oleh: antara
PEKANBARU: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga saat ini masih menunggu adanya regulasi dari Pemerintah Pusat mengenai jaminan ketersediaan bahan baku kelapa sawit untuk mengembangkan industri hilir.
Kepala Badan Promosi dan Investasi Provinsi Riau, Feizal Qomar mengemukakan saat ini pihaknya masih menunggu regulasi ketersediaan bahan baku dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Pertanian.
Dia pada saat ini investor yang ingin menanamkan modalnya dibidang industri hilir kelapa sawit khawatir kekurangan bahan baku.
‘’Para investor yang tertarik di bidang hilir sawit khawatir jika ketersediaan bahan baku habis untuk kebutuhan perdagangan ekspor,’’ ujarnya.
Kamis, 19 Februari 2009
Riau tunggu regulasi jaminan bahan baku CPO
Konflik ’ganggu’ pelaksanaan FTZ BBK
oleh: antara
BATAM: Konflik antara petugas pengangkut barang, Bea Cukai, PT Pelni, wartawan dan pengelola pelabuhan Beton Sekupang mengancam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK)
‘’Jangan ribut terus, kalau didengar pusat, FTZ BBK bisa dicabut,’’ kata Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov, hari ini.
Ia mengatakan konflik bisa disalahartikan bahwa aparat yang terkait di pelabuhan belum siap melaksanakan FTZ BBK. Menurut dia, ada beberapa pihak yang tidak sepakat FTZ BBK, sehingga bisa memanfaatkan pertikaian itu.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat di pelabuhan menahan diri dan menjalankan tugas masing-masing, agar FTZ BBK sukses.
Koordinator Lapangan Bea Cukai Wilayah Sekupang Tribuana mengatakan, konflik antara aparat penegak hukum dengan pengangkut barang sulit reda, karena fasilitas pelabuhan belum memadai.
Langganan:
Postingan (Atom)
