oleh: Safrin*
Seorang pakar ekonomi menjawab spanduk ketika saya tanya bisnis apa yang potensial dan menguntungkan disaat pergerakan ekonomi sedang mengalami penurunan akibat dampak krisis keuangan di Amerika, seperti saat ini. Paling tidak sampai selesai pemilu 2009, bisnis spanduk akan tetap kinclong, tambahnya.
Saya terhenyak sejenak mendengar jawaban tersebut. Namun dalam hati, saya setuju dengan pernyataan itu. Saya yakin Anda juga akan setuju dengan pernyataan sang ekonom tadi. Buktikan sendiri. Cobalah jalan-jalan ke pusat kota – down town – yang penuh keramaian. Spanduk merentang riuh dimana-mana. Spanduk yang dimaksud bukanlah spanduk yang menawarkan obat panu, ataupun kredit murah tanpa agunan, melainkan spanduk yang berwajah caleg – calon wakil kita nanti.
Cobalah lihat spanduk itu lebih teliti. Mungkin kita akan bertemu dengan kawan lama waktu sekolah di SD Inpres di kampung dulu. Kawan itu yang kita tahu dulu berprofesi jauh dari hingar bingar politik di masa orde baru, sekarang siap-siap untuk duduk di kursi wakil rakyat. Melalui spanduk itu kita juga bertemu dengan seorang tokoh partai politik – yang alhamdullillah ternyata masih segar bugar, meski lama menderita stroke karena gagal jadi anggota dewan. Melalui spanduk itu juga kita jadi tahu si tokoh ternyata telah berganti partai lagi, bukan partai yang dulu sangat di bela-belanya. Dan ini perpindahan partai yang ketiga, mengikuti irama pemilu yang telah berlangsung tiga kali sejak reformasi.
Spanduk-spanduk itu menarik untuk dilihat. Teknologi cetak, fotografi, dan kwalitas dasar kain yang menggunakan teknologi MMT, memungkinan spanduk-spanduk itu indah kelihatan. Senyum sang caleg yang ramah penuh pesona dan meyakinkan dapat muncul pada spanduk-spanduk MMT. Sesuatu hal yang mustahil terjadi pada masa lalu.
Meski indah terlihat, penggunaan spanduk sebagai media promosi ternyata bukan merupakan pilihan utama para pemasar. Bagi pemasar pilihan utama sebuah media promosi itu selalu dikaitkan dengan tingkat efektif dan efisien. Artinya sebuah media promosi akan digunakan bila memiliki unsur efektif dan efisien.
Makna efektif itu selalu dikaitkan dengan jumlah khalayak potensial yang melihat media promosi tersebut. Sedangkan efisien berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan. Artinya bila harga yang dibayarkan untuk media promosi itu murah, dan khalayak sasarannya tepat, maka media promosi itu efektif dan efisien. Untuk spanduk misalnya dari segi biaya, memang harganya cukup murah.
Namun dilihat dari konteks potensi khalayak, belum tentu. Ini disebabkan karena spanduk yang umum direntangkan di pinggir jalan, hanya dilihat sekilas oleh khalayak yang melintas. Proses perjalanan yang selintas menyebabkan pesan-pesan yang ada pada spanduk tersebut tidak akan terbaca dengan jelas. Selain itu orang-orang yang membaca spanduk itu belum tentu khalayak potensial. Itulah sebabnya pakar pemasaran dan periklanan menempatkan spanduk sebagai pilihan terakhir untuk promosi.
Jadi bagaimana tentang spanduk caleg yang riuh bertebaran itu ? Dari sudut efisien spanduk-spanduk caleg itu jelas sangat efisien. Karena biaya pembuatannya cukup murah. Cuma berkisar Rp.50.000,- hingga Rp.60.000/per meter. Apalagi bila dibuat dalam jumlah banyak, jelas akan lebih murah. Begitu juga biaya pasang. Pemerintah sebenarnya menetapkan biaya spanduk cukup murah. Itu kalau minta izin resmi dari Dinas Pertamanan sebagai otoritas pemegang izin spanduk. Kalau pasang langsung, ya gratis.
Namun bagaimana dari sudut efektifitas, apakah spanduk-spanduk caleg tersebut cukup efektif ? Inilah yang sebenarnya harus dikaji lebih serius. Pertama, cobalah teliti lagi dengan hati-hati. Spanduk-spanduk caleg yang dipasang di keramaian down town itu ternyata banyak yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan si caleg. Artinya si caleg berasal dari dapem X, ternyata spanduk itu di pasang di dapem Y, dengan alasan daerah itu selalu ramai dilalui lalu-lalang kendaraan. Kedua, coba lihat lagi dengan teliti berapa banyak orang yang lalu lalang memperhatikan spanduk itu. Sangat kecil.
Ketiga, baca pesan yang ada di spanduk itu. Sangat klise. Tidak merangsang pembaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapa dan apa yang disampaikan. Umumnya pesan-pesan pada spanduk itu adalah pesan-pesan menyambut hari libur keagamaan ataupun hari-hari besar kenegaraan seperti hari kemerdekaan ataupun sumpah pemuda. Tidak ada spanduk yang berisikan pesan yang sangat merangsang seperti ini “Anggota Legislatif Bukan Tujuan Utama Saya, Tapi Kalau Anda Memilih dan Saya Terpilih, Percayalah Kesejahteraan Masyarakat Akan Saya Perjuangkan”. Kalau ada pesan-pesan seperti itu, saya percaya khalayak berusaha untuk mengenal siapa caleg tersebut.
Dari ketiga alasan di atas, jelas pemasangan spanduk tidak efektif sebagai media sosialisasi caleg. Perlu ada media lain yang dapat digunakan untuk memperkuat spanduk-spanduk. Karena kata para pakar pemasaran dan iklan, promosi membutuhkan keaneka-ragaman bentuk media. Bukan hanya spanduk.
Jadi kalau spanduk itu tidak efektif lebih baik kita turunkan saja. Sehingga kota ini menjadi lebih indah. Setuju?
* penulis adalah Pakar komunikasi Fisip USU
Senin, 16 Februari 2009
Menjamurnya spanduk caleg
Sabtu, 14 Februari 2009
Kapolri resmi copot Kapolda Sumut
oleh: yusran yunus
MEDAN: Seperti diperkirakan sebelumnya, Mabes Polri akhirnya memutuskan mencopot Kapolda Sumut Nanan Soekarna, menyusul kerusuhan anarkis oleh sekitar 1.000-an massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat, 3 Februari lalu.
Sebagaimana diberitakan Antara, sebagai penggantinya sesuai SKEP Kapolri SKEP/65/II/2009 tanggal 13 Februari, pejabat baru Kapolda Sumut adalah Badrodin Haiti, Direktur I/Kam dan Tranas Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya Haiti pernah bertugas di daerah konflik, Sulawesi Tengah selaku Kapolda Sulteng dan Kapoltabes Medan.
Kabid Humas Polda Sulteng Baharuddin Djafar mengatakan pihaknya sudah menerima informasi perihal penggantian Kapolda Sumut, meski sampai saat ini belum menerima pemberitahuan resmi dari Mabes Polri.
‘’Untuk serah terima jabatan, biasanya paling lambat seminggu setelah adanya Telegram Rahasia (TR),’’ katanya.
Kamis, 12 Februari 2009
KPUD Sumut tagih dana pemilu ke Depdagri
oleh: hambali batubara
MEDAN: Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara (KPUD Sumut) mendatangi Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri (Sekjen Depdagri), ’menagih’ dukungan dana pemerintah daerah untuk pemilihan umum legislatif 2009 nanti.
Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution mengatakan langkah ini dilakukan setelah minimnya dana bantuan pemerintah pusat untuk sosialisasi pemilu dan belum jelas payung hukum yang mengatur bantuan dana oleh pemerintah daerah kepada KPU.
Irham mengatakan pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 118 juta untuk sosialisasi pemilu legislatif tahun 2009 yang bersumber dari APBN.
''Kalau mengandalkan dana dari APBN, jelas informasi pemilu tidak sampai ke masyarakat bawah,'' ungkapnya.
Akibatnya, tuturnya, pihaknya sampai saat ini belum melakukan kegiatan sosialisasi, padahal hari pemungutan suara sudah semakin dekat, 9 April 2009. ''Selama ini sosialisasi praktis mengandalkan peran pemerintah daerah, partai politik dan calon legislatif.''
Dia menjelaskan sebenarnya berdasarkan UU No 22 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum pasal 121 mengatakan ada peran serta pemerintah daerah membantu KPU. ''Tetapi tidak jelas bentuknnya, hanya disebutkan fasilitas.''
Menurutnya, praktis dana yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Sumut sebesar Rp 8 miliar untuk sosialisasi KPU, urung dikucurkan mengingat belum adanya payung hukum yang jelas seperti Pepres yang mengaturnya. ''Untuk itulah, kami berinisiatif menemui Setjen Depdagri untuk minta kejelasan.''
Gubernur Sumut: Surat rekomendasi Protap tidak bersifat final
oleh: master sihotang
MEDAN: Gubernur Sumut Syamsul Arifin menilai surat rekomendasi yang ditekennya mengenai usulan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) tidak bersifat final. ‘’Saat saya meneken surat itu, masih tujuh kabupaten/kota yang memberikan dukungan,’’ katanya.
Menurut dia, surat rekomendasi itu batal dengan sendirinya jika dalam perkembangannya daerah pendukung tidak lagi 7 kabupaten dan kota. ‘’Soal bagaimana kelanjutannya, apakah usulan itu sesuai atau tidak dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, merupakan wilayah kewenangan legislatif.’’
Dia mengemukakan setiap menandatangani sebuah surat terkait satu kebijakan, pihaknya melalui prosedur dan mekanisme baku, dimana harus melalui sejumlah analisis dan telaah dari stafnya yang dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi administratif, ketentuan hukum dan perundang-undangan.
“Jadi surat itu bukan saya tandatangani sendiri secara otoriter. Begitu juga terhadap surat-surat lainnya, minimal ada enam paraf sebelumnya, terakhir ke Sekretaris daerah. Jadi semuanya sudah melalui prosedur dan mekanisme,’’ ujarnya.
Menyusul aksi kerusuhan anarkis yang dilakukan massa pendukung pembentukan Protap, dia mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang sudah terpelihara baik selama ini.
‘’Biar kita serahkan sepenuhnya pengusutan kasus itu kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan memproses hukum siapa pun yang terlibat. Termasuk jika ada pejabat Pemprov Sumut yang terlibat ikut unjuk rasa, mendalangi, mendanai,’’ tegasnya.
Selasa, 10 Februari 2009
Pantau kualitas air Danau Toba, Samosir butuh laboratorium
oleh: master sihotang
MEDAN: Pemerintah Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) membutuhkan laboratorium lengkap untuk mengetahui perkembangan kualitas air dan lingkungan Danau Toba.
’’Kami membutuhkan laboratorium, sehingga mampu mendeteksi perkembangan kualitas air dan lingkungan Danau Toba,’’ kata Bupati Samosir Mangindar Simbolon.
Menurut dia, selama ini banyak lembaga sosial masyarakat (LSM) yang melakukan penelitian air Danau Toba secara sporadis dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat. Hasil penelitian LSM tersebut, lanjutnya, belum dapat dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan.
Dia mencontohkan baru-baru ini ada LSM dari luar Sumut yang mengaku melakukan penelitian dengan mengambil sampel air Danau Toba. ’’Melalui sampel tersebut mereka menyimpulkan perairan Danau Toba sudah tercemar akibat pakan ikan.’’
Kesimpulan tersebut, kata Mangindar, tidak dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk menghentikan pengembangan keramba jala apung di Danau Toba.
Karena itu, kata dia, Pemprov Sumut dan tujuh kabupaten yang berkaitan dengan Danau Toba a.l. Kabupaten Simalungun, Karo, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Dairi, dan Tapanuli Utara perlu membangun sebuah laboratorium komprehensif yang dapat memantau kualitas air dan lingkungan Danau Toba setiap hari.
Kalau sudah begini, kata dia, tidak ada lagi yang berani macam-macam dengan melakukan penelitian secara sproradis lalu menyimpulkan perairan Danau Toba sudah terdegradasi atau tercemar akibat pakan ikan dan limbah rumah tangga.
Namun, menurut dia, Pemprov Sumut dan tujuh kabupaten yang terkait dengan Danau Toba harus merapatkan barisan dan meminta bantuan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan agar mau membantu pembangunan laboratorium tersebut. Selanjutnya, kata dia, biaya operasional akan ditanggung oleh tujuh kabupaten yang berkaitan dengan kawasan Danau Toba.
Dia mengakui Danau Toba ini harus dijaga kelestariannya karena sudah menjadi situs dunia. Kalau dibiarkan tanpa pengawasan dan perawatan yang intensif, paparnya, salah satu objek wisata itu akan ditinggalkan para wisatawan asing (wisman) karena adanya penelitian sproradis yang menjelek-jelekkan kualitas air dan lingkungan Danau Toba.
Ketika disinggung bahwa sudah ada Perda No. 7 Tahun 1980 yang dibuat Pemprov Sumut untuk menata kawasan Danau Toba, Mangindar mengatakan, Perda tersebut harus diikuti dengan membuat Perda ikutan oleh kabupaten yang berkaitan dengan Danau Toba.
Sampai saat ini, kata dia, baru Pemkab Samosir yang sudah menyiapkan perda yang berkaitan dengan Perda No. 7 Tahun 1980. Namun, paparnya, karena menunggu revisi tata ruang Sumut yang belum selesai perda tersebut belum dapat disahkan.
’’Kami menunggu hasil revisi tata ruang dan wilayah Sumut. Kalau itu sudah selesai, tiggal menyesuaikan dengan perda pengelolaan Danau Toba yang masuk menjadi kawasan Kabupaten Samosr. Kabupaten lain, tuturnya, perlu membuat aturan untuk mendukung Perda No. 7 Tahun 1980,’’ tandasnya.
Aceh tolak beras impor&antar pulau
oleh: malik ridwan
BANDA ACEH: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menolak masuknya beras impor dan antar pulau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan beras produksi petani lokal mencukupi.
Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar mengatakan produksi beras yang dihasilkan kalangan petani masih mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat NAD, sehingga saat ini belum diperlukan masuknya beras impor maupun antar pulau.
’’Bahkan kami merencanakan akan mengekspor beras tahun ini ke beberapa negara tetangga terdekat seperti Malaysia, Singapura,’’ katanya di Banda Aceh, kemarin.
Dia menjelaskan pihak Pemprov NAD melakukan upaya-upaya signifikan dalam meningkatkan produktivitas petani beras NAD, seperti mendorong peningkatan utilisasi industri penggilingan beras milik petani. ’’Kami juga mendorong dunia swasta untuk bisa membangun industri prosesing yang kuat.’’
Menurutnya, bila industri prosesing berkembang pesat maka secara otomatis akan mendongkrak harga pembelian gabah petani sehingga ikut memacu produktivitas padi karena terjaminnya pembelian gabah petani tersebut. ’’Untuk tahap awal, kami akan membangun dulu industri prosesing ini. Nanti akan diikuti oleh dunia swasta di sini.’’
Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar mengatakan pihaknya mengapresiasi tekad kuat Pemprov NAD untuk mendorong peningkatan produktivitas padi petani sehingga NAD dapat mengembalikan masa kejayaannya sebagai salah satu daerah lumbung beras di tanah air.
Dia mengungkapkan Pemprov Aceh menargetkan sekitar 400 ribu hektare tanaman padi, dimana dari jumlah itu yang baru ditanami sekitar 100 ribu hektare, sehingga masih cukup luas potensi lahan untuk ditanami padi.
’’Dengan irigasi yang baik, pemanfaatan benih berkualitas tinggi serta input teknologi tinggi, potensi NAD menjadi lumbung beras di masa mendatang akan semakin terbuka lebar. Bahkan dapat mengekspor beras ke negara-negara tetangga seperti Malaysia yang memiliki kebutuhan tinggi.’’
Menurutnya strategi Pemprov NAD untuk mengembangkan industri prosesing merupakan strategi tepat dalam menunjang persediaan beras bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan itu dia juga mengungkapkan pada tahun ini Perum Bulog menargetkan produksi gabah nasional mencapai 3,8 juta ton. ’’Target itu cukup realistis, mengingat realisasi 2008 sudah mencapai 3,21 juta ton,’’ tandasnya. (k48)
Senin, 09 Februari 2009
Polisi periksa 70 saksi kerusuhan berdarah DPRD Sumut
oleh: hambali batubara
MEDAN: Polisi telah memeriksa sekitar 70 orang saksi dan menahan 36 tersangka kasus kerusuhan berdarah yang dilakukan massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) di gedung DPRD Sumut, Selasa pekan lalu. Dalam aksi unjuk rasa anarkis itu, Ketua DPRD Sumut H Abdul Aziz Angkat tewas.
Beberapa tersangka yang ditahan adalah mantan anggota DPRD Sumut, pengurus manajemen harian lokal di Medan, calon legislatif, mahasiswa serta beberapa siswa Sekolah Menengah Umum (SMU).
Wakil Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi menegaskan pihaknya sepakat jika pihak kepolisian memeriksa anggota dewan dengan tanpa harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang biasa diterapkan kepada anggota dewan selaku pejabat negara. ‘’Jika memang perlu diperiksa, kami bersiap diperiksa tanpa menunggu keluarnya surat izin,’’ katanya.
Polisi kejar otak kerusuhan berdarah DPRD Sumut
oleh: hambali batubara
MEDAN: Kepolisian Sumatra Utara terus mengusut aktor intelektual kerusuhan berdarah yang berujung tewasnya Ketua DPRD Sumut H Abdul Aziz Angkat, Selasa pekan lalu. Wakil Kepala Polda Sumut Edward R Pakasi menegaskan tidak menutup kemungkinan sejumlah tokoh yang diduga ikut terlibat sebagai penggerak aksi anarkis massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang berada di luar Sumut untuk ikut diperiksa.
‘’Dengan bantuan Interpol, kami sudah mengirim surat panggilan terhadap GMP, seorang tokoh penggagas pembentukan Protap yang kini sedang berada di Singapura, Yang bersangkutan disebut-sebut menjadi penyandang dana aksi massa anarkis di DPRD Sumut,’’ katanya, tadi siang.
Dia mengemukakan siapa saja yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut akan diperiksa sesuai ketentuan hukum berlaku, termasuk terhadap salah satu media cetak di Medan yang akan diproses sesuai Undang-Undang Pers.
Kapasitas listrik Sumbagsel sangat terbatas
oleh: antara
PALEMBANG: Kapasitas listrik di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang juga interkoneksi sampai Sumbagteng dan Riau saat ini masih sangat terbatas, hanya hanya 1.700 Mega Watt (MW).
Mantan General Manager Pembangkitan Sumbagsel PT PLN (Persero), Mariyun Sanusi menyampaikan hal itu dalam rangka pamitan dan memperkenalkan penggantinya, Prawoko kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin di Palembang, hari ini.
Menurut dia, kapasitas listrik yang ada sekarang ini sebesar 1.700 MW ntuk Sumbagsel, tetapi interkoneksi sampai Sumbagteng, dan Riau.
’’ngan kondisi yang ada tersebut maka boleh dikatakan kapasitas listrik "pas-pasan" mengingat beban puncaknya 1.600 MW,’’ ungkapnya.
Ia menyatakan, biasanya yang bermasalah itu pada saat musim kemarau. Kalau punya 600 MW, maka kalau kemarau bisa tinggal 300 MW jadi tinggal separuhnya, karena itu harus mengatur pemeliharaannya.
’’PLTA kita punya 600 MW, tetapi kalau musim kemarau tinggal 50%-nya,’’ tandasnya.
Bisnis apartemen di Batam menjanjikan
oleh: antara
PEKANBARU: Prospek bisnis hunian apartemen di Kota Batam dinilai sangat menjanjikan, meski bisnis pengembangan properti masih dibayang-bayangi krisis ekonomi global.
Presiden Direktur PT Grand Uway Development, Ansyar Heryadi, dalam jumpa pers pembangunan kawasan bisnis dan wisata terpadu Grand Quarter (GQ) Batam, siang ini di Pekanbaru mengatakan di tengah kesusahan akibat krisis ekonomi, peluang bisnis apartemen khususnya di Batam sangat menjanjikan.
Perusahaan pengembang tersebut kini sedang membangun sebuah kawasan bisnis dan wisata terpadu seluas 15 hektare di Batam, berlokasi di Jalan Abulyatama, Batam Center.
Menurut Ansyar, prospek hunian apartemen Batam didukung adanya potensi dari kalangan ekspatriat yang tinggal di kota tersebut.
‘’Di Batam saat ini terdapat 611 perusahaan asing dan 9.886 perusahaan menengah kecil serta tak kurang dari 2.599 orang ekspatriat tinggal di Batam,’’ katanya.
Minggu, 08 Februari 2009
Badrodin Haiti, Calon terkuat Kapolda Sumut
oleh: yusran yunus
MEDAN: Mantan Kapolda Sulawesi Tengah, Badrodin Haiti dikabarkan menjadi kandidat terkuat menduduki posisi Kapolda Sumut, menyusul keputusan Mabes Polri melakukan penggantian Kapolda Sumut Nanan Sukarna pasca kerusuhan berdarah yang menewaskan Ketua DPRD Sumut H Abdul Aziz Angkat, Selasa pekan lalu.
Menurut sumber Bisnis, keputusan pengangkatan Badrodin Haiti sebagai Kapolda Sumut didasarkan kesuksesannya dalam menangani kasus-kasus besar yang terjadi di daerah konflik Poso sewaktu bertugas di Sulawesi Tengah.
‘’Kemungkinan, itu olahan di Mabes Polri,’’ katanya tentang munculnya nama Badrodin Haiti sebagai kandidat terkuat Kapolda Sumut.
Saat ini Badrodin Haiti menjabat Direktur I Badan Reserse Kriminal Polri.
Sebelumnya, Mabes Polri memutuskan mengganti Kapoltabes Medan Aton Suhartono dan beberapa pejabat di Polda Sumut, menyusul aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).
Pasca kerusuhan, hunian hotel di Medan anjlok
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Efek negatif kerusuhan berdarah di DPRD Sumut pekan lalu, sudah mulai dirasakan dunia usaha di daerah ini. Menurut pantauan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, tingkat hunian hotel anjlok hingga 30% menyusul kerusuhan berdarah yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumut H Abdul Aziz Angkat.
Ketua II PHRI Sumut Daulat Manurung mengungkapkan penurunan tingkat hunian hotel itu terjadi di semua kelas hotel terutama di wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
‘’Sejak kerusuhan berdarah itu terjadi awal pekan lalu, hunian hotel-hotel langsung turun, dari sebelumnya sekitar 60%-70%, kini tinggal sekitar 30%,’’ katanya.
Dia memperkirakan penurunan hunian hotel itu diakibatkan kalangan wisatawan baik asing maupun domestik, mengurungkan niatnya berkunjung ke wilayah Sumut karena terjadinya kerusuhan yang dipicu aksi unjuk rasa anarkis di gedung DPRD Sumut.
‘’Kami berharap kondisi kurang menguntungkan ini dapat segera berakhir dengan tindakan tegas aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus tersebut,’’ ujarnya.
Samosir kembangkan tanaman holtikultura
oleh: master sihotang
MEDAN: Kabupaten Samosir, Sumatra Utara berupaya keras mengembangkan tanaman holtikultura yang mendukung pengembangan pariwisata, sehingga daerah yang kawasannya 50% tanah terlantar itu bisa berkembang.
Mangindar Simbolon, Bupati Samosir, menegaskan Pemkab Samosir berupaya keras membina para petani untuk mengembangkan tanaman holtikultura seperti kacang tanah dan bawang.
"Hasil-hasil tanaman holtikultura tersebut harus diolah dalam bentuk kemasaran, sehingga bisa dijadikan souvenir atau oleh-oleh bagi turis asing dan lokal yang berkunjung ke Samosir," ujarnya.
Dia mengakui tidak mudah mengubah budaya kerja masyarakat setempat karena sudah terbiasa dengan menggunakan pupuk kimia dalam menanam tanaman holtikultura.
Pemkab Samosir, lanjutnya, berupaya membina petani mengembangkan holtikultura yang ramah lingkungan dengan mengembangkan pertanian organik. "Kami sedang membina masyarakat mengembangkan kompos sebagai pupuk untuk tanaman holtikultura. Selain harganya lebih bagus, biaya produksi juga dapat ditekan."
Dia optimis langkah yang dilakukan akan mampu meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Samosir yang dikenal masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya.
World Vision berdayakan UMKM Aceh
oleh: yusran yunus
BANDA ACEH: World Vision membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk bisa memperluas akses pasarnya baik pasar domestik maupun ekspor.
Direktur Nasional World Vision Indonesia, Trihadi Saptoadi mengatakan penguasaan akses pasar yang masih lemah merupakan salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM Aceh, sehingga perkembangan kinerjanya masih sangat terbatas.
Untuk itu, papar dia, pihaknya akan mengidentifikasi pelaku UMKM di Aceh terutama yang menjadi korban bencana tsunami, untuk dibina secara intensif melalui Aceh Development Program (ADP) World Vision hingga 2010 dengan perkiraan pendanaan US$8 juta.
Gubernur Sumut ingatkan bahaya isu etno-sentris
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Gubernur Sumut Syamsul Arifin menyerukan masyarakat Sumut untuk tidak terjerumus dalam isu-isu etno-sentris yang sangat rentan merusak keharmonisan masyarakat Sumut yang dikenal sangat majemuk.
Seruan ini disampaikan menyusul kerusuhan berdarah di DPRD Sumut yang dipicu aksi unjuk rasa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat, Selasa pekan lalu.
Dia menegaskan isu etno-sentris yang kerapkali mengemuka dalam wacana pemekaran wilayah, hendaknya dapat dicegah terutama di tengah masyarakat Sumut yang sangat majemuk.
’’Kehidupan masyarakat Sumut yang heterogen dan berjalan harmonis selama ini, jangan sampai dirusak oleh isu-isu etno-sentris. Biasanya pandangan ini disertai sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Untuk itu kita harus cegah jangan sampai terjadi,’’ tegasnya.
