djamal mengatakan program penghijauan merupakan bukti nyata kepedulian Jamsostek dalam menyukseskan gerakan peduli lingkungan yang hijau.
Dalam kesempatan tersebut, kata dia, pihaknya berkesempatan mensosialisasikan beberapa program Jamsostek al. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
Selain itu, lanjutnya, Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), beasiswa, pengobatan cuma-cuma, bantuan ambulans bagi rumah sakit.
‘’Ada juga Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), pemberian pelatihan kepada pekerja yang kena PHK sehingga dapat bekerja lagi di tempat lain, pemberian bantuan kepada korban bencana alam, korban banjir, dan bantuan musibah. Serta Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) seperti penanaman ribuan pohon ini.’’
Ketua Panitia Muhammad Natsir mengatakan penanaman pohon ini merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain sebagai upaya untuk menyentuh hati pelaku pembalakan liar yang selama ini menebangi pohon sehingga membuat kondisi lingkungan menjadi tidak seimbang.
Camat Medan Amplas Aidal Fitra menyatakan penghargaan dan terima kasih atas kepedulian Jamsostek dalam menghijaukan lingkungannya.
Karet penyumbang terbesar ekspor Sumsel
Oleh: Antara
PALEMBANG (Antara): Komoditi karet dan minyak sawit mentah (CPO) masih menjadi penyumbang ekspor terbesar provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2008 meskipun harga tandan sawit dan getah karet mengalami penurunan sejak akhir 2008.
Kepala Bank Indonesia (BI) Palembang, Endoong Abdul Gani Senin, mengatakan, secara umum sampai November 2008 nilai ekspor komoditi Sumsel mengalami peningkatan sebesar 7,37% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
’’Komoditi ekspor masih didominasi karet dan CPO yang memberikan sumbangan cukup besar pada pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel, ’’ katanya.
Ia mengatakan, Singapura masih menjadi tujuan ekspor terbesar yang mencapai 74,87%. Sementara share ekspor Sumsel terhadap nasional sampai November 2008 tercatat sebesar 2,61% dan volume ekspor 0,99%.
Dia menambahkan, ekspor karet Sumsel berhasil menyumbang sebesar 68% dari total pendapatan ekspor atau mencapai US$1,791 miliar. ’’Sedangkan ekspor CPO menyumbang 20% atau sebesar US$533,2 juta,’’ katanya.
Walaupun terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 7,37% tetapi tidak sebanding dengan peningkatan impor yang mencapai 40,22% dibanding periode November tahun 2007.
’’Nilai impor sampai November 2008 mencapai US$25,5 juta dan pada periode yang sama tahun 2007 sebesar US$7,250 juta,’’ ujarnya.
Namun demikian secara periodik Endoong mengatakan, pihaknya menilai terjadi penurunan tren impor dalam tiga bulan terakhir dimana impor bulan November tercatat menurun sebesar 0,96% dibanding bulan Oktober tahun yang sama.
Padang, daerah pertama turunkan tarif angkutan
oleh: Antara
PADANG (Antara): Menteri Perhubungan Djusman Syafii Djamal menyatakan, Kota Padang daerah pertama di Indonesia yang menurunkan tarif angkutan umum menyusul diturunkannya harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya premium dan solar oleh pemerintah.
’’Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Padang, mendapat apresiasi yang tinggi termasuk dari Presiden," kata Djusman di Padang, ’’ tadi malam.
Hal itu disampaikannya usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Organisasi Angkutan Darat (Organda) ke IV diikuti 300 pengusaha angkutan umum di Indonesia.
Menurut dia, presiden memberikan apresiasi tinggi pada Kota Padang dan langsung menelepon Walikota Padang.
Ia mengatakan, sebelum presiden melakukan kunjungan ke Terminal Pulogadung Jakarta untuk mencek pelayanan angkutan umum setelah penurunan harga BBM, beliau menanyakan apa sudah ada daerah yang menurunkan tarif angkutan.
’’Kepada presiden, saya mengatakan mendapat informasi di Padang kelihatannya sudah turun duluan (menurunkan tarif angkutan umum, red).’’
Dia menambahkan, ’’Saya sampaikan, Menhub belum mengeluarkan surat (terkait penurunan tarif), mereka (Kota Padang) sudah turun duluan tarifnya. Mendapat informasi ini Bapak Presiden langsung menelepon Walikota Padang.’’
Ia menyebutkan, saat Presiden dapat informasi Padang menurunkan tarif hingga 14%, beliau mengatakan jika di Padang bisa 14%, mengapa di Jakarta dan kota lainnya tidak bisa 10%. ’’Karena itu, Kota Padang mendapat apresiasi yang tinggi, termasuk dari Presiden/’’
Menhub menyebutkan, yang dilakukan pemerintah Kota Padang tentu juga bekerjasama dengan Organda seetmpat. ’’Itu koordinasi dan kerjasama yang baik dan mendapat apresiasi yang tinggi,’’ tandasnya.
