oleh: master sihotang
MEDAN: Pemerintah Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) membutuhkan laboratorium lengkap untuk mengetahui perkembangan kualitas air dan lingkungan Danau Toba.
’’Kami membutuhkan laboratorium, sehingga mampu mendeteksi perkembangan kualitas air dan lingkungan Danau Toba,’’ kata Bupati Samosir Mangindar Simbolon.
Menurut dia, selama ini banyak lembaga sosial masyarakat (LSM) yang melakukan penelitian air Danau Toba secara sporadis dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat. Hasil penelitian LSM tersebut, lanjutnya, belum dapat dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan.
Dia mencontohkan baru-baru ini ada LSM dari luar Sumut yang mengaku melakukan penelitian dengan mengambil sampel air Danau Toba. ’’Melalui sampel tersebut mereka menyimpulkan perairan Danau Toba sudah tercemar akibat pakan ikan.’’
Kesimpulan tersebut, kata Mangindar, tidak dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk menghentikan pengembangan keramba jala apung di Danau Toba.
Karena itu, kata dia, Pemprov Sumut dan tujuh kabupaten yang berkaitan dengan Danau Toba a.l. Kabupaten Simalungun, Karo, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Dairi, dan Tapanuli Utara perlu membangun sebuah laboratorium komprehensif yang dapat memantau kualitas air dan lingkungan Danau Toba setiap hari.
Kalau sudah begini, kata dia, tidak ada lagi yang berani macam-macam dengan melakukan penelitian secara sproradis lalu menyimpulkan perairan Danau Toba sudah terdegradasi atau tercemar akibat pakan ikan dan limbah rumah tangga.
Namun, menurut dia, Pemprov Sumut dan tujuh kabupaten yang terkait dengan Danau Toba harus merapatkan barisan dan meminta bantuan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan agar mau membantu pembangunan laboratorium tersebut. Selanjutnya, kata dia, biaya operasional akan ditanggung oleh tujuh kabupaten yang berkaitan dengan kawasan Danau Toba.
Dia mengakui Danau Toba ini harus dijaga kelestariannya karena sudah menjadi situs dunia. Kalau dibiarkan tanpa pengawasan dan perawatan yang intensif, paparnya, salah satu objek wisata itu akan ditinggalkan para wisatawan asing (wisman) karena adanya penelitian sproradis yang menjelek-jelekkan kualitas air dan lingkungan Danau Toba.
Ketika disinggung bahwa sudah ada Perda No. 7 Tahun 1980 yang dibuat Pemprov Sumut untuk menata kawasan Danau Toba, Mangindar mengatakan, Perda tersebut harus diikuti dengan membuat Perda ikutan oleh kabupaten yang berkaitan dengan Danau Toba.
Sampai saat ini, kata dia, baru Pemkab Samosir yang sudah menyiapkan perda yang berkaitan dengan Perda No. 7 Tahun 1980. Namun, paparnya, karena menunggu revisi tata ruang Sumut yang belum selesai perda tersebut belum dapat disahkan.
’’Kami menunggu hasil revisi tata ruang dan wilayah Sumut. Kalau itu sudah selesai, tiggal menyesuaikan dengan perda pengelolaan Danau Toba yang masuk menjadi kawasan Kabupaten Samosr. Kabupaten lain, tuturnya, perlu membuat aturan untuk mendukung Perda No. 7 Tahun 1980,’’ tandasnya.
Selasa, 10 Februari 2009
Pantau kualitas air Danau Toba, Samosir butuh laboratorium
Aceh tolak beras impor&antar pulau
oleh: malik ridwan
BANDA ACEH: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menolak masuknya beras impor dan antar pulau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan beras produksi petani lokal mencukupi.
Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar mengatakan produksi beras yang dihasilkan kalangan petani masih mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat NAD, sehingga saat ini belum diperlukan masuknya beras impor maupun antar pulau.
’’Bahkan kami merencanakan akan mengekspor beras tahun ini ke beberapa negara tetangga terdekat seperti Malaysia, Singapura,’’ katanya di Banda Aceh, kemarin.
Dia menjelaskan pihak Pemprov NAD melakukan upaya-upaya signifikan dalam meningkatkan produktivitas petani beras NAD, seperti mendorong peningkatan utilisasi industri penggilingan beras milik petani. ’’Kami juga mendorong dunia swasta untuk bisa membangun industri prosesing yang kuat.’’
Menurutnya, bila industri prosesing berkembang pesat maka secara otomatis akan mendongkrak harga pembelian gabah petani sehingga ikut memacu produktivitas padi karena terjaminnya pembelian gabah petani tersebut. ’’Untuk tahap awal, kami akan membangun dulu industri prosesing ini. Nanti akan diikuti oleh dunia swasta di sini.’’
Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar mengatakan pihaknya mengapresiasi tekad kuat Pemprov NAD untuk mendorong peningkatan produktivitas padi petani sehingga NAD dapat mengembalikan masa kejayaannya sebagai salah satu daerah lumbung beras di tanah air.
Dia mengungkapkan Pemprov Aceh menargetkan sekitar 400 ribu hektare tanaman padi, dimana dari jumlah itu yang baru ditanami sekitar 100 ribu hektare, sehingga masih cukup luas potensi lahan untuk ditanami padi.
’’Dengan irigasi yang baik, pemanfaatan benih berkualitas tinggi serta input teknologi tinggi, potensi NAD menjadi lumbung beras di masa mendatang akan semakin terbuka lebar. Bahkan dapat mengekspor beras ke negara-negara tetangga seperti Malaysia yang memiliki kebutuhan tinggi.’’
Menurutnya strategi Pemprov NAD untuk mengembangkan industri prosesing merupakan strategi tepat dalam menunjang persediaan beras bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan itu dia juga mengungkapkan pada tahun ini Perum Bulog menargetkan produksi gabah nasional mencapai 3,8 juta ton. ’’Target itu cukup realistis, mengingat realisasi 2008 sudah mencapai 3,21 juta ton,’’ tandasnya. (k48)
