oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Majelis KPPU dalam putusannya menyatakan PT Pelita Jaya Mandiri (terlapor II), PT Hari Maju (terlapor III) dan PT Gradita Utama (Terlapor IV) bersama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 2007 sebagai terlapor I, Abdul Wahid Soenge (Terlapor V) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketua Majelis Komisi, Dedie S Martadisastra mengatakan KPPU menghukum Terlapor II dan Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp 1,9 miliar secara tanggung renteng yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.
Majelis Komisi juga menyatakan terlapor III dan terlapor IV dalam perkara ini, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Majelis Komisi meminta kepada Gubernur Provinsi Sumatra Utara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara agar melaksanakan aturan tender yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
Dalam hal ini, tuturnya, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan, BPK dan Bawasda untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan TV, DVD dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut tahun anggaran 2007.
Jumat, 30 Januari 2009
KPPU hukum 3 perusahaan peserta tender Disdik Sumut
Pemerintah optimistis ekspor beras tahun ini
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Pemerintah optimistis target ekspor beras 1 juta ton pada tahun ini akan tercapai menyusul terjadinya peningkatan produktivitas beras nasional dimana pada tahun ini ditargetkan mencapai 40 juta ton.
Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso mengemukakan beberapa negara terutama negara jiran seperti Malaysia, Vietnam, telah memesan beras Indonesia yang memiliki kualitas tinggi.
’’Ekspor beras ini tidak akan sampai mengganggu persediaan untuk konsumsi di dalam negeri,’’ ujarnya.
Dia mengungkapkan pada tahun 2006 produksi Gabah Kering Giling (GKG) hanya mencapai 54,45 juta ton, meningkat menjadi 57,16 juta ton GKG pada 2007. Sementara berrdasarkan Angka Ramalan II BPS 2008, produksi padi diperkirakan mencapai 60,28 juta ton GKG.
Sumut kembangkan padi hibrida 10.000 ha
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Sumatra Utara akan mengembangkan padi hibrida seluas 10.000 hektare (ha) yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumut.
Kepala dinas Pertanian Provinsi Sumut Ardhi Kusno mengemukakan langkah pro aktif mengembangkan padi hibrida itu menyahuti instruksi Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang meminta peningkatan produksi beras Sumut.
‘’Instruksi tersebut sejalan dengan semangat Instruksi Presiden tentang tambahan peningkatan produksi beras nasional 5% per tahun,’’ katanya.
Sumut tercatat mampu memberikan kontribusi produksi padi nasional sebesar 5,51% dengan pencapaian produksi 61,09 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka itu jauh lebih tinggi dari produksi padi tahun 2007 yang meningkat sebesar 258 ton GKG atau naik 8,6% dari tahun 2006.
Ardi mengemukakan pihaknya telah melakukan uji adaptasi beberapa varietas padi hibrida yakni varietas SL-8 SHS, Bernas Super, Bernas Prima, PP1, Intani 2 dan Maro.
Pihak Departemen Pertanian, tutur dia, memberi bantuan benih unggul 150 ton kepada beberapa yang akan menjadi daerah pengembangan padi hibrida yakni Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Tapanuli Selatan, Toba Samosir.
Kamis, 29 Januari 2009
Investor lokal siapkan Rp4 triliun danai tol Medan
oleh: Yusran Yunus
MEDAN: Konsorsium investor lokal di Sumut dikabarkan sudah berkomitmen menyediakan dana investasi sekitar Rp4 triliun untuk mendanai proyek jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai.
Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut, Eddy Sofyan mengemukakan komitmen konsorsium investor lokal tersebut sudah menghampiri deal dengan gubernur Sumut Syamsul Arifin, sehingga proses tender kedua proyek ruas jalan tol tersebut sudah dapat dilaksanakan, setidaknya pada triwulan I-2009 ini.
’’Sampai sejauh ini proses pembahasan pembangunan kedua ruas jalan tol tersebut oleh Pemprov Sumut bersama pemerintah pusat, masih sedang berjalan. Kami sudah melaporkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa investor lokal siap berpartisipasi mendanai proyek jalan tol tersebut,’’ katanya.
Dia tidak bersedia menjelaskan lebih rinci perihal investor lokal dimaksud dengan alasan proses lobi sedang berjalan, sehingga untuk menjamin tercapainya deal maka belum dapat diumumkan ke publik.
’’Namun yang pasti jika sudah tercapai deal, kami pasti akan mengumumkan secara resmi ke publik. Jika sudah berjalan, proses tender proyek ini akan disupervisi langsung pemerintah pusat meskipun pelaksana proyeknya Pemprov Sumut,’’ ujarnya.
Gubernur Syamsul Arifin, papar dia, memberi perhatian serius dengan terjun langsung mendekati pemerintah kabupaten dan kota maupun pengusaha lokal yang berminat ikut mendanai kedua proyek ruas jalan tol tersebut.
’’Beliau sangat serius ingin merealisasikan kedua proyek jalan tol itu. Terutama setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kunjungan kerja ke Medan akhir tahun lalu, telah mempersilahkan pihak Pemprov Sumut menggalang investor lokal untuk mendanai proyek tersebut.’’
Dia menegaskan penyelesaian jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi akan sangat berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama karena jalan tol tersebut akan terkoneksi langsung dengan bandar udara baru pengganti Polonia di Kuala Namu, Deli Serdang.
’’Kalau kedua proyek ruas jalan tol ini berjalan akan berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sumut, seperti terciptanya lapangan kerja baru, bergulirnya aktivitas dunia usaha, bertambahnya pendapatan daerah.’’
Namun Ekonom Universitas Sumatra Utara, Jhon Tafbu Ritonga sedikit pesimistis kedua proyek ruas jalan tol tersebut akan berjalan sesuai rencana pada tahun 2009 ini, mengingat situasi krisis finansial yang terjadi saat ini dimana ikut menyurutkan semangat investor.
’’Saya tidak melihat ada sinyal positif. Pihak pemerintah kota dan kabupaten yang diharapkan ikut terlibat menginvestasikan dananya, tampaknya belum melakukan aksi nyata dengan menganggarkan dana pada APBD masing-masing,’’ katanya.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah pusat terlebih dulu memberikan komitmen pendanaan melalui pembiayaan APBN 2009, sementara pihak Pemprov Sumut bersama investor lokal dan pemerintah daerah lainnya dengan sendirinya akan terlibat langsung saat proyek sudah berjalan.
’’Tidak seperti sekarang, pemerintah pusat terkesan lepas tangan di awal. Padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk terlibat langsung dalam menstimulus roda perekonomian daerah dengan memfasilitasi proyek-proyek infra struktur di daerah.’’
Menurutnya, pemerintah pusat hendaknya tidak melakukan diskriminasi dalam pengalokasian anggaran pembangunan terutama dalam merebut hati rakyat menjelang Pemilu 2009, misalnya dengan mengosentrasikan pembangunan infra struktur di Pulau Jawa.
’’Infra struktur jalan di Sumut sudah sangat parah. Hal itu bisa kita saksikan di jalan lintas timur Sumatra dimana jalannya rusak parah karena padatnya lalu lintas barang dan jasa. Hal itu berarti juga pemerintah tidak mampu mengimbangi kemajuan ekonomi masyarakat,’’ tegasnya.
Stok beras di Sumsel memadai
oleh: antara
PALEMBANG: Stok beras di Sumatera Selatan (Sumsel) yang ada di gudang Bulog saat ini berkisar 30 ribu ton-35 ribu ton cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai bulan April 2009 mendatang.
Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumsel, Qulyubi Nawawi, stok beras yang ada di gudang sekarang ini mencukupi kebutuhan sampai April 2009.
Menurut dia, pada Februari nanti sejumlah daerah di Sumsel sudah mulai panen , jadi tidak perlu khawatir kekurangan bahan pokok tersebut.
Untuk menampung hasil panen tersebut saat ini sudah ada 80 lumbung yang dibiayai provinsi tersebar di kabupaten dan kota di Sumsel. ‘’Jumlah tersebut belum termasuk milik kabupaten dan kota,’’katanya.
Ia menyatakan, dalam satu lumbung itu bisa menampung sekitar empat sampai lima ton untuk cadangan.
Sejumlah daerah yang menjadi sentra produksi beras di Sumsel antara lain Kabupaten OKU Timur, Banyuasin, Musi Rawas dan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pemerintah bantu Riau atasi kebakaran hutan
oleh: antara
PEKANBARU: Pemerintah pusat menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang kian memprihatinkan di Provinsi Riau.
Gubernur Riau Rusli Zainal mengatakan, pemerintah pusat sudah menyatakan kesiapannya membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kesiapan pemerintah pusat itu, tuturnya, disampaikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla beberapa waktu yang lalu.
;;Wapres sudah menanyakan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.’’
Karena itu, saat ini Pemprov Riau telah melakukan pendataan terhadap kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk diajukan ke pemerintah pusat.
Dari pantauan terakhir satelit National Oceanographic Atmpospheric Administration (NOAA) 18, titik api sempat nol akibat hujan yang mengguyur hujan di Riau pada Selasa, (27/1).
Sementara pada Rabu (28/1), terpantau empat titik api di Riau yang tersebar di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.
IAIN Ar-Raniry terima bantuan pendidikan Rp146 miliar
oleh: malek ridwan
BANDA ACEH: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh menerima bantuan pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 senilai Rp146 miliar.
Rektor IAIN Ar-Raniry Yusny Saby mengatakan jajaran pelaksana dan pengguna anggaran dapat menggunakan bantuan pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga diperlukan kinerja pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan.
‘’Bantuan pendidikan ini sekaligus merupakan ujian bagi kita semua. Yang penting hindari terjadinya kebocoran, korupsi dan penyelewenangan dalam penggunaannya,’’ katanya usai pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, kemarin.
Dia menjelaskan bantuan pendidikan yang dikucurkan tahun ini sebesar Rp146 miliar, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2008 yang hanya mencapai Rp40 miliar. Untuk itu, tuturnya, pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat.
’’Saya menaruh harapan semoga bantuan pendidikan ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu dan sarana prasana pendidikan IAIN Ar-Raniry,’’ tandasnya.
KKMB Medan telah bina 5.000 UMKM
oleh: master sihotang
MEDAN: Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang dibina Bank Indonesia Cabang Medan sejak 2005-2007 sudah mengusulkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 5.000 dengan penyerapan kredit sebesar Rp46,15 miliar.
Budyanto, Analis Madya BI Cabang Medan membenarkan sejak 2005 sampai 2007 KKMB sudah mengusulkan 5.000 UMKM di Sumut untuk mendapatkan kredit dari perbankan.
“Total dana yang sudah disalurkan kepada 5.000 UMKM tersebut mencapai Rp46,15 miliar,” ujarnya.
Menurut dia, KKMB adalah salah satu upaya BI Cabang Medan mempercepat penyaluran kredit perbankan kepada UMKM di daerah ini melalui pendampingan untuk mengajukan permohonan kredit kepada perbankan.
Bank yang menjadi mitra KKMB di Sumut, jelasnya, a.l. Bank Sumut konvensional, Bank Sumut Syariah, BRI Konvensional dan Syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI) BPRS Panduarta Insani, BPRS Gebu Prima.
Non performing loan (NPL) kredit melalui KKMB tersebut, aku dia, mencapai 1%-3% pada 2007 lalu dan masih di bawah ketentuan BI maksimal 5%.
Langkah pendampingan yang dilakukan KKMB kepada para UMKM, lanjutnya, sangat positif dan mampu menumbuhkembangkan usaha mikro di daerah ini. “Memang ada kredit yang disalurkan macet, namun masih pada batas yang wajar karena usahanya kurang berkembang,” tuturnya.
Dia enggan menyebutkan nama-nama UMKM dan bank yang menyalurkan kredit yang macet tersebut dengan alasan kasihan pengusaha dan bank penyalur kreditnya. “Ini [kemitraan KKMB dan UMKM] relatif baru dan masih harus disempurnakan di sana-sini, sehingga berjalan sesuai dengan harapan,: tuurnya. Dia mengakui ada enam UMKM yang macet kreditnya.
Sementara itu, Ketua Kadinda Medan Bayu Fadlan menambahkan langkah KKMB membantu menjembatasi UMKM ke perbankan patut disambut baik. “Sebagian besar UMKM di daerah ini memiliki prospek usaha yang bagus, namun terjerat utang pada rentenir.”
Dia mencontohkan anggota tiga koperasi di Pusat Pasar Medan yang setiap hari memiliki perputaran dana puluhan miliar rupiah banyak yang meminjam dari tengkulak dengan suku bunga mencekik leher. Karena itu, tuturnya, UMKM tersebut harus dibebaskan dari cengkeraman para tengkulak dengan cara menjembatani UMKM ke perbankan sebagaimana dilakukan KKMB
Namun, seorang kepala cabang bank pemerintah mengakui saat ini terjadi perebutan nasabah UMKM di antara perbankan besar.
Masyarakat yang mengurus NPWP mulai menurun
oleh: master sihotang
MEDAN: Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil Ditjen Pajak Sumut I mulai menurun, sementara masyarakat sudah menyadari bahwa bukan semua penduduk harus memiliki NPWP.
Pengamatan Bisnis, di KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Timur, dan KPP Pratama Medan Polonia jumlah masyarakat yang mengurus NPWP sudah menurun dibandingkan awal bulan ini.
Contohnya di KPP Pratama Medan Polonia yang awal bulan ini rata-rata 300 orang-400 orang yang mengurus NPWP sertiap hari, kini tinggal 100 orang lagi.
Demikian juga di KPP Pratama Medan Kota dan KPP Pratama Medan Timur jumlah antrian sudah banyak berkurang karena masyarakat sudah menyadari bahwa tidak semua anggota masyarakat wajib memiliki NPWP.
Dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen Pajak ada sejumlah kalangan yang dikecualikan tidak harus memiliki NPWP pribadi a.l. orangtua dalam tanggungan, anak-anak yang masih tanggungan orang tua, isteri [kecuali mereka minta pemisahan harta], orang yang pendapatannya di bawah pendapatan tidak kena pajak. .
Kepala Kantor KPP Pratama Medan Polonia Harry Gumelar ketika dihungi Bisnis membenarkan ada persepsi yang keliru ditengah masyarakat bahwa seluruh anggota keluarga harus memiliki NPWP, sehingga berbondong-bondong datang ke kantor pajak untuk mengurus NPWP.
Semestinya. kata dia, kalau si suami sudah memiliki NPWP, isterinya tidak perlu lagi mengurus NPWP kecuali mereka meminta pisah harta.
Petugas pajak terutama bidang penengangan di setiap KPP, lanjut Harry, sudah memberikan penjelasan kepada warga, sehingga masayarakat tidak harus menyerbu KPP untuk mengurus NPWP.
Menyinggung setelah berlakunya pembayaran fiskal luar negeri sebesar Rp2,5 juta bagi orang pribadi yang berangkat ke luar negeri tanpa memilii NPWP, dia mengakui saat ini tinggal rata-rata 10 orang yang membayar setiap hari yang berangkat dari Polonia Medan.
’’Sebelum diberlakukan wajib NPWP, rata-rata pemasukan dari fiskal luar negeri di Polonia sekitar Rp3 miliar per bulan. Kalau sekarang, tinggal hitung saja 10 orang dikalikan Rp2,5 juta.’’
Dia mengatakan ke depan fiskal luar negeri tidak akan dijadikan sebagai sumber menjaring pendapatan negara. ’’Pemerintah mau menggenjot pajak dari WP [wajib pajak] orang pribadi yang selama ini belum membayar kewajibannya kepada negara.’’
Seorang ibu rumah tangga, mengaku bernam Evie mengatakan dia mengurus NPWP untuk berangkat berobat ke Penang, Malaysia. ’’Uang fiskal Rp2,5 juta itu kan hampir sama dengan RM1.000. Saya sudah bisa membeli berbagai kepentingan selama berobat di Penang dengan uang sebesar itu. Makanya saya mengurus NPWP hari ini untuk berangkat dua minggu mendatang, karena sudah bebas fiskal yang Rp2,5 juta,’’ tandasnya.
Rabu, 28 Januari 2009
Penjualan elektronika di Medan merosot
oleh: master sihotang
MEDAN: Penjualan barang-barang elektronik di Medan tiga bulan terakhir turun sekitar 30% menyusul semakin lemahnya daya beli masyarakat akibat krisis finansial global yang membuat harga komoditas primer anjlok.
Pengamatan Bisnis di sejumlah toko-toko elektronik di Medan seperti Jl Asia dan Gatot Subroto hingga siang, kemarin pembeli hanya satu dua yang datang, itupun hanya bertanya seputar harga kulkas, TV, dan pompa air.
Di Jl Asia, Medan, misalnya, petugas toko tampak menuggu dan duduk-dukuk di depan toko. Ketika Bisnis masuk, pelayan toko menanyakan mau beli apa? Bisnis pura-pura menanyakan harga berbagai jenis TV dan kulkas dua pintu dari berbagai merek. “Memang harga lagi naik sejak Lebaran lalu. Namun, pembeli hampir tidak ada,” ujar Hendri, pemilik Pioneer Electric.
Dia menjual segala jenis TV, lemari es, dan barang-barang elektronik lainnya. Waktu Lebaran tahun lalu, paparnya, masih banyak orang belanja barang elektronik seperti alat pendingin (air conditioner) dan TV. Saat ini, lanjut dia, jangankan membeli, penawar seperti bapak saja pun jarang yang datang.
Dia mengakui seusai Lebaran tahun lalu hingga menjelang hari raya Imlek (tahun baru Cina) pembelian barang-barang elektronik relatif sepi. “Kalau diperkirakan omset penjualan turun sekitar 25% dari Lebaran tahun lalu,” ujar Henri.
Dia menilai dampak krisis global yang menghantam ekonomi dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu faktor penyebab turunnya daya beli masyarakat. Selain daya beli menurun, tuturnya, harga barang-barang elektronik juga meningkat sekitar 15% dari harga sebelumnya karena kurs rupiah terhadap dolar menurun.
Hal sama diakui oleh Raasyd, Pejaga Metro Electric Center di Gatot Subroto Medan. “Saat ini lagi susah. Mulai awal Januari tahun ini baru satu pompa air yang laku terjual. Bagaimana pemilik toko menghidupi karyawan dan keluarga kalau penjualan sepi seperti ini,” ujarnya kepada Bisnis.
Dia mengatakan penurunan harga BBM yang sudah beberapa kali dilakukan pemerintah ternyata belum mampu mengangkat daya beli masyarakat karena jumlahnya tidak seberapa. Di satu sisi, lanjutnya, biaya usaha seperti ongkos angkut dan biaya produksi produk-produk elektronik meningkat. “Omset kami turun 30% sejak Lebaran lalu. Biasanya menjelang hari raya Imlek penjualan meningkat. Tahun ini tidak. Kemana uang itu semua. Ke luar negeri pun sudah dibatasi, dengan mengenakan fiskal luar negeri, bagi orang yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak,” tuturnya.
Biasanya, kata dia, penjualan barang-barang elektronik meningkat menjelang Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru, serta Hari Raya Imlek. “Tahun ini tampaknya penjualan sepi. Malahan masyarakat menjual barang bekas yang masih bagus yang banyak,” tuturnya.
Dia memperkirakan kondisi seperti ini akan bertahan lama jika pemerintah tidak meberikan stimulus ekonomi terutama bagi masyarakat menengah dan kecil yang daya belinya sudah relatif rendah. “Apalagi pegawai yang pendapatannya tetap, tentu akan mengutamakan kebutuhan dasar, seperti pangan dan biaya anak sekolah,” tegasnya.
.Masayrakat, tegasnya, menunda membeli barang-barang konsumtif seperti elektronik, speda motor, dan lain sebagainya.
PTPN III cetak laba Rp1,2 triliun
oleh: master sihotang
MEDAN: Walaupun harga minyak sawit mentah menurun kwartal ke-IV tahun lalu, perolehan laba PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan sampai akhir tahun lalu menembus angka Rp1,2 triliun atau melebihi target yang dibebankan pemegang saham sebesar Rp1,1 triliun.
Direktur Keuangan PTPN III Medan Johannes Sijabat membenarkan tahun lalu laba BUMN perkebunan itu berada di atas target yang dibebankan pemegang saham, walaupun harga minyak sawit dan karet sempat ambruk.
“PTPN III masih mampu mencetak laba sebelum pajak sekitar Rp1,2 triliun atau melampaui target yang dibebankan pemegang saham sebesar Rp1,1 triliun,” ujarnya menjawab Bisnis di Medan kemarin.
Menurut dia, laba tersebut berasal dari hasil penjualan minyak kelapa sawit kwartal I sampai III tahun lalu, serta penjualan karet pada periode sama.
“Berkah dari harga sawit mentah semester I/2008 yang melejit hingga mencapai US$1.300 per ton, mampu memberikan kontribusi besar bagi pemasukan BUMN perkebunan yang berbasis di Sumut itu,” tandasnya.
Demikian juga harga karet yang sempat mencapai US$3 per kg atau melebihi ekspektasi harga pada 2007 lalu sebesar US$1,9 per kg, paparnya, mampu memberikan kontribusi signifikan untuk menggenjot perolehan laba kotor PTPN III sampai akhir 2008.
Dia optimis pada kwartal petama tahun ini permintaan pasar dunia akan meningkat karena memasuki musim paceklik buah sawit, harga minyak sawit mentah akan bertahan pada kisaran US$600 sampai US$700 per ton.
Untuk mencapai target laba sebesar tahun lalu, tambahnya, tahun ini terasa sulit karena harga sawit tidak akan sebagus tahun lalu.
Berdasarkan catatan Bisnis, kontribusi laba PTPN III tahun lalu sekitar Rp1 triliun lebih 75% berasal dari penjualan minyak sawit mentah, dan 25% berasal dari penjualan karet dan resiprene.
Untuk mewujudkan target laba tahun ini, Dirut PTPN III Medan Amri Seregar mengharapkan kerja keras dan kerja sama semua pihak agar target perusahaan dapat diwujudkan. ”Tidak ada pilihan lain selain meningkatkan produktivitas dan meningkatkan rendemen minyak sawit. Dengan harga yang relatif rendah volume minyak sawit dan rendemen harus ditingkatkan untuk mendapatkan penghasilan minimal sama dengan tahun lalu.”
Selaku Direktur Utama, Amri mengajak seluruh karyawan PTPN III agar memberikan kontribusi terbaiknya untuk memacu kinerja masing-masing, sehingga bonus yang dibayarkan kepada karyawan bisa sama seperti 2007 sekitar tujuh kali gaji pokok.
Menyinggung rencana initial publik offering (IPO), dia mengakui tergantung kepada pemegang saham. "Secara teknis dan sumber daya manusia, PTPN III sudah siap masuk pasar modal untuk melakukan ekspansi usaha a.l. perluasan areal, pembaikan stuktur tanaman, pembangunan industri hilir, dan mengakuisisi perkebunan sawit yang ada."
Dana yang dihadapkan dari pasar modal, lanjtnya, sekitar Rp3 triliun, sedangkan kebutuhan dana untuk ekspansi PTPN III sampai 2012 diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun.
Bintan minta tambahan pelabuhan FTZ Kepri
oleh: Antara
TANJUNG PINANG: Bupati Bintan Ansar Ahmad yang juga Wakil Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kepulauan Riau (Kepri) meminta pemerintah pusat agar menambah fasilitas dengan satu pelabuhan perdagangan bebas (FTZ).
’’Pelabuhan FTZ di Bintan hanya di Lobam. Kami minta ditambah satu lagi di Pelabuhan Sri Bayintan, Kijang,’’ katanya.
Ia mengatakan, satu pelabuhan belum cukup untuk melayani kebutuhan pengusaha. Ansar menyatakan sudah mengusulkan penambahan kepada pemerintah pusat.
Dalam perencanaan sebelum FTZ, Lobam dan Sri Bayintan dijadikan sebagai pelabuhan FTZ. Ansar kini mempertanyakan, setelah FTZ diresmikan, Sri Bayintan malah dicoret.
Padahal, pengiriman barang dari industri di Kijang bila melalui Lobam memerlukan waktu dan biaya pengurusan izin yang besar. ’’Bila ada dua pelabuhan akan menghemat waktu dan biaya pengusaha,’’ ujarnya.
Ansar mengemukakan, Badan Pengusahaan FTZ Bintan sedang membuat petunjuk pelaksana barang-barang yang dibatasi dan dilarang.
Ekspor non migas NAD naik 41,9%
oleh: Antara
BANDA ACEH: Realisasi ekspor non migas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2008 naik 41,9% dibandingkan tahun 2007, yakni dari US$75,37 juta menjadi US$106,98 juta.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi NAD, Cipta Hunai, di Banda Aceh, hari ini menyatakan, meskipun pada saat krisis ekonomi ada sejumlah komoditas yang mengalami penurunan ekspor, tapi secara keseluruhan nilainya mengalami kenaikan.
Komoditas yang mengalami penurunan ekspor adalah pupuk urea, sehingga mempengaruhi realisasi volume ekspor Aceh yang mengalami penurunan dari 216,161 ribu ton pada tahun 2007 menjadi 122,376 ribu ton.
Pupuk urea merupakan penyumbang devisa terbesar ekspor NAD yakni mencapai US$81,610 juta dengan volume 110,757 ribu ton, kemudian disusul kertas US$113,459 ribu (177,861 ton), sabut kelapa US$120 ribu (40,150 ton), sedangkan hasil industri lainnya seperti tras curah, pupuk magnesium di bawah US$66 ribu.
Kemudian, ekspor hasil nonindustri yang paling besar adalah kopi arabika mencapai US$21,255 juta dengan volume ekspor seberat 5,815 ribu ton, sedangkan hasil bumi lainnya seperti getah alam, madu, biji cokelat, pinang, damar dan tempurung kepala sawit masih di bawah US$48 ribu.
Revitalisasi perkebunan diwajibkan dengan pola kemitraan
oleh: master sihotang
MEDAN: Dinas Perkebunan Pemprov Sumut mewajibkan program revitalisasi perkebunan yang membuka lahan baru membuka 20% arealnya untuk masyarakat di sekitar perkebunan, sehingga pola kemitraan antara perkebunan dan masyarakat berjalan sesuai ketentuan pemerintah.
Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Sumut Washington Siregar menegaskan bagi perkebunan yang mengikuti program revitalisasi di Sumut wajib menyediakan 20% dari areal yang dibuka untuk masyarakat sekitar.
“Ini aturan baku untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat mengelola perkebunan. Walaupun pola yang dikembangkan adalah inti-plasma, ketentuan 20% areal yang ditanam bagi masyarakat setempat tetap berlaku,” ujarnya.
Menurut dia, sampai Januari 2009 total areal perkebunan yang masuk program revitalisasi di daerah ini mencapai 17.740 ha yang teridiri dari sawit, karet, dan kakao.
Dia mengatakan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan sedang membuka areal perkebunan sawit di Kabupaten Mandailing Natal seluas 9.000 ha, PT Anugerah Langkat Makmur (ALM)kelapa sawit seluas 7.800 ha, dan PT Perkebunan Sumut karet seluas 450 ha.
Program revitalisasi tersebut, kata dia, kini dananya sudah meningkat menjadi Rp37 juta per hektare, karena biaya investasi untuk membuka areal perkebunan meningkat.
PTPN II giling perdana tebu hari ini
oleh: master sihotang
MEDAN: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II Tanjung Morawa, Sumut hari ini (Rabu,29/1) melakukan giling perdana tebu di pabrik gula Sei Semayang, Kabupatgen Deli Serdang.
Dirut PTPN II Tanjung Morawa Bhatara Moeda Nasution membenarkan BUMN yang dipimpinnya akan memulai giling perdana tebu untuk menghasilkan gula pasir.
“Hari ini (Rabu, 28/1) kami memulai giling perdana. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik dibandingkan dengan produksi gula tahun lalu,” ujarnya di menjawab Bisnis di Medan kemarin.
Menurut dia, tahap awal baru pabrik gula Sei Semayang Medan yang melakukan giling perdana, sedangkan pabrik gula Kuala Madu akan menyusul dalam waktu dekat.
PTPN II mengoperasikan dua pabrik gula di Sumatra Utara dengan kapasitas produksi sekiktar 100000 ton per tahun. Sedangkan areal perkebunan tebu yang ditanam BUMN itu untuk menghasilkan gula sebesar itu sekitar 12.000 sampai 13.000 ha di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.
Berdasarkan catatan, PTPN II selalu mengiling tebu pada semester I setiap tahun, sedangkan pabrik gula di Jawa dan daerah lain menggiling tebu pada semester II setiap tahun.
Pabrik gula PTPN II Tanjung Morawa menghasilkan gula untuk menutupi kebutuhan masyarakat dan industri di daerah ini sekitar 200.000 ton sampai 250.000 ton per tahun. Namun, karena keterbatasan areal pertanaman tebu akibat ada yang digarap masyarakat, kebutuhan gula di Sumut belum dapat dipenuhi PTPN II.
