oleh : Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) menyetujui upah minimum kota (UMK) Medan tahun 2009 sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) perbulan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.
“Penetapan UMK Medan itu sendiri sesuai usulan Walikota Medan. Keputusan ini ditandatangani Gubsu Syamsul Arifin melalui SK Nomor 561/032/K/Tahun 2008 tanggal 7 Januari 2009,” ujar Kepala Badan Infokom Provsu Eddy Syofian di Medan Kamis.
Dia mengatakan perusahaan di Medan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK Medan tahun 2009 dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Sedangkan perusahaan besar dan mampu membayar upah di atas UMK Medan dapat dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau Serikat Pekerja/ Buruh dengan pengusaha di perusahaan dimaksud secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja.
Menurutnya penetapan UMK Medan 2009 ini mengacu Upah Minimum Provinsi Sumut tahun 2009 sebesar Rp 905.000,-/bulan yang disesuaikan dengan kondisi realistis dan kemampuan perusahaan di kota Medan. Sementara penetapan perumusannya, dilakukan berdasarkan Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Medan tentang Perumusan Upah Minimum Kota Medan tanggal 25 Desember 2008 dan Surat Rekomendasi Walikota Medan Nomor 560/15503 tanggal 09 Desember 2008 perihal Penetapan Upah Minimum Kota Medan tahun 2009.
“UMK Medan 2009 dimaksud merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun sedangkan untuk pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ buruh dengan pengusaha di perusahaan secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja,” jelasnya.
Penetapan UMK Medan ini mengacu kepada PP Nomor 38 tahun 2007 maupun Permenaker Nomor PER-01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum jo Kepmenakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000tentang Perubahan Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999 yang intinya UMK harus mendapat persetujuan dari gubernur.
Kamis, 08 Januari 2009
Gubernur Sumatra Utara tetapkan UMK Medan
Kunjungan kapal ke Belawan turun
Oleh Hambali Batubara & Andi Rambe
Kegiatan bongkar muat di UTPK Belawan (foto: andy rambe)
MEDAN. PT Pelindo I mencatat terjadi penurunan kunjungan kapal ke Pelabuhan Belawan. Penurunan kunjungan kapal terjadi hingga mencapai 50% dibanding kunjungan kapal di bulan Oktober 2008.
Biasanya pada masa tersebut, di lampu I Pelabuhan Belawan terdapat antrian kapal sekitar 20 hingga 25 kapal, kini hanya 10-15 kapal saja. Kapal-kapal besar yang berlabuh di Pelabuhan Belawan juga mulai berkurang, diganti kapal-kapal bermuatan kecil.
Supervisi Perencanaan Pusat Pengendalian Satu Atap (PPSA) Pelindo I Belawan, Mulyono menjelaskan diperkirakan penyebab penurunan kunjungan kapal karena menurunnya pengguna jasa kapal.
" Penurunan kunjungan kapal terjadi hingga 50% sejak November 2008, " sebut Mulyono kemarin di Medan. Mulyono mengatakan antrian kapal yang biasanya memakan waktu 3 sampai 4 hari, saat ini dalam sehari kapal sudah lancer merapat ke dermaga.
Mulyono mengatakan biasanya kunjungan rata-rata kapal ke pelabuhan Belawan mencapai 300 kapal per bulan. Saat ini angka tersebut sangat sulit dicapai.
Mulyono memperkirakan penurunan tersebut akibat dampak krisis global sehingga pelaku ekpor dan impor di Sumut mengurangi pengiriman barang dengan mengunakan jasa kapal.
Kapal-kapal besar seperti kapal kargo, kapal curah hingga bermuatan CPO sudah mulai berkurang bersandar di Pelabuhan, dan kini di dominasi oleh kapal antar pulau.
Posisi kapal yang merapat di lampu I Pelabuhan Belawan hingga 8 Januari 2008 adalah 13 kapal dan yang terjadwal bersandar hari itu sebanyak 4 kapal.(*)
PTPN III salurkan Rp 4,9 Miliar ke masyarakat
Oleh Master Sihotang
MEDAN: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan menyalurkan bantuan pada 2008sebanyak 60.946 paket pangan yang terdiri dari 1 kg gula pasir, 1 kg minyak goreng, 3kaleng susu kental, 5 bungkus mie instant serta satu paket obat generik.
Bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Sumatra Utara tersebut berada di kota Medan dan Belawan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat
Selain itu, menurut Kaba Pembinaan Koperasi dan Bina Lingkungan PTPN III Mailanta Bagun, BUMN perkebunan itu pada tahun 2008 telah memberikan bantuan berupa sarana/prasarana kepada 79 unit panti jompo/panti asuhan dengan total nilai Rp 1, 96 miliar.
Kemudian pada akhir tahun lalu, lanjut dia, PTPN III juga melaksanakan program pelatihan montir sepeda motor kepada 20 orang remaja putus sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu di Lembaga Latihan Kerja Immanuel. Sedangkan pada awal Desember tahun lalu PT Perkebunan Nusantara III sudah melaksanakan pelatihan bagi 98 orang pengusaha UKM yang mendapatkan bantuan kemitraan dari PTPN III di Gedung Pamitran, Sei Karang, Galang. Total dana yang disalurkan untuk program tersebut sebanyak Rp2, 99 miliar.
Dia berharap bantuan dan pinjaman lunak dari tahun ke tahun yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan ini akan semakin meningkat, banyak, dan bermanfaat bagi masyarakat umum.
Sebelumnya,. Direktur Sumber Daya Manusia/Umum PTPN III Medan menegaskan bantuan PKBL yang disalurkan BUMN itu harus sesuai dengan ketentuan Menneg BUMN yaitu memberikan bantuan atau pinjaman kepada usaha kecil dan menengah yang benar-benar di sekitar perkebunan yang diusahakan PTPN III Medan. Selama ini, tambah dia, sejumlah daerah atau kabupaten dan kota yang sama sekali kebun PTPN III Medan tidak ada juga mendapatkan dana pembinaan UMKM. Mulai tahun lalu, jelasnya, hal seperti itu sudah tidak boleh terjadi lagi.
Tapi, tuturnya, kalau dana CSR yang dialokasikan dari laba bersih perusahaan bisa disalurkan sesuai dengan perimtaan kabupaten/kota walaupun kebun PTPN III tidak ada di daerah tesebut. Dia mencontohkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang sama sekali tidak ada kebun PTPN III Medan bisa mendapatkan dana CSR asalkan ada permintaan dari bupati setempat. "Dana CSR tersebut lebih diprioritaskan untuk membangun infrastuktur atau sarana dan prasana untuk menunjang produksi masyarakat setempat," tandasnya. (*)
Terdakwa Ab bantah disebut penadah
oleh : Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Pengadilan Negeri Belawan Medan dalam sidang perkara penadahan Getah SIR 20C milik PT Wipolimex Raya sebagai pelapor dengan terdakwa Ab alias Lehman Kamis kemarin menghadirkan saksi pelapor yakni Direktur perusahaan eksportir tersebut Indra Kho.
Dalam sidang yang dipimpin Hakim Kusnoto, saksi pelapor menerangkan kehilangan getah SIR 20C yang dialami perusahaannya mencapai 770 bal dan diketahuinya sebagai penadah latex curian itu adalah terdakwa Abi alias Lehman bersama penadah-penadah lainnya yang sudah tertngkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
“Getah karet yang hilang mencapai sebanyak 770 bal. Saya tidak tahu siapa yang mencuri namun melalui proses penyidikan di Polres KP3 Belawan, belakangan saya ketahui yang menjadi penadah salah satunya adalah Abi alias Lehman,” jelas Indra menjawab Hakim dan JPU.
Terdakwa Ab yang didampingi penasihat hukum dari LBH Medan Iwel membantah dia disebut sebagai penadah. Dari persidangan yang berjalan sekitar 20 menit itu berlangsung alot karena terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi pelapor. Hakim Kusnoto bahkan sempat mengetuk palu untuk menghentikannya dan mengingatkan kepada saksi pelapor agar menghormati aturan persidangan.
“Anda jangan buat persidangan ini seperti pasar. Hormati, disini saya yang memimpin sidang. Terdakwa berhak membantah dan menyangkal semua keterangan yang anda berikan. Mengenai salah atau tidak dia, nanti hakim yang memutuskan. Saya bisa saja membebaskan terdakwa, sedangkan Muchdi saja bisa bebas apalagi dia ini yang dalam perkara kecil begini,” ketus Kusnoto yang dalam sidang itu banyak menggunakan bahasa daerah.
Hakim akhirnya menunda persidangan sepekan kedepan untuk memberi kesempatan kepada jaksa menghadirkan tiga saksi lainnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan Evi Hariani yang ditemui usai persidangan mengatakan dalam sidang selanjutnya pihaknya akan menghadirkan tiga saksi yakni Rosmita Tambunan, Muhammad Yusuf dan Sri. Namun sejauh ini jaksa masih kesulitan menghadirkan tiga saksi yang dinyatakan jaksa sebagai saksi kunci untuk memberi keterangan.
“Tiga saksi kunci dalam dua kali pemanggilan belum juga hadir. Untuk itu kami sudah layangkan surat panggilan ketiga dan ini merupakan panggilan yang terakhir. Jika panggilan ketiga, para saksi tidak juga hadir maka akan dilakukan pemanggilan paksa melalui permohonan penetapan dari majelis hakim yang menangani perkara ini,” tegasnya.
Penasihat Hukum PT Wipolimex Leo L Napitupulu mengatakan pihaknya menyatakan tidak senang terhadap tata cara persidangan yang dipimpin Hakim Kusnoto karena selain hakim menggunakan bahasa daerah, Majelis hakim yang hadir juga tidak lengkap.
“Formalitas penanganan perkara biasa harus dihadiri majelis hakim sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pidana. Dalam kitab hokum acara pidana dinyatakan persidangan terhadap perkara biasa harus dilangsungkan oleh Hakim Majelis dan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia,” jelasnya.
Dia mengatakan meskipun para pihak tidak keberatan baik terdakwa melalui penasihat hukum maupun jaksa tetapi demi terpenuhinya hukum acara formil maka persidangan harus dilaksanakan dengan majelis. Leo menyatakan persidangan yang digelar hari itu batal karena telah melanggar hokum formil yaitu hukum acara pidana.
Sebelumnya Kapolres KP3 Belawan AKBP Robert Haryanto W kepada Bisnis menegaskan sampai saat ini pihaknya masih terus melacak keberadaan penadah karet ekspor curian di Pelabuhan Belawan dan akan menyikat habis para pelaku kejahatan di wilayah kerjanya.
“KP3 Belawan akan menuntaskan kasus ini. Memang masih ada tersisa penadah berinisial DS dan SR. Tersangka sekarang sudah DPO (Daftar Pencarian Orang). Saya sudah perintahkan anggota petugas reskrim Polres KP3 untuk segera membawa tersangka jika dalam beberapa kali pemanggilan tidak datang. Perintah ini sama, saat hendak menangkap tersangka Ab,” ujarnya.
Perkara pencurian karet ekspor itu sendiri mulai ditangani KP3 Belawan sejak 17 April 2007 lalu dari pengaduan perusahaan Wipolimex.. Semua tersangka baik pelaku pencurian maupun penadah telah menjalani hukuman, bahkan sudah ada yang bebas.
Robert menambahkan dari kasus tersebut pihaknya kini semakin memperketat pengamanan di Pelabuhan Belawan yang berkoordinasi atau melakukan pembagian tugas oleh Adpel Belawan terhadap aparat keamanan yang ada di pelabuhan itu.
Dekranasda minta daerah kenakan seragam motif daerah
oleh : Dormaulina Sidabutar
MEDAN : PNS di 30 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara diminta mengenakan seragam PNS dengan motif pakaian khas daerah masing-masing. Jadwal pemakaian pakaian adat ini diharapkan bisa dilakukan satu hari dalam seminggu.
Gubernur H Syamsul Arifin SE menyampaikan hal itu dalam acara pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut periode 2008-2013 di Hotel Grand Angkasa Medan, kemarin.
Pengurus yang dikukuhkan melalui SK Dekranas No 34/Dekran/SK/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008 itu antara lain Penasihat Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho dengan Dewan Pertimbangan Daerah Aziz Angkat, RE Nainggolan dan Gus Irawan Pasaribu.
Pimpinan Daerah diketuai Fatimah Habibi Syamsul Arifin, Wakil Ketua Ny Teja Sarifuddin, Jhonny Pasaribu, Jhon Edin Lumban Gaol, Sjafaruddin dan Darwin. Kemudian Ketua Harian Drs Mohd Hasbi Nasution, Sekretaris Vita Lestari Nasution dan empat ketua bidang, masing-masing untuk program dan pengembangan Sabrina, promosi dan kerjasama Alwin, Humas dan Publikasi Eddy Syofian dan pembinaan SDM Nurlisa Ginting.
Gubernur menjelaskan tujuan memakai pakaian adat untuk seragam PNS satu hari dalam seminggu itu sebagai motivasi kepada pengrajin agar lebih giat berinovasi terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, juga untuk memberdayakan hasil kerajinan lokal sebagai khazanah budaya yang bernilai seni tinggi.
“Untuk itu semua khususnya para pengurus Dekranasda Sumut yang baru dilantik agar terus memberi pembinaan kepada pengrajin, sehingga produk yang dihasilkan bisa memiliki daya saing tinggi terutama kepada produk luar negeri,” tuturnya.
Syamsul mengatakan secara pribadi maupun sebagai Gubernur Sumut, dirinya akan terus mendorong dan ikut serta mempromosikan hasil-hasil kerajinan daerah ini.
Ketua Dekranasda Sumut Fatimah Habibi Syamsul Arifin juga mengatakan Dekranasda Sumut berkeinginan menjadikan produk pengrajin di masa depan bisa memiliki mutu unggul sehingga mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga pasar luar negeri.
“Dengan terus melakukan pembinaan kepada pengrajin, harapan agar mereka bisa meningkatkan pendapatan akan mudah dilakukan. Dan hal ini harus terus dilakukan secara berkesinambungan karena saat ini kerja keras yang dilakukan masih belum optimal, walau kita telah menerima penghargaan dalam pembinaan pengrajin,” tegasnya.
Diharapkan juga, tambah Fatimah para pengurus Dekranasda Sumut yang merupakan organisasi mitra pemerintah bisa terus meningkatkan kinerja sehingga wadah ini kelak bisa menjadi lebih mandiri.
“Karena dengan kemandirian, upaya memperluas akses pasar produk pengrajin melalui serangkaian pameran kerajinan yang diharapkan bisa rutin dilakukan, akan berguna untuk merangsang daya saing dan upaya memunculkan inovasi-inovasi terbaru.
IBM tetapkan hub operasional di Sumatra
oleh: Yusran Yunus
MEDAN: PT IBM Indonesia menetapkan Medan, ibukota Provinsi Sumatra Utara (Sumut) sebagai pusat operasi, pelayanan dan pengembangan di wilayah Sumatra, menyusul dioperasikannya kantor cabang dan sales point di Medan.
Direktur Utama IBM Indonesia, Suryo Suwignjo mengemukakan penetapan Medan sebagai kantor hub di wilayah Sumatra, tidak terlepas dari besarnya potensi dan ketatnya dinamika pasar di wilayah ini.
‘’Pembukaan kantor dan sales point di Medan ini, sekaligus wujud komitmen kami untuk mendukung upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah Sumut khususnya dan umumnya wilayah Sumatra,’’ katanya di Medan, belum lama ini.
Selain Medan, papar dia, IBM Indonesia telah menetapkan tiga kota besar lainnya yakni Surabaya, Semarang dan Makassar sebagai kota hub pengembangan pasar dan peningkatan pelayanan di masing-masing regional.
‘’Konsentrasi penetrasi pasar di kota-kota besar seperti halnya Medan, tidak terlepas dari besarnya potensi pasar dan posisi geografis masing-masing kota untuk peningkatan kualitas pelayanan.’’
Dia mencontohkan Medan yang memiliki potensi pasar sangat besar, dimana pertumbuhan ekonomi wilayah Sumut meningkat pesat dari tahun ke tahun dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun terakhir pertumbuhan ekonomi.
‘’Selain itu keberadaan kantor hub di Medan ini, tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di wilayah Sumatra. Secara geografis juga, aksesibilitas dari dan menuju Medan lebih baik, termasuk dekat dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia,’’ ujarnya.
Menurut dia, IBM Indonesia siap mendukung optimalisasi kinerja perusahaan-perusahaan bisnis yang berbasis di Sumut, terutama perusahaan yang bergerak di tiga sub sektor yakni industri pengolahan, industri perkebunan, industri jasa dan perdagangan sebagai pilar utama penggerak roda perekonomian daerah Sumut.
‘’Kami juga siap memberi dukungan optimalisasi kinerja teknologi informasi bagi perusahaan-perusahaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk dukungan kepada pemerintah-pemerintah daerah. Harapan kami, dukungan solusi dan optimalisasi TI ini akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.’’
Untuk mewujudkan hal tersebut, sambungnya, IBM Indonesia telah merencanakan sejumlah rangkaian pelatihan dan lokakarya bagi kalangan perusahaan, pelaku UMKM serta pemerintahan, sehingga kelak siap mengantisipasi ketatnya persaingan pasar global.
Dia juga mengungkapkan, pihaknya juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Sumut dengan mewujudkan program donasi komputer KidSmart bagi Sekolah Luar Biasa (SLB).
KidSmart adalah program yang dirancang IBM bagi anak-anak pelajar usia dinia berusia 3-9 tahun, dimana menyediakan kesempatan bagi anak-anak untuk mengakses teknologi pendidikan terkini utamanya keterampilan membaca, matematika, bahasa.
‘’Selama lima tahun terakhir, kami telah mengenalkan IBM KidSmart Early Learning Program ini kepada lebih dari 300 sekolah se-Indonesia,’’ tandasnya.
IBM merupakan salah satu perusahaan TI yang menyediakan beragam layanan TI seperti sistem computer, piranti lunak, jaringan sistem, perangkat penyimpanan dan elektronik mikro.
Gubernur Sumut minta pengguna DIPA berhati-hati
oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin mewanti-wanti jajaran pimpinan kepala daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna anggaran serta lembaga vertikal se-Sumut, untuk berhati-hati menggunakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009.
Peringatan dini tersebut disampaikannya dalam sebuah rapat terbatas yang dihadiri segenap Bupati/Walikota se-Sumut, Wagub Gatot Pujo Nugroho, Kapolda Sumut Nanan Soekarna, Kajati Gortap Marbun, Kepala BPK Sumut Widodo, Kepala BPKP Medan Sudjono, pimpinan SKPD dan lembaga vertikal se-Sumut di Kantor Gubernur Sumut, kemarin.
Gubernur meminta peringatan diri darinya itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya karena zaman sekarang ini merupakan era keterbukaan dan penegakan hukum, dimana siapa saja yang menjadi pengguna anggaran diminta mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipergunakannya.
Untuk itu, lanjutnya, aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian dan Kejaksaan serta BPK dan BPKP, akan terus melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan anggaran berada di dalam koridor yang sudah ditentukan pemerintah. ‘’Karenanya proses monitoring akan dimulai dari mulai sejak proses DIPA sampai pada evaluasi kegiatan proyek,’’ tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak untuk tidak bekerja asyik sendiri, melainkan harus terus melakukan koordinasi terpadu.
“Jangan merasa benar sendiri dan jujur sendiri. Tapi kita perlu ketahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Jangan juga kita lakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Karenanya, mencegah jauh lebih baik dari pada memperbaiki,” tandasnya.
HIPKI siap terapkan teknologi on line
oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN : HIPKI (Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia) kini melangkah lebih maju dan siap menyambut globalisasi di segala bidang. Selain menerapkan teknologi on line dalam deklarasi dan Musda HIPKI Jabar di Hotel New Naripan Bandung pekan lalu, HIPKI memprioritaskan pemberantasan bentuk monopoli dan birokrasi yang berbelit-belit.
Sebagai acuan dalam penerapan hal tersebut, yang menjadi prioritas utama HIPKI adalah pelayanan bagi masyarakat jasa konstruksi di Indonesia.
Daniel TF Sinambela, Ketua DPP HIPKI mengemukakan saat ini HIPKI siap melayani Badan Usaha Jasa Konstruksi siapapun dan dimanapun asal mereka siap dengan berkemampuan baik dalam bidang SDM maupun finansial untuk berkembang membangun bangsa dan negara Indonesia karena tegasnya bangsa ini bukan milik satu golongan saja.
“Dalam prakteknya jasa konstruksi juga sangat berperan dalam pembangunan bangsa.Bahkan dapat dipastikan jika bidang kontruksi tidak dapat dikembangkan, dibina dan dilestarikan dunia usaha di Indonesia akan hancur,” ujarnya kepada Bisnis di Medan kemarin.
Dalam acara Deklarasi dan Musda HIPKI Jabar yang dihadiri Wagub Jabar Dede Yusuf , tutur dia, keberadaan HIPKI di wilayah Jabar mendapat sambutan positif dari Pemprov Jabar.
Mengutip penjelasan Wagub Dede Yusuf, dia mengatakan jajaran HIPKI diharapkan dapat berada di garis terdepan dalam memajukan perekonomian daerah, sehingga benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat luas.
’’Kehadiran HIPKI akan ikut meringankan beban pemerintah, dimana pun HIPKI berada. Untuk itu segenap anggota HIPKI harus meningkatkan terus partisipasi aktifnya.’’
Menurut Sinambela, dalam acara deklarasi sekaligus pelantikan DPD HIPKI Jabar tersebut telah dirumuskan berbagai hal yang cukup penting termasuk menyambut penggunaan globalisasi teknologi yang semakin canggih yakni teknologi on line.
’’Dalam penerapan teknologi on line, HIPKI Jabar sudah siapkan SDM yang berkualitas dan mampu melakukan penerapan tehnologi secara handal termasuk untuk siap mengikuti lelang (tender) on line,’’ tandasnya.
Ekonomi Syariah bisa jadi Penopang Ekonomi Daerah
oleh: Malek Ridwan
ACEH: Ekonomi syariah bisa menjadi salah satu solusi efektif dalam menopang perekonomian daerah, sehingga perlu lebih mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah.
Mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Syamsuddin Mahmud mengemukakan ekonomi syariah bisa menjadi salah satu modal berharga bagi pembangunan NAD ke depan, mengingat potensi pasar pengembangan ekonomi syariah di daerah ini sangat besar.
’’Instrumen ekonomi syariah seperti perbankan syariah dapat menjadi penopang perekonomian NAD ke depannya,’’ ujarnya saat peluncuran buku Horizon Ekonomi Syariah, Pemenuhan dan Distribusi Pembangunan di Banda Aceh, kemarin.
Dosen IAIN Arraniry NAD, Alimin menilai pemerintah daerah NAD belum begitu serius memberdayakan ekonomi berbasis syariah, padahal potensi pasarnya sangat besar karena landasan pemerintahannya yang berdasarkan hukum syariah.
’’Orang luar NAD melihat NAD adalah simbol kebangkitan ekonomi syariah di nusantara. Tetapi kenyataannya perkembangan ekonomi syariah di sini belum begitu menggembirakan,’’ ujarnya.
Dia berharap pemerintah NAD dapat mengambil langkah-langkah nyata dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di bumi tanah rencong NAD.
Selasa, 06 Januari 2009
Kadin Sumut Fokus Pada Sektor Riil
Oleh : Hambali Batubara
Medan : Kadin Sumut akan memberikan perhatian kepada pembangunan sector riil pada tahun 2009. Kadin Sumut melihat sektor industri kecil dan menengah yang padat karya serta pertanian lebih kuat menghadapi hantaman krisis ekonomi global.
Ketua Kadin Sumut Irfan Mutyara mengatakan pembangunan di sektor riil akan membuat peredaran uang lebih menyentuh masyarakat dalam perekonomian Sumut.
Bandingkan dengan saat ini dimana uang banyak beredar, namun tidak banyak menyentuh masyarakat.
Irfan mengatakan Bank Sumut selaku bank pemerintah dapat merangsang dengan mempermudah pemberian kredit kepada pelaku usaha terutama UKM. " Sekarang pengusaha banyak yang tidak mau mengambil pinjaman karena terlalu banyak persyaratan, " ungkap Irfan di kantor Kadin Sumut di Medan sore ini.
Di samping itu untuk menggerakan perekonomian Sumut di tahun 2009 Kadin mengharapkan keberpihakan pemerintah kepada dunia usaha dengan mempermudah biokrasi perijinan serta menggalakan pemakaian produk buatan lokal. " Agar sektor riil lebih berputar," jelasnya. (*)
Pembangunan Asahan III Menunggu Ijin Gubernur
Oleh Hambali Batubara
Medan : Pembangunan PLTA Asahan III tinggal menunggu ijin dari pemerintah daerah Sumatera Utara. Direktur PT PLN Fahmi Muchtar mengatakan pihaknya telah siap untuk mengerjakan PLTA Asahan III bila telah mendapat ijin Gubernur Sumut.
Sejauh ini ada dua pihak yang bersedia membangun PLTA Asahan III, yakni
swasta dan PT PLN.
" Apakah diberikan pembangunannya kepada PLN atau pihak swasta," sebut Fahmi. Menurutnya, pihaknya saat ini sudah menyiapkan dana maupun desain untuk pembangunan pembangkit listrik yang berlokasi di Kabupaten Asahan tersebut. Tambah Fahmi dengan kondisi saat ini dimana terjadi krisis global, pendanaan PLN lebih siap ketimbang pihak lain. " Tapi itu semua tergantung pemerintah daerah," ujarnya.
Fahmi menambahkan bila pemerintah daerah memberikan ijin pembangunan kepada pihak swasta maka PLN akan melihat berapa harga jual listrik yang harus dibayarkan PLN.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, permasalahan ijin pembangunan proyek listrik Asahan III sudah berlangsung sejak akhir 2007. Saat itu pihak swasta lokal yang pendanaannya didukung oleh pihak pengusaha asal negeri Cina hendak membangun pembangkit listrik Asahan III. Sudah dua periode gubernur Sumut diganti, dari Rudolf Pardede kepada Samsul Arifin, namun masalah perijinan pembangunan PLTA Asahan III belum juga diputuskan.(*)
Medan, Ibarat Kampung Besar Tanpa Bentuk
Oleh MASTER SIHOTANG
MEDAN: Medan ibarat sebuah kampung besar yang tidak memiliki tata ruang yang jelas, sehingga pengembangan kota nomor tiga terbesar di Indonesia itu berjalan sesuka hati.
Coba Anda jalan-jalan ke seluruh kota Medan. Yang muncul adalah rumah-rumah toko (Ruko) yang berdiri dengan bentuk sesuka hati dalam satu kawasan tertentu.
Contoh paling mencolok adalah di sepanjang jalan lingkar luar Medan yang dibangun dengan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia. Tampak bangunan ruko yang dikerjakan para pengembang dengan berbagai bentuk dan tipe. Ada yang berlantai tiga dan dua dengan bentuk arsitektur yang bermacam-macam, sehingga membuat mata silau dan keindahan kota jadi hilang.
Meuthia Fadila, pengamat properti dari Universitas Medan (Unimed) mengibaratkan Medan adalah sebuah kampung besar yang tidak memiliki rencana umum tata ruang (RUTR) yang tidak jelas. Sebuah kampung, kata dia, sama sekali tidak memiliki tata ruang yang jelas. Membangun rumah di kampung sesuka hati penduduk mulai dari bentuk, desain, dan besarnya dikerjakan sesuka hati tanpa aturan. Begitulah pembangunan kota Medan saat ini.
Dalam satu kawasan di Medan, bisa muncul macam-macam jenis bangunan dan peruntukan. Jadi, tidak heran manakala Medan diibaratkan seperti kampung besar tanpa bentuk.
Paling membuat pemerhati kota ini miris adalah pelurusan Sungai Deli oleh sejumlah pengembang untuk berbagai kepentingan. Yang namanya sempadan(pinggir) sungai berjarak 25 meter berdiri bangunan dan para pengembang melanggar seeneknya tanpa teguran dari tata kota Medan, sehingga merusak keindahan dan lingkungan di sekitarnya.
Pemerintah kota Medan tampak tidak memiliki arah untuk membangun kota Medan. Dengan demikian bangunan rumah di Medan semraut, jalan dijadikan areal parkir, dan peruntukan satu kawasan bisa diubah seenaknya.
Pada waktu kota Medan dipimpin Syaurkani dekade 1970-an, dia menjelaskan,Medan sudah memiliki RUTR yang jelas. Di kawasan Petisah, misalnya, adalah lokasi perumahan dan bangunan tidak bisa lebih dari dua lantai. Namun, akhir-akhir ini kawasan Petisah sudah berubah jadi lokasi pasar Petisah, ruko-ruko yang berjejer dengan desain dan bentuk yang tidak seragam, serta ruang terbuka yang dijadikan bangunan markas organisasi kepemudaan.
Sesungguhnya, penataan kota Medan masih dapat diperbaiki asalkan semua memahami dan menyadari penataan kota ini perlu bukan hanya sekedar keindahan, tapi juga mendukung kelancaran arus lalu lintas.
DPD Realestat Indonesia (REI) Sumut, misalnya, coba mengajak DPRD dan Pemkot Medan agar menata kembali RUTR dengan mengembalikan satu kawasan pada fungsinya.
Kemudian, dalam satu kawasan bangunan diseragamkan dengan memberikan insentif makin ke atas semakin kecil retribusi yang dibebankan.
Ketua DPD REI Sumut Rusmin Lawin mengakui organisasi yang dipimpinnya berupaya mendekati DPRD dan Pemkot Medan agar merevisi RUTR kota Medan agar lokasi rumah sehat sederhana (RSh), rumah susun (Rusun), tempat pusat perbelanjaan, perkantoran diperjelas, dan peruntukanm lain ditetapkan secara tegas.
"Kami mau duduk menyatukan persepsi dulu dengan anggota legislatif dan aparat Pemkot Medan untuk menata kembali kota Medan."
REI sebagai wadah para pengembang masih patuh kepada pemerintah, asalkan tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada pengembang tertentu.
Menurut mantan Sekretaris DPD REI Sumut itu, REI berupaya mendorong Pemkot Medan merevisi rencana umum tata ruang (RUTR), sehingga penataan kota Medan semakin terarah dan indah. Saat ini, kata dia, ada sejumlah pengembang yang meluruskan Sungai Deli dan tidak mengindakan sempadan sungai 25 meter dari bibir sungai harus berupa daerah hijau dan ditanami tumbuhan.
Sementara itu, Putrama Alkhairi, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui penataan kota Medan sudah salah dan menyimpang, sehingga kota nomor tiga terbesar di Indonesia ini semakin semraut dan tidak beraturan.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan agar duduk bersama merumuskan apa yang akan diperbuat untuk menata kembali kota kebanggaan masyarakat Sumut ini. Pembangunan di Medan saat ini, selain tidak terpola juga tidak memiliki perencanaan yang panjang, sehingga dimana-mana yang muncul adalah rumah toko.
Sebagai anggota dewan di Pemkot Medan, dirinya sudah berulangkali mendesak pemerintah kota Medan agar merevisi RUTR dan Perda No. 2 tahun 1999, supaya ada keseragaman bentuk dan kawasan semakin tertata baik.
Sesungguhnya, kesemrautan pembangunan kota Medan sudah merupakan lingkaran setan yang melibatkan semua pihak a.l. pengembang, pemerintah, wakil rakyat,dan organisasi kepemudaan yang membangun sesuka hati tempat pos di ruang hijau dan terbuka. "Ini harus diubah kalau Medan mau bagus dan tertata rapi," tandasnya.
Affifudin Lubis, Pejabat Walikota Medan dalam satu kesempatan mengakui penataan kota Medan sudah harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
"Sesungguhnya [penataa bangun] adalah tugas Dinas Tata Kota dan Bangunan
Pemkot Medan untuk menertibkan bangunan dan kawasan agar sesuai dengan peruntukannya," kata dia.
Walikota Medan, menurut Affifuddin, sudah melimpahkan sebagian kewenangan pengawasan pembangunan kepada camat. Setiap kecamatan, lanjutnya, sudah ada petugas pamong praja yang memperhatikan dan mengawasi pembangunan di daerahnya. "Kalau ada penyimpangan dan tidak sesuai dengan IMB [izin mendirikan bangunan], semestinya bangunan itu dihentikan," tuturnya.
Pengamat Tata Kota Medan Filianty Bangun menggerutu lebih keras lagi, soal lambatnya Pemkot Medan membuat master plan dan RUTR. Medan, kata dia, hanya sampai 2005 memiliki master plan dan RUTR yang disusun semasa Walikota Medan dijabat Syaurkani. Sejak itu, pembangunan di Medan praktis berjalan tanpa aturan.
Bappeda Medan pada 2006 coba menyusun master plan dan RUTR dengan menggunakan pihak ketiga. Sayangnya, kata dosen Univ. Sumatra Utara, Fakultas Teknik itu, master plan yang dibuat sama sekali tidak mendasarkan kajian ilmiah. "Yang dilakukan adalah mengandalkan data-data sekunder dengan biaya sekitar Rp4,5 miliar."
Semestinya, kata dia, dengan biaya sebesar itu, Medan sudah memiliki master plan dan RUTR lengkap dan konfrehensif sebagai dasar untuk melakukan penataan kota nomor tiga terbesar di Indonesia itu.
Filianty mengusulkan agar master plan yang disusun Bappeda Medan itu dibatalkan karena akan merusak pembangunan kota Medan dimasa mendatang. Misalnya, kata dia, kawasan industri di Medan bisa berpindah-pindah sekali lima tahun. "Bagaimana dasar pemikiran ini bisa masuk dalam sebuah dokumen penting yang namanya master plan kota Medan," tandasnya. (*)
TATA NIAGA PUPUK BERSUBSIDI PERLU DIKAJI ULANG
Oleh MASTER SIHOTANG
MEDAN: Pemerintah baru saja menambah pasok pupuk bersubsidi sebesar 300.000ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani. Selama ini menurut pandangan pemerintah total pupuk bersubsisi memang masih kurang.
Namun, persoalan bukan hanya terletak pada jumlah pupuk bersubsidi itu sendiri. Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi, selain karena memang pasok yang terbatas diduga keras karena lebih didominasi permainan para distributor di daerah yang mempermainkan pupuk itu sendiri.
Pengamatan Bisnis di sejumlah daerah di Sumatra Utara menunjukkan dugaan tersebut. Misalnya, di Kabupaten Simalungun, Sumut pupuk bersubsidi malah sempat meluber ke subsektor perkebunan. Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut sejumlah distributor sengaja menaikkan harga jual ke kios pupuk dengan alasan pupuk tidak ada.
Di Kabupaten Karo, Sumut, para distributor mengalihkan sebagian pupuk bersubsisi ke daerah lain, sehingga jatah pupuk untuk daerah tersebut lari ke tempat lain.
Karena itu, sejumlah kalangan mendesak menteri pertanian (Mentan) agar mengkaji ulang mata rantai perdadangan pupuk bersubsidi dengan menghapuskan distributor yang diduga sering memainkan harga pupuk, menjual pupuk ke subsektor lain, serta menjual pupuk ke tempat lain, sehingga harga eceran tertinggi (HET) yang sudah dipatok pemerintah sama sekali tidak pernah diterima para petani.
T. Simanullang, seorang pengurus koperasi yang menjadi kios Pupuk Urea di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut menegaskan selama ini distributor di lini IV-lah yang membuat pupuk langka, sehingga distributor seenaknya menentukan harga di luar HET yang sudah ditentukan pemerintah.
"Keberadaan distributor yang diangkat produsen pupuk sesuai SK Mentan menambah mata rantai distribusi, sehingga pupuk sering langka dan HET yang dipatok pemerintah tidak pernah dinikmati para petani," ujarnya kepada *Bisnis* belum lama ini.
KUD yang dipimpinnya membeli pupuk di atas HET dari distributor dengan alasan stok pupuk tidak ada. Karena anggota KUD yang tergabung dalam kelompok tani membutuhkan pupuk urea, lanjutnya, mau tidak mau berapa pun harga yang dibuat distributor terpaksa ditebus kios pupuk. Dia mengusulkan agar produsen pupuk langsung mendrop pupuk ke kios [tanpa melalui distributor], sehingga kios pupuk dapat menjual kepada anggota kelompok tani sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
Mentan menetapkan HET pupuk a.l. Urea Rp1.200 per kg, ZA Rp1.050 per kg,Superpos Rp1.550 per kg, dan NPK Phonska Rp1.750 per kg.
Paling menjengkelkan, menurut Simanullang, pengawasan dari produsen pupukdan aparat terkait mengenai perilaku distributor pupuk tersebut sangat lemah. "Malahan ada produsen pupuk bersubsidi membela distributor dengan alasan jarak kios pupuk dari distributor terlalu jauh dan jalan rusak. Harga pupuk di atas HET masih wajar," ujar Simanullang menirukan pembelaan seorang petugas dari produsen pupuk yang bertugas di Medan.
Jadi, Mentan kalau menang tetap mau mempertahankan subsidi pupuk, sebaiknya mengevaluasi keberadaan distributor pupuk karena membuat harga mahal dan diduga para distributor menyelewengkan pupuk ke tempat lain.
"Idealnya, subsidi pupuk dihapuskan karena para petani tidak pernah menikmati harga pupuk yang sudah ditetapkan pemerintah."
Staf Penjualan PT Pusri Sumut Paino mengakui bahwa Pusri pernah mendrop langsung pupuk urea ke kios-kios pupuk pada 2004 lalu dan tidak menimbulkan masalah. "Semua berjalan sesuai aturan termasuk realokasi ke kabupaten/kotayang tinggi penggunaan pupuk urea berjalan dengan baik. Cuma waktu itu Pusri mendistribusikan pupuk urea produksi Pupuk Iskandar Muda (PIM) dari Aceh."
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pemilihan asal Sumut Parlindungan Purba mendukung langkah penghapusan subsidi pupuk dan diganti dengan membeli produksi petani langsung oleh pemerintah dengan harga yang lebih tinggi.
"Di negara manapun subsidi seperti ini tidak efektif. Soalnya pupuk non subsidi dan bersubsidi selalu berdampingan. Bagaimanapun, kondisi tersebut rawan penyelewenangan di lapangan sedangkan pengawasan relatif lemah," ujarnya.
Dia akan memperjuangkan agar pemerintah secepatnya agar mengevaluasi pemberian pupuk bersubsidi yang kurang mengena kepada sasaran yakni para petani. "Yang menikmati subsidi pupuk di lapangan, bukan petani tapi distributor," tandasnya.
Asisten Perekonomian Pemprov Sumut Kasim Siyo mengakui subsidi pupuk yang diberikan pemerintah kurang efektif untuk membantu meningkatkan pendapatan para petani.
"Sebaiknya penyaluran subsidi pupuk seperti sekarang ini dievaluasi secara nasional, karena masalah kelangkaan pupuk dan harga yang tidak pernah sama dengan HET membuat subsidi itu sendiri tidak mencapai sasaran yang diinginkan," tandasnya. Sejumlah kalangan mendesak menteri pertanian (Mentan) agar mengkaji mata rantai perdagangan pupuk bersubsidi dengan menghapuskan distributor yang diduga sering memainkan harga pupuk, sehingga harga eceran tertinggi (HET) yang sudah dipatok pemerintah sama sekali tidak pernah diterima para petani.
Langkah pemerintah menambah volume pupuk bersubsidi patut dihargai. Tapi, akan lebih baik jika pemerintah memotong mata rantai penyaluran pupuk tersebut agar tepat sasaran, kalau pemerintah sama sekali tidak mau mencabut pupuk bersubsidi dan menggantinya melalui pembelian produk petani dengan harga yang lebih tinggi.(*)
Pegadaian Medan gencarkan KRISTA
Oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Perum Pegadaian Kanwil Medan yang mencakup wilayah Sumut dan NAD pada tahun 2009 akan semakin menggencarkan layanan program Kredit Industri Usaha Rumah Tangga (KRISTA) dengan membidik pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro dari kalangan perempuan pengusaha.
Sejak diluncurkan pertengahan tahun 2008, KRISTA mendapat sambutan antusias dari kalangan perempuan pengusaha UMKM di empat daerah uji coba di Sumut.
Humas Perum Pegadaian Kanwil Medan Lintong P Panjaitan mengungkapkan program KRISTA ini khusus diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga yang umumnya diperankan kaum perempuan.
‘’Beberapa jenis usaha yang biasanya diusahakan perempuan pengusaha UMKM diantaranya, pedagang kecil tukang sayur, bakul jamu, pedagang kaki lima,’’ katanya kepada Bisnis.
Dia mengemukakan beberapa daerah uji coba KRISTA di wilayah Sumut sejak September 2008 yakni Sibolga, Padang Sidempuan, Mandala Medan, Pematang Siantar. ‘’Program ini disambut antusias kalangan perempuan pengusaha.’’
Dia menyebutkan jumlah uang pinjaman KRISTA yang tersalur di empat wilayah itu hingga posisi November 2008 mencapai Rp 412 juta dengan jumlah nasabah sebanyak 147 nasabah.
Setelah melihat hasil uji coba yang cukup memuaskan, paparnya, pihaknya merencanakan akan melanjutkan program KRISTA dapat dilakukan pada tahun ini juga. Menurut dia, tingginya minat masyarakat memanfaatkan KRISTA ini karena prosedurnya yang mudah dan sederhana, dimana hanya membutuhkan waktu 3 hari setelah permohonan kredit diajukan, kredit sudah bisa dicairkan
’’Hal itu sejalan dengan misi pegadaian yang bertekad mengembangkan usaha-usaha produktif dengan menyediakan kredit pembiayaan yang cepat, mudah dan murah.’’
Menyangkut besaran kredit pembiayaan, dia menjelaskan jumlah pinjaman yang diberikan minimal Rp100 ribu hingga Rp1 juta.
Sumut masih andalkan pertanian
Oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Struktur penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dan sektor pertanian masih menjadi tumpuan untuk menampung jumlah angkatan kerja yang ada.
Laporan keadaan ketenagakerjaan di Sumatra Utara yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Alimuddin Sidabalok mengatakan masih tertumpunya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian terlihat dari jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan sebagian besar bekerja di sektor itu.
Disebutkan pada Agustus 2008 sekitar 71,21% penduduk di daerah pedesaan bekerja di sektor pertanian dari 5.540.263 orang jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatra Utara.
’’Sedangkan sisanya atau sekitar 28,79% bekerja pada non pertanian. Sebaliknya penduduk perkotaan pada umumnya bekerja di sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan,’’ ujarnya di Medan kemarin.
Sementara dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2008 di Sumut sebanyak 8.919.973 orang dan pada Agustus 2007 sebanyak 8.378.148 orang atau terjadi penambahan sebanyak 541.825 orang dalam kurun waktu satu tahun.
’’Penambahan angkatan kerja itu menuntut ketersediaan lapangan kerja agar dapat terserap pada lapangan kerja tersebut,’’ ujarnya.
Dari laporan itu menurutnya dapat dilihat komposisi lapangan kerja yang tersedia di perkotaan masih sangat sedikit sehingga sektor pertanian menjadi tumpuan. Namun demikian katanya untuk menstimulus agar jumlah tenaga kerja di perkotaan dapat terserap perlu stimulan dari pemerintah daerah dalam bentuk percepatan mekanisme pengesahan APBD.
Hal ini akan memicu terbukanya lapangan kerja pada proyek-proyek yang dananya dari anggaran pemerintah daerah yang dirancang dalam RAPBD dan sudah disetujui pusat. ’’Jika APBD bisa berjalan sesuai mekanismenya maka akan terbuka peluang kerja dan tenaga kerja yang ada bisa terserap,’’ tandasnya.
