Oleh Master Sihotang
Ditengah krisis energi listrik di tanah air dan melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar internasional membuat sejumlah industri kelabakan mencari alternatif pengganti BBM. Ada yang mengembangkan biofuel dan batubara sebagai bahan bakar untuk mengganti BBM dan bahan bakar gas (BBG) yang digunakan selama ini.
Di Medan, Sumut, misalnya, sejumlah industri sarung tangan menjerit karena energi listrik dan gas yang tidak cukup. Para pengusaha lewat asosiasi berteriak minta tolong kepada pemerintah untuk mengatasi krisis gas dan listrik. Namun, sampai detik ini pemerintah belum memberikan solusi.
Perusahaan sarung tangan di daerah ini sebagian mengganti bahan bakar dari gas ke batubara. Satu perusahaan sarung tangan di Medan terpaksa gulung tikar awal Januari lalu karena sudah tidak mampu menambah investasi dengan mengubah BBG menjadi batubara.
Sesungguhnya, mengganti BBG menjadi batubara juga bukan perkara murah, karena harga batubara juga melonjak dari US$600 menjadi US$1.000 per ton.
Untuk mengubah boiler yang awalnya menggunakan BBG ke batubara membutuhkan investasi baru sedikitnya Rp8 miliar sampai Rp12 miliar atau tergantung besar kecilnya skala pabrik yang dioperasikan.
Namun, biaya batubara jauh lebih murah dibandingkan dengan BBG apalagi BBM. Melalui metode gasifier, batubara bisa diubah menjadi gas sebagai alternatif mengganti BBG yang dialirkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) ke sejumlah perusahaan di darah ini.
"Kami sedang mengembangkan energi altenatif mengatasi krisis listrik dan gas di daerah ini dengan sistem gasifier atau mengubah batubara menjadi gas," kata P. Lukman, Presdir PT Hega Medan kepada Bisnis di Medan belum lama ini.
Menurut dia, PT Alca—pabrik pengolahan aluminium milik Lukman—sudah sejak tahun lalu menggunakan gasifier menggerakkan mesin pengolahan aluminium miliknya tersebut. Coal Gasifier Gas Egine (CGGE) adalah mesin pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batubara untuk menghasilkan gas. Gas yang dihasilkan melalui sistem gasifier itulah yang dipakai menggerakkan pembangkit listrik tenaga gas. "Ini bisa dipakai sebagai pembangkit genset [generator set] skala industri menengah 5 MW-10 MW," tandasnya.
Ada tiga cara menggunakan batubara sebagai bahan bakar. Pertama, membakar saja dan menimbulkan panas untuk digunakan sebagai sumber enegeri. Biasanya, cara ini menimbulkan polusi yang tinggi. Kedua, batubara dibakar untuk menghidupkan turbin.
Cara tersebut juga menimbulkan asap hitam pekat dan memunculkan pencemaran udara yang bisa mengganggu lingkungan sekitar. Pembakaran seperti ini menghasilkan sulfur, NH3 (gas), NH4 (gas), dan CO2 (gas) kalau dijadikan bahan bakar kotor karena ada minyak tar dan mengeluarkan asap hitam yang mencemari lingkungan. Ketiga, batubara dioksidasi di dalam tabung reaktor atau memasukkan uap ke dalam reaktor untuk menghasilkan gas.
Batubara yang diosidasi, dijadikan Co2 (gas) yang disebut dengan metode gasifiers yang tidak menghasilkan polusi. Untuk membangkitkan energi listrik dari gas batubara tersebut, Cina Oil sudah mampu menghasilkan generator set (genset) dengan kekuatan 500 kW, 1.200 kW, dan 2.000 kW.
Untuk daerah terpencil atau pulau terpencil, gasifier ini cocok dikembangkan sebagai alternatif pengganti pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Selain karena harga BBM saat ini mahal, gasifier dapat menghasilkan energi listrik dengan harga lebih murah yakni Rp700 sampai Rp900 per kWh. Dibandingkan dengan biaya memasang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), gasiefier jauh lebih hemat karena PLTD yang dibangun swasta dan dibeli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) antara Rp1.700 sampai Rp1.900 per kWh, belum termasuk PPN dan bahan bakar solar. Sedangkan polusi yang ditimbulkan metode gasifier, relatif kecil.
Pabrik yang kini mengalami krisis gas di Sumut saat ini dapat mengubah bahan bakar gas yang dipasok PGN menjadi gas yang dihasilkan dari batubara melalui metode gasifier.
Perusahaan yang selama ini menggunakan gas sebagai bahan bakar, dapat menggunakan gasifier sebagai alternatif mengatasi kelangkaan gas di daerah ini. Biayanya, tidak terlalu mahal. Satu line gasifier, hanya membutuhkan biaya tambahan Rp1 miliar, sedangkan genset gas yang diproduksi Cina Oil harganya hanya Rp1,5 miliar per unit. Untuk menghasilkan 1 MW, butuh dana Rp5 miliar termasuk bahan baku dan lokasi pembangkit, serta gudang pernyimpanan batubara. Untuk pembangkit 2 MW, hanya membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar. Gasifier ini sudah teruji di RRC. Di negara tirai bambu itu banyak perusahaan atau sebuah desa hanya menggunakan gasifier sebagai pembangkit listrik.
Sementara itu, Mantan General Manager PT PLN Pembangkitan Sumbagut Albert Pangaribuan menyambut baik metode gasifier dari batubara untuk menghasilkan energi listrik, sehingga industri memiliki alternatif bahan bakar dan sumber energi lain. "Gasifier ini bisa dibangun di daerah-daerah kepulauan seperti Nias dan Pulau-Pulau Batu di Nias Selatan," ujarnya.
Dia mengakui saat ini PLN membutuhkan pembangkit listrik yang hemat energi. Kalau menggunakan solar, PLN semakin tidak kompetitif dan subsidi energi listrik kepada masyarakat relatif besar karena harga BBM sudah di atas US$120 per barel.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adyaksa juga menyambut baik langkah pengusaha Sumut menghasilkan gas dari batubara. Persoalannya, menurut dia, anggota Apindo Sumut sudah kehabisan modal untuk mengubah energi dari gas ke batubara. Sejumlah anggota Apindo sudah mengubah sumber energi dari gas ke solar. "Ada yang mengembalikan gas ke PGN karena tidak sesusai dengan kontrak yang disepakati sejak awal dan menggunakan batubara sebagai bahan bakar."
Gasifier ini merupakan alternatif baru untuk mengatasi krisis gas dan listrik di Sumut asalkan pengusaha masih kuat membangun pembangkit listrik dan gudang tempat penyimpanan batubara. Minimal pengusaha akan ikut berburu batubara ke sumbernya agar harga bisa lebih murah dibandingkan dengan menggunakan pemasok yang mengambil keuntungan relatif besar dan dapat mempermainkan harga pasar.(*)
Jumat, 09 Januari 2009
Gasifier, alternatif atasi krisis gas di Sumatra Utara
Polonia perlu berbenah, walaupun Kuala Namu sedang dibangun
Oleh Master Sihotang
Walaupun target operasional Bandara Kuala Namu—pengganti Bandara Polonia Medan diperkirakan bisa operasi akhir 2009--pemerhati transportasi meminta agar PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Polonia agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Filiyanti Bangun, pemerhati transportasi dan Peneliti Bidang Transportasi Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sumatra Utara (USU) Medan mengakui Bandara Polonia pasca kebakaran sepertinya sudah tertata rapi, namun di dalam penuh dengan onak dan duri.
"Setelah diteliti lebih dalam wajah baru terminal Polonia tersebut tidak diikuti dengan sistem pengelolaan tepat sasaran dan menyeluruh karena berbagai hal masih merugikan masyarakat pengguna Bandara Polonia," ujarnya menjawab Bisnis di Medan kemarin.
Dia mencontohkan baggage conveyor di check-in counters hanya satu jalur & satu exit-hole (lubang keluar) menembus make-up are. Make-up area, lanjutnya, sempit & begitu landai cukup berbahaya bagi operator & mempercepat kerusakan kereta barang (baggage-cart), serta mendapatkan trolley sangat sulit karena dikuasai para tukang angkut barang.
Padahal, lanjutnya, trolley itu dimana-mana gratis untuk penumpang dan tidak boleh dikuasai pihak ketiga.
Hal lain yang perlu mendapatkan penataan, menurutnya, taksi memiliki parkir eksklusif merapat empat baris di sepanjang terminal, sedangkan mobil penjemput penumpang dibiarkan jauh, sehingga penumpang harus berjalan jauh menuju mobil penjemput karena tidak ada ruang parkir untuk kiss & ride bagi pengguna bandara.
Paling tidak masuk akal, lanjutnya, hanya Lion Air yang memiliki kantor lost & found di terminal kedatangan, sedangkan maskapai penerbangan lain tidak. "Apakah hanya Lion Air yang mengalami lost & found bagasi di Polonia? Atau mungkinkah perusahaan penerbangan lain sedemikian sulit keuangannya sehingga rame-rame menyewa lost & found bagasi dengan membayar kepada Lion Air untuk menghemat sewa kantor di Polonia?"
Lantas, tutur anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu, sampai saat ini PT Angkasa Pura II belum mengasuransikan seluruh terminal penumpang di Polonia dan memasang sistem pengamanan bandara yang terbatas seperti CCTV(Closed Circuit Television), fire-detector, sprinkle-system, dan hydrant system.
Filyanti juga menanyakan mengapa AP II merencanakan membangun kantor-kantor direksi di sekitar bangunan dekat menara Air Ttrafic Controle (ATC)? Bagaimana direksi memantau operasional bandara dari jarak yang jauh terhadap terminal?
Demikian juga jika memerhatikan jadwal keberangkatan pesawat ke-9 maskapai di Polonia, menurut dia, terjadi enam sampai tujuh clash-handling (jadwal check-in bersamaan) yakni yang terpadat antara pukul 12.00-14.00. Diperkirakan jumlah penumpang pada saat clash-handling sekitar 800-1.000 orang. Sebelum kebakaran, lanjutnya, fasilitas belt-conveyor di chaeck-in counter satu lajur tetapi tiga exit ke make-up area yakni masing-masing exit-hole untuk tiga maskapai. Namun di terminal keberangkatan domestik Polonia yang baru dibangun, paparnya, hanya ada satu exit hole untuk ke-9 maskapai.
"Dapat dibayangkan bila dalam dua jam tersebut terjadi enam sampai tujuh clash handling dengan jumlah penumpang rata-rata berkisar antara 800-1000 orang yang berarti jumlah bagasi juga minimal sekitar 800-1.000 potong Jadi, paparnya, untuk 90 menit durasi pelayanan check-in maka 10 potong bagasi per menit akan ditaruh di conveyor.
Sementara, lanjutnya, di make-up area yang sempit & terbatas terdapat enam baggage-cart (kereta barang) untuk masing-masing airline dengan kapasitas 40 potong bagasi per kereta barang. Maka kekacauan yang akan terjadi pada saat check in. Pertama, salah ambil bagasi antar airline. Kedua, rawan pencurian bagasi akibat salah ambil atau pura-pura salah ambil bagasi. Ketiga, bila labelnya terlepas/hilang, maka sulit & perlu waktu lama untuk mengidentifikasi kembali. Keempat, airline yang kedapatan tempat di check-in counter no.1 s/d 14 (ada 34 counter hingga ke exit-hole) akan sangat terhambat sampai di make-up area sehingga ground-time bertambah lama. Kelima, bagasi yang salah muat, sangat rumit penyelesaiannya karena melibatkan antar airline yang berbeda. Keenam, make-up area yang kelandaiannya sangat curam (30 derajat) sangat berbahaya. Ketujuh, manuver baggage-card yang lambat akibat sempitnya make-up area.
Selain itu, tegasnya, hingga kini kamera CCTV dipasang terbatas. Padahal menurut Peraturan Dirjenhubud No. SKEP/77/VI/2005 tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, CCTV di satu terminal penumpang wajib dipasang di pintu masuk, hall keberangkatan, koridor, make-up area, check-in counter, ruang tunggu, passport gate & boarding room.
Sementara pemadam kebakaran milik Bandara Polonia sampai sekarang masih tetap tiga unit (1 chemical foam & 2 menggunakan air), padahal sudah terjadi beberapa kali kebakaran. Semestinya, kata dia, Bandara Polonia mengoperasikan minimal 6 unit, karena standar ICAO minimal empat unit harus stand-by di wilayah runway (untuk kebakaran pesawat pada saat take-off & landing) sehingga dua unit bisa digunakan untuk sekitar bangunan.
Sistem pemadam api pada bangunan dalam airport a.l. fire detection & alarm systems, fire hydrants, hose-reels & fire-extinguisher dan yang tak kalah penting pelatihan yang regular bagi seluruh personil Satpam & fire-brigade dalam hal familiarisasi terhadap airport & ketanggapan terhadap situasi darurat juga masih tidak berfungsi di hampir seluruh bandara di Indonesia.
Di hampir seluruh bandara-bandara di Indonesia terutama Polonia & Nias, kata dia, sulit untuk mendapatkan trolley padahal menurut Peraturan Dirjenhubud No.SKEP/77/VI/2005 tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, untuk 10 penumpang minimal terdapat 6 trolley.
Bila mempertimbangkan kapasitas terminal penumpang bandara Polonia ± 4,5-5 juta penumpang/tahun atau ± 12.000 penumpang/hari yang wajib membayar PSC/Passenger Service Charge (dulu airport tax) Rp25.000/penumpang, sehingga total pendapatan Polonia dari PSC sebesar Rp300 juta/hari atau Rp9 miliar/bulan. PSC adalah biaya service terhadap penumpang yang mencakup: keamanan penumpang, kenyamanan, keamanan barang, fasilitas umum, kebersihan, CCTV, display/FIDS (flight information data systems). Kemana AP II mengalokasikan dana tersebut karena AP II masih mengabaikan aspek pelayanan kepada penumpang.
Sementara itu, Mantan Pimpinan Cabang PT Angkasa Pura Polonia Medan Alexius Kismoyo kepada Bisnis mengakui masih ada kekurangan di bandara tersebut yang akan dibenahi secara perlahan.
Dia mengakui terminal penumpang sampai saat ini belum diasuransikan, sedangkan CCTV yang terpasang ada di delapan titik di terminal keberangkatan domestik, trolley hanya 250 unit, conveyor belt di chek in keberangkatan terpasang satu unit berbentuk linier. Sedangkan area di depan kedatangan dan keberangkatan iternasional, lanjutnya, diupayakan untuk drop off dan pick up zone sehingga diharapkan tidak parkir di area tersebut.
Khusus taksi, jelasnya, sedang disiapkan area pengendapan sehingga nantinya tidak banyak yang mangkal di depan terminal.
Mengenai kendaraan pemadam kebakaran, tuturnya, Polonia mengoperasikan sebanyak 13 unit masing-masing tujuh pemadam, tiga unit ambulance, satu mobil jenasah, satu uni command car, satu unit utility car." Jadi dari sisi teknis sudah memenuhi persyaratan bandara internasional," tandasnya.(*)
Prestasi jadi motivasi kinerja Pemerintah Sumatra Utara
Oleh Master Sihotang
MEDAN: Sejumlah prestasi yang ditorehkan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) sepanjang 2008 diharapkan menjadi motivasi agar kinerja Pemprov Sumut bisa lebih baik lagi pada 2009.
"Prestasi besar masyarakat Sumut yang mendapat respon pemerintah pusat antara lain ketahanan pangan, terbaik II nasional Gerakan Pramuka, penghargaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penghargaan tentang penghapusan trafficking," ujar Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provsu Eddy Syofian kepada wartawan di Medan kemarin.
Menurut dia, selain prestasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumut cukup baik dan hingga saat ini masih di atas rata-rata nasional, yaitu hingga triwulan III/2008 mencapai 6,7 persen, pendapatan domestik regional brutto (PDRB) Rp99 triliun dengan pendapatan per kapita Rp7,9 juta dan indeks pembangunan manusia (IPM) 72,00.
Pemprov Sumut, kata dia, melaksanakan lima agenda besar pembangunan sepanjang 2008 yaitu menciptakan good governance dan mendorong penegakan hukum, pembinaan sumber daya manusia, membina masyarakat yang harmonis dengan rasa keadilan, kesetaraan dan rasa persatuan, membangun ekonomi daerah termasuk pengentasan kemiskinan, membangun prasarana dan sarana daerah.
Di bidang hukum, lanjutnya, Pemprov Sumut membuat terobosan antara alin penandatanganan fakta integritas antikorupsi bagi seluruh bupati/walikota se-Sumatra Utara, test narkoba bagi seluruh aparatur, peningkatan kompetensi aparatur juga dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan disiplin aparatur, diantaranya dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai instansi guna mengetahui langsung tingkat kehadiran pegawai.
Mulai 2009, Pemprov Sumut akan menerapkan sistem e-procurement agar terjaminnya netralitas dan transparansi proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, lanjutnya, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan mingguan instansi kepada Gubsu melalui Sekdaprovsu lewat surat elektronik (e-mail) meliputi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan pelaporan semesteran, dan penyusunan pelaporan akhir tahun.
Menyangkut peningkatan kesejahteraan PNS sendiri, tahun ini dibangun 1.000 unit Rumah Sehat Sederhana (RSh) type 36 untuk pegawai negeri sipil Provinsi Sumatra Utara. Selain itu mulai tahun ini juga, paparnya, diberikan penghasilan tambahan bagi PNS yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, dimana untuk eselon II naik sebesar 150%, eselon III 150%, eselon IV 250 persen, dan staf mencapai kenaikan 300%.
Pemprov Sumut, kata dia, membuat gebrakan melaksanakan pendataan asset yang selama ini kurang perhatian sehingga banyak yang terancam hilang, diikuti dengan pemasangan plang nama pada seluruh aset yang sudah jelas dasar kepemilikannya. Sedangkan untuk sertifikasi, Pemprovsu dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut membuat kesepakatan bersama, dimana biaya sertifikasi aset Pemprovsu tersebut hanya dikenakan sebesar Rp1,25 juta sebagai biaya administrasi.
Di sektor pendidikan, Pemprov Sumut pertama kalinya sepanjang sejarah daerah ini, berhasil menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada APBD 2009. Persentase anggaran pendidikan sebesar 20 persen ini sesuai dengan amanah undang-undang, serta memenuhi aspirasi masyarakat. Peningkatan persentase anggaran dari total APBD sebesar Rp3,6 triliun itu diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas lulusan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas guru. Dana yang cukup besar itu, serta didukung dana dari kabupaten/kota, bahkan diharapkan bisa menggratiskan biaya pendidikan untuk SD, SMP, SMA/SMK negeri bagi keluarga miskin.
Untuk mewujudkan agenda pembangunan pengentasan kemiskinan, tutur Sekda Provsu R.E. Nainggolan, Pemprov Sumut menyalurkan berbagai bantuan pertanian dan peternakan kepada petani kepada pemerintah kabupaten/kota aa.l. dari Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan Provinsi Sumut, Badan Ketahanan Pangan, dan bantuan daerah bawahan.
Untuk bidang infrastruktur, lanjutnya, pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan Medan-Tebing Tinggi junction Kuala Namu, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada Provinsi Sumatra Utara untuk menyertakan saham dominan. Dalam hal ini, Pemprovsu sedang mengupayakan investor dan pengusaha lokal serta kemungkinan melibatkan BUMD PT Sarana dan Prasarana Sumut.
Di bidang transportasi khususnya bandar udara, tuturnya, Pemprov Sumut secara kontinu memantau dan mengawal proses pembangunan bandara Kuala Namu sebagai pengganti bandara Polonia Medan. Diharapkan pada akhir 2009 mendatang, bandara ini sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar. "Kami optimis target pemerintah daerah Sumut akan mendapatkan respon dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."ujarnya.(*)
Warmasif kembangkan UKM di Sumut
Oleh Master Sihotang
MEDAN: Keberadaan Warung Masyarakat Informasi (Warmasif) Indonesia dinilai dapat membantu pemasaran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ke pasar global dengan biaya relatif lebih murah.
Warmasif yang berada di Kantor Pos--saat ini sudah hadir di 63 Kantor Pos di Indonesia 5 di Sumut--bisa membantu warga mengakses berbagai informasi global, melakukan transaksi online, dan membantu pengayaan wawasan setiap warga melalui aplikasi perpustakaan digital.
Hafni Seftiana, Kepala Sub Bidang Direktorat Aplikasi Pertanian Depkominfo, mengatakan Warmasif ditujukan untuk mengembangkan perdagangan komoditi unggulan melalui perdagangan elektronik ( e-commerce).Lanjutnya, tujuan lainnya untuk meningkatkan layanan informasi publik khususnya bidang kesehatan melalui aplikasi layanan kesehatan online, dan pendidikan masyarakat melalui aplikasi layanan perpustakaan digital.
"Tiga keunggulan dari kehadiran Warmasif ini ditujukan untuk optimalisi pencapaian Masyarakat Informasi Indonesia (MII) pada 2015. Selain itu, juga mempercepat dan menunjang tumbuh kembangnya komoditi unggulan melalui e-commerce di daerah," ujarnya kepada wartawan di Medan pekan lalu.
Dia mengakui, pendirian Warmasif didasarkan atas kerja sama antara Sekjen Depkominfo dan Dirut PT Pos Indonesia. Hasil kerja sama ini, paparnya, dilanjutkan ke daerah melalui kerja sama Ditjen Aplikasi Telematika Cq Dit e-Business dengan Kantor Wilayah Pos dan Pemda setempat.
Kerja sama di daerah, menurut dia, sudah menghadirkan Warmasif di 63 Kantor Pos di seluruh Indonesia . Untuk Sumut, jelasnya, Warmasif ada di Kantor Pos Besar Medan, Kantor Pos Toba Samosir, Kantor Pos Kabanjahe, dan Kantor Pos Serdang Bedagai. Pada 2009, lanjut dia, Warmasif akan dibangun di Kota Parapat, Kabupaten Simalungun.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Medan Ahmad Ridwan menjelaskan tentang mekanisme pelayanan Warmasif di seluruh Kantor Pos di Indonesia.
Menurut dia, penerapan kebijakan pelayanan Warmasif oleh PT Pos Indonesia a.l. menetapkan operasional di lapangan dilakukan Kantor Wilayah Pos dan Kepala Kantor pos.
Selain itu, lanjutnya, untuk memperluas jumlah lokasi/outlet Warmasif, PT Pos Indonesia membuka peluang kerja sama dengan mitra koperasi, swasta, mau pun perseorangan membuka jaringan di lokasitertentu. "Tujuan kerja sama ini, selain memperluas jaringan juga mengurangi kesenjangan akses (digital divide) masyarakat terhadap layanan informasi, pengetahuan, dan komunikasi," katanya.(*)
RRI harus bangkitkan semangat kebangsaan
Oleh : Master Sihotang
MEDAN: Gubenur Sumut Syamsul Arifin mengharapkan Radio Republik Indonesia (RRI) Medan sebagai sebuah Lembaga Penyiaran Publik harus proaktif melakukan perannya menyuarakan berbagai program pemerintah kepada rakyat Sumatra Utara guna membangkitkan semangat rasa kebangsaan dan membina hubungan yang baik demi tetap terpeliharanya rasa cinta tanah air dihati sanubari masing-masing.
Gubernur Sumut mengharapkan RRI Medan bekerjasama dengan Badan Infokom Sumut melakukan program siaran yang menyentuh dan menggugah hati pendengar dengan melibatkan pakar dan tokoh masyarakat untuk menciptakan tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan di daerah ini. Karena menurut Gubsu situasi bangsa ini sudah parah dan kurang memperhatikan etika dan moral.
Untuk itu melalui peran RRI Gubsu mengajak rakyat Sumut untuk menjunjung tinggi nilai budaya dan adat.
"Kami menginginkan rakyat tetap menjunjung tinggi nilai budaya, terutama generasi muda bangsa kita harus memelihara budi pekerti dan menjauhkan sifat "money oriented" demi tetap tegaknya NKRI," ujarnya kepada wartawan di Medan kemarin.
Gubernur Sumut mengharapkan RRI Medan memainkan perannya mengajak rakyat daerah ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan, karena RRI sebagai lembaga penyiaran publik merupakan pejuang dalam mendorong masyarakat memelihara tetap tegaknya rasa kebangsaan demi keutuhan NKRI.
Sementara itu Kepala Stasiun LPP RRI Medan Baldwin M Silitonga yang didampingi Kabid Pemberitaan Ferry Tobing, menyatakan kesiapan jajarannya mendukung program Pemprovsu, diantaranya menyukseskan visi dan misi gubsu, mendukung program gubsu khususnya "pro rakyat": dan akan lebih mengintenskan program acara "dimana ada Gubernur disitu ada RRI."
Khusus pada 2009 ini, Baldwin menjelaskan RRI Medan akan melakukan kerja sama dengan Pemkab/Pemko di Sumut dalam hal program acara dan peralatan. Juga melakukan siaran dialog interaktif nasional dari Pesanggrahan Bung Karno Parapat bersama Gubsu dan Dirut RRI serta menyelenggarakan gelar budaya Melayu, Batak, Aceh dalam sebuah sendratari tokoh pemersatu.(*)
