oleh : Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) menyetujui upah minimum kota (UMK) Medan tahun 2009 sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) perbulan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.
“Penetapan UMK Medan itu sendiri sesuai usulan Walikota Medan. Keputusan ini ditandatangani Gubsu Syamsul Arifin melalui SK Nomor 561/032/K/Tahun 2008 tanggal 7 Januari 2009,” ujar Kepala Badan Infokom Provsu Eddy Syofian di Medan Kamis.
Dia mengatakan perusahaan di Medan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK Medan tahun 2009 dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Sedangkan perusahaan besar dan mampu membayar upah di atas UMK Medan dapat dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau Serikat Pekerja/ Buruh dengan pengusaha di perusahaan dimaksud secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja.
Menurutnya penetapan UMK Medan 2009 ini mengacu Upah Minimum Provinsi Sumut tahun 2009 sebesar Rp 905.000,-/bulan yang disesuaikan dengan kondisi realistis dan kemampuan perusahaan di kota Medan. Sementara penetapan perumusannya, dilakukan berdasarkan Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Medan tentang Perumusan Upah Minimum Kota Medan tanggal 25 Desember 2008 dan Surat Rekomendasi Walikota Medan Nomor 560/15503 tanggal 09 Desember 2008 perihal Penetapan Upah Minimum Kota Medan tahun 2009.
“UMK Medan 2009 dimaksud merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun sedangkan untuk pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ buruh dengan pengusaha di perusahaan secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja,” jelasnya.
Penetapan UMK Medan ini mengacu kepada PP Nomor 38 tahun 2007 maupun Permenaker Nomor PER-01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum jo Kepmenakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000tentang Perubahan Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999 yang intinya UMK harus mendapat persetujuan dari gubernur.
Kamis, 08 Januari 2009
Gubernur Sumatra Utara tetapkan UMK Medan
Kunjungan kapal ke Belawan turun
Oleh Hambali Batubara & Andi Rambe
Kegiatan bongkar muat di UTPK Belawan (foto: andy rambe)
MEDAN. PT Pelindo I mencatat terjadi penurunan kunjungan kapal ke Pelabuhan Belawan. Penurunan kunjungan kapal terjadi hingga mencapai 50% dibanding kunjungan kapal di bulan Oktober 2008.
Biasanya pada masa tersebut, di lampu I Pelabuhan Belawan terdapat antrian kapal sekitar 20 hingga 25 kapal, kini hanya 10-15 kapal saja. Kapal-kapal besar yang berlabuh di Pelabuhan Belawan juga mulai berkurang, diganti kapal-kapal bermuatan kecil.
Supervisi Perencanaan Pusat Pengendalian Satu Atap (PPSA) Pelindo I Belawan, Mulyono menjelaskan diperkirakan penyebab penurunan kunjungan kapal karena menurunnya pengguna jasa kapal.
" Penurunan kunjungan kapal terjadi hingga 50% sejak November 2008, " sebut Mulyono kemarin di Medan. Mulyono mengatakan antrian kapal yang biasanya memakan waktu 3 sampai 4 hari, saat ini dalam sehari kapal sudah lancer merapat ke dermaga.
Mulyono mengatakan biasanya kunjungan rata-rata kapal ke pelabuhan Belawan mencapai 300 kapal per bulan. Saat ini angka tersebut sangat sulit dicapai.
Mulyono memperkirakan penurunan tersebut akibat dampak krisis global sehingga pelaku ekpor dan impor di Sumut mengurangi pengiriman barang dengan mengunakan jasa kapal.
Kapal-kapal besar seperti kapal kargo, kapal curah hingga bermuatan CPO sudah mulai berkurang bersandar di Pelabuhan, dan kini di dominasi oleh kapal antar pulau.
Posisi kapal yang merapat di lampu I Pelabuhan Belawan hingga 8 Januari 2008 adalah 13 kapal dan yang terjadwal bersandar hari itu sebanyak 4 kapal.(*)
PTPN III salurkan Rp 4,9 Miliar ke masyarakat
Oleh Master Sihotang
MEDAN: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan menyalurkan bantuan pada 2008sebanyak 60.946 paket pangan yang terdiri dari 1 kg gula pasir, 1 kg minyak goreng, 3kaleng susu kental, 5 bungkus mie instant serta satu paket obat generik.
Bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Sumatra Utara tersebut berada di kota Medan dan Belawan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat
Selain itu, menurut Kaba Pembinaan Koperasi dan Bina Lingkungan PTPN III Mailanta Bagun, BUMN perkebunan itu pada tahun 2008 telah memberikan bantuan berupa sarana/prasarana kepada 79 unit panti jompo/panti asuhan dengan total nilai Rp 1, 96 miliar.
Kemudian pada akhir tahun lalu, lanjut dia, PTPN III juga melaksanakan program pelatihan montir sepeda motor kepada 20 orang remaja putus sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu di Lembaga Latihan Kerja Immanuel. Sedangkan pada awal Desember tahun lalu PT Perkebunan Nusantara III sudah melaksanakan pelatihan bagi 98 orang pengusaha UKM yang mendapatkan bantuan kemitraan dari PTPN III di Gedung Pamitran, Sei Karang, Galang. Total dana yang disalurkan untuk program tersebut sebanyak Rp2, 99 miliar.
Dia berharap bantuan dan pinjaman lunak dari tahun ke tahun yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan ini akan semakin meningkat, banyak, dan bermanfaat bagi masyarakat umum.
Sebelumnya,. Direktur Sumber Daya Manusia/Umum PTPN III Medan menegaskan bantuan PKBL yang disalurkan BUMN itu harus sesuai dengan ketentuan Menneg BUMN yaitu memberikan bantuan atau pinjaman kepada usaha kecil dan menengah yang benar-benar di sekitar perkebunan yang diusahakan PTPN III Medan. Selama ini, tambah dia, sejumlah daerah atau kabupaten dan kota yang sama sekali kebun PTPN III Medan tidak ada juga mendapatkan dana pembinaan UMKM. Mulai tahun lalu, jelasnya, hal seperti itu sudah tidak boleh terjadi lagi.
Tapi, tuturnya, kalau dana CSR yang dialokasikan dari laba bersih perusahaan bisa disalurkan sesuai dengan perimtaan kabupaten/kota walaupun kebun PTPN III tidak ada di daerah tesebut. Dia mencontohkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang sama sekali tidak ada kebun PTPN III Medan bisa mendapatkan dana CSR asalkan ada permintaan dari bupati setempat. "Dana CSR tersebut lebih diprioritaskan untuk membangun infrastuktur atau sarana dan prasana untuk menunjang produksi masyarakat setempat," tandasnya. (*)
Terdakwa Ab bantah disebut penadah
oleh : Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Pengadilan Negeri Belawan Medan dalam sidang perkara penadahan Getah SIR 20C milik PT Wipolimex Raya sebagai pelapor dengan terdakwa Ab alias Lehman Kamis kemarin menghadirkan saksi pelapor yakni Direktur perusahaan eksportir tersebut Indra Kho.
Dalam sidang yang dipimpin Hakim Kusnoto, saksi pelapor menerangkan kehilangan getah SIR 20C yang dialami perusahaannya mencapai 770 bal dan diketahuinya sebagai penadah latex curian itu adalah terdakwa Abi alias Lehman bersama penadah-penadah lainnya yang sudah tertngkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
“Getah karet yang hilang mencapai sebanyak 770 bal. Saya tidak tahu siapa yang mencuri namun melalui proses penyidikan di Polres KP3 Belawan, belakangan saya ketahui yang menjadi penadah salah satunya adalah Abi alias Lehman,” jelas Indra menjawab Hakim dan JPU.
Terdakwa Ab yang didampingi penasihat hukum dari LBH Medan Iwel membantah dia disebut sebagai penadah. Dari persidangan yang berjalan sekitar 20 menit itu berlangsung alot karena terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi pelapor. Hakim Kusnoto bahkan sempat mengetuk palu untuk menghentikannya dan mengingatkan kepada saksi pelapor agar menghormati aturan persidangan.
“Anda jangan buat persidangan ini seperti pasar. Hormati, disini saya yang memimpin sidang. Terdakwa berhak membantah dan menyangkal semua keterangan yang anda berikan. Mengenai salah atau tidak dia, nanti hakim yang memutuskan. Saya bisa saja membebaskan terdakwa, sedangkan Muchdi saja bisa bebas apalagi dia ini yang dalam perkara kecil begini,” ketus Kusnoto yang dalam sidang itu banyak menggunakan bahasa daerah.
Hakim akhirnya menunda persidangan sepekan kedepan untuk memberi kesempatan kepada jaksa menghadirkan tiga saksi lainnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan Evi Hariani yang ditemui usai persidangan mengatakan dalam sidang selanjutnya pihaknya akan menghadirkan tiga saksi yakni Rosmita Tambunan, Muhammad Yusuf dan Sri. Namun sejauh ini jaksa masih kesulitan menghadirkan tiga saksi yang dinyatakan jaksa sebagai saksi kunci untuk memberi keterangan.
“Tiga saksi kunci dalam dua kali pemanggilan belum juga hadir. Untuk itu kami sudah layangkan surat panggilan ketiga dan ini merupakan panggilan yang terakhir. Jika panggilan ketiga, para saksi tidak juga hadir maka akan dilakukan pemanggilan paksa melalui permohonan penetapan dari majelis hakim yang menangani perkara ini,” tegasnya.
Penasihat Hukum PT Wipolimex Leo L Napitupulu mengatakan pihaknya menyatakan tidak senang terhadap tata cara persidangan yang dipimpin Hakim Kusnoto karena selain hakim menggunakan bahasa daerah, Majelis hakim yang hadir juga tidak lengkap.
“Formalitas penanganan perkara biasa harus dihadiri majelis hakim sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pidana. Dalam kitab hokum acara pidana dinyatakan persidangan terhadap perkara biasa harus dilangsungkan oleh Hakim Majelis dan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia,” jelasnya.
Dia mengatakan meskipun para pihak tidak keberatan baik terdakwa melalui penasihat hukum maupun jaksa tetapi demi terpenuhinya hukum acara formil maka persidangan harus dilaksanakan dengan majelis. Leo menyatakan persidangan yang digelar hari itu batal karena telah melanggar hokum formil yaitu hukum acara pidana.
Sebelumnya Kapolres KP3 Belawan AKBP Robert Haryanto W kepada Bisnis menegaskan sampai saat ini pihaknya masih terus melacak keberadaan penadah karet ekspor curian di Pelabuhan Belawan dan akan menyikat habis para pelaku kejahatan di wilayah kerjanya.
“KP3 Belawan akan menuntaskan kasus ini. Memang masih ada tersisa penadah berinisial DS dan SR. Tersangka sekarang sudah DPO (Daftar Pencarian Orang). Saya sudah perintahkan anggota petugas reskrim Polres KP3 untuk segera membawa tersangka jika dalam beberapa kali pemanggilan tidak datang. Perintah ini sama, saat hendak menangkap tersangka Ab,” ujarnya.
Perkara pencurian karet ekspor itu sendiri mulai ditangani KP3 Belawan sejak 17 April 2007 lalu dari pengaduan perusahaan Wipolimex.. Semua tersangka baik pelaku pencurian maupun penadah telah menjalani hukuman, bahkan sudah ada yang bebas.
Robert menambahkan dari kasus tersebut pihaknya kini semakin memperketat pengamanan di Pelabuhan Belawan yang berkoordinasi atau melakukan pembagian tugas oleh Adpel Belawan terhadap aparat keamanan yang ada di pelabuhan itu.
Dekranasda minta daerah kenakan seragam motif daerah
oleh : Dormaulina Sidabutar
MEDAN : PNS di 30 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara diminta mengenakan seragam PNS dengan motif pakaian khas daerah masing-masing. Jadwal pemakaian pakaian adat ini diharapkan bisa dilakukan satu hari dalam seminggu.
Gubernur H Syamsul Arifin SE menyampaikan hal itu dalam acara pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut periode 2008-2013 di Hotel Grand Angkasa Medan, kemarin.
Pengurus yang dikukuhkan melalui SK Dekranas No 34/Dekran/SK/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008 itu antara lain Penasihat Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho dengan Dewan Pertimbangan Daerah Aziz Angkat, RE Nainggolan dan Gus Irawan Pasaribu.
Pimpinan Daerah diketuai Fatimah Habibi Syamsul Arifin, Wakil Ketua Ny Teja Sarifuddin, Jhonny Pasaribu, Jhon Edin Lumban Gaol, Sjafaruddin dan Darwin. Kemudian Ketua Harian Drs Mohd Hasbi Nasution, Sekretaris Vita Lestari Nasution dan empat ketua bidang, masing-masing untuk program dan pengembangan Sabrina, promosi dan kerjasama Alwin, Humas dan Publikasi Eddy Syofian dan pembinaan SDM Nurlisa Ginting.
Gubernur menjelaskan tujuan memakai pakaian adat untuk seragam PNS satu hari dalam seminggu itu sebagai motivasi kepada pengrajin agar lebih giat berinovasi terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, juga untuk memberdayakan hasil kerajinan lokal sebagai khazanah budaya yang bernilai seni tinggi.
“Untuk itu semua khususnya para pengurus Dekranasda Sumut yang baru dilantik agar terus memberi pembinaan kepada pengrajin, sehingga produk yang dihasilkan bisa memiliki daya saing tinggi terutama kepada produk luar negeri,” tuturnya.
Syamsul mengatakan secara pribadi maupun sebagai Gubernur Sumut, dirinya akan terus mendorong dan ikut serta mempromosikan hasil-hasil kerajinan daerah ini.
Ketua Dekranasda Sumut Fatimah Habibi Syamsul Arifin juga mengatakan Dekranasda Sumut berkeinginan menjadikan produk pengrajin di masa depan bisa memiliki mutu unggul sehingga mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga pasar luar negeri.
“Dengan terus melakukan pembinaan kepada pengrajin, harapan agar mereka bisa meningkatkan pendapatan akan mudah dilakukan. Dan hal ini harus terus dilakukan secara berkesinambungan karena saat ini kerja keras yang dilakukan masih belum optimal, walau kita telah menerima penghargaan dalam pembinaan pengrajin,” tegasnya.
Diharapkan juga, tambah Fatimah para pengurus Dekranasda Sumut yang merupakan organisasi mitra pemerintah bisa terus meningkatkan kinerja sehingga wadah ini kelak bisa menjadi lebih mandiri.
“Karena dengan kemandirian, upaya memperluas akses pasar produk pengrajin melalui serangkaian pameran kerajinan yang diharapkan bisa rutin dilakukan, akan berguna untuk merangsang daya saing dan upaya memunculkan inovasi-inovasi terbaru.
IBM tetapkan hub operasional di Sumatra
oleh: Yusran Yunus
MEDAN: PT IBM Indonesia menetapkan Medan, ibukota Provinsi Sumatra Utara (Sumut) sebagai pusat operasi, pelayanan dan pengembangan di wilayah Sumatra, menyusul dioperasikannya kantor cabang dan sales point di Medan.
Direktur Utama IBM Indonesia, Suryo Suwignjo mengemukakan penetapan Medan sebagai kantor hub di wilayah Sumatra, tidak terlepas dari besarnya potensi dan ketatnya dinamika pasar di wilayah ini.
‘’Pembukaan kantor dan sales point di Medan ini, sekaligus wujud komitmen kami untuk mendukung upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah Sumut khususnya dan umumnya wilayah Sumatra,’’ katanya di Medan, belum lama ini.
Selain Medan, papar dia, IBM Indonesia telah menetapkan tiga kota besar lainnya yakni Surabaya, Semarang dan Makassar sebagai kota hub pengembangan pasar dan peningkatan pelayanan di masing-masing regional.
‘’Konsentrasi penetrasi pasar di kota-kota besar seperti halnya Medan, tidak terlepas dari besarnya potensi pasar dan posisi geografis masing-masing kota untuk peningkatan kualitas pelayanan.’’
Dia mencontohkan Medan yang memiliki potensi pasar sangat besar, dimana pertumbuhan ekonomi wilayah Sumut meningkat pesat dari tahun ke tahun dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun terakhir pertumbuhan ekonomi.
‘’Selain itu keberadaan kantor hub di Medan ini, tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di wilayah Sumatra. Secara geografis juga, aksesibilitas dari dan menuju Medan lebih baik, termasuk dekat dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia,’’ ujarnya.
Menurut dia, IBM Indonesia siap mendukung optimalisasi kinerja perusahaan-perusahaan bisnis yang berbasis di Sumut, terutama perusahaan yang bergerak di tiga sub sektor yakni industri pengolahan, industri perkebunan, industri jasa dan perdagangan sebagai pilar utama penggerak roda perekonomian daerah Sumut.
‘’Kami juga siap memberi dukungan optimalisasi kinerja teknologi informasi bagi perusahaan-perusahaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk dukungan kepada pemerintah-pemerintah daerah. Harapan kami, dukungan solusi dan optimalisasi TI ini akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.’’
Untuk mewujudkan hal tersebut, sambungnya, IBM Indonesia telah merencanakan sejumlah rangkaian pelatihan dan lokakarya bagi kalangan perusahaan, pelaku UMKM serta pemerintahan, sehingga kelak siap mengantisipasi ketatnya persaingan pasar global.
Dia juga mengungkapkan, pihaknya juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Sumut dengan mewujudkan program donasi komputer KidSmart bagi Sekolah Luar Biasa (SLB).
KidSmart adalah program yang dirancang IBM bagi anak-anak pelajar usia dinia berusia 3-9 tahun, dimana menyediakan kesempatan bagi anak-anak untuk mengakses teknologi pendidikan terkini utamanya keterampilan membaca, matematika, bahasa.
‘’Selama lima tahun terakhir, kami telah mengenalkan IBM KidSmart Early Learning Program ini kepada lebih dari 300 sekolah se-Indonesia,’’ tandasnya.
IBM merupakan salah satu perusahaan TI yang menyediakan beragam layanan TI seperti sistem computer, piranti lunak, jaringan sistem, perangkat penyimpanan dan elektronik mikro.
Gubernur Sumut minta pengguna DIPA berhati-hati
oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin mewanti-wanti jajaran pimpinan kepala daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna anggaran serta lembaga vertikal se-Sumut, untuk berhati-hati menggunakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009.
Peringatan dini tersebut disampaikannya dalam sebuah rapat terbatas yang dihadiri segenap Bupati/Walikota se-Sumut, Wagub Gatot Pujo Nugroho, Kapolda Sumut Nanan Soekarna, Kajati Gortap Marbun, Kepala BPK Sumut Widodo, Kepala BPKP Medan Sudjono, pimpinan SKPD dan lembaga vertikal se-Sumut di Kantor Gubernur Sumut, kemarin.
Gubernur meminta peringatan diri darinya itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya karena zaman sekarang ini merupakan era keterbukaan dan penegakan hukum, dimana siapa saja yang menjadi pengguna anggaran diminta mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipergunakannya.
Untuk itu, lanjutnya, aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian dan Kejaksaan serta BPK dan BPKP, akan terus melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan anggaran berada di dalam koridor yang sudah ditentukan pemerintah. ‘’Karenanya proses monitoring akan dimulai dari mulai sejak proses DIPA sampai pada evaluasi kegiatan proyek,’’ tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak untuk tidak bekerja asyik sendiri, melainkan harus terus melakukan koordinasi terpadu.
“Jangan merasa benar sendiri dan jujur sendiri. Tapi kita perlu ketahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Jangan juga kita lakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Karenanya, mencegah jauh lebih baik dari pada memperbaiki,” tandasnya.
HIPKI siap terapkan teknologi on line
oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN : HIPKI (Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia) kini melangkah lebih maju dan siap menyambut globalisasi di segala bidang. Selain menerapkan teknologi on line dalam deklarasi dan Musda HIPKI Jabar di Hotel New Naripan Bandung pekan lalu, HIPKI memprioritaskan pemberantasan bentuk monopoli dan birokrasi yang berbelit-belit.
Sebagai acuan dalam penerapan hal tersebut, yang menjadi prioritas utama HIPKI adalah pelayanan bagi masyarakat jasa konstruksi di Indonesia.
Daniel TF Sinambela, Ketua DPP HIPKI mengemukakan saat ini HIPKI siap melayani Badan Usaha Jasa Konstruksi siapapun dan dimanapun asal mereka siap dengan berkemampuan baik dalam bidang SDM maupun finansial untuk berkembang membangun bangsa dan negara Indonesia karena tegasnya bangsa ini bukan milik satu golongan saja.
“Dalam prakteknya jasa konstruksi juga sangat berperan dalam pembangunan bangsa.Bahkan dapat dipastikan jika bidang kontruksi tidak dapat dikembangkan, dibina dan dilestarikan dunia usaha di Indonesia akan hancur,” ujarnya kepada Bisnis di Medan kemarin.
Dalam acara Deklarasi dan Musda HIPKI Jabar yang dihadiri Wagub Jabar Dede Yusuf , tutur dia, keberadaan HIPKI di wilayah Jabar mendapat sambutan positif dari Pemprov Jabar.
Mengutip penjelasan Wagub Dede Yusuf, dia mengatakan jajaran HIPKI diharapkan dapat berada di garis terdepan dalam memajukan perekonomian daerah, sehingga benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat luas.
’’Kehadiran HIPKI akan ikut meringankan beban pemerintah, dimana pun HIPKI berada. Untuk itu segenap anggota HIPKI harus meningkatkan terus partisipasi aktifnya.’’
Menurut Sinambela, dalam acara deklarasi sekaligus pelantikan DPD HIPKI Jabar tersebut telah dirumuskan berbagai hal yang cukup penting termasuk menyambut penggunaan globalisasi teknologi yang semakin canggih yakni teknologi on line.
’’Dalam penerapan teknologi on line, HIPKI Jabar sudah siapkan SDM yang berkualitas dan mampu melakukan penerapan tehnologi secara handal termasuk untuk siap mengikuti lelang (tender) on line,’’ tandasnya.
Ekonomi Syariah bisa jadi Penopang Ekonomi Daerah
oleh: Malek Ridwan
ACEH: Ekonomi syariah bisa menjadi salah satu solusi efektif dalam menopang perekonomian daerah, sehingga perlu lebih mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah.
Mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Syamsuddin Mahmud mengemukakan ekonomi syariah bisa menjadi salah satu modal berharga bagi pembangunan NAD ke depan, mengingat potensi pasar pengembangan ekonomi syariah di daerah ini sangat besar.
’’Instrumen ekonomi syariah seperti perbankan syariah dapat menjadi penopang perekonomian NAD ke depannya,’’ ujarnya saat peluncuran buku Horizon Ekonomi Syariah, Pemenuhan dan Distribusi Pembangunan di Banda Aceh, kemarin.
Dosen IAIN Arraniry NAD, Alimin menilai pemerintah daerah NAD belum begitu serius memberdayakan ekonomi berbasis syariah, padahal potensi pasarnya sangat besar karena landasan pemerintahannya yang berdasarkan hukum syariah.
’’Orang luar NAD melihat NAD adalah simbol kebangkitan ekonomi syariah di nusantara. Tetapi kenyataannya perkembangan ekonomi syariah di sini belum begitu menggembirakan,’’ ujarnya.
Dia berharap pemerintah NAD dapat mengambil langkah-langkah nyata dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di bumi tanah rencong NAD.
