oleh: hambali batubara
MEDAN: Pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No 52/M-DAG/PER/12/2008 tahun 2008, aktivitas impor di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, menurun drastis sekitar 60%.
Dalam Permendag No 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang perubahan Permendag No 44/M-Dag/PER/10/2008 tahun 2008 disebutkan ada pembatasan impor barang terhadap lima produk yakni elektronik, garmen, mainan anak-anak, alas kaki serta makanan dan minuman. Dalam peraturan ini hanya lima pelabuhan di Indonesia yang menjadi pintu utama yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makasar.
Manager Cabang Tanjung Balai Asahan PT Pelindo I Saiful Anwar mengakui ada penurunan impor barang sejak diberlakukannya No 52/M-DAG/PER/12/2008. ’’Kapal-kapal berkapasitas 150-300 GT yang biasa ramai masuk membawa barang-barang impor, kini sudah tampang lengang,’’ katanya.
Dia mengungkapkan biasanya ada 5 kapal yang bersandar setiap hari, sekarang hanya ada satu kapal per minggu. ’’Karena penurunan ini, Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai mengalami kehilangan potensi pemasukan sekitar Rp 125 juta-Rp 150 juta per bulan.’’
Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Yacobos Agus W mengatakan ada penurunan target hingga 70%.
Dia menyebutkan pada Januari 2009, bea masuk baru mencapai Rp 800 juta, padahal bulan yang sama di tahun 2008 pendapatan bea cukai dari bea masuk Rp 1,2 miliar. ’’Diperkirakan akan terjadi penurunan pencapaian target bea masuk yang tahun 2008 lalu melebihi target mencapai Rp 36,3 miliar atau 225,8%,’’ tandasnya.
Senin, 02 Maret 2009
Impor di Teluk Nibung Turun Drastis
KPU Medan tetapkan 13 lapangan kampanye
Oleh: hambali batubara
MEDAN : KPU Medan menetapkan tiga belas lapangan yang ada di Medan untuk tempat pelaksanaan kampanye rapat umum.
Anggota KPU Medan Pendapotan Tamba mengatakan pihaknya menyiapkan 13 lapangan untuk pengumpulan massa. Lima diantaranya adalah lapangan dengan kapasitas daya tampung lebih dari 1.000 orang yakni Lapangan Merdeka, Gajah Mada, Rebab, Air Bersih dan Karya Jaya. Sisanya adalah lapangan Luku, Bunga Rianti, Pertiwi, Renggas Pulau, Helvetia, Medan Lama, paya Bakum dan Rawe.
’’Khusus untuk Lapangan Merdeka, penggunaannya akan diundi karena lapangan ini menjadi rebutan setiap partai untuk melakukan rapat umum. Tidak mungkin semua partai diakomodir untuk melakukan kampanye di tempat tersebut. KPUD Medan akan mengundang semua partai untuk melakukan pengundian pada Senin 2/3,’’ katanya.
Berdasarkan ketentuan, KPU menetapkan 4 partai setiap hari melakukan kampanye rapat umum sejak 17 Maret nanti di setiap kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota akan dibagi dua zona kampanye, dimana masing-masing zona akan diisi oleh dua partai.
Dalam menentukan lokasi kampanye rapat umum, KPUD Sumut menginstruksikan setiap kabupaten kota menyiapkan minimal dua lapangan berkapasitas lebih dari 1.000 orang. Anggota KPU Sumut Bidang Kampanye, Turunan B Gulo mengatakan lokasi lapangan tersebut ditentukan oleh masing-masing KPU kabupaten/kota. Setelah ditentukan oleh KPU, lapangan tersebut akan disosialisasikan kepada setiap partai.
Berdasarkan Peraturan KPU No 19 Tahun 2008 disebutkan, setiap partai minimal sudah memiliki izin 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye dan pengiriman surat pemberitahuan kepada KPU setempat.
Kamis, 26 Februari 2009
IMT-GT Percepat Pertumbuhan Ekonomi Sumatra
oleh: antara
BANDA ACEH: Kerja sama pertumbuhan ekonomi segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand Groth Triangle (IMT-GT) yang ditandatangani tiga Pemerintahan pada 1993 dimaksudkan bagi mempercepat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera dan Aceh.
Kepala Badan Investasi dan Promosi NAD, Anwar Muhammad mengatakan, tujuan kerjasama tersebut termasuk di dalamnya Aceh dan beberapa Provinsi di Pulau Sumatera dengan Malaysia dan Thailand bagi kemajuan ekonomi.
‘’Provinsi yang termasuk dalam kerjasama pertumbuhan segitiga ekonomi ini adalah Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Lampung,’’ katanya.
Sedangkan negara bagian di Malaysia yang termasuk dalam kerjasama ini adalah Pulau Penang, Perlis, Perak, Kedah,B Kelantan, Malaka, Terengganu, Negeri Sembilan dan Selangor, sementara delapan daerah lainnya seperti Pattani dan Sungkhla berada di Thailand.
Kisruh PLN-Pengusaha Bisa Perburuk Citra Batam
oleh: antara
BATAM: Kisruh antra PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam dengan pengusaha hotel dan restoran memperburuk citra kota Batam sebagai kawasan industri dan kota tujuan wisata dunia.
Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan kisruh PLN Batam dengan pengusaha hotel dan restoran itu hendaknya dapat diselesaikan dengan baik.
‘’Di tengah persaingan kawasan industri di Asia Pasifik, kisruh yang dipicu kenaikan Tarif Listrik Batam (TLB) itu bisa membuat calon penanam modal membatalkan niat berinventasi di Batam,’’ katanya.
Dia meminta PLN Batam dan pengusaha yang terhimpun dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berfikir jernih. ‘’Jangan panas-panaslah.’’
Ia mengatakan pemerintah kota Batam berupaya menjadi mediator untuk mencari solusi terbaik. Walikota menyebutkan dalam waktu tiga hari, hingga Sabtu (28/2), pemerintah bekerja keras mencari solusi terbaik. Kisruh PLN Batam-PHRI bermula dari kenaikan TLB hingga 14,8% beberapa waktu lalu.
Pengusaha PHRI menentang kenaikan itu, dan hanya bersedia membayar tarif dengan biaya TLB belum naik. PLN menganggap perusahaan-perusahaan hotel dan restoran itu menunggak, sehingga mengancam memutuskan aliran listrik.
Senin, 23 Februari 2009
Permendag 01/2009 rugikan pengusaha
oleh: master sihotang
MEDAN: Sejumlah kalangan menilai peraturan Menteri Perdagangan RI No. 01/M-DAG/PER/I/2009 tentang ekspor barang yang wajib menggunakan letter of credit (L/C) merugikan pengusaha karena harus mengendapkan uang kontan 100% di bank untuk membuka L/C, serta terkena biaya administrasi dan fee lain sekitar 0,5% dari total L/C..
Fauzi Hasballahi, Ketua DPD Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut menegaskan peraturan Menteri Perdagangan RI soal membuka L/C, bukan membantu para pengusaha karena perbankan mewajibkan eksportir menanamkan uang kontan sebagai jaminan sebesar L/C yang akan dibuka dan dikenakan biaya sedikitnya 0,5% dari total L/C..
"Kalau begini bukan membantu pengusaha namanya. Tapi membunuh pengusaha khususnya usaha kecil," ujarnya kepada Bisnis di Medan.
Menurut dia, pemerintah tidak harus mematok L/C sebagai alat pembayaran. "Masih ada alternatif lain di luar L/C sebagai pilihan. Pengusaha bukan tidak mau diatur, tapi tolong jangan dibuat satu pilihan harus L/C. Berikan juga alternatif lain, sehingga pengusaha benar-benar dibantu.
Dia menegaskan pemerintah saat ini memerlukan banyak devisa untuk menopang perekonomian nasional. Tapi, tuturnya, jika pemerintah mengatur dengan hanya adad satu pilihan, berarti pemerintah menutup masuknya devisa itu sendiri.
Mengatur agar devisa tidak lari ke luar negeri, tambahnya, tidak harus mewajibkan eksportir dan pengusaha lain melakukan pembayaran hanya dengan menerbitkan L/C. "
Tidak ada jaminan devisa tidak lari ke luar negeri kalau sudah menggunakan alat pembayaran L/C. Malahan semakin diatur seperti itu, pengusaha akan melarikan devisa dengan mencari akal baru berupa kelebihan pembayaran," tegasnya.
Sementara itu, Suryo Pranoto, eksportir kopi, mengatakan, pembayaran dengan menggunakan L/C tidak cocok untuk kopi karena penjualan dilakukan berupa forward dan volumenya sering hanya satu kontainer.
"Mau berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan eksportir kalau semua pakai L/C. Ini tidak efisien dan menambah biaya ekonomi tinggi. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah kemudahan dan stimulus ekonomi, sehingga para eksportir mau mencari pasar di luar negeri," tandasnya.
Sebaiknya, kata dia, Menteri Perdagangan meninjai kembali kebijakan sistem pembayaran L/C tersebut karena akan merusak ekonomi nasional.
Sebelumnya, Ketua Kadin Daerah Sumut Irfan Mutyara mengakui langkah Menteri Perdagangan kali ini mewajibkan eksportir menggunakan L/C sebagai alat pembayaran tujuannya memang baik. Tapi, lanjutnya, biasanya pengusaha hanya menyediakan dana tunai 30% dari total L/C yang dibuka.
"Idealnya memang seperti itu. Namun, perbankan nasional mewajibkan eksportir harus menanamkan uang tunai sebesar L/C yang akan dibuka. Ini namanya memberatkan para pengusaha yang lagi susah."
Sebaiknya, kata dia, jangan ada regulasi yang bersifat wajib, tapi regulasi yang memberikan pilihan kepada pengusaha, sehingga jika terbentur dengan satu persoalan, masih ada jalan keluar lain untuk membantu para pengusaha..
Kalau ekspor barang tertentu diwajibkan menggunakan L/C dan hanya memberikan tenggang waktu dua bulan kepada eksportir untuk menyesuaikan diri, menurut dia, waktunya terlalu mepet dan berat.
"Saat ini pengusaha [eksportir] banyak yang babak belur karena permintaan produk primer dan sekunder dari luar negeri turun drastis."
Dia mencontohkan PT Tjipta Rimba Jaya Medan yang selama ini terkenal sebagai eksportir kayu lapis dari Medan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawannya karena permintaan kayu lapis di luar negeri ambruk. "Banyak pengusaha kayu saat ini di Sumatra tidak tahu mau menjual kayu kemana karena pabrik kayu lapis di daerah ini mengurangi jam kerja."
Minggu, 22 Februari 2009
Perekonomian AS akan kontraksi 1%
oleh: master sihotang
MEDAN: Pakar Kebijakan Publik dari George Mason University, Virginia, Amerika Serikat mengakui, tahun ini ekonomi negara adidaya itu hanya tumbuh minus satu persen, walaupun ada stimulus ekonomi yang sudah diberikan pemerintahan Barack Obama.
Hilton L Root, pakar itu, mengatakan ekonomi AS bakal tumbuh minus sekitar satu persen, sehingga tidak bisa diharapkan untuk membantu perekonomian global yang lagi sakit.
"Belum ada resep yang pas yang dilahirkan pakar-pakar ekonomi yang direkrut Barack Obama. Mereka baru melakukan penyelesaian kasus per kasus dengan resep yang berbeda,’’ ujarnya di Medan.
Root melihat upaya mengatasi krisis finansial yang tengah melanda dunia saat ini, harus dicarikan solusinya segera, agar dampak yang ditimbulkan tidak merusak sistem ekonomi yang sudah terbangun selama ini.
Menurut dia, banyak pendapat yang berbeda-beda tentang penyebab krisis finansial global, a.l. maraknya korupsi para pejabat negara, administrasi pemerintahan sebelumnya yang tidak becus, keputusan yang salah dari pemerintah sebelumnya, serta kredit macet yang menimbulkan nilai aset perbankan jatuh..
Dia membenatrkan banyak pendapat menyebutkan krisis ekonomi global karena pemerintah AS memberikan kemudahan memperoleh kredit kepemilikan rumah (KPR) sejak 1996. Karena itu, lanjutnya, perbankan hanya memperhatikan risk profile debitur yang mengajukan permohonan KPR, tanpa mengharuskan adanya uang muka.
Kredit macet di sektor properti tersebut, paparnya, hanya sekitar US$800 miliar. Dibandingkan dengan kredit macet pada usaha dotcom yang mencapai US$5 triliun beberapa tahun lalu, menurut dia, nilai kredit macet perumahan tidak sebanding dengan kredit macet pada perusahaan dotcom. Dia menanyakan kenapa ekonomi waktu krisis kredit macet dotcom terjadi ekonomi dunia tidak ambruk seperti separah sekarang ini?
Karena itu, lanjutnya, yang salah bukan sistem ekonomi yang dibangun, tapi karena keserakahan pelaku dan para analis ekonomi itu sendiri yang menciptakan berbagai produk turunan yang kini nilainya tinggal hanya 10% dari nilai sebenarnya.
Karena itu, kata dia, untuk memperbaiki perekonomian dunia dikembalikan kepada seluruh pemangku kepentingan ekonomi, dengan menggunakan hati nurani dalam mengambil keputusan, sehingga keseimbangan ekonomi baru bisa diciptakan.
Caranya, kata dia, ekonom global jangan terlalu difinansialisasi. Karena, lanjutnya, peranan fiskal juga harus diperhatikan terutama campur tangan pemerintah dalam sistem perekonomian..
Negara di dunia ini perlu mengeliminasi dampak krisis tersebut lewat aliansi internasional, dan harus ada koordinator regulator lintas negara.
Dengan demikian, lanjutnya, diperkirakan pada 2010 ekonomi nasional bisa pulih secara perlahan.
Jumat, 20 Februari 2009
Harga emas di Palembang bergerak naik
oleh: antara
PALEMBANG: Harga emas perhiasan 24 karat dalam berbagai bentuk di beberapa pasar Kota Palembang dalam dua hari terakhir naik menjadi Rp2,1 juta per suku (6,7 gram) dari sebelumnya yang hanya Rp1,9 juta per suku.
Beberapa pedagang di sejumlah pasar Kota Palembang antara lain Pasar Baru 16 Ilir, TP Rustam Efendi, Tengkuruk Permai dan Pasar 10 Ulu, mengatakan kenaikan harga tersebut karena pengaruh harga emas di pasar dunia yang cendrung terus naik.
Menurut mereka, harga jual emas cendrung mengikuti perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US$.
Harga emas di sejumlah toko perhiasan di Palembang dalam dua hari terakhir berangsur naik. Sejumlah pedagang di Pasar Baru, 16 Ilir mengatakan harga emas 24 karat tercatat Rp2,1 juta per suku, harga tersebut sudah termasuk biaya pembuatan.
Harga yang sama juga diberlakukan para pedagang di kawasan Pasar 10 Ulu, yakni pada kisaran antara Rp2,150 juta-Rp2,250 juta per suku.
Harga gula di Banda Aceh naik
oleh: antara
BANDA ACEH: Harga gula pasir di Banda Aceh mengalami kenaikan dari Rp8.500/kg menjadi Rp9.000 per kg akibat stok menipis di tingkat distributor.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindagkop dan UKM provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nurdin, mengemukakan pada tingkat penyalur gula pasir masih ada tapi harga jualnya naik karena kekosongan di tingkat distributor akibat pengaruh cuaca.
Ia mengatakan, kekosongan di tingkat distributor disebabkan pengaruh cuaca sehingga distribusi tidak lancar.
Stok gula pasir sebanyak 2.500 ton yang sudah dipesan dari Surabaya hingga saat ini belum tiba. Menurutnya, jika cuaca baik dalam sepuluh hari kapal pengangkut gula bisa merapat ke Aceh.
‘’Kami perkirakan 26 Februari mendatang persediaan gula sudah tiba. Tapi selama ini pasokan gula dari Provinsi Sumatera Utara masih tetap lancar,’’ tandasnya.
Koalisi Ormas Tuntut Penghentian Pemekaran Daerah di Sumut
oleh: antara
MEDAN: Koalisi Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Pemantau Tragedi Berdarah Gedung DPRD Sumut menuntut dihentikannya pemekaran Sumut karena dinilai banyak negatifnya.
Tuntutan itu disampaikan massa dari delapan organisasi mahasiswa dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa damai yang digelar di halaman gedung DPRD Sumut di Medan, hari ini.
Kedelapan organisasi tersebut masing-masing Mahasiswa Pancasila Kota Medan, FORMABSU, FORSU, LKSM-UP, FORMAPEM, HIMPASS, FM2B dan IP3SU
Dalam pernyataan sikap yang mereka sampaikan dan diterima anggota DPRD Sumut, Tosim Gurning mereka menilai pemekaran di Sumut lebih karena kepentingan sekelompok orang dan tidak lagi sesuai dengan konsep dan tujuan pemekaran yang sesungguhnya.
Koalisi Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Pemantau Tragedi Berdarah Gedung DPRD Sumut, juga meminta Gubernur Sumut bertanggung jawab terhadap surat
keputusan (SK) yang dikeluarkan yang diduga sepihak sehingga memicu konflik horizontal.
Mereka juga mendukung kepolisian dan Tim Pencari Fakta (TPF) DPRD Sumut memeriksa gubernur secara intensif dan memeriksa seluruh staf yang terlibat dalam proses penandatanganan SK tersebut.
Mereka mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk terus memantau penuntasan kasus unjuk rasa anarkis para pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).
Kamis, 19 Februari 2009
Riau tunggu regulasi jaminan bahan baku CPO
oleh: antara
PEKANBARU: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga saat ini masih menunggu adanya regulasi dari Pemerintah Pusat mengenai jaminan ketersediaan bahan baku kelapa sawit untuk mengembangkan industri hilir.
Kepala Badan Promosi dan Investasi Provinsi Riau, Feizal Qomar mengemukakan saat ini pihaknya masih menunggu regulasi ketersediaan bahan baku dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Pertanian.
Dia pada saat ini investor yang ingin menanamkan modalnya dibidang industri hilir kelapa sawit khawatir kekurangan bahan baku.
‘’Para investor yang tertarik di bidang hilir sawit khawatir jika ketersediaan bahan baku habis untuk kebutuhan perdagangan ekspor,’’ ujarnya.
Konflik ’ganggu’ pelaksanaan FTZ BBK
oleh: antara
BATAM: Konflik antara petugas pengangkut barang, Bea Cukai, PT Pelni, wartawan dan pengelola pelabuhan Beton Sekupang mengancam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK)
‘’Jangan ribut terus, kalau didengar pusat, FTZ BBK bisa dicabut,’’ kata Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov, hari ini.
Ia mengatakan konflik bisa disalahartikan bahwa aparat yang terkait di pelabuhan belum siap melaksanakan FTZ BBK. Menurut dia, ada beberapa pihak yang tidak sepakat FTZ BBK, sehingga bisa memanfaatkan pertikaian itu.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat di pelabuhan menahan diri dan menjalankan tugas masing-masing, agar FTZ BBK sukses.
Koordinator Lapangan Bea Cukai Wilayah Sekupang Tribuana mengatakan, konflik antara aparat penegak hukum dengan pengangkut barang sulit reda, karena fasilitas pelabuhan belum memadai.
Rabu, 18 Februari 2009
KPUD Sumut kesulitan audit dana kampanye
oleh: hambali batubara
MEDAN: Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) mengatakan pihaknya kesulitan mencukupi jumlah akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye. Jumlah kantor akuntan publik hanya 22 kantor di Sumut, sedangkan jumlah partai yang akan diuadit dana kampanyenya mencapai 38 partai.
Anggota KPU Sumut, Turunan B Gulo mengatakan idealnya setiap partai diaudit oleh satu kantor akuntan publik. Namun pihak IAI cabang Medan mengatakan jumlah akutan publik yang aktif hanya 22 kantor. “ Belum tentu semua kantor akuntan tersebut mau jadi pengaudit,'' katanya, hari ini.
Alasannya menurut Gulo, IAI Medan mengatakan tarif yang disediakan KPU belum tentu dapat diterima kantor akuntan yang ada. Pemerintah melalui KPU Provinsi menyediakan dana sebesar Rp 1,6 miliar untuk mengaudit 38 partai. Bila dibagi, masing-masing partai mendapat dana pengauditan sebesar Rp 49 juta. “ Mungkin untuk sebagian kantor audit, dana tersebut sangat sedikit.''
BUMD Riau siap kelola ladang minyak Langgak
oleh: antara
PEKANBARU: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau sedang mempersiapkan segala persyaratan untuk mengelola ladang minyak Blok Langgak di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu, Riau.
‘’BMUD Riau sedang mempersiapkan diri untuk mengelola Blok Langgak,’’ kata Gubernur Riau HM Rusli Zainal, hari ini.
Gubernur juga menambahkan, pada dasarnya BMUD Riau siap untuk mengelola ladang minyak yang bisa memproduksi 400-500 barel minyak mentah per hari itu. ‘’Kita sudah siap tinggal mempersiapkan dengan baik segala sesuatu yang menyangkut teknis,’’ katanya.
Pengusaha di Batam serukan revisi UU Jamsostek
oleh: antara
BATAM: Undang-Undang (UU) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Nomor 3 tahun 1992 perlu direvisi untuk mendukung Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK).
Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Said Iqbal mengatakan, UU Jamsostek perlu direvisi agar dapat memberi keleluasaan bagi pekerja untuk menempati rumah murah dan dengan demikian pengusaha sudah ikut terbantu.
‘’Tujuan akhir FTZ adalah menyejahterakan rakyat dengan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Namun, tanpa ketegasan jaminan sosial dalam UU, tujuan itu sulit tercapai,’’ katanya, hari ini.
Menurut dia, biaya tempat tinggal dan transportasi merupakan komponen terbesar dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu 20%. ‘’Jika UU Jamsostek memberikan keleluasan bagi pekerja untuk menempati rumah murah, tanpa menaikan upah dalam jumlah besar, pekerja bisa sejahtera. Pengusaha pun bisa menekan pengeluaran,’’ tegasnya.
Selasa, 17 Februari 2009
TPF Kerusuhan DPRD Sumut akan temui Kapolri
oleh: hambali batubara
MEDAN : Tim Pencari Fakta (TPF) DPRD Sumatra Utara tentang kerusuhan anarkis 3 Februari di gedung DPRD Sumut akan berangkat menemui DPR-RI, Mendagri dan Kapolri di Jakarta pada Rabu besok.
Ketua TPF, Abdul Hakim Siagian mengatakan tujuan mereka menemui ketiga pihak tersebut untuk menyampaikan temuan mereka atas pemicu kerusuhan anarkis oleh massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).
Hakim mengatakan temuan mereka tersebut didapat diantaranya melalui rekaman media massa seperti cetak dan elektronik, penelusuran terhadap para ahli yang ikut dalam mengkaji layak tidaknya pemekaran Protap serta fakta dan data yang didapat dari sejumlah dokumen.
Raden Mohammad Safii, salah seorang anggota tim mengatakan TPF menyimpulkan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi tindakan anarkis dalam unjuk rasa tersebut yang akhirnya memakan korban tewasnya etua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat.
Pertama; adalah Surat Keputusan Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang menyetujui pemekaran Protap yang ditandatangani tanggal 26 September 2008. Dalam surat tersebut ditemukan bahwa surat sudah dikeluarkan secara terencana dengan ditandatangani 5 staf bawahan gubernur yang akhirnya ditandatangani Syamsul Arifin. ’’Padahal isi surat secara substansial banyak yang salah,’’ katanya.
Kedua, kunjungan tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Sumut, dimana akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi II DPR-RI agar DPRD Sumut segera melakukan sidang paripurna.
TPF juga menemukan adanya rencana terjadinya unjuk rasa yang anarkis seperti seperti spanduk yang isinya ancaman kematian terhadap Ketua DPRD Sumut, adanya peti mati, semua pintu gedung dikunci tiba-tiba dari luar sehingga anggota DPRD terjebak di dalam, aliran listrik yang padam yang tiba-tiba sehingga kamera CCTV tidak berfungsi dan adanya usaha menggiring ketua DPRD Sumut untuk keluar dari ruang VIP dan mengarah ke arah kerumunan massa.
