Seorang pekerja sedang menaikkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke atas truk sebelum dibawa ke pabrik di Airbatu Asahan Sumut. Para petani kelapa sawit berharap harga kelapa sawit yang merupakan sumber mata pencarian masyarakat di Sumut bisa kembali naik (Bisnis / Andy Rambe)
Rabu, 14 Januari 2009
Berharap TBS Naik
Putusan BBM Turun
Aktivitas salah satu SPBU di Jalan Brigjend Katamso Medan. Pemerintah akan kembali menurunkan harga BBM pada 15 Januari 2009 sebesar Rp4.500 per liter dari Rp5.000 perliter, setelah sebelumnya turun dari Rp6.000 menjadi Rp5.000 perliter pada Desember 2008 lalu. (BISNIS/ANDI RAMBE)
PTPN IV siapkan belanja modal Rp1,8 triliun
oleh: Master Sihotang
MEDAN: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan tahun ini menyediakan belanja modal sebesar Rp1,8 triliun untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang selama ini jumlahnya telah berlebih.
Direktur Utama PTPN IV Medan Dahlan Harahap mengemukakan belanja modal Rp1,8 triliun itu diantaranya dialokasikan untuk perluasan areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal sehingga bisa menampung tenaga kerja yang jumlahnya signifikan.
Dia mengakui sekitar 4.000 karyawan PTPN IV terutama yang selama ini berkerja di perkebunan the, berlebih namun manajemen berupaya maksimal untuk dilakukan PHK.
‘’Manajemen berupaya sekuat tenaga untuk menghindari PHK dengan jalan meningkatkan belanja modal tahun ini menjadi Rp1,8 triliun yang sebagian besar diperuntukkan membuka areal perkebunan baru dengan pola inti-plasma di Sumut,’’ katanya.
Selain di Mandailing Natal, tutur dia, PTPN IV juga sudah membuka areal baru di Ajammu III, Kabupaten Labuhan Batu seluas 5.000 ha untuk menampung limpahan tenaga kerja dari perkebunan teh yang luasnya semakin diciutkan karena selalu mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir.
‘’Kami selalu berupaya menghindari PHK walaupun saat ini total karyawan PTPN IV mencapai 32.000 orang. Idealnya karyawan PTPN IV antara 28.000-29.000 orang.’’
Dia menjelaskan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Mandailing Natal, selain dimaksudkan menghindari PHK karyawan, juga menaikkan nilai perusahaan dimana pada tahun lalu telah mencetak keuntungan kotor sekitar Rp1,2 triliun.
‘’Di masa mendatang, tanaman sawit tetap memiliki prospek seiring dengan mengecilnya minyak fosil. Memang harga minyak kelapa sawit tahun lalu akan berimbas pada 2009. Harga minyak kelapa sawit diduga tidak akan lebih US$700 per ton karena permintaan pasar luar negeri sedikit menurun,’’ tuturnya.
Direktur Produksi PTPN IV Balaman Tarigan menambahkan produktivitas tanaman kelapa sawit PTPN IV meningkat menjadi 22,1% atau naik dari kondisi 2007 sebesar 21,4%. Sedangkan rendemen minyak sawit, lanjutnya, tahun lalu juga mengalami peningkatan menjadi 23,5% dari 23% periode sebelumnya. “Walaupun kenaikannya hanya 0,5%, secara kumulatif volumenya relatif besar,” ujarnya.
REI Sumut perjuangkan pembebasan retribusi IMB
oleh: Master Sihotang
MEDAN: DPD Real Estat Indonesia (REI) Sumut mendekati DPRD dan Pemkot Medan agar membebaskan anggota REI dari pungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Sehat sederhana (RSh) dan Rumah susun sederhana (Rusuna) untuk mengejar target pembangunan rumah di Sumut.
Ketua DPD REI Sumut Rusmin Lawin mengakui organisasi yang dipimpinnya berupaya mendekati DPRD dan Pemkot Medan agar merevisi peraturan daerah (perda) No. 2/1999 mengenai pembangunan rumah di Medan yang mana RSh dan Rusun masih dikenakan tarif IMB.
“Kami mau menyatukan persepsi dulu dengan anggota legislatif dan aparat Pemkot Medan. Setelah itu, REI minta merevisi perda yang masih mencamtumkan retribusi untuk RSh dan Rusun,” ujarnya.
Menurut dia, DKI Jakarta dan Jawa Tengah sudah membebaskan retribusi pembangunan RSh dan Rusun, sehingga pengembang mampu mempercepat penataan lokasi-lokasi kumur di Jakarta dan Jawa Tengah.
Malahan, tuturnya, di Jateng lebih maju lagi karena seluruh kabupaten dan kota sudah diinstruksikan gubernur tidak memungut retribusi IMB dari RSh dan Rusuna.
Upaya kedua, kata mantan Sekretaris DPD REI Sumut itu, REI berupaya mendorong Pemkot Medan merevisi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), sehingga penataan kota Medan semakin terarah dan indah. Saat ini, lanjutnya, ada sejumlah pengembang yang meluruskan Sungai Deli dan tidak mengindahkan sempadan sungai 12 meter dari bibir sungai harus kosong.
“Hal seperti ini tidak perlu terjadi jika semua pihak menyadari bahwa penataan kota Medan adalah tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Sementara itu, Putrama Alkhairi, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui penataan kota Medan sudah banyak yang salah dan menyimpang, sehingga tata kota Medan semakin semraut dan tidak beraturan.
Karena itu, katanya, seluruh pemangku kepentingan agar duduk bersama merumuskan apa yang akan diperbuat untuk menata kembali kota kebanggaan masyarakat Sumut ini. ‘’Pembangunan di Medan saat ini, selain tidak terpola juga tidak memiliki perencanaan yang panjang, sehingga dimana-mana yang muncul adalah rumah toko.’’
Sebagai anggota dewan di Pemkot Medan, dirinya sudah berulangkali mendesak pemerintah kota Medan agar merevisi RUTR dan Perda No. 2 tahun 1999, supaya ada keseragaman bentuk dan kawasan kota semakin tertata.
‘’Pemerintah kurang perhatikan budi daya Kemenyan’
oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Pemerintah dinilai kurang memerhatikan pembudidayaan tanaman kemenyan di wilayah Sumut, sehingga saat ini tingkat produksinya semakin menyusut. Padahal tanaman tersebut tahun-tahun silam telah memakmurkan masyarakat di wilayah Tapanuli, dimana harga 1 kg kemenyan setara dengan 100 kg beras.
Penasihat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut, MPL Tobing mengemukakan menyusutnya produksi tanaman kemenyan di wilayah Sumut disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dalam melestarikan kemenyan sebagai salah satu tanaman yang bisa menopang kehidupan petani Sumut.
‘’Tanaman ini hanya dapat tumbuh di beberapa negara di Asia diantaranya China dan Indonesia. Sementara di Indonesia hanya bisa tumbuh di daerah tertentu seperti Sumut dan Sumsel,’’ katanya di Medan, hari ini.
Dia menjelaskan daerah-daerah sentra produksi kemenyan di Sumut yakni Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan beberapa daerah lainnya.
Tanaman kemenyan yang ada di daerah Sumut, tuturnya, tumbuh alami tanpa jamahan tangan manusia sehingga sudah menjadi tanaman liar. Padahal, tanaman ini bernilai ekspor karena dibutuhkan beberapa negara seperti India dan negara Eropa untuk keperluan ritual ibadah.
‘’Sayangnya budi daya tanaman ini terabaikan begitu saja. Seharusnya pemerintah daerah di Sumut ini memberi perhatian serius terhadap budi daya tanaman ini karena bisa menjadi salah satu komoditas pertanian andalan Sumut.’’
Dia mengungkapkan HKTI Sumut sudah berulang kali mengajukan usulan kepada pemerintah daerah untuk memerhatikan serius budi daya tanaman kemenyan, namun sampai sekarang tidak ada aksi nyata.
SINERGI BI-TELKOM SUMATRA:
Executive General Manager (EGM) PT Telkom Divre I Sumatra, Muhammad Awaluddin (dua dari kanan) sedang bersalaman dengan Manajer Perwakilan Bisnis Indonesia area Sumut&NAD, Yusran Yunus (dua dari kiri, pakai dasi), seusai pertemuan terkait kerjasama sinergis Bisnis Indonesia-Telkom Sumatra dalam peran serta membangun Information, Communication&Technology (ICT) di wilayah Sumatra, tadi siang di Medan, Sumut.
Loper ke Istana, sebuah Khayalan?
Oleh: Laris Naibaho
Selasa, (29/12) pukul 12.55, saya menerima telepon dari teman, Rina Ginting. “Bang, jangan pakai teleponnya dulu. Pak TeBe mau bicara.”
Wehehe. Hati saya bergolak gembira,kendati sedikit terkejut. Bukan apa-apa, saya akan ditelepon seorang public figure, pensiuanan Jendral, dan mantan Menteri Aparatur Negara, yang dua hari sebelumnya sukses menghibur rakyat jelata di Jakarta Convention Centre yang menghadirkan Presiden Susilo Bambang Yudhono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan orang – orang penting lainnya di Indonesia saat perayaan Natal Bersama 27/12.
Peristiwa tersebut saya sebutkan sebagai anugrah. Apakah sikap saya ini berlebihan saya tidak tahu. Karena jangankan dari seorang mantan menteri, sms seorang Pemimpin Perusahaan, CEO atau Pemimpin Umum sebuah penerbitan saja bagi saya adalah peristiwa penting dan bersejarah. Biasanya jika itu terjadi, pasti akan saya catat dalam agenda, hari, tanggal, bulan, tahun, detik, menit dan jamnya. Apalagi kalau sampai telepon. Karena, pengalaman selama 33 tahun menjadi pedagang media cetak, hanya ada satudua PP,CEO,PU yang sudi meng sms “jongos”nya—para agen media cetaknya. Apalagi sampai menelpon. Mungkin meng sms atau menelpon jongosnya, martabatnya menjadi “berkurang” . Padahal , sesungguhnya para agen itu merindukan, terutama di saat-saat hari besar, Idul Fitri, Natal atau Tahun Baru. Tapi jangankan meng sms. Menjawab sms aja…hehe he.
Beberapa hari sebelumnya, saya memang diundang makan siang oleh Ompung TB (sebutan untuk TB Silalahi) di Hotel Shangrilla. Weh, kren deh. Tidak ada hubungannya dengan profesi saya sebagai loper. Tapi, karena saudara tertua saya Sinur Naibaho, dijadikan “Bintang”pada perayaan Natal 27/12 tersebut.
Saudara saya itu menjadi bintang, bukan karena cantik, pintar, dan apalagi karena kaya. Dia hanya punya “prestasi” yang menurut TB Silalahi sangat luar biasa, dan dapat dijadikan sebagai contoh dalam menghadapi Krisis Finansial yang terjadi.
Sinur Naibaho hanya tamatan Sekolah Dasar. Dahulu SR. Tapi dia gigih membantu orangtuanya marrengge-rengge (berniaga macam-macam, seperti, tomat, cabe, sayuran dan lain-lainnya) sehingga bisa menghidupi adiknya sebanyak 17. Dan setelah itu, dia mampu pula menyekolahkan 2 putra dan 1 putri ke jenjang S1, salah satunya tamat dari UI.
Pada saat makan siang itulah, saya menyerahkan dua buku yang saya tulis : Bincang Canda Imajiner, dan Lopertika, yang menurut TB Silalahi dibacanya sampai tuntas dan karena sangat tertarik dengan isinya, buku tersebut diberikan kepada Sudi Silalahi, kini menjadi Sekrtaris Kabinet, seorang Jendral dan mantan…
“Amang Laris, sebentar lagi Pak Sudi Silalahi mau bicara…”
Jantung saya, deg…deg. Degdegan lah. Betapa tidak degdegan, seorang sirkulator yang baru 2 tahun saja bekerja di sebuah penerbitan bisa membuat saya degdegan, karena otoritasnya.
“Horas Amang,”sapa Pak Sudi Silalahi dari seberang sana.
“Horas, matutu,” jawabku dengan degup jantung yang lebih kencang.
“Sudi Silalahi do au—Saya Sudi Silalahi,” ujarnya, dengan nada santun, lembut dan tidak sedikitpun berciri militer yang dulu sangat menakutkanku.
“Sudi Silalahi Sekab i?” tanyaku, mulai tenang.
“Botul, amang?—benar, Pak” “Bah, ai aha do amang na porlu, na adong do salakku?—Apa yang perlu, Pak. Apa ada kesalahanku?” jawabku, dengan agak bercanda, karena itu tadi, suara dari seberang sana sangat santun dan bersahabat. “Daong. Alai au anggota ni Amang do!—Ah, tidak. Tapi Saya ini anggotanya, bapak.”
Aku diam sejenak. Tak langsung menjawab. Pikiranku liar, kok bisa? Padahal saya tidak memiliki partai bahkan tidak anggota partai manapun.
“Aaaa, na margait do Amang?—Ah, yang bercandanya bapak?Bagaimana mungkin?”
“Begini, saya sudah membaca buku karya Amang. Sepanjang perjalanan dalam pesawat aku menangis. Tidak habis-habisnya air mataku mengalir. Saya tidak tahu harus mengatakan apa…”
“Kok, seperti itu,Amang?”
“Itulah. Membaca buku itu, membuat saya menerawang ke tahun 1967-1969 ketika saya sekolah di Bandung. Saat itu, untuk bisa membayar uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari, saya menjadi loper. Yah, jadi Loper,” paparnya.
Dia diam sejenak. Sepertinya dia masih menahan perasaannya. Perasaanku menyibak, tangan kirinya memegang HP, tangan kanannya pasti menyeka air matanya.
“Loper itu sangat berjasa, Amang. Tapi orang tidak peduli. Dia mengantar dan mengantar.Dia bekerja dan bekerja. Tidak mengeluh, tapi luput dari perhatian…”
Aku diam mendengar.
“Karena itulah, Amang. Kalau nanti saya sudah sampai di Jakarta, saya akan mengontak Amang. Amang mau iya? Loper kita hadirkan ke Istana, bertemu Presiden. Pemerintah harus bangga bahwa ada Loper yang menjadi jembatan pendistribusian informasi…”
“Makanya ada Loper’s Day, Amang. Dan sudah 4 kali berlangsung,”potongku.
“Saya sudah tahu semua dari buku Amang. Tapi tidak mungkin semua loper ke Istana. Perwakilan saja, iya Amang,” pintanya dengan ucapan yang sangat santun.
“Baiklah, pak Sudi,” jawabku.
Aku diam. Membisu sejenak. Khayalku berkelana, dan melintaslah wajah-wajah sahabat para loper, sahabatku ; Agung Adi Prasetio, Sugeng Hari Santoso, Margiono, Dahlan Iskan, Kamsul Hasan, Wim Tangklisan, Leo Batubara, Ahmad Jauhary, Suryo Pratomo, Kristanto, Dedik Pristiwanto, Saur Hutabarat, Erick Tohir, Hari Tanu, Surya Paloh dan terutama Jakob Oetama. Satu persatu mereka menyenyumiku lembut. Punggungku di tepuk-tepuk dan bibir mereka mengalunkan, mirip slogan SBY, “Bersama Kita Bisa…Jangan ragu bung Laris Naibaho, kami ada di belakang dan siap membantu para loper.”
Pelan-pelan kelopak mataku mengatup dan air mata mengalir perlahan…
(Selamat Tahun Baru loperku
Selamat Tahun Baru teman-teman Agen Media Cetak
Selamat Tahun Baru Insan Wartawan Indonesia
Selamat Tahun Baru Sirkulator—Bersatulah meningkatkan minat baca bangsa.)
*** Laris Naibaho (masih tetap menjadi loper—tinggal di Jakarta—Ketua Umum Yayasan Loper Indonesia)
Pertamina Sumbagsel amankan pasok BBM
PALEMBANG (Antara): Pertamina wilayah pemasaran Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) siap mengamankan pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjelang pemberlakuan harga baru BBM mulai 15 Januari 2009.
Humas Pertamina Sumbagsel, Robert MV mengemukakan pihaknya telah melakukan persiapan jauh hari sebelum penurunan BBM itu dilakukan.
Menurut dia, persiapan yang dilakukan sebelum penurunan BBM itu dilaksanakan antara lain memberikan pelayanan dengan sistem setor angkut. Maksudnya, SPBU yang memesan BBM satu hari sebelum BBM diantarkan dapat menerima BBM di hari yang sama. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan BBM di saat pemberlakuan harga baru BBM.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan Hiswana Migas setempat untuk mengamankan dan memonitoring persedian BBM di SPBU agar tidak terjadi kekurangan persediaan BBM.
Selanjutnya dari sisi suplai dan distribusi dengan menambah armada angkutan BBM (mobil tanki) dengan pola tarif armada mobil tanki dengan pola sewa yang sudah ada.
Ia menyatakan, untuk wilayah Sumatera Selatan, Pertamina menambah 10 armada dari 57 armada yang ada, Lampung menambah 10 armada dari 60 armada, Jambi 10 armada.
Kemudian Bengkulu dua armada dari 13 armada yang ada, dan Bangka Belitung menambah satu armada dari 18 armada yang ada.
Selain itu, jam kerja operasional depot diperpanjang mulai dari pukul 07.00 WIB pagi sampai pukul 24.00 WIB atau sampai DO terakhir terlayani dan mengamankan stok BBM yang ada di depot-depot Pertamina.
‘’Melalui berbagai persiapan itu maka dapat dikatakan Pertamina siap menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat agar tidak terjadi kembali kondisi dimana masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM disaat harga BBM diturunkan,’’ tandasnya.
Batam mutakhirkan data warga miskin
Oleh: Antara
BATAM (Antara): Pemerintah Kota (Pemkot) Batam akan membentuk tim penetapan kriteria warga masyarakat miskin menjelang pelaksanaan validasi/pemutakhiran data dasar warga masyarakat miskin Kota Batam tahun 2009.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam dr Mawardi Badar menyebutkan, tim dan validasi diharapkan mewujudkan database masyarakat miskin yang akurat, objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, kegiatan itu untuk memaksimalkan layanan kesehatan masyarakat miskin setelah pada tahun 2008 Dinkes menetapkan jumlah masyarakat miskin Kota Batam adalah 33.408 rumah tangga miskin atau 127.732 jiwa.
Data tersebut diperolehnya dari Badan Pusat Statistik yang merujuk kepada hasil sensus tahun 2006, kemudian Dinkes dengan PT Askes melakukan pemutakhiran data dengan melibatkan camat dan lurah.
‘’Hasil validasi itu masih berubah, dan perlu dievaluasi lagi, dengan berpedoman pada data dasar sistem informasi dan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan Kota Batam,’’ kata Mawardi.
Validasi dan hasilnya untuk tahun 2009, lanjut dia, direncanakan tidak hanya untuk menunjang program Askeskin/Jamkesmas, atau berobat gratis di puskesmas tapi juga dipakai untuk pelaksanaan kegiatan subsidi lainnya.
Dalam pertemuan dengan pejabat teras Pemkot Batam, Selasa, Wakil Ketua DPRD Kota Batam Aris Ardi Halim menyebutkan, gagasan memutakhirkan data warga miskin berawal dari rapat panitiua anggaranan DPRD yang mengevaluasi Jamkesmas Kota Batam yang kuotanya 127.732 orang.
Ternyata dilapangan, setelah tim mendapatkan data dari Dinkes terdapat kelebihan 17 ribu orang dariu kuota.
Atas hal tersebut, Panggar DPRD berkesimpulan data masyarakat miskin tahun 2006/2007 yang divalidasi BPS bersama camat dan lurah, tidak valid karena pergeserannya besar.
Selasa, 13 Januari 2009
UTPK Belawan benahi sistem terminal kontainer
oleh: Hambali Batubara
MEDAN:Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Gabion Belawan PT Pelabuhan Indonesia I melakukan pembenahan Container Terminal Operation System (CTOS). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan peti kemas yang selama ini sering merugikan pengguna jasa.
Asisten Manager Hukum, Humas dan Keamanan UTPK Gabion Belawan, Suranto mengatakan kebijakan menghindari penumpukan peti kemas yang sering terjadi lapangan parkir peti kemas dermaga international. Sebelum sistem ini dibenahi, sering terjadi penundaan pemuatan peti kemas yang sudah masuk ke dalam daftar muat ke dalam kapal. Akibatnya terjadi penumpukan peti kemas yang selama ini sering di keluhkan pengguna jasa di UTPK Gabion Belawan.
Suranto mengatakan setelah pembenahan sistem CTOS, maka terjadi perencanaan yangf sistematis mengenai peti kemas yang pendaftaran billing CTOS. " Sehingga hanya peti kemas yang pasti muat yang diparkir di lapangan parkir peti kemas dermaga international, " ujar Suranto di kantornya di Belawan Medan, hari ini.
Masing-masing perusahaan EMKL/PPJK harus melengkapi permohonan Stacking peti kemas dengan data yang lengkap dan terperinci yang terdiri lebih dari 10 item. Seperti nomor booking, nama kapal, tanggal sandar kapal, nomor sel, jenis muatan, pelabuhan transit dan pelabuhan tujuan akhir hingga stempel cap basah perusahaan pelayaran/Feeder operator. Sistem baru ini baru diberlakukan sejak 9 Desember tahun lalu.
Dengan sistem ini dipastikan waktu untuk muat di UTPK Gabion Belawan hanya memakan waktu lima hari. (*)
Pemilih perempuan, suara penentu Pemilu 2009
oleh; Master Sihotang
MEDAN: Pemilih perempuan sekitar 51% dan pemilih pemula mencapai 28% pada Pemilu Legislatif April 2009, dan Pemilu Presiden Oktober 2009 dinilai sebagai faktor kunci menentukan pemimpin bangsa di masa depan.
"Jika digabungkan, pemilih perempuan dan pemula berkisar 70 persen, dan ini merupakan aset besar untuk menentukan pemimpin Indonesia, baik di DPR pusat hingga daerah, sampai kepada presiden," ujar aktivis perempuan asal Sumut, Pujiati.
Menurut Puji yang juga staf pengajar di Fakultas Sastra USU itu posisi pemilih pemula sangat vital dalam menentukan arah pembangunan masa depan. Alasannya, kata dia, karena posisi pemilih pemula yang sebagai swing voter (bisa dipengaruhi).
Karena bisa dipengaruhi (akibat belum pernah ikut memilih), lanjut Puji, maka pendidikan politik kepada kelompok ini perlu dimantapkan lebih dulu, sehingga suaranya nanti bisa objektif diberikan, rasional dalam menentukan pilihan, dan bersikap kritis pada kepentingan politik yang tidak membawa kemajuan perubahan nasib rakyat Indonesia.
Puji yakin, dengan pendidikan politik, baik pemilih perempuan dan pemilih pemula tidak akan gampang dibuai oleh kepentingan politik. Selain itu, melalui pendidikan politik tersebut, dukungan perempuan terhadap calon legislatif (caleg) perempuan bisa memenuhi kuota sebesar 30%.
"Harapannya sudah pasti menginginkan potensi pemilih perempuan benar-benar bisa diberdayakan, terutama untuk menjadi objek pembangunan, apakah di tingkat pusat, atau tingkat lokal Sumut," tututurnya.
Keharmonisan etnis di Sumut diseminarkan di Bandung
oleh: Master Sihotang
MEDAN: Eksistensi sembilan etnis suku bangsa yang menjadi warga asli Provinsi Sumatra Utara (Sumut) yang terus hidup rukun dan damai antar sesamanya sejak dulu sampai kini, akan diseminarkan di Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan seminar yang berlangsung sehari penuh itu, akan digelar di Kampus Universitas Maranatha, Bandung pada 28 Maret 2008.
Hal ini diutarakan pelaksana seminar yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Martabe Jawa Barat, Robert Siregar, usai bertemu dengan Gubernur Sumut Samsul Arifin di Medan kemarin.
Siaran pers yang diterima Bisnis kemarin mengungkapkan selain seminar sehari, pihaknya juga akan melakukan malam pertemuan silaturrahmi antara masyarakat sembilan etnis Sumut tersebut di tempat sama.
"Acara silaturrahmi itu akan dihadiri sedikitnya 1.200 orang yang mewakili sembilan etnis di Sumut yang tersebar di Bandung ," katanya.
Dia menjelaskan kedatangannya menemui Gubernur Syamsul Arifin adalah untuk meminta restu dan dukungan terhadap acara, agar bisa terlaksana dengan sukses.
Apalagi, lanjut Robert, restu dari Gubernur Sumut tersebut merupakan hal yang diharapkan pihaknya. Karena, Syamsul Arifin tidak hanya sebagai Gubernur bagi sembilan etnis di Sumut, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang menjadi sahabat semua suku (sembilan etnis di Sumut).
Sementara, tanggapan Gubernur atas rencana acara yang digelar nantinya, menurut Robert sangat positif. Selain memberikan respon mendukung terselenggarannya acara, Gubernur Sumut Syamsul Arifin, Robert mengakui, juga berpesan agar hal semacam ini tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi bisa dilakukan secara berkesinambungan.
Sehingga, dengan demikian upaya untuk tetap membangun persatuan dan kesatuan di rumah besar Sumatra Utara akan tetap bisa dilanjutkan dan terus dipertahankan.
Pemalsu pupuk dituntut 4 tahun penjara
Oleh Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam sidang lanjutan yang menghadirkan terdakwa Rusmina boru Sitorus pemilik UD GABE di Kisaran pelaku pemalsuan pupuk 4 merek milik PT Meroke Tetap Jaya dituntut hukuman 4 tahun penjara.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rotua Hutabarat dalam tuntutannya mengemukakan terdakwa Rusmina Sitorus dinyatakan terbukti bersalah menggunakan tanpa hak/memalsukan pupuk dengan merek Meroke TSP, Esta Kieser Mag, SS Ammosphos dan Meroke MOP/KCI.
Menurut JPU, perbuatan terdakwa Rusmina jelas-jelas sangat merugikan PT Meroke Tetap Jaya dan masyarakat umum yakni para petani. Dan hal yang memberatkan, perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan terdakwa Rusmina saat masyarakat Indonesia sedang mengalami kelangkaan pupuk dipasaran. Selain hukuman badan terdakwa juga dihukum denda Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
Dalam tuntutan yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim diketuai Kartim Chaeruddin, Jaksa Rotua masih mengenakan pasal yang sama sebagaimana dalam dakwaannnya yakni pasal 99 Undang-undang tentang Merek No. 15 tahun 2001, kemudian pasal 60 ayat (1) huruf f UU No. 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dan pasal 62 Undang-undang RI No. Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Jaksa menjelaskan bahwa kasus itu terungkap dari adanya informasi petani di daerah Padangsidempuan yang menanyakan kepada produsen PT Meroke Tatap Jaya, apakah benar perusahaan tersebut mengeluarkan pupuk dengan kwalitas 2 dengan harga agak murah.
Dari informasi tersebut, Rony Nababan mewakili PT Meroke langsung melakukan pengecekan ke petani dan diketahui pupuk palsu berasal dari Rusmina Sitorus pengusaha UD. Gabe, Kisaran yang diproduksi digudangnya di Kisaran.
Dari gudang milik terdakwa ditemukan dan selanjutnya telah disita sedikitnya 180 karung pupuk yang menggunakan merek Meroke TSP, Esta Kieser Mag, SS Ammosphos dan Meroke MOP/KCI.
Rony Nababan dalam kesaksiannya menyatakan pupuk palsu yang diproduksi terdakwa sebagian menggunakan karung bekas asli milik PT Meroke Tetap Jaya dan sebagian lagi mencetak karung yang saat ini belum terungkap dimana percetakannya.
“Pupuk-pupuk palsu itu dibuat Rusmina jauh dari standar, hal ini sesuai dengan hasil laboratorium dan dapat merusak tanaman apabila kandungan pupuk tersebut keliru. Sehingga selain menimbulkan kerugian terhadap PT Meroke juga menyebabkan petani mengalami gagal panen,”
Dari proses persidangan Rusmina yang mengaku tidak berpendidikan dan tidak bisa membaca itu, menjelaskan bahwa pupuk palsu dibuat dengan bantuan karyawannya bernama Aris dan pembuatan pupuk palsu itu hanya menggunakan kapur atau garam kasar saja yang diberi dengan zat pewarna kemudian dicocokkan dengan warna-warna pupuk asli merek Meroke TSP, Esta Kieser MAG, SS Ammophos, Meroke MOP/KCI milik PT Meroke Tetap Jaya. Terdakwa juga mengaku dalam melakukan aksinya tidak ada melibatkan siapa-siapa alias hanya dirinya.
Akhirnya majelis hakim menunda sidang sepekan kedepan untuk tahap pembelaan dari terdakwa Rusmina Sitorus.
Pelayanan NPWP di Pekanbaru Dinilai Lamban
Oleh: Antara
PEKANBARU (Antara): Ratusan warga mengeluhkan pelayanan pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan, Pekanbaru, karena pelayanan dinilai lamban dan ‘amburadul’.
Berdasarkan pantuan, Selasa, warga yang sudah memadati kantor sejak pukul 09.00 WIB untuk mengurus NPWP banyak yang tidak terlayani. Akibatnya warga yang sudah tidak sabar terpaksa saling berebut ketika mencari sendiri kartu NPWP mereka di atas meja pelayanan karena tidak ada pegawai yang jaga.
Situasi sempat nyaris ricuh karena warga mulai melakukan protes dan terlibat perang mulut dengan seorang sekuriti kantor pajak tersebut. Sejumlah warga mengeluhkan alasan bahwa mereka tidak dilayani karena pegawai yang bertugas sedang berhalangan masuk kerja.
‘’Saya sudah seminggu lebih mengurus NPWP, tetapi sampai sekarang juga belum selesai, katanya mengurus NPWP bisa kelar satu jam dan paling lama sehari,’’ keluh seorang warga, Zulkarnain.
Keluhan serupa juga diutarakan Hendra dengan menuding petugas pajak seharusnya melakukan antisipasi terhadap lonjakan pengurusan NPWP. Kurangnya tenaga pegawai, lanjutnya, tidak etis untuk dijadikan alasan sehingga pelayanan kepada warga dibiarkan tidak optimal.
‘’Petugas seharusnya sudah bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi,’’ katanya.
Sementara itu, Pjs Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Vadri Usman mengakui bahwa pelayanan tidak dapat optimal karena banyaknya pemohon pribadi dan perusahaan untuk mengurus NPWP setelah masa berlaku kebijakan Sunset Policy diperpanjang dari 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009.
Menurut dia, kondisi tersebut sudah terjadi sejak akhir Desember dan terus berlanjut sejak pelayanan kembali dibuka pada 5 Januari lalu.
‘’Bila pada hari biasa hanya ada empat sampai lima pemohon NPWP setiap hari, sekarang bisa ribuan yang datang,’’ ujarnya.
Vadri juga mengakui pihaknya kekurangan pegawai karena hingga kini jumlah pegawai di kantor pelayanan itu hanya sekitar 70 orang, sedangkan jumlah ideal untuk kantor pelayanan pajak pratama seharusnya 120 orang.
Meski begitu ia membantah pihaknya tidak melakukan antisipasi terhadap lonjakan pemohon dan mengabaikan pelayanan.
Ia mengatakan telah membentuk satuan tugas khusus yang terdiri atas delapan pegawai, sedangkan jadwal pelayanan di kantor tersebut juga diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB setiap hari untuk mengantisipasi lonjakan pemohon NPWP. Selain itu, ia juga menyalahkan banyak perusahaan yang baru mengurus NPWP pegawai pada awal tahun ini.
Padahal, pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang Sunset Policy sejak tahun lalu.
’’Saya menolak bila dikatakan petugas tidak bekerja dengan benar, tatapi dalam situasi sangat ramai seperti ini semuanya jadi susah.’’
Ia menambahkan, para pemohon agar tidak cemas apabila pengurusan NPWP belum selesai hingga batas kebijakan Sunset Policy habis pada 28 Februari, karena setiap pemohon yang sudah memasukan formulir sudah dianggap memiliki NPWP meski pengurusan belum sepenuhnya selesai.
’’Para pemohon yang sudah memasukan formulir tetapi belum selesai dapat diberikan kartu keterangan terdaftar NPWP,’’ tandasnya.
BMG ingatkan bahaya tinggi gelombang di Riau
PEKANBARU (Antara): Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Stasiun Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru menyatakan bahwa tinggi gelombang di perairan Riau daratan dan Riau kepulauan semakin meningkat dan berbahaya bagi pelayaran.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Pekanbaru, Blucer Dolog Saribu melalui staf analisa BMG, Warih di Pekanbaru, Selasa. Warih menjelaskan, ketinggian gelombang di perairan Pulau Batam, Tanjung Pinang dan Selat Singapura mencapai tiga hingga empat meter, bahkan terkadang mencapai lima meter.
Bahkan tinggi gelombang di perairan Pulau Tujuh Natuna, Matak, Tarempa, Dabo Singkep dan sekitarnya mencapai empat hingga enam meter, bahkan terkadang mencapai tujuh meter.
Sementara di perairan Riau daratan seperti Bengkalis, Dumai, dan Indragiri Hilir tinggi gelombang antara satu setengah hingga dua meter. BMG menyatakan tinggi gelombang tersebut berbahaya bagi pelayaran dengan menggunakan kapal rakyat atau kapal kecil yang biasa digunakan nelayan penangkap ikan.
Sehingga nelayan dengan kapal rakyat yang ingin mencari ikan atau mengarah ke Riau kepulauan harus waspada. Kondisi demikian menurut BMG diakibatkan oleh cuaca buruk dan diprediksikan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan.
Langganan:
Postingan (Atom)
