oleh: Antara
PEKANBARU: Konflik akibat perebutan sumber daya alam yang terjadi di Provinsi Riau selama kurun tahun 2008 terus mengancam keberlangsungan iklim usaha, kehidupan masyarakat, serta kelestarian kawasan konservasi alam.
Hal tersebut terungkap dalam laporan tahunan yang disampaikan organisasi pemerhati lingkungan Sustainable Social Development Partnership (Scale Up) Riau di Pekanbaru, hari ini.
Data tersebut diperoleh Scale Up berdasarkan pengaduan masyarakat dan dari pemberitaan media massa.
Selama tahun 2008 sedikitnya terjadi 96 konflik menyebabkan luas lahan yang dipersengketakan mencapai lebih dari 200.586 hektare (ha).
Direktur Eksekutif Scale Up, Ahmad Zazali, berpendapat kondisi tersebut berpangkal dari carut marutnya rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Riau yang mengakibatkan sedikitnya 300 titik di kawasan HPH, HTI, kawasan konservasi alam, lahan perkebunan, dan tanah ulayat warga, berstatus saling tumpang tindih sejak 2005.
‘’Konflik yang terjadi pada tahun 2008 meningkat dibandingkan yang terjadi di tahun 2007 yang hanya mencapai 35 kasus,’’ katanya.
Selasa, 20 Januari 2009
Konflik perebutan SDA terus ancam Riau
Revitalisasi Kantor Gubernur Sumbar telan Rp3 miliar
oleh: Antara
PADANG: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2009 mengalokasikan Rp3 miliar dari APBD provinsi itu untuk merevitalisasi kantor Gubernur Sumbar. Revitalisasi dilakukan karena banyaknya bagian kantor yang rusak akibat berkali-kali diguncang gempa.
’’Berdasarkan penelitian, kantor gubernur Sumbar masih bisa direvitalisasi, sedangkan pembangunan fisik bisa dimulai Mei 2009,’’ kata Kepala Bidang Pendataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (PJTP) Sumbar, Ir Firman Dalil di Padang, hari ini.
Dinas PJTP Sumbar bersama konsultan, pada Januari -April 2009, menggiatkan penyelesaian master plan kantor gubernur provinsi itu yang akan menghabiskan dana Rp800 juta.
Kegiatan revitalisasi eks gedung yang dibangun pada masa kolonial Belanda itu, tetap mempertahankan ciri-ciri bangunannya.
Pemprov Kepri diminta tengahi konflik DBH migas Natuna
oleh: Antara
BATAM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) perlu memediasi konflik pembagian Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) senilai Rp193 miliar antara Kabupaten Natuna dan Anambas.
’’Pemprov Kepri harus turun tangan agar konflik itu tidak meluas,’’ kata anggota DPRD Kepri Suryani di Batam, hari ini.
Dia mengatakan sejak awal pembentukan Kabupaten Anambas, pembagian DBH migas berpotensi menuai konflik karena selama ini pemerintah pusat memberikan DBH ke Natuna, sedangkan wilayah penghasil migas itu terdapat di kabupaten Anambas.
Badan Pembentukan dan Penyelarasan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) meminta pembagian DBH Migas 40:60 untuk Anambas, sementara Pemerintah Kabupaten Natuna belum menyetujui permintaan itu.
87.000 PNS di Sumut belum miliki rumah
oleh: master sihotang
MEDAN: Sekitar 50% dari total sekitar 174.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumut belum memiliki rumah sendiri karena keterbatasan finansial.
Ketua Dewan Pengurus Provinsi Korpri Sumut, Muhyan Tambuse mengungkapkan sebagian besar dari PNS yang belum memiliki rumah tersebut terpaksa mengontrak rumah, kemudian menumpang di rumah orang tua maupun mertua.
Untuk mengatasi hal tersebut, Korpri Sumut mencanangkan program penyediaan rumah bagi PNS di Sumut yang belum memiliki rumah sendiri. Pada tahap awal, katanya, akan dibangun sebanyak 165 unit dan tahap kedua 135 unit. ‘’Seluruh rumah tipe-36 tersebut sudah terjual kepada anggota Korpri,’’ katanya, hari ini.
Dia menjelaskan pada jangka panjang, Korpri Sumut merencanakan akan membangun 10.000 unit rumah PNS, dimana untuk tahap awalnya peletakan batu pertamanya telah dilakukan Gubernur Sumut Syamsul Arifin di Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.
Seorang PNS di lingkungan Pemkab Medan menilai pembangunan rumah untuk PNS yang dipelopori Korpri Sumut merupakan langkah baik untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.
