oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Majelis KPPU dalam putusannya menyatakan PT Pelita Jaya Mandiri (terlapor II), PT Hari Maju (terlapor III) dan PT Gradita Utama (Terlapor IV) bersama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 2007 sebagai terlapor I, Abdul Wahid Soenge (Terlapor V) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketua Majelis Komisi, Dedie S Martadisastra mengatakan KPPU menghukum Terlapor II dan Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp 1,9 miliar secara tanggung renteng yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.
Majelis Komisi juga menyatakan terlapor III dan terlapor IV dalam perkara ini, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Majelis Komisi meminta kepada Gubernur Provinsi Sumatra Utara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara agar melaksanakan aturan tender yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
Dalam hal ini, tuturnya, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan, BPK dan Bawasda untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan TV, DVD dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut tahun anggaran 2007.
Jumat, 30 Januari 2009
KPPU hukum 3 perusahaan peserta tender Disdik Sumut
Pemerintah optimistis ekspor beras tahun ini
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Pemerintah optimistis target ekspor beras 1 juta ton pada tahun ini akan tercapai menyusul terjadinya peningkatan produktivitas beras nasional dimana pada tahun ini ditargetkan mencapai 40 juta ton.
Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso mengemukakan beberapa negara terutama negara jiran seperti Malaysia, Vietnam, telah memesan beras Indonesia yang memiliki kualitas tinggi.
’’Ekspor beras ini tidak akan sampai mengganggu persediaan untuk konsumsi di dalam negeri,’’ ujarnya.
Dia mengungkapkan pada tahun 2006 produksi Gabah Kering Giling (GKG) hanya mencapai 54,45 juta ton, meningkat menjadi 57,16 juta ton GKG pada 2007. Sementara berrdasarkan Angka Ramalan II BPS 2008, produksi padi diperkirakan mencapai 60,28 juta ton GKG.
Sumut kembangkan padi hibrida 10.000 ha
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Sumatra Utara akan mengembangkan padi hibrida seluas 10.000 hektare (ha) yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumut.
Kepala dinas Pertanian Provinsi Sumut Ardhi Kusno mengemukakan langkah pro aktif mengembangkan padi hibrida itu menyahuti instruksi Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang meminta peningkatan produksi beras Sumut.
‘’Instruksi tersebut sejalan dengan semangat Instruksi Presiden tentang tambahan peningkatan produksi beras nasional 5% per tahun,’’ katanya.
Sumut tercatat mampu memberikan kontribusi produksi padi nasional sebesar 5,51% dengan pencapaian produksi 61,09 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka itu jauh lebih tinggi dari produksi padi tahun 2007 yang meningkat sebesar 258 ton GKG atau naik 8,6% dari tahun 2006.
Ardi mengemukakan pihaknya telah melakukan uji adaptasi beberapa varietas padi hibrida yakni varietas SL-8 SHS, Bernas Super, Bernas Prima, PP1, Intani 2 dan Maro.
Pihak Departemen Pertanian, tutur dia, memberi bantuan benih unggul 150 ton kepada beberapa yang akan menjadi daerah pengembangan padi hibrida yakni Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Tapanuli Selatan, Toba Samosir.
Kamis, 29 Januari 2009
Investor lokal siapkan Rp4 triliun danai tol Medan
oleh: Yusran Yunus
MEDAN: Konsorsium investor lokal di Sumut dikabarkan sudah berkomitmen menyediakan dana investasi sekitar Rp4 triliun untuk mendanai proyek jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai.
Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut, Eddy Sofyan mengemukakan komitmen konsorsium investor lokal tersebut sudah menghampiri deal dengan gubernur Sumut Syamsul Arifin, sehingga proses tender kedua proyek ruas jalan tol tersebut sudah dapat dilaksanakan, setidaknya pada triwulan I-2009 ini.
’’Sampai sejauh ini proses pembahasan pembangunan kedua ruas jalan tol tersebut oleh Pemprov Sumut bersama pemerintah pusat, masih sedang berjalan. Kami sudah melaporkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa investor lokal siap berpartisipasi mendanai proyek jalan tol tersebut,’’ katanya.
Dia tidak bersedia menjelaskan lebih rinci perihal investor lokal dimaksud dengan alasan proses lobi sedang berjalan, sehingga untuk menjamin tercapainya deal maka belum dapat diumumkan ke publik.
’’Namun yang pasti jika sudah tercapai deal, kami pasti akan mengumumkan secara resmi ke publik. Jika sudah berjalan, proses tender proyek ini akan disupervisi langsung pemerintah pusat meskipun pelaksana proyeknya Pemprov Sumut,’’ ujarnya.
Gubernur Syamsul Arifin, papar dia, memberi perhatian serius dengan terjun langsung mendekati pemerintah kabupaten dan kota maupun pengusaha lokal yang berminat ikut mendanai kedua proyek ruas jalan tol tersebut.
’’Beliau sangat serius ingin merealisasikan kedua proyek jalan tol itu. Terutama setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kunjungan kerja ke Medan akhir tahun lalu, telah mempersilahkan pihak Pemprov Sumut menggalang investor lokal untuk mendanai proyek tersebut.’’
Dia menegaskan penyelesaian jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi akan sangat berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama karena jalan tol tersebut akan terkoneksi langsung dengan bandar udara baru pengganti Polonia di Kuala Namu, Deli Serdang.
’’Kalau kedua proyek ruas jalan tol ini berjalan akan berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sumut, seperti terciptanya lapangan kerja baru, bergulirnya aktivitas dunia usaha, bertambahnya pendapatan daerah.’’
Namun Ekonom Universitas Sumatra Utara, Jhon Tafbu Ritonga sedikit pesimistis kedua proyek ruas jalan tol tersebut akan berjalan sesuai rencana pada tahun 2009 ini, mengingat situasi krisis finansial yang terjadi saat ini dimana ikut menyurutkan semangat investor.
’’Saya tidak melihat ada sinyal positif. Pihak pemerintah kota dan kabupaten yang diharapkan ikut terlibat menginvestasikan dananya, tampaknya belum melakukan aksi nyata dengan menganggarkan dana pada APBD masing-masing,’’ katanya.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah pusat terlebih dulu memberikan komitmen pendanaan melalui pembiayaan APBN 2009, sementara pihak Pemprov Sumut bersama investor lokal dan pemerintah daerah lainnya dengan sendirinya akan terlibat langsung saat proyek sudah berjalan.
’’Tidak seperti sekarang, pemerintah pusat terkesan lepas tangan di awal. Padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk terlibat langsung dalam menstimulus roda perekonomian daerah dengan memfasilitasi proyek-proyek infra struktur di daerah.’’
Menurutnya, pemerintah pusat hendaknya tidak melakukan diskriminasi dalam pengalokasian anggaran pembangunan terutama dalam merebut hati rakyat menjelang Pemilu 2009, misalnya dengan mengosentrasikan pembangunan infra struktur di Pulau Jawa.
’’Infra struktur jalan di Sumut sudah sangat parah. Hal itu bisa kita saksikan di jalan lintas timur Sumatra dimana jalannya rusak parah karena padatnya lalu lintas barang dan jasa. Hal itu berarti juga pemerintah tidak mampu mengimbangi kemajuan ekonomi masyarakat,’’ tegasnya.
Stok beras di Sumsel memadai
oleh: antara
PALEMBANG: Stok beras di Sumatera Selatan (Sumsel) yang ada di gudang Bulog saat ini berkisar 30 ribu ton-35 ribu ton cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai bulan April 2009 mendatang.
Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumsel, Qulyubi Nawawi, stok beras yang ada di gudang sekarang ini mencukupi kebutuhan sampai April 2009.
Menurut dia, pada Februari nanti sejumlah daerah di Sumsel sudah mulai panen , jadi tidak perlu khawatir kekurangan bahan pokok tersebut.
Untuk menampung hasil panen tersebut saat ini sudah ada 80 lumbung yang dibiayai provinsi tersebar di kabupaten dan kota di Sumsel. ‘’Jumlah tersebut belum termasuk milik kabupaten dan kota,’’katanya.
Ia menyatakan, dalam satu lumbung itu bisa menampung sekitar empat sampai lima ton untuk cadangan.
Sejumlah daerah yang menjadi sentra produksi beras di Sumsel antara lain Kabupaten OKU Timur, Banyuasin, Musi Rawas dan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pemerintah bantu Riau atasi kebakaran hutan
oleh: antara
PEKANBARU: Pemerintah pusat menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang kian memprihatinkan di Provinsi Riau.
Gubernur Riau Rusli Zainal mengatakan, pemerintah pusat sudah menyatakan kesiapannya membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kesiapan pemerintah pusat itu, tuturnya, disampaikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla beberapa waktu yang lalu.
;;Wapres sudah menanyakan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.’’
Karena itu, saat ini Pemprov Riau telah melakukan pendataan terhadap kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk diajukan ke pemerintah pusat.
Dari pantauan terakhir satelit National Oceanographic Atmpospheric Administration (NOAA) 18, titik api sempat nol akibat hujan yang mengguyur hujan di Riau pada Selasa, (27/1).
Sementara pada Rabu (28/1), terpantau empat titik api di Riau yang tersebar di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.
IAIN Ar-Raniry terima bantuan pendidikan Rp146 miliar
oleh: malek ridwan
BANDA ACEH: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh menerima bantuan pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 senilai Rp146 miliar.
Rektor IAIN Ar-Raniry Yusny Saby mengatakan jajaran pelaksana dan pengguna anggaran dapat menggunakan bantuan pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga diperlukan kinerja pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan.
‘’Bantuan pendidikan ini sekaligus merupakan ujian bagi kita semua. Yang penting hindari terjadinya kebocoran, korupsi dan penyelewenangan dalam penggunaannya,’’ katanya usai pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, kemarin.
Dia menjelaskan bantuan pendidikan yang dikucurkan tahun ini sebesar Rp146 miliar, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2008 yang hanya mencapai Rp40 miliar. Untuk itu, tuturnya, pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat.
’’Saya menaruh harapan semoga bantuan pendidikan ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu dan sarana prasana pendidikan IAIN Ar-Raniry,’’ tandasnya.
KKMB Medan telah bina 5.000 UMKM
oleh: master sihotang
MEDAN: Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang dibina Bank Indonesia Cabang Medan sejak 2005-2007 sudah mengusulkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 5.000 dengan penyerapan kredit sebesar Rp46,15 miliar.
Budyanto, Analis Madya BI Cabang Medan membenarkan sejak 2005 sampai 2007 KKMB sudah mengusulkan 5.000 UMKM di Sumut untuk mendapatkan kredit dari perbankan.
“Total dana yang sudah disalurkan kepada 5.000 UMKM tersebut mencapai Rp46,15 miliar,” ujarnya.
Menurut dia, KKMB adalah salah satu upaya BI Cabang Medan mempercepat penyaluran kredit perbankan kepada UMKM di daerah ini melalui pendampingan untuk mengajukan permohonan kredit kepada perbankan.
Bank yang menjadi mitra KKMB di Sumut, jelasnya, a.l. Bank Sumut konvensional, Bank Sumut Syariah, BRI Konvensional dan Syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI) BPRS Panduarta Insani, BPRS Gebu Prima.
Non performing loan (NPL) kredit melalui KKMB tersebut, aku dia, mencapai 1%-3% pada 2007 lalu dan masih di bawah ketentuan BI maksimal 5%.
Langkah pendampingan yang dilakukan KKMB kepada para UMKM, lanjutnya, sangat positif dan mampu menumbuhkembangkan usaha mikro di daerah ini. “Memang ada kredit yang disalurkan macet, namun masih pada batas yang wajar karena usahanya kurang berkembang,” tuturnya.
Dia enggan menyebutkan nama-nama UMKM dan bank yang menyalurkan kredit yang macet tersebut dengan alasan kasihan pengusaha dan bank penyalur kreditnya. “Ini [kemitraan KKMB dan UMKM] relatif baru dan masih harus disempurnakan di sana-sini, sehingga berjalan sesuai dengan harapan,: tuurnya. Dia mengakui ada enam UMKM yang macet kreditnya.
Sementara itu, Ketua Kadinda Medan Bayu Fadlan menambahkan langkah KKMB membantu menjembatasi UMKM ke perbankan patut disambut baik. “Sebagian besar UMKM di daerah ini memiliki prospek usaha yang bagus, namun terjerat utang pada rentenir.”
Dia mencontohkan anggota tiga koperasi di Pusat Pasar Medan yang setiap hari memiliki perputaran dana puluhan miliar rupiah banyak yang meminjam dari tengkulak dengan suku bunga mencekik leher. Karena itu, tuturnya, UMKM tersebut harus dibebaskan dari cengkeraman para tengkulak dengan cara menjembatani UMKM ke perbankan sebagaimana dilakukan KKMB
Namun, seorang kepala cabang bank pemerintah mengakui saat ini terjadi perebutan nasabah UMKM di antara perbankan besar.
Masyarakat yang mengurus NPWP mulai menurun
oleh: master sihotang
MEDAN: Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil Ditjen Pajak Sumut I mulai menurun, sementara masyarakat sudah menyadari bahwa bukan semua penduduk harus memiliki NPWP.
Pengamatan Bisnis, di KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Timur, dan KPP Pratama Medan Polonia jumlah masyarakat yang mengurus NPWP sudah menurun dibandingkan awal bulan ini.
Contohnya di KPP Pratama Medan Polonia yang awal bulan ini rata-rata 300 orang-400 orang yang mengurus NPWP sertiap hari, kini tinggal 100 orang lagi.
Demikian juga di KPP Pratama Medan Kota dan KPP Pratama Medan Timur jumlah antrian sudah banyak berkurang karena masyarakat sudah menyadari bahwa tidak semua anggota masyarakat wajib memiliki NPWP.
Dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen Pajak ada sejumlah kalangan yang dikecualikan tidak harus memiliki NPWP pribadi a.l. orangtua dalam tanggungan, anak-anak yang masih tanggungan orang tua, isteri [kecuali mereka minta pemisahan harta], orang yang pendapatannya di bawah pendapatan tidak kena pajak. .
Kepala Kantor KPP Pratama Medan Polonia Harry Gumelar ketika dihungi Bisnis membenarkan ada persepsi yang keliru ditengah masyarakat bahwa seluruh anggota keluarga harus memiliki NPWP, sehingga berbondong-bondong datang ke kantor pajak untuk mengurus NPWP.
Semestinya. kata dia, kalau si suami sudah memiliki NPWP, isterinya tidak perlu lagi mengurus NPWP kecuali mereka meminta pisah harta.
Petugas pajak terutama bidang penengangan di setiap KPP, lanjut Harry, sudah memberikan penjelasan kepada warga, sehingga masayarakat tidak harus menyerbu KPP untuk mengurus NPWP.
Menyinggung setelah berlakunya pembayaran fiskal luar negeri sebesar Rp2,5 juta bagi orang pribadi yang berangkat ke luar negeri tanpa memilii NPWP, dia mengakui saat ini tinggal rata-rata 10 orang yang membayar setiap hari yang berangkat dari Polonia Medan.
’’Sebelum diberlakukan wajib NPWP, rata-rata pemasukan dari fiskal luar negeri di Polonia sekitar Rp3 miliar per bulan. Kalau sekarang, tinggal hitung saja 10 orang dikalikan Rp2,5 juta.’’
Dia mengatakan ke depan fiskal luar negeri tidak akan dijadikan sebagai sumber menjaring pendapatan negara. ’’Pemerintah mau menggenjot pajak dari WP [wajib pajak] orang pribadi yang selama ini belum membayar kewajibannya kepada negara.’’
Seorang ibu rumah tangga, mengaku bernam Evie mengatakan dia mengurus NPWP untuk berangkat berobat ke Penang, Malaysia. ’’Uang fiskal Rp2,5 juta itu kan hampir sama dengan RM1.000. Saya sudah bisa membeli berbagai kepentingan selama berobat di Penang dengan uang sebesar itu. Makanya saya mengurus NPWP hari ini untuk berangkat dua minggu mendatang, karena sudah bebas fiskal yang Rp2,5 juta,’’ tandasnya.
Rabu, 28 Januari 2009
Penjualan elektronika di Medan merosot
oleh: master sihotang
MEDAN: Penjualan barang-barang elektronik di Medan tiga bulan terakhir turun sekitar 30% menyusul semakin lemahnya daya beli masyarakat akibat krisis finansial global yang membuat harga komoditas primer anjlok.
Pengamatan Bisnis di sejumlah toko-toko elektronik di Medan seperti Jl Asia dan Gatot Subroto hingga siang, kemarin pembeli hanya satu dua yang datang, itupun hanya bertanya seputar harga kulkas, TV, dan pompa air.
Di Jl Asia, Medan, misalnya, petugas toko tampak menuggu dan duduk-dukuk di depan toko. Ketika Bisnis masuk, pelayan toko menanyakan mau beli apa? Bisnis pura-pura menanyakan harga berbagai jenis TV dan kulkas dua pintu dari berbagai merek. “Memang harga lagi naik sejak Lebaran lalu. Namun, pembeli hampir tidak ada,” ujar Hendri, pemilik Pioneer Electric.
Dia menjual segala jenis TV, lemari es, dan barang-barang elektronik lainnya. Waktu Lebaran tahun lalu, paparnya, masih banyak orang belanja barang elektronik seperti alat pendingin (air conditioner) dan TV. Saat ini, lanjut dia, jangankan membeli, penawar seperti bapak saja pun jarang yang datang.
Dia mengakui seusai Lebaran tahun lalu hingga menjelang hari raya Imlek (tahun baru Cina) pembelian barang-barang elektronik relatif sepi. “Kalau diperkirakan omset penjualan turun sekitar 25% dari Lebaran tahun lalu,” ujar Henri.
Dia menilai dampak krisis global yang menghantam ekonomi dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu faktor penyebab turunnya daya beli masyarakat. Selain daya beli menurun, tuturnya, harga barang-barang elektronik juga meningkat sekitar 15% dari harga sebelumnya karena kurs rupiah terhadap dolar menurun.
Hal sama diakui oleh Raasyd, Pejaga Metro Electric Center di Gatot Subroto Medan. “Saat ini lagi susah. Mulai awal Januari tahun ini baru satu pompa air yang laku terjual. Bagaimana pemilik toko menghidupi karyawan dan keluarga kalau penjualan sepi seperti ini,” ujarnya kepada Bisnis.
Dia mengatakan penurunan harga BBM yang sudah beberapa kali dilakukan pemerintah ternyata belum mampu mengangkat daya beli masyarakat karena jumlahnya tidak seberapa. Di satu sisi, lanjutnya, biaya usaha seperti ongkos angkut dan biaya produksi produk-produk elektronik meningkat. “Omset kami turun 30% sejak Lebaran lalu. Biasanya menjelang hari raya Imlek penjualan meningkat. Tahun ini tidak. Kemana uang itu semua. Ke luar negeri pun sudah dibatasi, dengan mengenakan fiskal luar negeri, bagi orang yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak,” tuturnya.
Biasanya, kata dia, penjualan barang-barang elektronik meningkat menjelang Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru, serta Hari Raya Imlek. “Tahun ini tampaknya penjualan sepi. Malahan masyarakat menjual barang bekas yang masih bagus yang banyak,” tuturnya.
Dia memperkirakan kondisi seperti ini akan bertahan lama jika pemerintah tidak meberikan stimulus ekonomi terutama bagi masyarakat menengah dan kecil yang daya belinya sudah relatif rendah. “Apalagi pegawai yang pendapatannya tetap, tentu akan mengutamakan kebutuhan dasar, seperti pangan dan biaya anak sekolah,” tegasnya.
.Masayrakat, tegasnya, menunda membeli barang-barang konsumtif seperti elektronik, speda motor, dan lain sebagainya.
PTPN III cetak laba Rp1,2 triliun
oleh: master sihotang
MEDAN: Walaupun harga minyak sawit mentah menurun kwartal ke-IV tahun lalu, perolehan laba PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan sampai akhir tahun lalu menembus angka Rp1,2 triliun atau melebihi target yang dibebankan pemegang saham sebesar Rp1,1 triliun.
Direktur Keuangan PTPN III Medan Johannes Sijabat membenarkan tahun lalu laba BUMN perkebunan itu berada di atas target yang dibebankan pemegang saham, walaupun harga minyak sawit dan karet sempat ambruk.
“PTPN III masih mampu mencetak laba sebelum pajak sekitar Rp1,2 triliun atau melampaui target yang dibebankan pemegang saham sebesar Rp1,1 triliun,” ujarnya menjawab Bisnis di Medan kemarin.
Menurut dia, laba tersebut berasal dari hasil penjualan minyak kelapa sawit kwartal I sampai III tahun lalu, serta penjualan karet pada periode sama.
“Berkah dari harga sawit mentah semester I/2008 yang melejit hingga mencapai US$1.300 per ton, mampu memberikan kontribusi besar bagi pemasukan BUMN perkebunan yang berbasis di Sumut itu,” tandasnya.
Demikian juga harga karet yang sempat mencapai US$3 per kg atau melebihi ekspektasi harga pada 2007 lalu sebesar US$1,9 per kg, paparnya, mampu memberikan kontribusi signifikan untuk menggenjot perolehan laba kotor PTPN III sampai akhir 2008.
Dia optimis pada kwartal petama tahun ini permintaan pasar dunia akan meningkat karena memasuki musim paceklik buah sawit, harga minyak sawit mentah akan bertahan pada kisaran US$600 sampai US$700 per ton.
Untuk mencapai target laba sebesar tahun lalu, tambahnya, tahun ini terasa sulit karena harga sawit tidak akan sebagus tahun lalu.
Berdasarkan catatan Bisnis, kontribusi laba PTPN III tahun lalu sekitar Rp1 triliun lebih 75% berasal dari penjualan minyak sawit mentah, dan 25% berasal dari penjualan karet dan resiprene.
Untuk mewujudkan target laba tahun ini, Dirut PTPN III Medan Amri Seregar mengharapkan kerja keras dan kerja sama semua pihak agar target perusahaan dapat diwujudkan. ”Tidak ada pilihan lain selain meningkatkan produktivitas dan meningkatkan rendemen minyak sawit. Dengan harga yang relatif rendah volume minyak sawit dan rendemen harus ditingkatkan untuk mendapatkan penghasilan minimal sama dengan tahun lalu.”
Selaku Direktur Utama, Amri mengajak seluruh karyawan PTPN III agar memberikan kontribusi terbaiknya untuk memacu kinerja masing-masing, sehingga bonus yang dibayarkan kepada karyawan bisa sama seperti 2007 sekitar tujuh kali gaji pokok.
Menyinggung rencana initial publik offering (IPO), dia mengakui tergantung kepada pemegang saham. "Secara teknis dan sumber daya manusia, PTPN III sudah siap masuk pasar modal untuk melakukan ekspansi usaha a.l. perluasan areal, pembaikan stuktur tanaman, pembangunan industri hilir, dan mengakuisisi perkebunan sawit yang ada."
Dana yang dihadapkan dari pasar modal, lanjtnya, sekitar Rp3 triliun, sedangkan kebutuhan dana untuk ekspansi PTPN III sampai 2012 diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun.
Bintan minta tambahan pelabuhan FTZ Kepri
oleh: Antara
TANJUNG PINANG: Bupati Bintan Ansar Ahmad yang juga Wakil Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kepulauan Riau (Kepri) meminta pemerintah pusat agar menambah fasilitas dengan satu pelabuhan perdagangan bebas (FTZ).
’’Pelabuhan FTZ di Bintan hanya di Lobam. Kami minta ditambah satu lagi di Pelabuhan Sri Bayintan, Kijang,’’ katanya.
Ia mengatakan, satu pelabuhan belum cukup untuk melayani kebutuhan pengusaha. Ansar menyatakan sudah mengusulkan penambahan kepada pemerintah pusat.
Dalam perencanaan sebelum FTZ, Lobam dan Sri Bayintan dijadikan sebagai pelabuhan FTZ. Ansar kini mempertanyakan, setelah FTZ diresmikan, Sri Bayintan malah dicoret.
Padahal, pengiriman barang dari industri di Kijang bila melalui Lobam memerlukan waktu dan biaya pengurusan izin yang besar. ’’Bila ada dua pelabuhan akan menghemat waktu dan biaya pengusaha,’’ ujarnya.
Ansar mengemukakan, Badan Pengusahaan FTZ Bintan sedang membuat petunjuk pelaksana barang-barang yang dibatasi dan dilarang.
Ekspor non migas NAD naik 41,9%
oleh: Antara
BANDA ACEH: Realisasi ekspor non migas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2008 naik 41,9% dibandingkan tahun 2007, yakni dari US$75,37 juta menjadi US$106,98 juta.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi NAD, Cipta Hunai, di Banda Aceh, hari ini menyatakan, meskipun pada saat krisis ekonomi ada sejumlah komoditas yang mengalami penurunan ekspor, tapi secara keseluruhan nilainya mengalami kenaikan.
Komoditas yang mengalami penurunan ekspor adalah pupuk urea, sehingga mempengaruhi realisasi volume ekspor Aceh yang mengalami penurunan dari 216,161 ribu ton pada tahun 2007 menjadi 122,376 ribu ton.
Pupuk urea merupakan penyumbang devisa terbesar ekspor NAD yakni mencapai US$81,610 juta dengan volume 110,757 ribu ton, kemudian disusul kertas US$113,459 ribu (177,861 ton), sabut kelapa US$120 ribu (40,150 ton), sedangkan hasil industri lainnya seperti tras curah, pupuk magnesium di bawah US$66 ribu.
Kemudian, ekspor hasil nonindustri yang paling besar adalah kopi arabika mencapai US$21,255 juta dengan volume ekspor seberat 5,815 ribu ton, sedangkan hasil bumi lainnya seperti getah alam, madu, biji cokelat, pinang, damar dan tempurung kepala sawit masih di bawah US$48 ribu.
Revitalisasi perkebunan diwajibkan dengan pola kemitraan
oleh: master sihotang
MEDAN: Dinas Perkebunan Pemprov Sumut mewajibkan program revitalisasi perkebunan yang membuka lahan baru membuka 20% arealnya untuk masyarakat di sekitar perkebunan, sehingga pola kemitraan antara perkebunan dan masyarakat berjalan sesuai ketentuan pemerintah.
Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Sumut Washington Siregar menegaskan bagi perkebunan yang mengikuti program revitalisasi di Sumut wajib menyediakan 20% dari areal yang dibuka untuk masyarakat sekitar.
“Ini aturan baku untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat mengelola perkebunan. Walaupun pola yang dikembangkan adalah inti-plasma, ketentuan 20% areal yang ditanam bagi masyarakat setempat tetap berlaku,” ujarnya.
Menurut dia, sampai Januari 2009 total areal perkebunan yang masuk program revitalisasi di daerah ini mencapai 17.740 ha yang teridiri dari sawit, karet, dan kakao.
Dia mengatakan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan sedang membuka areal perkebunan sawit di Kabupaten Mandailing Natal seluas 9.000 ha, PT Anugerah Langkat Makmur (ALM)kelapa sawit seluas 7.800 ha, dan PT Perkebunan Sumut karet seluas 450 ha.
Program revitalisasi tersebut, kata dia, kini dananya sudah meningkat menjadi Rp37 juta per hektare, karena biaya investasi untuk membuka areal perkebunan meningkat.
PTPN II giling perdana tebu hari ini
oleh: master sihotang
MEDAN: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II Tanjung Morawa, Sumut hari ini (Rabu,29/1) melakukan giling perdana tebu di pabrik gula Sei Semayang, Kabupatgen Deli Serdang.
Dirut PTPN II Tanjung Morawa Bhatara Moeda Nasution membenarkan BUMN yang dipimpinnya akan memulai giling perdana tebu untuk menghasilkan gula pasir.
“Hari ini (Rabu, 28/1) kami memulai giling perdana. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik dibandingkan dengan produksi gula tahun lalu,” ujarnya di menjawab Bisnis di Medan kemarin.
Menurut dia, tahap awal baru pabrik gula Sei Semayang Medan yang melakukan giling perdana, sedangkan pabrik gula Kuala Madu akan menyusul dalam waktu dekat.
PTPN II mengoperasikan dua pabrik gula di Sumatra Utara dengan kapasitas produksi sekiktar 100000 ton per tahun. Sedangkan areal perkebunan tebu yang ditanam BUMN itu untuk menghasilkan gula sebesar itu sekitar 12.000 sampai 13.000 ha di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.
Berdasarkan catatan, PTPN II selalu mengiling tebu pada semester I setiap tahun, sedangkan pabrik gula di Jawa dan daerah lain menggiling tebu pada semester II setiap tahun.
Pabrik gula PTPN II Tanjung Morawa menghasilkan gula untuk menutupi kebutuhan masyarakat dan industri di daerah ini sekitar 200.000 ton sampai 250.000 ton per tahun. Namun, karena keterbatasan areal pertanaman tebu akibat ada yang digarap masyarakat, kebutuhan gula di Sumut belum dapat dipenuhi PTPN II.
Selasa, 27 Januari 2009
PTPN VI juara umum I MTQ PTPN
oleh: master sihotang
MEDAN: Kontingen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI Sumatra Barat/Jambi meraih juara umum Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-33 PT Perkebunan Nusantara I-VII wilayah I Sumatra yang ditutup pekan lalu di Medan.
MTQ ini merupakan agenda tahunan yang diikuti peserta dari PTPN I-VII. Juara umum II MTQ ke-33 ini diraih kontingen PTPN VII, sementara kontingen PTPN III meraih juara umum III.
Ketua Panitia MTQ ke-33, Rachmat Prawira Kesumah mengemukakan Pekanbaru akan menjadi tuan rumah MTQ ke-34 tahun 2010.
Sumut pilot project revitalisasi lahan perkebunan petani
oleh: hambali batubara
MEDAN: Propinsi Sumatra Utara (Sumut) dijadikan pilot project pemberian sertifikasi kebun kelapa sawit rakyat. Program percontohan ini akan dilakukan terhadap 1000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di tiga daerah di Sumut sepanjang tahun 2009. Ketiga daerah tersebut yakni Labuhan Batu seluas 500 hektar, Deli Serdang dan Serdang Bedagai masing-masing seluas 250 hektar
Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Arsyad mengatakan program ini sebagai jalan keluar dari permasalah program revitalisasi perkebunan yang dicanangkan sejak tahun 2008 lalu. Pihak Apkasindo juga telah bertemu dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla 15 Desember 2008 lalu, dimana salah satu pertemuannya meminta BPN membantu program sertifikasi lahan tersebut.
Asmar menjelaskan sertifikasi lahan sebelumnya menjadi hambatan dalam program revitalisasi perkebunan kelapa sawit rakyat. Dalam revitalisasi tersebut ada tiga skema yakni peremajaan, perluasan lahan dan rehabilitasi dengan model sistem bapak angkat dan petani mandiri. ‘’Yang bermasalah adalah sistem petani mandiri,’’ katanya.
Dia menjelaskan petani mandiri memiliki permasalahan dalam penyediaan dana untuk revitalisasi. Sebagian besar petani mengharapkan pinjaman bank untuk program tersebut. Sedangkan bank hanya memberikan pinjaman kepada petani yang lahannya memiliki sertifikat.
Menurutnya, sertifikasi lahan ini sasarannya adalah petani mandiri ini, umumnya memiliki lahan tidak lebih dari 5 hektar. Paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp 4 juta per hektar untuk biaya mensertifikasi lahan perkebunan sawit. ‘’Saat ini terdapat 1 juta lahan dari 2,6 juta hektar lahan petani mandiri di Indonesia yang mendesak dilaksanakan peremajaan,’’ tandasnya.
Pemerintah siapkan kredit sapi Rp150 miliar
oleh: hambali batubara
MEDAN: Pemerintah mengalokasikan dana kredit untuk penyediaan sapi bagi petani kelapa sawit dan kakao di seluruh Indonesia sebesar Rp150 miliar. Dana tersebut akan disalurkan oleh empat bank yakni Bank Agro, BRI, BNI dan Bank Mandiri.
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Arsyad mengatakan bantuan ini merupakan program nasional Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang akan berlangsung hingga tahun 2010 nanti. Penerima bantuan sapi potong ini adalah kelompok tani atau koperasi unit desa (KUD).
Asmar mengatakan pihaknyasudah bertemu dengan pihak Dirjen Peternakan yang menyetujui memberikan bantuan sapi potong sebanyak 3 juta ekor hingga tahun 2010. ‘’Bantuan diberikan dengan subsidi kredit dari pemerintah yang hanya 5% per tahun,’’ ujarnya di Medan.
Saat ini, tutur dia, pihak Apkasindo akan membicarakan lebih lanjut teknis penyerahan sapi potong agar dapat dimanfaatkan petani. Dia pun berharap bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit yang saat ini mengalami kesulitan karena kurang ekonomisnya harga Tandan Buah Sawit (TBS).
Sabtu, 24 Januari 2009
Klaim Jamkesmasda BandarLampung Rp625 juta
oleh: Antara
BANDARLAMPUNG: Klaim pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) kepada masyarakat miskin di Kota Bandarlampung tahun 2008 telah mencapai Rp625 juta.
’’Sebanyak 113 jiwa, telah mendapatkan tindakan perawatan melalui Jamkesmasda di sejumlah rumah sakit di Bandarlampung,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, Reihana, di Bandarlampung, hari ini.
Ia menyebutkan, peserta Jamkesmasda itu menjalani perawatan di tiga rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum Abdul Moloek (RSUAM), dan RS Bintang Husada.
Menurutnya, klaim peserta Jamkesmasda itu mencapai sekitar 96 persen dari anggaran yang disalurkan sekitar Rp650 juta lebih.
Sementara, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung juga menganggarkan dana sebesar Rp2 miliar untuk peserta jaminan kesehatan daerah (Jamkesmasda) pada 2009.
’’Dana untuk Jamkesmasda itu diakomodir dalam rencana kerja anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung tahun 2009,’’ kata Walikota Bandarlampung, Eddy Sutrisno.
Jelang Imlek, Penumpang KA di Palembang padat
oleh: Antara
PALEMBANG: Libur akhir pekan dan libur Imlek menimbulkan kepadatan penumpang kereta api (KA) di Stasiun Kertapati Palembang tujuan Stasiun Tanjungkarang, Bandarlampung (Lampung), sehingga banyak penumpang tidak kebagian tempat duduk.
Suasana di Stasiun Kertapati, Palembang, Jumat menjelang malam, tampak sudah dipadati calon penumpang dan keluarga yang mengantar, menjelang keberangkatan KA Limex ke Bandarlampung sekitar pukul 21.00 WIB.
Sejumlah calon penumpang yang mengaku sudah antre di loket sejak sekitar pukul 17.00 WIB, tidak mendapatkan tiket yang diinginkan sehingga mereka berusaha tetap bisa naik, walaupun dengan tiket tanpa tempat duduk.
Beberapa penumpang malah nekat naik ke kereta tanpa membeli karcis, dengan harapan langsung membayar di atas kereta saat petugas memeriksa karcis penumpang.
’’Bagaimana lagi, saya mau ke Jakarta, tapi tidak dapat tiket walaupun sudah antre di loket sejak sore,’’ kata Arif.
Seorang penumpang lain, ibu rumah tangga bersama anaknya yang masih kecil mengaku pula harus mencari tiket tambahan di luar loket melalui jasa calo.
‘’Manfaat Otonomi daerah belum dirasakan masyarakat’’
oleh: Antara
BENGKULU: Walikota Bengkulu Ahmad Kanedy mengatakan, pemberlakuan Otonomi Daerah (Otda) dalam Undang-Undang (UU), hingga kini belum dapat dinikmati oleh masyarakat.
‘’Sejak Otda ditetapkan dalam UU hingga saat ini belum ada pertemuan antar pemerintah daerah se-Indonesia untuk membahas dan mewujudkan Otda tersebut sehingga dapat dirasakanan dan dimanfaatkan masyarakat umum,’’ katanya dalam acara pembukaan Lokakarya Pertemuan Nasional (LPN) Walikota dan DPRD Kota se-Indonesia di Bengkulu, tadi malam.
Ia mengakui, era Otda sudah lama diterapkan ditengah masyarakat namun masyarakat sendiri tidak mengerti dan belum bisa menikmati apa itu Otda.
Oleh karena itu Kota Bengkulu yang merupakan kota penuh sipirit dan syarat nuansa perjuangan dalam membela tanah air ini dalam rangka menjunjung sportifitas Otda maka mengajak seluruh kepala daerah untuk duduk bersama membahas apa itu Otda dan bagaimana penerapannya ketengah masyarakat kecil.
Kanedy mengakui memang sudah ada beberapa daerah yang masyarakatnya sudah bisa merasakan Otda tapi bagi daerah lain belum tentu bisa dinikmati.
Jumat, 23 Januari 2009
TPL gandeng masyarakat produksi pupuk kompos
oleh: master sihotang
MEDAN: PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk dan masyarakat di lingkungan industri pulp Porsea, sepakat mengolah sampah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman pertanian, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang harganya semakin melambung.
Kesepakatan itu dicapai dalam satu pertemuan yang digagas Camat Parmaksian, Selamat Manurung, yang dihadiri pihak TPL dan para Kepala Desa Siantar Utara (Siruar), Tanggabatu-1, Tanggabatu-2, Pengombusan, Banjarganjang, Lumbanhuala, Doloknauli, Biusgu Barat, Lumbansitorus dan Jonggimanulus di Balai Latihan Kerja (BLK) Parmaksian.
Sampah menjadi persoalan karena menyebabkan lingkungan kotor dan tidak rapi. Bahkan, sampah organik menimbulkan bau busuk dan dapat menjadi sumber penyakit.
Berbekal keterampilan menjadikan kotoran sapi dan komponen lokal menjadi pupuk kompos (bokasi), staf senior Humas TPL, Lambertus Siregar memastikan sampah rumah tangga berupa barang buangan organik, plastik, dan juga logam, dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomis.
‘’Khusus sampah organik dapat dikembangkan menjadi pupuk kompos yang tidak kalah kemampuannya menyuburkan tanaman. Masyarakat tinggal mengumpul sampah rumah tangga dan sampah lingkungan di sekitar. Pisahkan sampah kering dari yang basah, serta sampah plastik dari logam,” tuturnya.
Kemudian, papar dia, sampah organik diolah menjadi kompos dengan mencampur dengan komponen lokal lainnya. Sementara sampah plastik dan logam, dapat didaur ulang di berbagai pabrik untuk dijadikan barang baru.
Untuk mewujudkan kerja sama tersebut, Camat Parmasian Selamat Manurung menetapkan tiga desa sebagai percontohan dari hasil kesepakatan kesepuluh desa, yakni Tanggabatu-1, Banjarganjang, dan Pengombusan. Selain itu, tuturnya, tahun lalu TPL menyerahkan bantuan 228 tong sampah sebagai media pengumpulan sampah, masing-masing untuk Tanggabatu-1 (99), Pangombusan (99), dan Banjarganjang (30).
Parmaksian merupakan kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Porsea, baru diresmikan Juni 2008 yang terdiri atas 10 desa. Industri pulp TPL yang berdiri di Desa Pangombusan, saat ini masuk Parmaksian. Penduduk Parmaksian umumnya petani sawah, sebagian bekerja sebagai karyawan TPL, sebagian lagi menjadi mitra bisnis maupun karyawan perusahaan mitra bisnis.
Parlindungan Siallagan, seorang penduduk setempat mengatakan bahwa pembuatan kompos sudah harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Soalnya, lanjutnya, penduduk setempat menggunakan pupuk kimia akhir-akhir ini karena harganya mahal, sudah tidak menguntungkan lagi bagi para petani.
‘’Untuk itu, salah satu pilihan adalah mengembangkan pupuk kompos dengan menggunakan bahan baku di sekitar penduduk,’’ tuturnya.
Jelang Imlek, harga anggur&jeruk melonjak
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Menjelang Tahun Baru China, Imlek yang jatuh tanggal 26 Januari 2009, harga buah anggur di pasaran Kota Medan, naik cukup tinggi dari hari-hari biasanya. Seperti di Pasar Rame dan Pasar Pringgan, harga anggur yang sebelumnya sekitar Rp35.000-Rp45.000 per kg, naik menjadi Rp70.000 per kg.
’’Berdasarkan pengalaman, harga anggur menjelang Imlek selalu naik karena buah ini dipergunakan untuk acara-acara ritual Budha,’’ kata Surya Surbakti, pedagang buah anggur di Pasar Pringgan, hari ini.
Selain anggur, harga buah jeruk baik lokal maupun impor, juga mengalami kenaikan signifikan. Harga jeruk impor jenis lukam dan satang dijual Rp15.000-Rp18.000 per kg, sedangkan jeruk lokal siam madu asal Berastagi dijual Rp13.000 per kg.
Kamis, 22 Januari 2009
Tiga tender pengadaan logistik pemilu diulang
oleh: hambali batubara
MEDAN: Tiga tender pengadaan barang dan jasa penyelengaraan Pemilu tahun 2009 di KPU Sumatra Utara (Sumut) terpaksa diulang. Dari 8 item yang ditenderkan, hanya 4 barang/jasa yang telah diumumkan pemenangnya di kantor KPU Sumut, hari ini. Sedangkan satu item barang/jasa lainnya, pengadaan kartu pengenal ditunda pengumumannya hingga mendapat klarifikasi dari salah satu peserta tender.
Kabag Hukum dan Humas KPU Sumut, Pem Samudra mengatakan tiga tender yang akan diulang tersebut rencananya akan dilaksanakan pengumuman lelang kembali pada pekan depan. Selanjutnya 20 hari ke depan, baru kembali diumumkan siapa pemenangnya.
Pem mengatakan bila pada pengumuman lelang kedua juga tidak ada pemenang yang memenuhi syarat, maka pengadaan barang dan jasa pemilu 2009 dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. " Itu sudah diatur dalam ketentuan UU, jika dua kali gagal bisa penunjukan langsung," ujar Pem Samudra usai mengumumkan pemenang tender di kantornya, sore hari ini.
Tunggakan listrik Sumut Rp 30 miliar
oleh: hambali batubara
MEDAN: Jumlah tunggakan listrik PLN Sumut pada tahun 2008 mencapai Rp30 miliar dengan kontribusi terbesar dari kalangan pelanggan rumah tangga dan UKM.
Humas PLN Sumut Raider Sigalingging mengatakan daerah yang paling besar tunggakan listriknya berada di wilayah Medan dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 9 miliar. Kemudian disusul Lubuk Pakam dan Pematang Siantar Rp 5 miliar, Rantau Rp 4 miliar dan Binjai Rp 3 miliar.
‘’Besarnya tunggakan masyarakat terhadap PLN disebabkan banyak masyarakat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar listrik. Alasannya mulai dari tidak mampu bayar hingga tunggakan listrik ditinggal begitu saja di bangunan yang kosong,’’ katanya, hari ini.
Raider menjelaskan bila dibanding tahun 2007 lalu yang mencapai Rp40 miliar, jumlah tunggakan listrik di Sumut tahun 2008 telah mengalami penurunan. ‘’Hal ini terjadi karena kami memperketat pengawasan dan pemberlakuan sanksi tegas.’’
Tahun 2007 tunggakan listrik PT PLN wilayah Sumut mencapai Rp 40 miliar. " Karena kita telah perketas sanksi dan pengawasannya, " tambahnya.
Rabu, 21 Januari 2009
312 jabatan struktural di Pemprov Sumut dihapus
oleh: master sihotang
MEDAN: Sebanyak 312 jabatan struktural mulai eselon Ib-IVa di Pemprov Sumatra Utara akan dihapus menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Sumut Eddy Sofyan mengemukakan, pada struktur lama organisasi Pemprov Sumut sesuai Perda No 2,3,dan 4 Tahun 2001, jumlah jabatan struktutral sebanyak 1.657 jabatan. Kemudian sesuai Perda No 7,8, dan 9 Tahun 2008, jumlahnya menciut menjadi 1.345 jabatan, atau berkurang 312 jabatan.
‘’Perda Sumut No 7,8,dan 9 Tahun 2008 tentang susunan organisasi di lingkungan instansi teknis, dinas-dinas, dan sekretariat daerah Pemprov Sumut itu, sudah disetujui Mendagri pada 7 November 2008,’’ ujarnya, hari ini.
Dia menjelaskan, perda yang disusun Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut itu mengisyaratkan pertambahan sejumlah dinas. Kemudian sejumlah badan menjadi dinas, serta memaksa berkurangnya sejumlah jabatan struktural.
Dia merinci 312 jabatan struktural yang berkurang itu terdapat di eselon IVa, yakni dari struktur lama sebanyak 1.240 menjadi 964 jabatan. Kemudian pada eselon IIIa dari 341 menjadi 320 jabatan atau berkurang 22 jabatan.
‘’Selain itu, eselon IIb di lingkungan biro dan wakil kepala dinas dan badan, dari 37 menjadi 12 jabatan atau berkurang 25 jabatan. Sedangkan eselon IIa, dari 37 menjadi 42 jabatan, atau bertambah 5 jabatan, yakni lima staf ahli gubernur, dan Kantor Satpol Pamong Praja menjadi badan,’’ tandasnya.
Pengusaha Sumut minta fiskal tak diberlakukan di IMT-GT
Oleh: Hambali Batubara
MEDAN: Pengusaha Sumatra Utara meminta pemberlakuan kebijakan bebas fiskal dilaksanakan di kawasan kerjasama IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle).
Menurut para pengusaha sumut, pemberlakuan pengenaan fiskal bagi pihak yang tidak memiliki NPWP, Rp 2,5 juta untuk fiskal udara dan Rp 1 juta bagi fiskal laut memukul dunia usaha di kawasan ini. Apalagi selama ini Sumut telah menerapkan pemberlakukan bebas fiskal karena termasuk kawasan IMT-GT.
Hervian Tahier Wakil Ketua Kadin Sumut mengatakan pemberlakuan kebijakan fiskal menyebabkan terjadi shock yang besar terhadap dunia usaha di Sumut. Salah satu dunia usaha yang sangat terkena dampaknya adalah dunia usaha perjalanan dan penerbangan.
‘’Baru-baru ini 5 penerbangan ke luar negeri ke kawasan IMT-GT batal karena tidak ada penumpang,’’ ujarnya seusai melakukan pertemuan dengan pelaku usaha di kantor Kadin Sumut, hari ini.
Dia mengatakan untuk mengantispasi dampak yang lebih luas terhadap dunia usaha terkait pemberlakuan kebijakan fiskal di Sumut, pihak Kadin Sumut akan melakukan dua langkah strategis, yakni mengusulkan revisi kebijakan fiskal kepada Departemen Keuangan agar tidak diberlakukan di kawasan IMT-GT.
‘’Dasarnya karena dulu ada Kepmen yang mengatakan ada pengecualian fiskal kepada kawasan IMT-GT. Selain itu, menjadikan permasalahan ini menjadi soft landing agar ketentuan seperti ini tidak menjadi berat bagi dunia usaha,’’ tandasnya.
‘’Ketahanan pangan dalam negeri belum baik’’
oleh: master sihotang
MEDAN: Hasil penelitian Pusat Penelitian Bank (Puslitbank) Fakultas Ekonomi USU (FE USU) mengungkapkan saat ini ketahanan pangan dalam negeri belum begitu baik.
Ekonom USU, John Tafbu Ritonga mengemukakan lahan tanaman pangan di Sumut menyusut 7% per tahun, sementara kebijakan yang akan menetapkan lahan pangan menjadi lahan abadi tak kunjung diundangkan. Selain itu, produksi tanaman pangan di Sumut turun 4,2% per tahun, sedangkan di sisi lain jumlah penduduk Sumut tumbuh 1% per tahun.
Mengacu kondisi tersebut, kata dia, maka bisa dibayangkan 10 tahun mendatang, tidak akan ada lagi tanaman pangan, dan negeri ini akan menggantungkan harapan 100% pada impor.
‘’Untuk mengatasinya, pemerintah harus segera memberlakukan Permenkeu No 79/2007, yang pada intinya mengarahkan produksi pangan mendukung ketahanan energi,’’ katanya, hari ini.
Secara khusus dia menilai program kredit ketahanan pangan di Sumut secara khusus dan di Indonesia secara nasional tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, kurangnya kepedulian lembaga perbankan.
Memang, tuturnya, ada trauma perbankan soal tingginya kredit usaha tani (KTU) yang bermasalah beberapa tahun silam, tetapi perbankan mesti melihatnya secara obyektif. ‘’Petani memang tidak punya agunan berkualitas, tetapi 80% petani di Sumut memiliki seperti rumah. Harusnya perbankan lebih kreatif, misalnya kredit bisa diberikan kepada pedagang di pedesaan yang memiliki lahan.’’
Dia menambahkan, mayoritas petani Sumut hanya memiliki pendapatan Rp500 ribu hingga Rp750 ribu per bulan. Dari sisi kepemilikan lahan, mayoritas petani Sumut hanya memiliki lahan dibawah 0,5 hektare. Realisasi pemberian kredit ke pertanian tanaman pangan di Sumut juga menurun 11,11% dari 2007 ke 2008. ‘’Kajian juga menunjukkan, belum ada perbankan yang mengucurkan kredit ketahanan energi,’’ tandasnya.
Disperindag minta produsen migor dukung Minyak Kita
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Disperindag Sumatra Utara minta produsen minyak goreng yang ada di daerah ini mendukung program Minyak Kita dengan menjual minyak goreng bersubsidi.
Program Minyak Kita diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyiasati kesulitan ekonomi di saat krisis global sekarang ini.
Kepala bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sumut Margaretha Elly Silalahi mengemukakan pihaknya memberi dukungan dan apresiasi kepada produsen minyak goreng, seperti dilakukan PT.Asian Agri yang menjual minyak goreng bersubsidi sebanyak 3.000 liter dengan kemasan 2 liter seharga Rp12.000 di kawasan Sei Asahan Medan.
CSR Deputy Director PT Asian Agri, Pengarepan Gurusinga mengatakan penjualan minyak goreng bersubsidi yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk respon imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta perusahaan peduli terhadap kesulitan masyarakat di tengah krisis global.
Dia mengemukakan pihaknya berencana akan 150.000 liter per bulannya guna mendukung pelaksanaan Program Minyak Kita, dimana 48.000 liter diantaranya dijual di Sumut.
Selasa, 20 Januari 2009
Konflik perebutan SDA terus ancam Riau
oleh: Antara
PEKANBARU: Konflik akibat perebutan sumber daya alam yang terjadi di Provinsi Riau selama kurun tahun 2008 terus mengancam keberlangsungan iklim usaha, kehidupan masyarakat, serta kelestarian kawasan konservasi alam.
Hal tersebut terungkap dalam laporan tahunan yang disampaikan organisasi pemerhati lingkungan Sustainable Social Development Partnership (Scale Up) Riau di Pekanbaru, hari ini.
Data tersebut diperoleh Scale Up berdasarkan pengaduan masyarakat dan dari pemberitaan media massa.
Selama tahun 2008 sedikitnya terjadi 96 konflik menyebabkan luas lahan yang dipersengketakan mencapai lebih dari 200.586 hektare (ha).
Direktur Eksekutif Scale Up, Ahmad Zazali, berpendapat kondisi tersebut berpangkal dari carut marutnya rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Riau yang mengakibatkan sedikitnya 300 titik di kawasan HPH, HTI, kawasan konservasi alam, lahan perkebunan, dan tanah ulayat warga, berstatus saling tumpang tindih sejak 2005.
‘’Konflik yang terjadi pada tahun 2008 meningkat dibandingkan yang terjadi di tahun 2007 yang hanya mencapai 35 kasus,’’ katanya.
Revitalisasi Kantor Gubernur Sumbar telan Rp3 miliar
oleh: Antara
PADANG: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2009 mengalokasikan Rp3 miliar dari APBD provinsi itu untuk merevitalisasi kantor Gubernur Sumbar. Revitalisasi dilakukan karena banyaknya bagian kantor yang rusak akibat berkali-kali diguncang gempa.
’’Berdasarkan penelitian, kantor gubernur Sumbar masih bisa direvitalisasi, sedangkan pembangunan fisik bisa dimulai Mei 2009,’’ kata Kepala Bidang Pendataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (PJTP) Sumbar, Ir Firman Dalil di Padang, hari ini.
Dinas PJTP Sumbar bersama konsultan, pada Januari -April 2009, menggiatkan penyelesaian master plan kantor gubernur provinsi itu yang akan menghabiskan dana Rp800 juta.
Kegiatan revitalisasi eks gedung yang dibangun pada masa kolonial Belanda itu, tetap mempertahankan ciri-ciri bangunannya.
Pemprov Kepri diminta tengahi konflik DBH migas Natuna
oleh: Antara
BATAM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) perlu memediasi konflik pembagian Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) senilai Rp193 miliar antara Kabupaten Natuna dan Anambas.
’’Pemprov Kepri harus turun tangan agar konflik itu tidak meluas,’’ kata anggota DPRD Kepri Suryani di Batam, hari ini.
Dia mengatakan sejak awal pembentukan Kabupaten Anambas, pembagian DBH migas berpotensi menuai konflik karena selama ini pemerintah pusat memberikan DBH ke Natuna, sedangkan wilayah penghasil migas itu terdapat di kabupaten Anambas.
Badan Pembentukan dan Penyelarasan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) meminta pembagian DBH Migas 40:60 untuk Anambas, sementara Pemerintah Kabupaten Natuna belum menyetujui permintaan itu.
87.000 PNS di Sumut belum miliki rumah
oleh: master sihotang
MEDAN: Sekitar 50% dari total sekitar 174.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumut belum memiliki rumah sendiri karena keterbatasan finansial.
Ketua Dewan Pengurus Provinsi Korpri Sumut, Muhyan Tambuse mengungkapkan sebagian besar dari PNS yang belum memiliki rumah tersebut terpaksa mengontrak rumah, kemudian menumpang di rumah orang tua maupun mertua.
Untuk mengatasi hal tersebut, Korpri Sumut mencanangkan program penyediaan rumah bagi PNS di Sumut yang belum memiliki rumah sendiri. Pada tahap awal, katanya, akan dibangun sebanyak 165 unit dan tahap kedua 135 unit. ‘’Seluruh rumah tipe-36 tersebut sudah terjual kepada anggota Korpri,’’ katanya, hari ini.
Dia menjelaskan pada jangka panjang, Korpri Sumut merencanakan akan membangun 10.000 unit rumah PNS, dimana untuk tahap awalnya peletakan batu pertamanya telah dilakukan Gubernur Sumut Syamsul Arifin di Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.
Seorang PNS di lingkungan Pemkab Medan menilai pembangunan rumah untuk PNS yang dipelopori Korpri Sumut merupakan langkah baik untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.
Senin, 19 Januari 2009
Presiden ancam tindak tegas penghalang FTZ
oleh: Antara
BATAM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengancam akan memberi tindakan tegas terhadap birokrat atau pihak-pihak tertentu yang menghambat pelaksanaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun.
’’Saya akan beri tindakan terhadap penghalang atau oknum-oknum yang mengganggu pelaksanaan FTZ,’’ tegas Presiden ketika meresmikan pelaksanaan FTZ di Batam, hari ini.
Pernyataan Presiden tersebut disambut senyuman dan tepuk tangan oleh pengusaha yang menghadiri peresmian FTZ tersebut, terutama saat Presiden menyatakan akan ’membersihkan’ oknum-oknum yang melakukan korupsi dan melakukan pungutan liar terhadap pengusaha. ’’Kalau izin bisa dipermudah, jangan dipersulit,’’ pinta Presiden.
Presiden mengajak seluruh perangkat pelaksana FTZ perang terhadap praktek korupsi dan pungutan liar karena akan menghambat pelaksanaan FTZ.
’’Saya tidak main-main. Saya serius, sangat serius karena praktek korupsi membahayakan negara,’’ katanya.
Polisi periksa Walikota Siantar
oleh: Antara
MEDAN: Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Pematang Siantar, RE. Siahaan, hari ini terkait dugaan korupsi dan kolusi dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2005.
Pantauan di Mapolda Sumut, Walikota Siantar, RE. Siahaan datang sekitar pukul 11.30 WIB dan dimintai keterangannya di ruang Satuan III/Tipikor Direktorat Reskrim Polda Sumut hingga pukul 17.30 WIB.
Namun, Kabid Humas Polda Sumut, Baharudin Djafar mengatakan, kedatangan RE. Siahaan bukan dalam rangka pemeriksaan tapi sekedar memberikan keterangan.
Selain itu, kata Baharudin, kedatangan RE. Siahaan juga bukan atas pemanggilan dari Polda Sumut, melainkan inisiatif dan atas kesadaran Walikota Siantar tersebut.
’’Polda Sumut belum dapat melakukan pemeriksaan karena belum ada izin tertulis dari Presiden,’’ kata Baharuddin.
Walikota Siantar itu tidak bersedia memberikan keterangan ketika dikonfirmasi wartawan mengenai maksud kedatangannya ke Polda Sumut.
’’Tanya ke Kabid Humas (Polda Sumut) saja, saya percayakan kepada beliau,’’ katanya singkat.
Menurut catatan, Walikota Siantar, RE. Siahaan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan praktik dugaan korupsi dan kolusi pada penerimaan CPNS Pemko Siantar pada tahun 2005 oleh Polres Simalungun.
Kasus itu mencuat setelah Pemkot Siantar mengeluarkan nomor induk pegawai (NIP) terhadap 19 CPNS meski sebelumnya dinyatakan tidak lulus dan tidak mengikuti ujian CPNS.
Namun setelah kasus itu mencuat dan disidangkan di Pengadilan Negeri Siantar, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) membatalkan NIP 19 CPNS tersebut.
PNS di Sumut diminta jaga netralitas di Pemilu 2009
Oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin mewanti-wanti jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemprov Sumut untuk bersikap netral dalam Pemilu 2009 baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.
Dia menegaskan bersikap netral tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 yang mana menyatakan bahwa PNS dalam melaksanakan tugasnya, harus netral dari pengaruh golongan maupun partai.
‘’Saya minta PNS ikut menyukseskan jalannya Pemilu 2009 di daerah ini agar berjalan aman dan sukses,’’ katanya tadi pagi dalam upacara bendera gabungan di Lapangan Makodam I/BB.
Sikap netralitas PNS tersebut, tutur gubernur, perlu dijaga dengan baik karena seorang PNS tidak dibolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis, apalagi sampai menjadi anggota partai politik.
‘’Pada kesempatan ini juga, saya minta jajaran TNI dan Polri di daerah ini, dapat menjaga stabilitas keamanan daerah ini agar tetap kondusif menjelang dan sesudah rangkaian Pemilu 2009 ini’’.
Namun gubernur mengingatkan, peran serta masyarakat dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif akan sangat membantu tugas berat yang diemban jajaran TNI dan Polri.
Jamsostek hijaukan Medan Amplas
oleh: Master Sihotang
MEDAN: PT Jamsostek (Persero) Wilayah Sumatra bagian Utara (Sumbagut) menanam ribuan pohon dalam program penghijauan di lingkungan sekitar Medan Amplas.
Kepala bagian Program Khusus Jamsostek wilayah I Sumbagut, Taslim Djamal mengatakan program penghijauan merupakan bukti nyata kepedulian Jamsostek dalam menyukseskan gerakan peduli lingkungan yang hijau.
Dalam kesempatan tersebut, kata dia, pihaknya berkesempatan mensosialisasikan beberapa program Jamsostek al. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
Selain itu, lanjutnya, Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), beasiswa, pengobatan cuma-cuma, bantuan ambulans bagi rumah sakit.
‘’Ada juga Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), pemberian pelatihan kepada pekerja yang kena PHK sehingga dapat bekerja lagi di tempat lain, pemberian bantuan kepada korban bencana alam, korban banjir, dan bantuan musibah. Serta Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) seperti penanaman ribuan pohon ini.’’
Ketua Panitia Muhammad Natsir mengatakan penanaman pohon ini merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain sebagai upaya untuk menyentuh hati pelaku pembalakan liar yang selama ini menebangi pohon sehingga membuat kondisi lingkungan menjadi tidak seimbang.
Camat Medan Amplas Aidal Fitra menyatakan penghargaan dan terima kasih atas kepedulian Jamsostek dalam menghijaukan lingkungannya.
Karet penyumbang terbesar ekspor Sumsel
Oleh: Antara
PALEMBANG (Antara): Komoditi karet dan minyak sawit mentah (CPO) masih menjadi penyumbang ekspor terbesar provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2008 meskipun harga tandan sawit dan getah karet mengalami penurunan sejak akhir 2008.
Kepala Bank Indonesia (BI) Palembang, Endoong Abdul Gani Senin, mengatakan, secara umum sampai November 2008 nilai ekspor komoditi Sumsel mengalami peningkatan sebesar 7,37% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
’’Komoditi ekspor masih didominasi karet dan CPO yang memberikan sumbangan cukup besar pada pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel, ’’ katanya.
Ia mengatakan, Singapura masih menjadi tujuan ekspor terbesar yang mencapai 74,87%. Sementara share ekspor Sumsel terhadap nasional sampai November 2008 tercatat sebesar 2,61% dan volume ekspor 0,99%.
Dia menambahkan, ekspor karet Sumsel berhasil menyumbang sebesar 68% dari total pendapatan ekspor atau mencapai US$1,791 miliar. ’’Sedangkan ekspor CPO menyumbang 20% atau sebesar US$533,2 juta,’’ katanya.
Walaupun terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 7,37% tetapi tidak sebanding dengan peningkatan impor yang mencapai 40,22% dibanding periode November tahun 2007.
’’Nilai impor sampai November 2008 mencapai US$25,5 juta dan pada periode yang sama tahun 2007 sebesar US$7,250 juta,’’ ujarnya.
Namun demikian secara periodik Endoong mengatakan, pihaknya menilai terjadi penurunan tren impor dalam tiga bulan terakhir dimana impor bulan November tercatat menurun sebesar 0,96% dibanding bulan Oktober tahun yang sama.
Padang, daerah pertama turunkan tarif angkutan
oleh: Antara
PADANG (Antara): Menteri Perhubungan Djusman Syafii Djamal menyatakan, Kota Padang daerah pertama di Indonesia yang menurunkan tarif angkutan umum menyusul diturunkannya harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya premium dan solar oleh pemerintah.
’’Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Padang, mendapat apresiasi yang tinggi termasuk dari Presiden," kata Djusman di Padang, ’’ tadi malam.
Hal itu disampaikannya usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Organisasi Angkutan Darat (Organda) ke IV diikuti 300 pengusaha angkutan umum di Indonesia.
Menurut dia, presiden memberikan apresiasi tinggi pada Kota Padang dan langsung menelepon Walikota Padang.
Ia mengatakan, sebelum presiden melakukan kunjungan ke Terminal Pulogadung Jakarta untuk mencek pelayanan angkutan umum setelah penurunan harga BBM, beliau menanyakan apa sudah ada daerah yang menurunkan tarif angkutan.
’’Kepada presiden, saya mengatakan mendapat informasi di Padang kelihatannya sudah turun duluan (menurunkan tarif angkutan umum, red).’’
Dia menambahkan, ’’Saya sampaikan, Menhub belum mengeluarkan surat (terkait penurunan tarif), mereka (Kota Padang) sudah turun duluan tarifnya. Mendapat informasi ini Bapak Presiden langsung menelepon Walikota Padang.’’
Ia menyebutkan, saat Presiden dapat informasi Padang menurunkan tarif hingga 14%, beliau mengatakan jika di Padang bisa 14%, mengapa di Jakarta dan kota lainnya tidak bisa 10%. ’’Karena itu, Kota Padang mendapat apresiasi yang tinggi, termasuk dari Presiden/’’
Menhub menyebutkan, yang dilakukan pemerintah Kota Padang tentu juga bekerjasama dengan Organda seetmpat. ’’Itu koordinasi dan kerjasama yang baik dan mendapat apresiasi yang tinggi,’’ tandasnya.
Minggu, 18 Januari 2009
Fasilitas Biliar di Plaza Medan Fair dilalap api
Oleh: Master Sihotang
MEDAN: Kebakaran kecil melanda lokasi hiburan biliar Legend di lantai IV Plaza Medan Fair, tadi pagi sekitar jam 08.00 WIB. Kejadian ini tidak sampai mengganggu aktivitas salah satu pusat perbelanjaan favorit masyarakat Kota Medan ini.
Api yang diduga muncul dari arus pendek sempat melalap fasilitas bartender 3x4 meter. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan Pemkot Medan, terpaksa merusak plafon biliar Legend guna mencegah api tidak sampai meluas ke fasilitas lainnya.
Situasi tadi pagi masih sepi. Pengunjung belum ada karena Plaza Medan Fair buka pukul 10.00 WIB. Namun, petugas keamanan gedung mendengar suara sirene tanda kebakaran, lalu mencari ke berbagai titik. Sepuluh menit kemudian petugas keamanan menemukan asap mengepul di Biliar Legend, sehingga petugas terpaksa merusak pintu masuk dari arah Utara agar bisa masuk ke dalam ruangan.
Manajer Security PT Asa Karya Perkasa, pengelola gedung Medan Fair Plaza, Ade Sandrawati Purba membenarkan ada kebakaran kecil yang terjadi di Biliar Legend, namun tidak sampai mengganggu aktivitas pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi masyarakat tersebut.
Mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Medan, tiba 10 menit setelah mendapat pengaduan dari pihak pengelola gedung. ’’Sekitar 30 menit kemudian petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sehingga tidak sampai meluas ke tempat lain,’’ katanya.
Dia mengatakan meja-meja biliar tidak satupun yang rusak. Pihak aparat kepolisian dari Poltabes Medan dan Polsek Medan Baru, tuturnya, sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). “Pihak kepolisian berjanji akan menuntaskan penyelidikan secepatnya, sehingga Biliar Legend itu secepatnya bisa dioperasikan kembali.”
Menyinggung kerugian yang dialami pemilik Biliar Legend, Ade belum berani memberikan angka pasti karena masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.
Sementara itu, seorang pengunjung, Bulman mengakui kejadian sama sudah tiga kali terjadi di plaza tersebut. Tahun lalu, kata dia, hal sama terjadi di lantai satu dan dua. “Kejadian tersebut juga diduga karena arus pendek. Pihak pengelola gedung harus mengganti instalasi listrik seluruhnya agar tidak terulang kejadian seperti ini,’’ katanya.
Sabtu, 17 Januari 2009
Bank Mandiri targetkan kredit tumbuh 16%
Oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Bank Mandiri menargetkan kredit yang akan disalurkan pada tahun ini tumbuh 16,3%, lebih tinggi dari realisasi tahun 2008 yang mana sampai September 2008 telah terealisasi Rp162 triliun. Realisasi ini naik 33% dibanding realisasi 2007 Rp100 triliun.
Direktur utama Bank Mandiri Agus Martowardoyo mengatakan pihaknya menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit tersebut, tidak disertai terjadinya peningkatan kredit bermasalah.
‘’Kami menargetkan kredit bermasalah pada Bank Mandiri tidak melebihi angka gross NPL 4,4%,” ujarnya di Medan, kemarin.
Dia mengatakan untuk menekan terjadinya lonjakan kredit bermasalah, pihaknya akan menerapkan risk management yang lebih baik yang dilakukan dalam 3 area strategis yakni area front end, middle end dan back end.
Pengusaha Sumut janji turunkan harga
Oleh: Hambali Batubara
MEDAN: Kalangan pengusaha di Sumut yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatra Utara (Apindo Sumut) berjanji akan melakukan penurunan harga barang pasca penurunan harga BBM yang sudah berlangsung tiga kali untuk jenis premium dan satu kali jenis solar.
Ketua Apindo Sumut, Parlindungan Purba mengatakan pihaknya telah berbicara dengan para pengusaha di Sumut terkait rencana penurunan harga. Hal ini mengingat telah terjadi penurunan harga BBM dan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar harga-harga segera turun.
Akan tetapi, tambah Parlindungan, para pengusaha meminta waktu terlebih dahulu sebelum menetapkan penurunan harga barang. “ Saya sudah berbicara kepada teman-teman pengusaha, dalam waktu dua minggu ke depan mereka berjanji akan menurunkan harga barang, “ ungkapnya.
Dia mengakui penurunan BBM menentukan terhadap penurunan harga. Namun pihak pengusaha tidak bisa serta merta menurunkan harga karena harus menghitung variabel produksi lainnya selain BBM. Seperti bahan baku pendukung produksi hingga gaji. “Yang pasti pengusaha juga peduli dengan bangsa ini.’’
Namun pun demikian, menurut Parlindungan, penurunan harga tidak begitu besar melihat variabel lain, tidak mendukung nilai keekonomian barang. Seperti infrastruktur di Sumut yang masih banyak yang rusak sehingga menambah biaya transportasi, masih panjangnya biaya perizinan serta masih tingginya biaya spare part kendaraan.
Menurut perhitungan Parlindungan, besaran penurunan harga yang diterapkan pengusaha Sumut tidak lebih besar dari 10%.
Sergai tawarkan peluang investasi
Oleh: Master Sihotang
PANTAI CERMIN, Sumut: Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut, kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang lima tahun lalu, menawarkan peluang investasi kepada investor untuk mengembangkan tanaman pisang barangan dan semangka yang memiliki prospek baik di pasar dalam negeri.
Bupati Sergai Ery Nuradi menegaskan saat ini total luas areal pertanaman pisang barangan di daerahnya baru mencapai 745 ha dengan produksi 192.368 kwital pada 2008, sedangkan semangka seluas 7.892 ha dengan produksi sebanyak 117.090 ton pada periode sama.
“Kedua jenis tanaman muda ini langsung mampu menghasilkan dalam waktu relatif singkat dan sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Sergai. Kedua jenis tanaman ini hanya bisa tumbuh baik di Serdang Bedagai dan Deli Serdang dengan hasil yang relatif baik,” ujarnya di sela-sela Rakorwil Hipmi se-Sumatra di Pantai Cermin, hari ini.
Pembelian BBM naik 40%
oleh: Master Sihotang
MEDAN: Pemberlakukan harga baru premium dan solar disambut konsumen di Medan dan sekitarnya dengan suka cita. Lonjakan pembelian di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) pun langsung terdongrak mencapai 30%-40% dari hari biasanya.
Eksternal Humas Pertamina Pemasaran dan Niaga Regional I, Erika Fitri mengemukakan penyaluran BBM ke sejumlah SPBU di Sumut pada H-2 dan H-1 pemberlakuan harga baru, turun 10%-15% dari kebutuhan normal.
’’Hal ini terjadi karena mayoritas SPBU sepi pembeli dan masih memiliki stok cukup. SPBU sepi karena masyarakat cenderung menunggu untuk membeli BBM hingga harga turun,’’ ungkapnya.
Dia menjelaskan kebutuhan BBM rata-rata di Sumut sendiri mencapai 3.110 kiloliter (kl) per hari untuk premium, 2.230 kl per hari solar, dan 2.160 kl per hari untuk minyak tanah.
Secara umum, paparnya, stok BBM pada 5 supply point di Sumut dalam jumlah yang cukup. Kondisi pagi sampai 16 Januari 2009, jumlah premium sebanyak 32.390 kl, minyak tanah 13.280 kl, solar 27.320 kl.
Smart luncurkan SMS Rp5.000
Oleh: Master Sihotang
MEDAN: Smart Telecom meluncurkan pesan singkat sepuasnya ke Malaysia dengan tarif berlaku hanya Rp5.000 per minggu.
Tom Alamas Dinharsa, Head of VAS and Business Development Smart mengemukakan, layanan SMS internasional ini merupakan layanan yang pertama di Indonesia, dimana setiap konsumen bisa mengirim SMS dengan satu harga.
’’Untuk menikmati layanan ini, pelanggan cukup melakukan registrasi dengan cara menekan *767*7 lalu tekan call/yes. Program ini berlaku untuk pelanggan pascabayar dan prabayar Smart, berlaku sampai 30 Juni 2009,’’ katanya.
Dia menyebutkan bukan hanya SMS, dengan menggunakan Smart, pelanggan juga bisa menggunakan panggilan internasional dengan Smart VoIP (Voice over Internet Protocol) 01033 yang bertarif flat sepanjang hari 24 jam non stop.
Jumat, 16 Januari 2009
Sumut alokasikan Rp53 miliar untuk Pemilu 2009
Oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Pemerintah Provinsi Sumut mengalokasikan anggaran Rp53 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan umum legislatif April 2009 dan pemilihan presiden Oktober 2009.
Gubernur Sumut Syanmsul Arifin mengemukakan besaran anggaran Rp53 miliar tersebut sudah diputuskan dalam Rapat koordinasi Persiapan Pemilu 2009 tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sumut.
‘’Rakor juga mengecek kesiapan kebutuhan administrasi, pengamanan dan keperluan fisik penyelenggaraan Pemilu 2009. Kami harapkan berjalan aman dan sukses di Sumut,’’ katanya.
Dia mengungkapkan pihaknya saat ini sedang menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai persiapan logistik Pemilu, apakah dilakukan dengan mekanisme tender atau penunjukan langsung.
Dalam raker Mendagri dengan gubernur se-Indonesia di Jakarta beberapa waktu, tuturnya, Mendagri meminta agar pelaksanaan persiapan Pemilu 2009 tidak sampai tumpang tindih, termasuk dalam hal pendanaan.
“Seperti jangan sampai pendanaan sudah ditanggung APBN, ditanggung lagi oleh APBD. Untuk ha seperti ini, saya minta jajaran pejabat teknis untuk bekerja keras dan terus menerus meningkatkan pengawasan,’’ tegasnya.
Penyaluran raskin di Bengkulu 100%
Oleh: Antara
BENGKULU (Antara): Penyaluran beras bagi keluarga miskin (Raskin) tahun 2008 di Provinsi Bengkulu telah teralisasi 100%.
Humas Bulog Divisi Regional (Divre) Bengkulu, David Susanto, mengemukakan setiap tahunnya penyaluran raskin di Bengkulu berjalan lancar dan realisasinya mencapai 100%.
’’Pagu untuk masing-masing kabupaten/kota, telah ditetapkan yakni 16.392 ton untuk 163.936 kepala keluarga (KK) rumah tangga miskin (RTM) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota,’’ katanya, hari ini.
Dia merinci lebih lanjut, untuk Kota Bengkulu sebanyak 1.891.200 kg yang akan diberikan pada 18.912 RTM, Kabupaten Bengkulu Utara 3.937.200 Kg untuk 39.372 RTM.
Kemudian Kabupaten Mukomuko sebanyak 1.131.900 Kg bagi 11.319 RTM, Seluma 2.008.700 Kg untuk 20.087 RTM, Bengkulu Selatan 1.324.200 Kg yang akan diberikan pada 13.242 RTM, Kaur sebanyak 1.994.400 Kg bagi 19.944 RTM, Rejang Lebong 2.035.000 Kg untuk 20.350 RTM, Kepahiang 1.145.900 Kg bagi 11.459 RTM dan Lebong 924.300 Kg yang diberikan pada 9.243 RTM.
Mengenai harga beli, menurut dia, pada 2008 terjadi kenaikan harga raskin yakni menjadi Rp1.600 per kg, sedangkan sebelumnya masyarakat hanya harus membayar Rp1.000 per kg. ’’Kenaikan harga itu, disebabkan adanya kenaikan harga beras di tingkat nasional.’’
Khusus kuota Raskin 2009 bagi Bengkulu, menurut dia sudah ditetapkan di pusat namun datanya belum masuk di Bulog Bengkulu.
Organda Aceh siap turunkan tarif angkutan oleh: Antara
Oleh: Antara
BANDA ACEH (Antara): Pengurus DPD Organda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menyatakan siap menurunkan tarif angkutan penumpang dan barang menyusul kebijakan pemerintah yang menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), sejak 15 Januari 2009.
’’Kami bersama pengusaha angkutan di daerah ini sudah siap untuk menurunkan tarif, namun besaran penurunan tarif penumpang dan barang masih menunggu petunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda,’’ kata Ketua DPD Organisasi gabungan angkutan darat (Organda) NAD Zamzami Ali, di Banda Aceh, hari ini.
Dia menjelaskan pada prinspinya, para pengusaha angkutan di NAD sudah sepakat menurunkan tarif penumpang dan barang, namun untuk keseragamannya perlu petunjuk yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pemakai jasa angkutan darat itu.
’’Bahkan, sebagian pengusaha angkutan bus di daerah ini telah menurunkan tarif penumpang,’’ katanya.
Sebagai contoh, tutur dia, kalau sebelumnya bus standar antarkota antarprovinsi (AKAP) jurusan Banda Aceh-Medan, Sumut, dipungut Rp140.000 per orang, kini bagi mereka yang membayar Rp130.000 juga dilayani kendati pada tiketnya tetap tercantum Rp140.000 per orang.
’’Yang jelas, setelah pemerintah menurunkan lagi harga BBM, para pengusaha angkutan umum di Banda Aceh, baik tarif penumpang maupun barang, banyak pengusaha yang melonggarkan tarifnya.’’
Dia mengungkapkan penyesuaian tarif angkutan umum juga diberlakukan pengusaha mobil barang, namun tidak seragam karena mereka masih menunggu edaran dari DPP Organda agar para pedagang tidak menjadikan tarif angkutan sebagai ’kambing hitam’ belum turunnya harga barang.
Selama ini disebutkan, para pedagang belum menurunkan harga barang karena alasan mahalnya tarif angkutan, padahal para pengusaha angkutan barang itu telah menyesuaikan menyusul diturunkannya harga BBM jenis solar dan premium masing-masing menjadi Rp4.500 per liter.
’’Kemungkinan, penurunan tarif angkutan penumpang dan barang akan diberlakukan setelah Musyawarah Nasional/BMP-IV Organda yang digelar di Padang, Sumatra Barat.’’
Kamis, 15 Januari 2009
Suku bunga dan inflasi di prediksi akan turun
Oleh : Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Tingkat suku bunga dan inflasi pada tahun 2009 diprediksi akan menurun dengan asumsi penurunan tingkat suku bunga ditentukan oleh ekspektasi inflasi, kondisi likuiditas perbankan dan ekspektasi resiko kredit.
Untuk ekspektasi inflasi sendiri pada tahun 2009 diperkirakan turun pada kisaran angka 6,5% - 7,5% dari tahun 2008 yang mencapai 11,5%. Kondisi itu terjadi karena pengaruh likuiditas perbankan yang diperkirakan cukup stabil karena BI melonggarkan likuiditas.
Sementara suku bunga pinjaman dan simpanan masing-masing diperkirakan akan mencapai 9,5% - 10,5% (Time Deposit) dan bunga kredit mencapai 13,5% - 15,5%.
Kendati demikian, dari sisi resiko penyaluran kredit pada tahun 2009 angka kredit bermasalah (Non Performance Loan) diduga meningkat, hal itu akibat resesi ekonomi dunia dan melmahnya daya beli buyer.
Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Agus Martowardoyo Direktur Utama (Dirut) mengemukakan itu dalam rangkaian kunjungan kerja rutin setiap awal tahun ke daerah di Medan Kamis.
“Sehingga jikapun BI Rate turun hingga 125 bps dari 9.25% ke 8.0% namun suku bunga kredit mungkin tidak turun sebanyak BI Rate karena bank bermaksud mengurangi pertumbuhan kredit demi kehati-hatian,” ujarnya.
Menurutnya bidang usaha yang akan mengalami kredit bermasalah antaralain perusahaan yang bergerak dibidang ekspor-impor. Agus mengingatkan agar para debitur khususnya eksportir harus melakukan diversifikasi pasar.
Jadi, maksud Dirut Bank Mandiri ini, pasar yang selama ini telah berhasil mereka garap mungkin bisa dikembangkan dengan melakukan diversifikasi ke negara lain yang belum tergarap.
Karena, kata Ketua Umum IBI itu krisis global masih terus berlanjut dan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir namun diperkirakan baru mereda setelah proses rekapitulasi perbankan dan restrukturisasi kredit di perbankan AS dan Eropa selesai dilakukan yang diperkirakan memakan waktu 2 tahun.
“Efeknya di dalam negeri sudah terlihat pada turunnya pertumbuhan ekonomi nasional dan juga pada merosotnya kinerja ekspor maupun impor dalam kurun tiga bulan terakhir tahun 2008,” ujarnya
Tercatat persentase ekspor sampai posisi Juni 2008 secara nasional tumbuh hingga 34,9% atau naik tajam dibandingkan angka ekspor tahun 2007 yang tumbuh sebesar 13,1%. Namun pada bulan September 2008 kinerja ekspor mulai menunjukkan gejala penurunan yakni hanya sebesar 28,5%.
“Tentunya penurunan ekspor itu berdampak kepada para eksportir. Bagi bank turunnya sales dari para eksportir memberi pengaruh pada pemberian kredit yang sudah tersalur ke segmen usaha itu,”
Hati-hati
Namun begitu, masih kata Agus dalam mensikapi kondisi ekonomi global pihaknya kedepan lebih berhati-hati lagi dalam penyaluran kredit khususnya di segmen konsumer dan ekspor.
“Bank Mandiri tidak akan pernah berhenti menyalurkan kredit. Namun dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, Kami akan fokus menyalurkan kredit kepada segmen market yang cukup aman dan tidak terlalu rentan terhadap kemungkinan perubahan buruk kondisi ekonomi yang kurang baik,”
Disamping itu, tambahnya pihaknya juga akan melakukan penerapan managemen risiko yang baik sehingga setiap keputusan kredit selalu dilakukan analisa bersama-sama dengan risk management.
“Hal ini kami lakukan agar kualitas portfolio yang kami miliki akan tetap baik. Dan dengan terus melakukan ekspansi kredit tujuannya untuk mencapai target Bank Mandiri menjadi Regional Champion Bank,” tutur Agus Martowardoyo.
Penyeberangan Ulee Lhue ’Lumpuh’
Oleh: Antara
BANDA ACEH (Antara): Arus penyeberangan pelabuhan Ulee Lhue (Banda Aceh) Balohan (Sabang), dilaporkan ’lumpuh’ karena cuaca buruk yang mengakibatkan ratusan calon penumpang terlantar.
Komandan KPLP Ulee Lhue, Sutrisno di Banda Aceh, mengatakan satu kapal cepat, KM Expres Bahari, terpaksa tidak diberangkatkan akibat gelombang setinggi dua sampai tiga meter di perairan tersebut.
Sedikitnya 150 calon penumpang di pelabuhan Ulee Lhue yang telah membeli tiket tidak bisa berangkat ke Kota Sabang.
’’Kita tetap mempertimbangkan keselamatan penumpang. Bagi yang telah membeli tiket bisa mengalihkan keberangkatan Jumat (16/1) besok,’’ katanya.
Informasi lain juga menyebutkan KM Pulo Rondo dan KMP Tanjung Burang, tidak bisa berangkat ke Banda Aceh dari Balohan Sabang. Ratusan orang juga terlantar di pelabuhan tersebut.
Migor bersubsidi terserap 921 ribu liter di Palembang
Oleh: Antara
PALEMBANG (Antara): Warga Palembang pada tahun 2008 menyerap sebanyak 921 ribu liter minyak goreng bersubsidi dari jatah sebanyak 940 ribu liter.
Kabid Perdagangan Dinas Perindagkop Palembang, Yustianus, mengatakan, pendistribusian minyak goreng tersebut dilakukan dalam tiga tahap dan kupon sebesar Rp2.500 per liter itu telah dibagikan kepada warga setempat untuk dibelikan minyak goreng itu.
Menurut dia, sisa minyak goreng yang tidak terdistribusikan tersebut telah dikembalikan kepada produsen minyak itu, sehingga produsen mengklaim sesuai dengan minyak goreng yang terserap.
Ia mengatakan, pendistribusian minyak goreng bersubsidi yang merupakan program pemerintah pusat tersebut dibagikan secara bertahap sejak April 2008.
‘’Sampai Desember tersisa 19 ribu liter minyak goreng bersubsidi dan telah dikembalikan kepada produsen minyak yang berpartisipasi menyediakan produk tersebut pada setiap kali pendistribusian minyak goreng bersubsidi,’’ katanya.
Terkait dengan penurunan nilai subsidi minyak goreng menjadi Rp1.000 per liter, dia menambahkan, belum mendapat informasi terkait dengan kebijakan Menteri Perdagangan RI tersebut.
‘’Begitu juga dengan jatah minyak goreng yang dialokasikan untuk warga Palembang pun belum bisa dipastikan berapa banyak,’’ ujarnya.
Masitoh (36), warga Palembang mengatakan, sangat berharap kembali mendapat kupon subsidi minyak goreng karena minyak goreng curah kini cenderung naik sekitar Rp500 per kilogram.
‘’Kenaikan harga minyak goreng tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM yang semestinya diikuti penurunan harga berbagai kebutuhan pokok.’’
Dia mengharapkan, seiring dengan kebijakan menurunkan harga BBM, pemerintah juga tetap menerapkan subsidi minyak goreng sama seperti tahun 2008 sebesar Rp2.500 per liter.
‘’Kalau ada penurunan subsidi minyak goreng menjadi Rp1.000 per liter kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat miskin karena pengguna BBM sebagian besar orang mampu yang punyak kendaraan,’’ ujarnya.
Petani kopi di Lampung tahan stok
Oleh: Antara
BANDARLAMPUNG (Antara): Sejumlah petani di sentra-sentra kopi Lampung seperti di Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara dan Tanggamus serta Pesawaran masih menyimpan hasil panen biji kopi sambil menunggu harga stabil.
‘’Anjloknya harga kopi membuat petani menyimpan sebagian hasil panen mereka, menunggu harga kembali stabil,’’ kata salah seorang petani kopi di Tanjungraja, Kabupaten Lampung Utara, Sutikno, Kamis.
Sejumlah petani di sentra-sentra kopi Lampung itu, lebih memilih tidak menjual seluruh hasil panennya dan masih menyisakan sekitar 20% dari hasil panennya, menyusul menurunnya harga kopi di pasaran lokal.
Ia mengatakan, rata-rata produksi kopi petani di Lampung Utara mencapai 1,5 ton per hektar. ‘’Harga kopi sekarang di tingkat pengumpul Rp13.000-Rp14.000 per kilogram (kg) atau turun dibanding beberapa bulan lalu.’’
Harga kopi di Lampung Utara dan beberapa daerah lainnya dalam beberapa bulan terakhir turun tajam. Harga kopi sebelum krisis global mencapai di atas Rp17.000 per kg, namun kini hanya Rp13.000-Rp14.000 per kg.
Selain harga yang rendah, sejumlah eksportir kopi tidak berani membeli kopi dalam jumlah yang banyak khawatir harga akan terus bergerak turun.
Sementara itu petani kopi asal Kabupaten Way Kanan, Basrin, mengatakan, harga kopi hingga sekarang masih belum stabil, meskipun dalam beberapa hari terakhir harga kopi mulai merangkak naik dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kg.
Berdasarkan data AEKI Lampung, harga kopi di Bursa London dalam beberapa hari terakhir US$1.600 per ton. Harga kopi jenis robusta itu sebelum krisis global sempat menembusi US$2.200 per ton.
AEKI Lampung juga menyebutkan harga kopi robusta di tingkat basis antara Rp15.000-Rp16.000 per kg. ‘’Dengan turunnya harga kopi, petani kopi di Lampung Barat pada umumnya tidak terlalu prihatin karena mereka juga memiliki kebun sayur, sedangkan di Lampung Utara dan way Kanan petani memiliki perkebunan lada,’’ kata Basrin.
IBP somasi Dirut Pelindo I
oleh: Master Sihotang
MEDAN: Penasehat hukum PT Indoterminal Belawan Perkasa (IBP) mengirimkan somasi kepada Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Medan menyusul adanya rencana BUMN itu membangun pipa terpadu curah cair paralel dengan pipa terpadu yang dikelola IBP saat ini yang masih sengketa di pengadilan.
Penasehat Hukum PT IBP Luhut MP Pangaribuan dari Luhut Marihot Parulian Pangaribuan Advocates and Sounsellors at Law, Jakarta mengakui sudah mengirimkan somasi tahun lalu kepada Dirut Pelindo I perihal rencana pembangunan pipa terpadu curah cair karena klien kami masih terikat perjanjian kerja sama operasi (KSO) dengan Pelindo I Medan.
"Kami meminta agar Pelindo I menghentikan rencana pembangunan pipa terpadu yang akan dibuat paralel dengan pipa terpadu dalam perjanjian KSO. Kemudian membongkar pipa tambahan yang berada di atas pipa terpadu yang dibangun PT IBP,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.
Menanggapi somasi dari IBP, Dirut Pelindo I Medan Harry Sutanto melalui suratnya No. B.II-729/P.I-HK.46 perihal laporan penanganan perkara dengan PT IBP yang ditujukan kepada Menneg BUMN tertanggal 10 Desember 2008 lalu menegaskan Pelindo I tetap akan membangun rak pipa terpadu di sebelah fasilitas yang sedang dalam sengketa. Hal ini dilaksanakan, menurut dia, guna memecahkan permasalahan penyesuaian tarif pelayanan pemuatan CPO dan hasil turunannya melalui pipa terpadu di Pelabuhan Belawan, mengingat pengguna jasa melalui Asosiasi Pemilik Tangki Timbun dan Pemompaan (ATTP) Belawan, hanya bersedia meninjau kembali tarif apabila pengelolaan pemuatan CPO dan hasil turunannya sudah dilaksanakan sendiri PT Pelindo I.
Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Medan tahun ini akan membangun pipa terpadu crude palm oil (CPO) di Belawan menyusul berlarut-larutnya penyelesaian status hukum pengelolaan pipa terpadu yang dibangun perusahaan swasta itu pada 1995.
Dirut Pelindo I Medan Harry Sutanto mengakui salah satu jalan keluar untuk mengatasi status hukum pipa terpadu yang dikelola PT IBP yang menuntut perpanjangan kontrak yang sudah berakhir tahun lalu.
“Kami akan membangun pipa terpadu sendiri. Soalnya kalau menunggu status hukum kerja sama operasi (KSO) pipa terpadu antara Pelindo I dan PT IBP, terlalu lama,” ujarnya. (Bisnis 7 Januari 2009).
Pada 1995 Pelindo I Medan melakukan KSO dengan PT IBP untuk membangun pipa terpadu CPO di Belawan. Pembangunan pipa terpadu tersebut dilakukan dengan sistem built operate transfer (BOT) selama 13 tahun dan dapat dilanjutkan dengan operation and maintenance (ONM).
Menurut dia, Pelindo I Medan sudah memutuskan tidak memperpanjang KSO dengan PT IBP karena masa BOT-nya sudah berakhir tahun lalu. Namun, lanjut dia, direksi IBP melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dan tuntutan perusahaan swasta itu dipenuhi pengadilan untuk memperpanjang KSO menjadi ONM. Pelindo I Medan, kata dia, sudah mengajukan banding terhadap putusan pangadilan tersebut. Karena status hukum pipa terpadu tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap, Pelindo I Medan berpendapat lebih baik membangun pipa terpadu CPO baru agar bisa dioperasikan sendiri oleh Pelabuhan I Medan.
“Kami sudah mempersiapkan dana investasi sekitar Rp10 miliar untuk membangun pipa terpadu baru di dekat pipa terpadu curah cair yang selama ini dioperasikan IBP.”
Dia menegaskan untuk saat ini saja, Pelabuhan Belawan sudah kewalahan untuk menangani bongkar muat CPO karena keterbatasan fasilitas yang ada.
Dirut PT IBP R. Napitupulu ketika dihubungi secara terpisah mengakui perusahaan yang dipimpinnya sudah mengirimkan somasi lewat penasehat hukum agar Pelindo I Medan menghentikan pembangunan pipa terpadu curah cair yang akan dibangin paralel dengan pipa terpadu yang dioperasikan PT IBP.
“Pembangunan pipa baru itu merupakan penghamburan uang dan menimbulkan kerugian bagi IBP,” tuturnya.
Pelindo I Medan, lanjutnya, harus menghentikan rencana pembangunan pipa terpadu baru yang akan dibuat paralel dengan pipa terpadu yang dibangun IBP.
Dia menegaskan dalam perjanjian KSO antara Pelindo I Medan dan PT IBP disebutkan bahwa jika KSO sudah berakhir, harus dilanjutkan dengan perjanjian ONM. “Pelindo I melakukan pemutusan kerja sama sepihak, sehingga merugikan IBP. Karena itu, IBP menggugat pemutusan KSO sepihak itu tahun lalu ke PN Medan dan dimenangkan IBP.’’
Jadi, lanjutnya, rencana Pelindo I Medan membangun pipa terpadu CPO di Belawan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian dan hak-hak PT IBP.
Yiel pasar obligasi 2009 diramal turun
Oleh: Master Sihotang
MEDAN: Analis mengakui ekspektasi imbal hasil (yield) pasar obligasi pada 2009 akan turun menyusul ketatnya likuiditas, sentimen pasar global, serta tekanan inflasi menurun.
Heru Helbianto, Analis Pasar Keuangan PT Trimegah Securities Tbk mengakui ekspektasi imbal hasil pasar obligasi [termasuk sukuk yang diterbitkan pemerintah] akan turun pada 2009 karena berbagai faktor seperti, likuiditas masih terasa ketat dan sentimen pasar global yang masih bergejolak, serta tekanan inflasi yang berkurang.
“Terjadi perubahan kondisi yang ekstrim di pasar global yang akan memengaruhi pasar lokal,” ujarnya dalam acara Talkshow instrumen investasi berbasis syariah yang aman dan menguntungkan di Medan kemarin malam.
Dia menegaskan berkurangnya tekanan inflasi akan memicu peurun imbal hasil, meskipun volatilitas pasar masih tinggi.
Namun, dia setuju salah satu alternatif investasi bagi individu pada 2009 adalah membeli sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pemerintah karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito pada perbankan konvensional.
Pemerintah Indonesia pada Agustus tahun lalu menerbitkan dua seri (item) sukuk senilai total Rp4,7 triliun. Komposisi obligasi pemerintah, lanjutnya, baru mencapai Rp4,7 triliun atau 0,87% dari total sukuk yang diterbitkan di Indonesia sebesar Rp537 triliun.
Walaupun porsinya masih relatif kecil, lanjut dia, pemerintah berani memberikan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik minat pembeli ritel membeli sukuk.
Sementara itu, Langgeng Basuki, Kepala Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah mengatakan pada 2009, pemerintah akan menjual suku ritel bertenor tiga tahun dengan nominal per unit Rp1 juta. “Satuan pembelian terkecil minimum Rp5 juta dan kelipatannya dengan membayar imbalan setiap tanggal 25 setiap bulannya.
Masa penawaran suku ritel tersebut, jelasnya, 6 sampai 20 Februari 2009 dengan menunjuk 13 agen penjual sukuk negara ritel.
Agen penjual yang ditunjuk pemerintah, paparnya, a.l. PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mandiri Tbk, Citibank NA, PT Bank Internasional Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan PT Bahana Securities.
Sufianto, mantan salah satu eksekutif pada BUMN yang berbasis di Sumut mengakui tertarik membeli sukuk yang diterbitkan pemerintah karena memberikan hasil yang lebih tinggi dan ada jaminan dan kepastian bahwa nilainya tidak akan merosot pada saat jatuh tempo.
“Orang pensiunan seperti saya ini cocok membeli sukuk untuk menambah biaya pensiun yang jumlahnya tidak seberapa setiap bulan,” ujarnya kepada Bisnis.
Dia akan membeli sukuk bertenor tiga tahun tersebut, karena bunga deposito perbankan konvensional saat ini sudah di bawah 10% atau lebih rendah dari tingkat inflasi tahunan.
Daripada uang tergerus di deposito, kata dia, lebih baik ditanamkan pada surat utang negara seperti sukuk. “Ini jauh lebih aman karena deposito yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) hanya Rp2 miliar,” tuturnya.
Rabu, 14 Januari 2009
Berharap TBS Naik
Seorang pekerja sedang menaikkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke atas truk sebelum dibawa ke pabrik di Airbatu Asahan Sumut. Para petani kelapa sawit berharap harga kelapa sawit yang merupakan sumber mata pencarian masyarakat di Sumut bisa kembali naik (Bisnis / Andy Rambe)
Putusan BBM Turun
Aktivitas salah satu SPBU di Jalan Brigjend Katamso Medan. Pemerintah akan kembali menurunkan harga BBM pada 15 Januari 2009 sebesar Rp4.500 per liter dari Rp5.000 perliter, setelah sebelumnya turun dari Rp6.000 menjadi Rp5.000 perliter pada Desember 2008 lalu. (BISNIS/ANDI RAMBE)
PTPN IV siapkan belanja modal Rp1,8 triliun
oleh: Master Sihotang
MEDAN: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan tahun ini menyediakan belanja modal sebesar Rp1,8 triliun untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang selama ini jumlahnya telah berlebih.
Direktur Utama PTPN IV Medan Dahlan Harahap mengemukakan belanja modal Rp1,8 triliun itu diantaranya dialokasikan untuk perluasan areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal sehingga bisa menampung tenaga kerja yang jumlahnya signifikan.
Dia mengakui sekitar 4.000 karyawan PTPN IV terutama yang selama ini berkerja di perkebunan the, berlebih namun manajemen berupaya maksimal untuk dilakukan PHK.
‘’Manajemen berupaya sekuat tenaga untuk menghindari PHK dengan jalan meningkatkan belanja modal tahun ini menjadi Rp1,8 triliun yang sebagian besar diperuntukkan membuka areal perkebunan baru dengan pola inti-plasma di Sumut,’’ katanya.
Selain di Mandailing Natal, tutur dia, PTPN IV juga sudah membuka areal baru di Ajammu III, Kabupaten Labuhan Batu seluas 5.000 ha untuk menampung limpahan tenaga kerja dari perkebunan teh yang luasnya semakin diciutkan karena selalu mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir.
‘’Kami selalu berupaya menghindari PHK walaupun saat ini total karyawan PTPN IV mencapai 32.000 orang. Idealnya karyawan PTPN IV antara 28.000-29.000 orang.’’
Dia menjelaskan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Mandailing Natal, selain dimaksudkan menghindari PHK karyawan, juga menaikkan nilai perusahaan dimana pada tahun lalu telah mencetak keuntungan kotor sekitar Rp1,2 triliun.
‘’Di masa mendatang, tanaman sawit tetap memiliki prospek seiring dengan mengecilnya minyak fosil. Memang harga minyak kelapa sawit tahun lalu akan berimbas pada 2009. Harga minyak kelapa sawit diduga tidak akan lebih US$700 per ton karena permintaan pasar luar negeri sedikit menurun,’’ tuturnya.
Direktur Produksi PTPN IV Balaman Tarigan menambahkan produktivitas tanaman kelapa sawit PTPN IV meningkat menjadi 22,1% atau naik dari kondisi 2007 sebesar 21,4%. Sedangkan rendemen minyak sawit, lanjutnya, tahun lalu juga mengalami peningkatan menjadi 23,5% dari 23% periode sebelumnya. “Walaupun kenaikannya hanya 0,5%, secara kumulatif volumenya relatif besar,” ujarnya.
REI Sumut perjuangkan pembebasan retribusi IMB
oleh: Master Sihotang
MEDAN: DPD Real Estat Indonesia (REI) Sumut mendekati DPRD dan Pemkot Medan agar membebaskan anggota REI dari pungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Sehat sederhana (RSh) dan Rumah susun sederhana (Rusuna) untuk mengejar target pembangunan rumah di Sumut.
Ketua DPD REI Sumut Rusmin Lawin mengakui organisasi yang dipimpinnya berupaya mendekati DPRD dan Pemkot Medan agar merevisi peraturan daerah (perda) No. 2/1999 mengenai pembangunan rumah di Medan yang mana RSh dan Rusun masih dikenakan tarif IMB.
“Kami mau menyatukan persepsi dulu dengan anggota legislatif dan aparat Pemkot Medan. Setelah itu, REI minta merevisi perda yang masih mencamtumkan retribusi untuk RSh dan Rusun,” ujarnya.
Menurut dia, DKI Jakarta dan Jawa Tengah sudah membebaskan retribusi pembangunan RSh dan Rusun, sehingga pengembang mampu mempercepat penataan lokasi-lokasi kumur di Jakarta dan Jawa Tengah.
Malahan, tuturnya, di Jateng lebih maju lagi karena seluruh kabupaten dan kota sudah diinstruksikan gubernur tidak memungut retribusi IMB dari RSh dan Rusuna.
Upaya kedua, kata mantan Sekretaris DPD REI Sumut itu, REI berupaya mendorong Pemkot Medan merevisi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), sehingga penataan kota Medan semakin terarah dan indah. Saat ini, lanjutnya, ada sejumlah pengembang yang meluruskan Sungai Deli dan tidak mengindahkan sempadan sungai 12 meter dari bibir sungai harus kosong.
“Hal seperti ini tidak perlu terjadi jika semua pihak menyadari bahwa penataan kota Medan adalah tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Sementara itu, Putrama Alkhairi, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui penataan kota Medan sudah banyak yang salah dan menyimpang, sehingga tata kota Medan semakin semraut dan tidak beraturan.
Karena itu, katanya, seluruh pemangku kepentingan agar duduk bersama merumuskan apa yang akan diperbuat untuk menata kembali kota kebanggaan masyarakat Sumut ini. ‘’Pembangunan di Medan saat ini, selain tidak terpola juga tidak memiliki perencanaan yang panjang, sehingga dimana-mana yang muncul adalah rumah toko.’’
Sebagai anggota dewan di Pemkot Medan, dirinya sudah berulangkali mendesak pemerintah kota Medan agar merevisi RUTR dan Perda No. 2 tahun 1999, supaya ada keseragaman bentuk dan kawasan kota semakin tertata.
‘’Pemerintah kurang perhatikan budi daya Kemenyan’
oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Pemerintah dinilai kurang memerhatikan pembudidayaan tanaman kemenyan di wilayah Sumut, sehingga saat ini tingkat produksinya semakin menyusut. Padahal tanaman tersebut tahun-tahun silam telah memakmurkan masyarakat di wilayah Tapanuli, dimana harga 1 kg kemenyan setara dengan 100 kg beras.
Penasihat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut, MPL Tobing mengemukakan menyusutnya produksi tanaman kemenyan di wilayah Sumut disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dalam melestarikan kemenyan sebagai salah satu tanaman yang bisa menopang kehidupan petani Sumut.
‘’Tanaman ini hanya dapat tumbuh di beberapa negara di Asia diantaranya China dan Indonesia. Sementara di Indonesia hanya bisa tumbuh di daerah tertentu seperti Sumut dan Sumsel,’’ katanya di Medan, hari ini.
Dia menjelaskan daerah-daerah sentra produksi kemenyan di Sumut yakni Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan beberapa daerah lainnya.
Tanaman kemenyan yang ada di daerah Sumut, tuturnya, tumbuh alami tanpa jamahan tangan manusia sehingga sudah menjadi tanaman liar. Padahal, tanaman ini bernilai ekspor karena dibutuhkan beberapa negara seperti India dan negara Eropa untuk keperluan ritual ibadah.
‘’Sayangnya budi daya tanaman ini terabaikan begitu saja. Seharusnya pemerintah daerah di Sumut ini memberi perhatian serius terhadap budi daya tanaman ini karena bisa menjadi salah satu komoditas pertanian andalan Sumut.’’
Dia mengungkapkan HKTI Sumut sudah berulang kali mengajukan usulan kepada pemerintah daerah untuk memerhatikan serius budi daya tanaman kemenyan, namun sampai sekarang tidak ada aksi nyata.
SINERGI BI-TELKOM SUMATRA:
Executive General Manager (EGM) PT Telkom Divre I Sumatra, Muhammad Awaluddin (dua dari kanan) sedang bersalaman dengan Manajer Perwakilan Bisnis Indonesia area Sumut&NAD, Yusran Yunus (dua dari kiri, pakai dasi), seusai pertemuan terkait kerjasama sinergis Bisnis Indonesia-Telkom Sumatra dalam peran serta membangun Information, Communication&Technology (ICT) di wilayah Sumatra, tadi siang di Medan, Sumut.
Loper ke Istana, sebuah Khayalan?
Oleh: Laris Naibaho
Selasa, (29/12) pukul 12.55, saya menerima telepon dari teman, Rina Ginting. “Bang, jangan pakai teleponnya dulu. Pak TeBe mau bicara.”
Wehehe. Hati saya bergolak gembira,kendati sedikit terkejut. Bukan apa-apa, saya akan ditelepon seorang public figure, pensiuanan Jendral, dan mantan Menteri Aparatur Negara, yang dua hari sebelumnya sukses menghibur rakyat jelata di Jakarta Convention Centre yang menghadirkan Presiden Susilo Bambang Yudhono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan orang – orang penting lainnya di Indonesia saat perayaan Natal Bersama 27/12.
Peristiwa tersebut saya sebutkan sebagai anugrah. Apakah sikap saya ini berlebihan saya tidak tahu. Karena jangankan dari seorang mantan menteri, sms seorang Pemimpin Perusahaan, CEO atau Pemimpin Umum sebuah penerbitan saja bagi saya adalah peristiwa penting dan bersejarah. Biasanya jika itu terjadi, pasti akan saya catat dalam agenda, hari, tanggal, bulan, tahun, detik, menit dan jamnya. Apalagi kalau sampai telepon. Karena, pengalaman selama 33 tahun menjadi pedagang media cetak, hanya ada satudua PP,CEO,PU yang sudi meng sms “jongos”nya—para agen media cetaknya. Apalagi sampai menelpon. Mungkin meng sms atau menelpon jongosnya, martabatnya menjadi “berkurang” . Padahal , sesungguhnya para agen itu merindukan, terutama di saat-saat hari besar, Idul Fitri, Natal atau Tahun Baru. Tapi jangankan meng sms. Menjawab sms aja…hehe he.
Beberapa hari sebelumnya, saya memang diundang makan siang oleh Ompung TB (sebutan untuk TB Silalahi) di Hotel Shangrilla. Weh, kren deh. Tidak ada hubungannya dengan profesi saya sebagai loper. Tapi, karena saudara tertua saya Sinur Naibaho, dijadikan “Bintang”pada perayaan Natal 27/12 tersebut.
Saudara saya itu menjadi bintang, bukan karena cantik, pintar, dan apalagi karena kaya. Dia hanya punya “prestasi” yang menurut TB Silalahi sangat luar biasa, dan dapat dijadikan sebagai contoh dalam menghadapi Krisis Finansial yang terjadi.
Sinur Naibaho hanya tamatan Sekolah Dasar. Dahulu SR. Tapi dia gigih membantu orangtuanya marrengge-rengge (berniaga macam-macam, seperti, tomat, cabe, sayuran dan lain-lainnya) sehingga bisa menghidupi adiknya sebanyak 17. Dan setelah itu, dia mampu pula menyekolahkan 2 putra dan 1 putri ke jenjang S1, salah satunya tamat dari UI.
Pada saat makan siang itulah, saya menyerahkan dua buku yang saya tulis : Bincang Canda Imajiner, dan Lopertika, yang menurut TB Silalahi dibacanya sampai tuntas dan karena sangat tertarik dengan isinya, buku tersebut diberikan kepada Sudi Silalahi, kini menjadi Sekrtaris Kabinet, seorang Jendral dan mantan…
“Amang Laris, sebentar lagi Pak Sudi Silalahi mau bicara…”
Jantung saya, deg…deg. Degdegan lah. Betapa tidak degdegan, seorang sirkulator yang baru 2 tahun saja bekerja di sebuah penerbitan bisa membuat saya degdegan, karena otoritasnya.
“Horas Amang,”sapa Pak Sudi Silalahi dari seberang sana.
“Horas, matutu,” jawabku dengan degup jantung yang lebih kencang.
“Sudi Silalahi do au—Saya Sudi Silalahi,” ujarnya, dengan nada santun, lembut dan tidak sedikitpun berciri militer yang dulu sangat menakutkanku.
“Sudi Silalahi Sekab i?” tanyaku, mulai tenang.
“Botul, amang?—benar, Pak” “Bah, ai aha do amang na porlu, na adong do salakku?—Apa yang perlu, Pak. Apa ada kesalahanku?” jawabku, dengan agak bercanda, karena itu tadi, suara dari seberang sana sangat santun dan bersahabat. “Daong. Alai au anggota ni Amang do!—Ah, tidak. Tapi Saya ini anggotanya, bapak.”
Aku diam sejenak. Tak langsung menjawab. Pikiranku liar, kok bisa? Padahal saya tidak memiliki partai bahkan tidak anggota partai manapun.
“Aaaa, na margait do Amang?—Ah, yang bercandanya bapak?Bagaimana mungkin?”
“Begini, saya sudah membaca buku karya Amang. Sepanjang perjalanan dalam pesawat aku menangis. Tidak habis-habisnya air mataku mengalir. Saya tidak tahu harus mengatakan apa…”
“Kok, seperti itu,Amang?”
“Itulah. Membaca buku itu, membuat saya menerawang ke tahun 1967-1969 ketika saya sekolah di Bandung. Saat itu, untuk bisa membayar uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari, saya menjadi loper. Yah, jadi Loper,” paparnya.
Dia diam sejenak. Sepertinya dia masih menahan perasaannya. Perasaanku menyibak, tangan kirinya memegang HP, tangan kanannya pasti menyeka air matanya.
“Loper itu sangat berjasa, Amang. Tapi orang tidak peduli. Dia mengantar dan mengantar.Dia bekerja dan bekerja. Tidak mengeluh, tapi luput dari perhatian…”
Aku diam mendengar.
“Karena itulah, Amang. Kalau nanti saya sudah sampai di Jakarta, saya akan mengontak Amang. Amang mau iya? Loper kita hadirkan ke Istana, bertemu Presiden. Pemerintah harus bangga bahwa ada Loper yang menjadi jembatan pendistribusian informasi…”
“Makanya ada Loper’s Day, Amang. Dan sudah 4 kali berlangsung,”potongku.
“Saya sudah tahu semua dari buku Amang. Tapi tidak mungkin semua loper ke Istana. Perwakilan saja, iya Amang,” pintanya dengan ucapan yang sangat santun.
“Baiklah, pak Sudi,” jawabku.
Aku diam. Membisu sejenak. Khayalku berkelana, dan melintaslah wajah-wajah sahabat para loper, sahabatku ; Agung Adi Prasetio, Sugeng Hari Santoso, Margiono, Dahlan Iskan, Kamsul Hasan, Wim Tangklisan, Leo Batubara, Ahmad Jauhary, Suryo Pratomo, Kristanto, Dedik Pristiwanto, Saur Hutabarat, Erick Tohir, Hari Tanu, Surya Paloh dan terutama Jakob Oetama. Satu persatu mereka menyenyumiku lembut. Punggungku di tepuk-tepuk dan bibir mereka mengalunkan, mirip slogan SBY, “Bersama Kita Bisa…Jangan ragu bung Laris Naibaho, kami ada di belakang dan siap membantu para loper.”
Pelan-pelan kelopak mataku mengatup dan air mata mengalir perlahan…
(Selamat Tahun Baru loperku
Selamat Tahun Baru teman-teman Agen Media Cetak
Selamat Tahun Baru Insan Wartawan Indonesia
Selamat Tahun Baru Sirkulator—Bersatulah meningkatkan minat baca bangsa.)
*** Laris Naibaho (masih tetap menjadi loper—tinggal di Jakarta—Ketua Umum Yayasan Loper Indonesia)
