oleh: hambali batubara
MEDAN : Tim Pencari Fakta (TPF) DPRD Sumatra Utara tentang kerusuhan anarkis 3 Februari di gedung DPRD Sumut akan berangkat menemui DPR-RI, Mendagri dan Kapolri di Jakarta pada Rabu besok.
Ketua TPF, Abdul Hakim Siagian mengatakan tujuan mereka menemui ketiga pihak tersebut untuk menyampaikan temuan mereka atas pemicu kerusuhan anarkis oleh massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).
Hakim mengatakan temuan mereka tersebut didapat diantaranya melalui rekaman media massa seperti cetak dan elektronik, penelusuran terhadap para ahli yang ikut dalam mengkaji layak tidaknya pemekaran Protap serta fakta dan data yang didapat dari sejumlah dokumen.
Raden Mohammad Safii, salah seorang anggota tim mengatakan TPF menyimpulkan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi tindakan anarkis dalam unjuk rasa tersebut yang akhirnya memakan korban tewasnya etua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat.
Pertama; adalah Surat Keputusan Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang menyetujui pemekaran Protap yang ditandatangani tanggal 26 September 2008. Dalam surat tersebut ditemukan bahwa surat sudah dikeluarkan secara terencana dengan ditandatangani 5 staf bawahan gubernur yang akhirnya ditandatangani Syamsul Arifin. ’’Padahal isi surat secara substansial banyak yang salah,’’ katanya.
Kedua, kunjungan tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Sumut, dimana akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi II DPR-RI agar DPRD Sumut segera melakukan sidang paripurna.
TPF juga menemukan adanya rencana terjadinya unjuk rasa yang anarkis seperti seperti spanduk yang isinya ancaman kematian terhadap Ketua DPRD Sumut, adanya peti mati, semua pintu gedung dikunci tiba-tiba dari luar sehingga anggota DPRD terjebak di dalam, aliran listrik yang padam yang tiba-tiba sehingga kamera CCTV tidak berfungsi dan adanya usaha menggiring ketua DPRD Sumut untuk keluar dari ruang VIP dan mengarah ke arah kerumunan massa.
Selasa, 17 Februari 2009
TPF Kerusuhan DPRD Sumut akan temui Kapolri
KPU Sumut gunakan quick count
oleh: hambali batubara
MEDAN: Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara akan menggunakan sistem penghitungan suara cepat pada pemilihan umum legislatif 2009 nanti. Selain memberikan informasi penghitungan suara cepat, sistem IT KPU Sumut 2009 ini juga akan memberikan tingkat keamanan tinggi.
Anggota KPU Sumut Bidang IT dan Logistik, Sirajuddin ST mengatakan sistem ini menggunakan pemasukan data penghitungan suara formulir C1 di KPU kabupaten-kota di wilayah Sumut. Semua data yang pada pemilu lalu di hitung ditingkat PPS dan PPK, sekarang di KPU kabupaten/kota.
Dengan asumsi jarak tempuh terjauh TPS ke kabupaten kota selama 3 jam, sehingga setelah 3 jam pengitungan suara sudah dapat diinput. “ Sehingga bisa menjadi penghitungan suara sementara,’’ katanya di Medan, kemarin.
Menurut dia, penghitungan ini bisa menjadi acuan selama proses penghitungan suara manual selesai dikerjakan, sehingga bila ada perbedaan mencolok maka dipastikan ada kesalahan di penghitungan manual. “ Bisa saja itu kecurangan, “ jelas pria yang sebelumnya profesional bidang TI di salah satu BUMN.
Soal tingkat keamanan, papar dia, pada sistem ini akan meminimalisir kecurangan yang selama ini sering terjadi di tingkat PPS (Panitia Pemilihan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Pada sistem yang baru ini, ada petugas khusus yang menjemput formulir C1 ke setiap PPS. “Sistem ini juga berbasis waktu. Jika petugas penjemput terlambat dari waktu yang ditentukan, langsung dapat terdeteksi.’’
Sirajuddin mengatakan tidak ada hambatan soal jaringan online sistem ini. Dasarnya, semua ibukota kabupaten kota di Sumut sudah dimasuki jaringan telepon. Sehingga lebih mudah melakukan proses online. Hambatan hanya bila ada serangan Spam dan Hacker yang sering mengganggu sistem online.
Logistik
Dia juga mengungkapkan KPU Sumut dalam penyediaan logistik pemilu legislatif 2009 melakukan dua kali tender. Pada tender pertama tidak didapati masalah. Sedangkan pada tender kedua ini diperkirakan ada hambatan penyelesaian pengerjaan sehingga molor selama 10 hari dari waktu yang ditentukan. “ Atau sebelum 20 hari sebelum hari H,’’ tuturnya.
Tetapi, lanjut dia, keterlambatan tersebut masih tergolong aman. Alasannya, paling jauh jarak pengiriman logistik ke wilayah Sumatera Utara tidak lebih dari 10 hari. ’’Itu sudah termasuk perkiraan terhadap hambatan cuaca buruk yang sering melanda kepulauan di Nias.’’
Dia menjelaskan logistik yang termasuk tender kedua meliputi kotak dan bilik suara, sampul, karet gelang; tali pengikat dan stiker. ’’Yang terlambat kotak dan bilik suara. Hambatannya adalah waktu pengerjaan yang memakan waktu,’’ katanya.
Menurutnya, hal lain yang mesti dikhawatirkan adalah semua peserta tender yang minggu depan diumumkan pemenangnya berasal dari luar Pulau Sumatera, seperti Jakarta dan Jawa Timur. “ Jadi memakan waktu juga dalam hal pengiriman. Namun kami yakin para peserta tender akan menyelesaikan tepat waktu karena ada jaminan dari pengusahanya dan pihak KPU sedang melakukan pengecekan perusahaan saat ini,’’ tandasnya.
Pertamina siap realisasi program konversi di Sumut
oleh: master sihotang
MEDAN: Pertamina Pemasaran Region I siap merealisasikan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg di Sumut pada 2009.
General Manager Pertamina BBM Retail Regional I Sumbagut, B.Trikora Putra mengatakan program konversi ini akan dilaksanakan pada 12 daerah kabupaten dan kota se-Sumut yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Binjai, Langkat, Asahan, Karo, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Simalungun, Labuhan Batu.
’’Program konversi ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan total target sekitar 2 juta kepala keluarga. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat luas,’’ katanya.
