TPF Kerusuhan DPRD Sumut akan temui Kapolri

oleh: hambali batubara

MEDAN : Tim Pencari Fakta (TPF) DPRD Sumatra Utara tentang kerusuhan anarkis 3 Februari di gedung DPRD Sumut akan berangkat menemui DPR-RI, Mendagri dan Kapolri di Jakarta pada Rabu besok.
Ketua TPF, Abdul Hakim Siagian mengatakan tujuan mereka menemui ketiga pihak tersebut untuk menyampaikan temuan mereka atas pemicu kerusuhan anarkis oleh massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).
Hakim mengatakan temuan mereka tersebut didapat diantaranya melalui rekaman media massa seperti cetak dan elektronik, penelusuran terhadap para ahli yang ikut dalam mengkaji layak tidaknya pemekaran Protap serta fakta dan data yang didapat dari sejumlah dokumen.
Raden Mohammad Safii, salah seorang anggota tim mengatakan TPF menyimpulkan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi tindakan anarkis dalam unjuk rasa tersebut yang akhirnya memakan korban tewasnya etua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat.
Pertama; adalah Surat Keputusan Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang menyetujui pemekaran Protap yang ditandatangani tanggal 26 September 2008. Dalam surat tersebut ditemukan bahwa surat sudah dikeluarkan secara terencana dengan ditandatangani 5 staf bawahan gubernur yang akhirnya ditandatangani Syamsul Arifin. ’’Padahal isi surat secara substansial banyak yang salah,’’ katanya.
Kedua, kunjungan tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Sumut, dimana akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi II DPR-RI agar DPRD Sumut segera melakukan sidang paripurna.
TPF juga menemukan adanya rencana terjadinya unjuk rasa yang anarkis seperti seperti spanduk yang isinya ancaman kematian terhadap Ketua DPRD Sumut, adanya peti mati, semua pintu gedung dikunci tiba-tiba dari luar sehingga anggota DPRD terjebak di dalam, aliran listrik yang padam yang tiba-tiba sehingga kamera CCTV tidak berfungsi dan adanya usaha menggiring ketua DPRD Sumut untuk keluar dari ruang VIP dan mengarah ke arah kerumunan massa.