Oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Pemerintah Provinsi Sumut mengalokasikan anggaran Rp53 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan umum legislatif April 2009 dan pemilihan presiden Oktober 2009.
Gubernur Sumut Syanmsul Arifin mengemukakan besaran anggaran Rp53 miliar tersebut sudah diputuskan dalam Rapat koordinasi Persiapan Pemilu 2009 tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sumut.
‘’Rakor juga mengecek kesiapan kebutuhan administrasi, pengamanan dan keperluan fisik penyelenggaraan Pemilu 2009. Kami harapkan berjalan aman dan sukses di Sumut,’’ katanya.
Dia mengungkapkan pihaknya saat ini sedang menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai persiapan logistik Pemilu, apakah dilakukan dengan mekanisme tender atau penunjukan langsung.
Dalam raker Mendagri dengan gubernur se-Indonesia di Jakarta beberapa waktu, tuturnya, Mendagri meminta agar pelaksanaan persiapan Pemilu 2009 tidak sampai tumpang tindih, termasuk dalam hal pendanaan.
“Seperti jangan sampai pendanaan sudah ditanggung APBN, ditanggung lagi oleh APBD. Untuk ha seperti ini, saya minta jajaran pejabat teknis untuk bekerja keras dan terus menerus meningkatkan pengawasan,’’ tegasnya.
Jumat, 16 Januari 2009
Sumut alokasikan Rp53 miliar untuk Pemilu 2009
Penyaluran raskin di Bengkulu 100%
Oleh: Antara
BENGKULU (Antara): Penyaluran beras bagi keluarga miskin (Raskin) tahun 2008 di Provinsi Bengkulu telah teralisasi 100%.
Humas Bulog Divisi Regional (Divre) Bengkulu, David Susanto, mengemukakan setiap tahunnya penyaluran raskin di Bengkulu berjalan lancar dan realisasinya mencapai 100%.
’’Pagu untuk masing-masing kabupaten/kota, telah ditetapkan yakni 16.392 ton untuk 163.936 kepala keluarga (KK) rumah tangga miskin (RTM) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota,’’ katanya, hari ini.
Dia merinci lebih lanjut, untuk Kota Bengkulu sebanyak 1.891.200 kg yang akan diberikan pada 18.912 RTM, Kabupaten Bengkulu Utara 3.937.200 Kg untuk 39.372 RTM.
Kemudian Kabupaten Mukomuko sebanyak 1.131.900 Kg bagi 11.319 RTM, Seluma 2.008.700 Kg untuk 20.087 RTM, Bengkulu Selatan 1.324.200 Kg yang akan diberikan pada 13.242 RTM, Kaur sebanyak 1.994.400 Kg bagi 19.944 RTM, Rejang Lebong 2.035.000 Kg untuk 20.350 RTM, Kepahiang 1.145.900 Kg bagi 11.459 RTM dan Lebong 924.300 Kg yang diberikan pada 9.243 RTM.
Mengenai harga beli, menurut dia, pada 2008 terjadi kenaikan harga raskin yakni menjadi Rp1.600 per kg, sedangkan sebelumnya masyarakat hanya harus membayar Rp1.000 per kg. ’’Kenaikan harga itu, disebabkan adanya kenaikan harga beras di tingkat nasional.’’
Khusus kuota Raskin 2009 bagi Bengkulu, menurut dia sudah ditetapkan di pusat namun datanya belum masuk di Bulog Bengkulu.
Organda Aceh siap turunkan tarif angkutan oleh: Antara
Oleh: Antara
BANDA ACEH (Antara): Pengurus DPD Organda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menyatakan siap menurunkan tarif angkutan penumpang dan barang menyusul kebijakan pemerintah yang menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), sejak 15 Januari 2009.
’’Kami bersama pengusaha angkutan di daerah ini sudah siap untuk menurunkan tarif, namun besaran penurunan tarif penumpang dan barang masih menunggu petunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda,’’ kata Ketua DPD Organisasi gabungan angkutan darat (Organda) NAD Zamzami Ali, di Banda Aceh, hari ini.
Dia menjelaskan pada prinspinya, para pengusaha angkutan di NAD sudah sepakat menurunkan tarif penumpang dan barang, namun untuk keseragamannya perlu petunjuk yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pemakai jasa angkutan darat itu.
’’Bahkan, sebagian pengusaha angkutan bus di daerah ini telah menurunkan tarif penumpang,’’ katanya.
Sebagai contoh, tutur dia, kalau sebelumnya bus standar antarkota antarprovinsi (AKAP) jurusan Banda Aceh-Medan, Sumut, dipungut Rp140.000 per orang, kini bagi mereka yang membayar Rp130.000 juga dilayani kendati pada tiketnya tetap tercantum Rp140.000 per orang.
’’Yang jelas, setelah pemerintah menurunkan lagi harga BBM, para pengusaha angkutan umum di Banda Aceh, baik tarif penumpang maupun barang, banyak pengusaha yang melonggarkan tarifnya.’’
Dia mengungkapkan penyesuaian tarif angkutan umum juga diberlakukan pengusaha mobil barang, namun tidak seragam karena mereka masih menunggu edaran dari DPP Organda agar para pedagang tidak menjadikan tarif angkutan sebagai ’kambing hitam’ belum turunnya harga barang.
Selama ini disebutkan, para pedagang belum menurunkan harga barang karena alasan mahalnya tarif angkutan, padahal para pengusaha angkutan barang itu telah menyesuaikan menyusul diturunkannya harga BBM jenis solar dan premium masing-masing menjadi Rp4.500 per liter.
’’Kemungkinan, penurunan tarif angkutan penumpang dan barang akan diberlakukan setelah Musyawarah Nasional/BMP-IV Organda yang digelar di Padang, Sumatra Barat.’’
