oleh: Hambali Batubara
MEDAN:Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Gabion Belawan PT Pelabuhan Indonesia I melakukan pembenahan Container Terminal Operation System (CTOS). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan peti kemas yang selama ini sering merugikan pengguna jasa.
Asisten Manager Hukum, Humas dan Keamanan UTPK Gabion Belawan, Suranto mengatakan kebijakan menghindari penumpukan peti kemas yang sering terjadi lapangan parkir peti kemas dermaga international. Sebelum sistem ini dibenahi, sering terjadi penundaan pemuatan peti kemas yang sudah masuk ke dalam daftar muat ke dalam kapal. Akibatnya terjadi penumpukan peti kemas yang selama ini sering di keluhkan pengguna jasa di UTPK Gabion Belawan.
Suranto mengatakan setelah pembenahan sistem CTOS, maka terjadi perencanaan yangf sistematis mengenai peti kemas yang pendaftaran billing CTOS. " Sehingga hanya peti kemas yang pasti muat yang diparkir di lapangan parkir peti kemas dermaga international, " ujar Suranto di kantornya di Belawan Medan, hari ini.
Masing-masing perusahaan EMKL/PPJK harus melengkapi permohonan Stacking peti kemas dengan data yang lengkap dan terperinci yang terdiri lebih dari 10 item. Seperti nomor booking, nama kapal, tanggal sandar kapal, nomor sel, jenis muatan, pelabuhan transit dan pelabuhan tujuan akhir hingga stempel cap basah perusahaan pelayaran/Feeder operator. Sistem baru ini baru diberlakukan sejak 9 Desember tahun lalu.
Dengan sistem ini dipastikan waktu untuk muat di UTPK Gabion Belawan hanya memakan waktu lima hari. (*)
Selasa, 13 Januari 2009
UTPK Belawan benahi sistem terminal kontainer
Pemilih perempuan, suara penentu Pemilu 2009
oleh; Master Sihotang
MEDAN: Pemilih perempuan sekitar 51% dan pemilih pemula mencapai 28% pada Pemilu Legislatif April 2009, dan Pemilu Presiden Oktober 2009 dinilai sebagai faktor kunci menentukan pemimpin bangsa di masa depan.
"Jika digabungkan, pemilih perempuan dan pemula berkisar 70 persen, dan ini merupakan aset besar untuk menentukan pemimpin Indonesia, baik di DPR pusat hingga daerah, sampai kepada presiden," ujar aktivis perempuan asal Sumut, Pujiati.
Menurut Puji yang juga staf pengajar di Fakultas Sastra USU itu posisi pemilih pemula sangat vital dalam menentukan arah pembangunan masa depan. Alasannya, kata dia, karena posisi pemilih pemula yang sebagai swing voter (bisa dipengaruhi).
Karena bisa dipengaruhi (akibat belum pernah ikut memilih), lanjut Puji, maka pendidikan politik kepada kelompok ini perlu dimantapkan lebih dulu, sehingga suaranya nanti bisa objektif diberikan, rasional dalam menentukan pilihan, dan bersikap kritis pada kepentingan politik yang tidak membawa kemajuan perubahan nasib rakyat Indonesia.
Puji yakin, dengan pendidikan politik, baik pemilih perempuan dan pemilih pemula tidak akan gampang dibuai oleh kepentingan politik. Selain itu, melalui pendidikan politik tersebut, dukungan perempuan terhadap calon legislatif (caleg) perempuan bisa memenuhi kuota sebesar 30%.
"Harapannya sudah pasti menginginkan potensi pemilih perempuan benar-benar bisa diberdayakan, terutama untuk menjadi objek pembangunan, apakah di tingkat pusat, atau tingkat lokal Sumut," tututurnya.
Keharmonisan etnis di Sumut diseminarkan di Bandung
oleh: Master Sihotang
MEDAN: Eksistensi sembilan etnis suku bangsa yang menjadi warga asli Provinsi Sumatra Utara (Sumut) yang terus hidup rukun dan damai antar sesamanya sejak dulu sampai kini, akan diseminarkan di Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan seminar yang berlangsung sehari penuh itu, akan digelar di Kampus Universitas Maranatha, Bandung pada 28 Maret 2008.
Hal ini diutarakan pelaksana seminar yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Martabe Jawa Barat, Robert Siregar, usai bertemu dengan Gubernur Sumut Samsul Arifin di Medan kemarin.
Siaran pers yang diterima Bisnis kemarin mengungkapkan selain seminar sehari, pihaknya juga akan melakukan malam pertemuan silaturrahmi antara masyarakat sembilan etnis Sumut tersebut di tempat sama.
"Acara silaturrahmi itu akan dihadiri sedikitnya 1.200 orang yang mewakili sembilan etnis di Sumut yang tersebar di Bandung ," katanya.
Dia menjelaskan kedatangannya menemui Gubernur Syamsul Arifin adalah untuk meminta restu dan dukungan terhadap acara, agar bisa terlaksana dengan sukses.
Apalagi, lanjut Robert, restu dari Gubernur Sumut tersebut merupakan hal yang diharapkan pihaknya. Karena, Syamsul Arifin tidak hanya sebagai Gubernur bagi sembilan etnis di Sumut, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang menjadi sahabat semua suku (sembilan etnis di Sumut).
Sementara, tanggapan Gubernur atas rencana acara yang digelar nantinya, menurut Robert sangat positif. Selain memberikan respon mendukung terselenggarannya acara, Gubernur Sumut Syamsul Arifin, Robert mengakui, juga berpesan agar hal semacam ini tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi bisa dilakukan secara berkesinambungan.
Sehingga, dengan demikian upaya untuk tetap membangun persatuan dan kesatuan di rumah besar Sumatra Utara akan tetap bisa dilanjutkan dan terus dipertahankan.
Pemalsu pupuk dituntut 4 tahun penjara
Oleh Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam sidang lanjutan yang menghadirkan terdakwa Rusmina boru Sitorus pemilik UD GABE di Kisaran pelaku pemalsuan pupuk 4 merek milik PT Meroke Tetap Jaya dituntut hukuman 4 tahun penjara.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rotua Hutabarat dalam tuntutannya mengemukakan terdakwa Rusmina Sitorus dinyatakan terbukti bersalah menggunakan tanpa hak/memalsukan pupuk dengan merek Meroke TSP, Esta Kieser Mag, SS Ammosphos dan Meroke MOP/KCI.
Menurut JPU, perbuatan terdakwa Rusmina jelas-jelas sangat merugikan PT Meroke Tetap Jaya dan masyarakat umum yakni para petani. Dan hal yang memberatkan, perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan terdakwa Rusmina saat masyarakat Indonesia sedang mengalami kelangkaan pupuk dipasaran. Selain hukuman badan terdakwa juga dihukum denda Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
Dalam tuntutan yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim diketuai Kartim Chaeruddin, Jaksa Rotua masih mengenakan pasal yang sama sebagaimana dalam dakwaannnya yakni pasal 99 Undang-undang tentang Merek No. 15 tahun 2001, kemudian pasal 60 ayat (1) huruf f UU No. 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dan pasal 62 Undang-undang RI No. Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Jaksa menjelaskan bahwa kasus itu terungkap dari adanya informasi petani di daerah Padangsidempuan yang menanyakan kepada produsen PT Meroke Tatap Jaya, apakah benar perusahaan tersebut mengeluarkan pupuk dengan kwalitas 2 dengan harga agak murah.
Dari informasi tersebut, Rony Nababan mewakili PT Meroke langsung melakukan pengecekan ke petani dan diketahui pupuk palsu berasal dari Rusmina Sitorus pengusaha UD. Gabe, Kisaran yang diproduksi digudangnya di Kisaran.
Dari gudang milik terdakwa ditemukan dan selanjutnya telah disita sedikitnya 180 karung pupuk yang menggunakan merek Meroke TSP, Esta Kieser Mag, SS Ammosphos dan Meroke MOP/KCI.
Rony Nababan dalam kesaksiannya menyatakan pupuk palsu yang diproduksi terdakwa sebagian menggunakan karung bekas asli milik PT Meroke Tetap Jaya dan sebagian lagi mencetak karung yang saat ini belum terungkap dimana percetakannya.
“Pupuk-pupuk palsu itu dibuat Rusmina jauh dari standar, hal ini sesuai dengan hasil laboratorium dan dapat merusak tanaman apabila kandungan pupuk tersebut keliru. Sehingga selain menimbulkan kerugian terhadap PT Meroke juga menyebabkan petani mengalami gagal panen,”
Dari proses persidangan Rusmina yang mengaku tidak berpendidikan dan tidak bisa membaca itu, menjelaskan bahwa pupuk palsu dibuat dengan bantuan karyawannya bernama Aris dan pembuatan pupuk palsu itu hanya menggunakan kapur atau garam kasar saja yang diberi dengan zat pewarna kemudian dicocokkan dengan warna-warna pupuk asli merek Meroke TSP, Esta Kieser MAG, SS Ammophos, Meroke MOP/KCI milik PT Meroke Tetap Jaya. Terdakwa juga mengaku dalam melakukan aksinya tidak ada melibatkan siapa-siapa alias hanya dirinya.
Akhirnya majelis hakim menunda sidang sepekan kedepan untuk tahap pembelaan dari terdakwa Rusmina Sitorus.
Pelayanan NPWP di Pekanbaru Dinilai Lamban
Oleh: Antara
PEKANBARU (Antara): Ratusan warga mengeluhkan pelayanan pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan, Pekanbaru, karena pelayanan dinilai lamban dan ‘amburadul’.
Berdasarkan pantuan, Selasa, warga yang sudah memadati kantor sejak pukul 09.00 WIB untuk mengurus NPWP banyak yang tidak terlayani. Akibatnya warga yang sudah tidak sabar terpaksa saling berebut ketika mencari sendiri kartu NPWP mereka di atas meja pelayanan karena tidak ada pegawai yang jaga.
Situasi sempat nyaris ricuh karena warga mulai melakukan protes dan terlibat perang mulut dengan seorang sekuriti kantor pajak tersebut. Sejumlah warga mengeluhkan alasan bahwa mereka tidak dilayani karena pegawai yang bertugas sedang berhalangan masuk kerja.
‘’Saya sudah seminggu lebih mengurus NPWP, tetapi sampai sekarang juga belum selesai, katanya mengurus NPWP bisa kelar satu jam dan paling lama sehari,’’ keluh seorang warga, Zulkarnain.
Keluhan serupa juga diutarakan Hendra dengan menuding petugas pajak seharusnya melakukan antisipasi terhadap lonjakan pengurusan NPWP. Kurangnya tenaga pegawai, lanjutnya, tidak etis untuk dijadikan alasan sehingga pelayanan kepada warga dibiarkan tidak optimal.
‘’Petugas seharusnya sudah bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi,’’ katanya.
Sementara itu, Pjs Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Vadri Usman mengakui bahwa pelayanan tidak dapat optimal karena banyaknya pemohon pribadi dan perusahaan untuk mengurus NPWP setelah masa berlaku kebijakan Sunset Policy diperpanjang dari 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009.
Menurut dia, kondisi tersebut sudah terjadi sejak akhir Desember dan terus berlanjut sejak pelayanan kembali dibuka pada 5 Januari lalu.
‘’Bila pada hari biasa hanya ada empat sampai lima pemohon NPWP setiap hari, sekarang bisa ribuan yang datang,’’ ujarnya.
Vadri juga mengakui pihaknya kekurangan pegawai karena hingga kini jumlah pegawai di kantor pelayanan itu hanya sekitar 70 orang, sedangkan jumlah ideal untuk kantor pelayanan pajak pratama seharusnya 120 orang.
Meski begitu ia membantah pihaknya tidak melakukan antisipasi terhadap lonjakan pemohon dan mengabaikan pelayanan.
Ia mengatakan telah membentuk satuan tugas khusus yang terdiri atas delapan pegawai, sedangkan jadwal pelayanan di kantor tersebut juga diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB setiap hari untuk mengantisipasi lonjakan pemohon NPWP. Selain itu, ia juga menyalahkan banyak perusahaan yang baru mengurus NPWP pegawai pada awal tahun ini.
Padahal, pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang Sunset Policy sejak tahun lalu.
’’Saya menolak bila dikatakan petugas tidak bekerja dengan benar, tatapi dalam situasi sangat ramai seperti ini semuanya jadi susah.’’
Ia menambahkan, para pemohon agar tidak cemas apabila pengurusan NPWP belum selesai hingga batas kebijakan Sunset Policy habis pada 28 Februari, karena setiap pemohon yang sudah memasukan formulir sudah dianggap memiliki NPWP meski pengurusan belum sepenuhnya selesai.
’’Para pemohon yang sudah memasukan formulir tetapi belum selesai dapat diberikan kartu keterangan terdaftar NPWP,’’ tandasnya.
BMG ingatkan bahaya tinggi gelombang di Riau
PEKANBARU (Antara): Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Stasiun Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru menyatakan bahwa tinggi gelombang di perairan Riau daratan dan Riau kepulauan semakin meningkat dan berbahaya bagi pelayaran.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Pekanbaru, Blucer Dolog Saribu melalui staf analisa BMG, Warih di Pekanbaru, Selasa. Warih menjelaskan, ketinggian gelombang di perairan Pulau Batam, Tanjung Pinang dan Selat Singapura mencapai tiga hingga empat meter, bahkan terkadang mencapai lima meter.
Bahkan tinggi gelombang di perairan Pulau Tujuh Natuna, Matak, Tarempa, Dabo Singkep dan sekitarnya mencapai empat hingga enam meter, bahkan terkadang mencapai tujuh meter.
Sementara di perairan Riau daratan seperti Bengkalis, Dumai, dan Indragiri Hilir tinggi gelombang antara satu setengah hingga dua meter. BMG menyatakan tinggi gelombang tersebut berbahaya bagi pelayaran dengan menggunakan kapal rakyat atau kapal kecil yang biasa digunakan nelayan penangkap ikan.
Sehingga nelayan dengan kapal rakyat yang ingin mencari ikan atau mengarah ke Riau kepulauan harus waspada. Kondisi demikian menurut BMG diakibatkan oleh cuaca buruk dan diprediksikan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan.
Devisa Ekspor CPO Lampung Naik 230%
BANDARLAMPUNG (Antara): Komoditas hasil industri minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Provinsi Lampung bulan Januari-November 2008 menyumbang devisa US$765,97 juta, naik 230,64% dibandingkan periode yang sama 2007.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Lampung, Agus Salim, mengatakan, selama sebelas bulan itu Lampung mampu mengekspor CPO 810.660 ton ke sejumlah negara, berhasil membukukan devisa US$765,97 juta.
Angka itu bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama 2007 dengan volume 370.929 ton senilai US$231,66 juta, berarti terjadi peningkatan volume yang cukup drastis sampai 118,55%, bahkan perolehan nilai devisanya melejit sampai 230,64%.
Dengan meraih devisa US$765,97 juta itu, kata dia, CPO mampu menyumbang 20,23% dari total perolehan devisa ekspor non-migas daerah Lampung Januari-November 2008 sebesar US$3,78 miliar dari total volume ekspor 7.696.767 ton.
Selama tahun 2007, CPO Lampung terekspor 410.852 ton meraih devisa US$262,12 juta, berada di peringkat ketiga setelah bubur kertas (pulp) dan udang beku.
Ekspor CPO asal Lampung selama ini ke beberapa negara al. Belanda, Spanyol, India, Italia, dan Jerman oleh perusahaan PT Bukit Kapur Perkasa, PT Sinar Alam Permai, PT Smart Tbk, PT Harapan Sawit Lestari, PT Hondoli, PT Aman Jaya Perdana, dan PT Tunas Baru Lampung.
Danlanal Bengkulu minta pengerukan alur dituntaskan
oleh: Antara
BENGKULU (Antara): Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Bengkulu, Letkol Laut (P) Choky Hutabarat, meminta agar pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, segera dirampungkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
‘’Kita memiliki program dan telah mengusulkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut, tapi dengan kondisi alur pelabuhan seperti ini tidak bisa dilaksanakan, akibatnya saya bisa dikira bohong,’’ katanya pada rapat koordinasi penataan pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu, Senin.
Untuk itu, ia berharap agar PT Pathaway International selaku kontraktor penataan pelabuhan Pulau Baai, dapat melaksanakan pengerukan alur sesuai dengan jadwal semula.
Perusahaan itu telah menyelesaikan pengerukan alur tahap awal hingga kedalaman minus enam meter, namun menunda pengerukan tahap dua yang sebelumnya dijadwalkan awal Januari 2009, menjadi akhir Februari 2009.
Dengan tertundanya pengerukan alur itu, maka beberapa program yang telah disusun tak bisa dilaksanakan sesuai jadwal.
Ia mencontohkan, rencana mendatangkan siswa dari Akademi Angkatan Laut ke Bengkulu, belum bisa dilaksanakan karena Kapal Dewa Ruci yang akan mengangkutnya tidak bisa masuk ke kolam pelabuhan.
Terkait kegiatan patroli yang dilakukan Lanal Bengkulu, menurut dia, dengan kondisi kedalaman alur minus enam meter saat ini, masih relatif lancar karena dua unit KAL (Kapal Angkatan Laut) yang ada relatif kecil dan bisa melalui alur tersebut.
Namun, lanjut dia, kapal patroli armada wilayah barat tidak bisa singgah ke Bengkulu, karena tidak bisa melewati alur pelabuhan Pulau Baai
Gema Imlek mulai terasa di Palembang
Oleh: Antara
PALEMBANG (Antara): Dua pekan menjelang perayaan imlek atau tahun baru Cina, pusat perbelanjaan modern atau mal di Kota Palembang ‘memerah’ dengan berbagai ornamen khas perayaan tahun baru tersebut.
Pantauan di Palembang, Selasa, setiap pusat perbelanjaan modern memasang lampion dan patung-patung khas keturunan Tionghoa yang berwarna merah sehingga memerahkan mal-mal tersebut dan ornamen imlek itu menarik perhatian pengunjung tempat berbelanja itu.
Sherly (36), warga keturunan Tionghoa mengatakan, menghiasi rumah dengan berbagai ornamen khas negeri tirai bambu tersebut menjelang imlek menjadi kewajiban bagi mereka warga keturunan.
‘’Hal itu, dilakukan sebagai bentuk penghormatan kami terhadap warisan leluhur yang sampai kapanpun dan di manapun tetap dijunjung tinggi,’’ katanya.
Menurut dia, menjaga dan melaksanakan tradisi nenek moyang bagi masyarakat keturunan China sangat penting sehingga walaupun mereka tidak pernah menginjak tanah leluhur tetapi adat istiadat dan kebudayaan negeri asal mereka tetap lestari.
‘’Dengan demikian generasi muda bisa memahami dan melaksanakan berbagai ritual adat istiadat bangsa Tionghoa tersebut,’’ tambahnya.
Sementara itu, Fadila pramuniaga salah satu pasar modern di Palembang mengatakan, penjualan berbagai ornamen imlek memasuki dua pekan sebelum perayaan mulai ramai. ‘’Sebagian besar pembeli datang dan memilih pernak pernik imlek bersama-sama keluarga,’’ ujarnya.
Dia mengatakan, semakin mendekati perayaan tahun baru China tersebut maka terjadi peningkatan permintaan ornamen imlek, seperti lampion, pakaian, dan kartu ucapan.
‘’Harga ornamen tersebut cukup berpartisipasi sehingga semua lapisan warga keturunan Tionghoa bisa mendapatkan produk itu sesuai dengan kemampuan pendanaan mereka,’’ tandasnya.
Kantor Partai Aceh dilempar granat
Oleh: Antara
BANDA ACEH (Antara): Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (PA) di Banda Aceh dilempar granat oleh orang tak dikenal, Selasa (13/1) dini hari, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Koordinator keamanan DPP PA, Abdul Gani di Banda Aceh, mengatakan, pelaku melemparkan granat di depan pintu sekitar pukul 02.50 WIB, mengakibatkan kerusakan ringan dan kaca pecah.
Saat kejadian, dirinya bersama tiga teman lainnya sedang tidur di lantai dua, tiba tiba mereka terbangun mendengar suara yang cukup kuat.
Abdul Gani langsung melihat dari jendela dan asap sudah mengepul ke atas. Sementara ia tidak sempat melihat pelakunya. Ketika ditanya apakah ada mendengar suara kenderaan, ia menyatakan tidak mendengar sama sekali.
Di samping kantor PA terdapat dua mobil pick-up dan box, namun kedua kendaraan itu tidak mengalami kerusakan serius. Hanya pecah ban dan dinding berlubang, akibat terkena serpihan granat.
Peristiwa serupa pernah terjadi di Kantor PA di Kota Langsa dan Bireuen, Kabupaten Bireuen, dan Kantor Pusat Komite Peralihan Aceh (KPA) di Banda Aceh pada 2008.
Abdul Gani menyatakan, peristiwa tersebut kini sudah ditangani pihak kepolisian, pasca kejadian sejumlah aparat langsung melakukan penyelidikan.
Sekolah terpadu Rp22 miliar siap diresmikan di Nias
Oleh : Master Sihotang
MEDAN: Gubernur Sumut Syamsul Arifin dijadwalkan akan meresmikan pemakaian gedung sekolah terpadu Dharma Caraka senilai Rp22 miliar di Gunung Sitoli, Nias. Di saat bersamaan, juga akan menyaksikan peresmian sekolah terpadu di Teluk Dalam Nias Selatan oleh Sekjen Departemen Luar Negeri (Deplu) Imron Khotan.
Dia mengharapkan kepala daerah di dua kabupaten yang menerima bantuan tersebut dapat memelihara dengan baik fasilitas pendidikan itu dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerahnya sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain yang lebih dulu maju.
“Ketersedian bangunan sekolah serta perlengkapannya harus didukung kinerja pejabat dan para tenaga pendidik dengan serius,” ujarnya.
Gubernur menilai masyarakat Pulau Nias pantas bersyukur dengan adanya bantuan pembanguan sekolah yang representatif tersebut.
Sekretaris Jendral Deplu Imron Khotan mengemukakan dana pembanguan sekolah terpadu yang bernilai Rp22 miliar tersebut sumbangan dari para donatur luar negeri yang dikumpulkan oleh Kedutaan Besar RI di seluruh dunia sebagai dukungan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi Nias pasca gempa dan tsunami pada 2004 silam.
’’Dalam hal ini, Deplu hanya memfasilitasi pembanguan sekolah berupa perangkat keras sekolah seperti bangunan sekolah dan mobiler, sedangkan untuk tenaga pengajar serta pendukung lainnya, diharapkan dapat pemerintah daerah,’’ katanya.
Dia merinci pembangunan sekolah terpadu di dua kabupaten di Pulau Nias ini berbiaya Rp22 miliar meliputi Rp11,5 miliar untuk sekolah terpadu di Teluk Dalam Nias Selatan dan Rp10,5 miliar pembanguan sekolah terpadu di Nias.
Nasari kian agresif garap pasar Sumut
Oleh: Master Sihotang
MEDAN: Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari makin agresif mengembangkan sayapnya ke Medan, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatra Utara (Sumut).
Ketua umum KSP Nasari Sahala Panggabean mengemukakan pihaknya sangat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sumut dalam pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai basis terkuat dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah Sumut.
’’Sejak Nasari mulai beroperasi di Medan Januari 2008, sudah cukup banyak nasabah dari berbagai kalangan yang telah masuk ke Nasari terutama pensiunan PNS, TNI dan Polri,’’ katanya di Medan, kemarin.
Saat ini, Nasari telah memiliki 9 kantor cabang di seluruh Indonesia meliputi Bandung, Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Palembang, Medan.
Untuk memperluas cakupan pelayanan, dia menjelaskan Nasari menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya PT Pos Indonesia, PT Taspen. Kerjasama dengan PT Pos Indonesia, tuturnya, sangat potensial untuk menarik semakin banyak nasabah dari kalangan pensiunan PNS, TNI dan Polri.
’’Sebab setiap bulannya para pensiunan mengambil gaji pensiunan yang dananya disalurkan dari APBN melalui PT Pos Indonesia. Kerjasama ini memberi jaminan tingkat pengembalian pinjaman sangat aman yang disalurkan Nasari.’’
Hingga kini, Nasari memiliki aset sekitar Rp250 miliar dengan total pinjaman yang diberikan mencapai Rp203 miliar lebih. Sampai akhir 2009, aset Nasari diprediksi mencapai Rp500 miliar dengan estimasi pinjaman yang disalurkan mencapai Rp386 miliar lebih.
Panggabean mengakui bunga yang diberlakukan Nasari 1,75%-2,5% per bulan, lebih tinggi dari bunga perbankan. ’’Tetapi minat masyarakat tetap tinggi. Sampai sekarang kami sudah melayani sedikitnya 100.000 orang, dengan rata-rata pinjaman Rp2,5 juta per orang.’’
Skim pinjaman Nasari, tutur dia, sangat diminati pedagang informal seperti pedagang rokok, pemilik kedai kopi, dan lainnya dengan estimasi perputaran modal sekitar 20% per hari.
Gubernur Sumut Syamsul Arifin menyambut baik kehadiran Nasari karena ikut mendukung upaya pemberdayaan pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Sumut.
