Oleh Master Sihotang
Ditengah krisis energi listrik di tanah air dan melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar internasional membuat sejumlah industri kelabakan mencari alternatif pengganti BBM. Ada yang mengembangkan biofuel dan batubara sebagai bahan bakar untuk mengganti BBM dan bahan bakar gas (BBG) yang digunakan selama ini.
Di Medan, Sumut, misalnya, sejumlah industri sarung tangan menjerit karena energi listrik dan gas yang tidak cukup. Para pengusaha lewat asosiasi berteriak minta tolong kepada pemerintah untuk mengatasi krisis gas dan listrik. Namun, sampai detik ini pemerintah belum memberikan solusi.
Perusahaan sarung tangan di daerah ini sebagian mengganti bahan bakar dari gas ke batubara. Satu perusahaan sarung tangan di Medan terpaksa gulung tikar awal Januari lalu karena sudah tidak mampu menambah investasi dengan mengubah BBG menjadi batubara.
Sesungguhnya, mengganti BBG menjadi batubara juga bukan perkara murah, karena harga batubara juga melonjak dari US$600 menjadi US$1.000 per ton.
Untuk mengubah boiler yang awalnya menggunakan BBG ke batubara membutuhkan investasi baru sedikitnya Rp8 miliar sampai Rp12 miliar atau tergantung besar kecilnya skala pabrik yang dioperasikan.
Namun, biaya batubara jauh lebih murah dibandingkan dengan BBG apalagi BBM. Melalui metode gasifier, batubara bisa diubah menjadi gas sebagai alternatif mengganti BBG yang dialirkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) ke sejumlah perusahaan di darah ini.
"Kami sedang mengembangkan energi altenatif mengatasi krisis listrik dan gas di daerah ini dengan sistem gasifier atau mengubah batubara menjadi gas," kata P. Lukman, Presdir PT Hega Medan kepada Bisnis di Medan belum lama ini.
Menurut dia, PT Alca—pabrik pengolahan aluminium milik Lukman—sudah sejak tahun lalu menggunakan gasifier menggerakkan mesin pengolahan aluminium miliknya tersebut. Coal Gasifier Gas Egine (CGGE) adalah mesin pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batubara untuk menghasilkan gas. Gas yang dihasilkan melalui sistem gasifier itulah yang dipakai menggerakkan pembangkit listrik tenaga gas. "Ini bisa dipakai sebagai pembangkit genset [generator set] skala industri menengah 5 MW-10 MW," tandasnya.
Ada tiga cara menggunakan batubara sebagai bahan bakar. Pertama, membakar saja dan menimbulkan panas untuk digunakan sebagai sumber enegeri. Biasanya, cara ini menimbulkan polusi yang tinggi. Kedua, batubara dibakar untuk menghidupkan turbin.
Cara tersebut juga menimbulkan asap hitam pekat dan memunculkan pencemaran udara yang bisa mengganggu lingkungan sekitar. Pembakaran seperti ini menghasilkan sulfur, NH3 (gas), NH4 (gas), dan CO2 (gas) kalau dijadikan bahan bakar kotor karena ada minyak tar dan mengeluarkan asap hitam yang mencemari lingkungan. Ketiga, batubara dioksidasi di dalam tabung reaktor atau memasukkan uap ke dalam reaktor untuk menghasilkan gas.
Batubara yang diosidasi, dijadikan Co2 (gas) yang disebut dengan metode gasifiers yang tidak menghasilkan polusi. Untuk membangkitkan energi listrik dari gas batubara tersebut, Cina Oil sudah mampu menghasilkan generator set (genset) dengan kekuatan 500 kW, 1.200 kW, dan 2.000 kW.
Untuk daerah terpencil atau pulau terpencil, gasifier ini cocok dikembangkan sebagai alternatif pengganti pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Selain karena harga BBM saat ini mahal, gasifier dapat menghasilkan energi listrik dengan harga lebih murah yakni Rp700 sampai Rp900 per kWh. Dibandingkan dengan biaya memasang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), gasiefier jauh lebih hemat karena PLTD yang dibangun swasta dan dibeli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) antara Rp1.700 sampai Rp1.900 per kWh, belum termasuk PPN dan bahan bakar solar. Sedangkan polusi yang ditimbulkan metode gasifier, relatif kecil.
Pabrik yang kini mengalami krisis gas di Sumut saat ini dapat mengubah bahan bakar gas yang dipasok PGN menjadi gas yang dihasilkan dari batubara melalui metode gasifier.
Perusahaan yang selama ini menggunakan gas sebagai bahan bakar, dapat menggunakan gasifier sebagai alternatif mengatasi kelangkaan gas di daerah ini. Biayanya, tidak terlalu mahal. Satu line gasifier, hanya membutuhkan biaya tambahan Rp1 miliar, sedangkan genset gas yang diproduksi Cina Oil harganya hanya Rp1,5 miliar per unit. Untuk menghasilkan 1 MW, butuh dana Rp5 miliar termasuk bahan baku dan lokasi pembangkit, serta gudang pernyimpanan batubara. Untuk pembangkit 2 MW, hanya membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar. Gasifier ini sudah teruji di RRC. Di negara tirai bambu itu banyak perusahaan atau sebuah desa hanya menggunakan gasifier sebagai pembangkit listrik.
Sementara itu, Mantan General Manager PT PLN Pembangkitan Sumbagut Albert Pangaribuan menyambut baik metode gasifier dari batubara untuk menghasilkan energi listrik, sehingga industri memiliki alternatif bahan bakar dan sumber energi lain. "Gasifier ini bisa dibangun di daerah-daerah kepulauan seperti Nias dan Pulau-Pulau Batu di Nias Selatan," ujarnya.
Dia mengakui saat ini PLN membutuhkan pembangkit listrik yang hemat energi. Kalau menggunakan solar, PLN semakin tidak kompetitif dan subsidi energi listrik kepada masyarakat relatif besar karena harga BBM sudah di atas US$120 per barel.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adyaksa juga menyambut baik langkah pengusaha Sumut menghasilkan gas dari batubara. Persoalannya, menurut dia, anggota Apindo Sumut sudah kehabisan modal untuk mengubah energi dari gas ke batubara. Sejumlah anggota Apindo sudah mengubah sumber energi dari gas ke solar. "Ada yang mengembalikan gas ke PGN karena tidak sesusai dengan kontrak yang disepakati sejak awal dan menggunakan batubara sebagai bahan bakar."
Gasifier ini merupakan alternatif baru untuk mengatasi krisis gas dan listrik di Sumut asalkan pengusaha masih kuat membangun pembangkit listrik dan gudang tempat penyimpanan batubara. Minimal pengusaha akan ikut berburu batubara ke sumbernya agar harga bisa lebih murah dibandingkan dengan menggunakan pemasok yang mengambil keuntungan relatif besar dan dapat mempermainkan harga pasar.(*)
Jumat, 09 Januari 2009
Gasifier, alternatif atasi krisis gas di Sumatra Utara
Polonia perlu berbenah, walaupun Kuala Namu sedang dibangun
Oleh Master Sihotang
Walaupun target operasional Bandara Kuala Namu—pengganti Bandara Polonia Medan diperkirakan bisa operasi akhir 2009--pemerhati transportasi meminta agar PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Polonia agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Filiyanti Bangun, pemerhati transportasi dan Peneliti Bidang Transportasi Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sumatra Utara (USU) Medan mengakui Bandara Polonia pasca kebakaran sepertinya sudah tertata rapi, namun di dalam penuh dengan onak dan duri.
"Setelah diteliti lebih dalam wajah baru terminal Polonia tersebut tidak diikuti dengan sistem pengelolaan tepat sasaran dan menyeluruh karena berbagai hal masih merugikan masyarakat pengguna Bandara Polonia," ujarnya menjawab Bisnis di Medan kemarin.
Dia mencontohkan baggage conveyor di check-in counters hanya satu jalur & satu exit-hole (lubang keluar) menembus make-up are. Make-up area, lanjutnya, sempit & begitu landai cukup berbahaya bagi operator & mempercepat kerusakan kereta barang (baggage-cart), serta mendapatkan trolley sangat sulit karena dikuasai para tukang angkut barang.
Padahal, lanjutnya, trolley itu dimana-mana gratis untuk penumpang dan tidak boleh dikuasai pihak ketiga.
Hal lain yang perlu mendapatkan penataan, menurutnya, taksi memiliki parkir eksklusif merapat empat baris di sepanjang terminal, sedangkan mobil penjemput penumpang dibiarkan jauh, sehingga penumpang harus berjalan jauh menuju mobil penjemput karena tidak ada ruang parkir untuk kiss & ride bagi pengguna bandara.
Paling tidak masuk akal, lanjutnya, hanya Lion Air yang memiliki kantor lost & found di terminal kedatangan, sedangkan maskapai penerbangan lain tidak. "Apakah hanya Lion Air yang mengalami lost & found bagasi di Polonia? Atau mungkinkah perusahaan penerbangan lain sedemikian sulit keuangannya sehingga rame-rame menyewa lost & found bagasi dengan membayar kepada Lion Air untuk menghemat sewa kantor di Polonia?"
Lantas, tutur anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu, sampai saat ini PT Angkasa Pura II belum mengasuransikan seluruh terminal penumpang di Polonia dan memasang sistem pengamanan bandara yang terbatas seperti CCTV(Closed Circuit Television), fire-detector, sprinkle-system, dan hydrant system.
Filyanti juga menanyakan mengapa AP II merencanakan membangun kantor-kantor direksi di sekitar bangunan dekat menara Air Ttrafic Controle (ATC)? Bagaimana direksi memantau operasional bandara dari jarak yang jauh terhadap terminal?
Demikian juga jika memerhatikan jadwal keberangkatan pesawat ke-9 maskapai di Polonia, menurut dia, terjadi enam sampai tujuh clash-handling (jadwal check-in bersamaan) yakni yang terpadat antara pukul 12.00-14.00. Diperkirakan jumlah penumpang pada saat clash-handling sekitar 800-1.000 orang. Sebelum kebakaran, lanjutnya, fasilitas belt-conveyor di chaeck-in counter satu lajur tetapi tiga exit ke make-up area yakni masing-masing exit-hole untuk tiga maskapai. Namun di terminal keberangkatan domestik Polonia yang baru dibangun, paparnya, hanya ada satu exit hole untuk ke-9 maskapai.
"Dapat dibayangkan bila dalam dua jam tersebut terjadi enam sampai tujuh clash handling dengan jumlah penumpang rata-rata berkisar antara 800-1000 orang yang berarti jumlah bagasi juga minimal sekitar 800-1.000 potong Jadi, paparnya, untuk 90 menit durasi pelayanan check-in maka 10 potong bagasi per menit akan ditaruh di conveyor.
Sementara, lanjutnya, di make-up area yang sempit & terbatas terdapat enam baggage-cart (kereta barang) untuk masing-masing airline dengan kapasitas 40 potong bagasi per kereta barang. Maka kekacauan yang akan terjadi pada saat check in. Pertama, salah ambil bagasi antar airline. Kedua, rawan pencurian bagasi akibat salah ambil atau pura-pura salah ambil bagasi. Ketiga, bila labelnya terlepas/hilang, maka sulit & perlu waktu lama untuk mengidentifikasi kembali. Keempat, airline yang kedapatan tempat di check-in counter no.1 s/d 14 (ada 34 counter hingga ke exit-hole) akan sangat terhambat sampai di make-up area sehingga ground-time bertambah lama. Kelima, bagasi yang salah muat, sangat rumit penyelesaiannya karena melibatkan antar airline yang berbeda. Keenam, make-up area yang kelandaiannya sangat curam (30 derajat) sangat berbahaya. Ketujuh, manuver baggage-card yang lambat akibat sempitnya make-up area.
Selain itu, tegasnya, hingga kini kamera CCTV dipasang terbatas. Padahal menurut Peraturan Dirjenhubud No. SKEP/77/VI/2005 tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, CCTV di satu terminal penumpang wajib dipasang di pintu masuk, hall keberangkatan, koridor, make-up area, check-in counter, ruang tunggu, passport gate & boarding room.
Sementara pemadam kebakaran milik Bandara Polonia sampai sekarang masih tetap tiga unit (1 chemical foam & 2 menggunakan air), padahal sudah terjadi beberapa kali kebakaran. Semestinya, kata dia, Bandara Polonia mengoperasikan minimal 6 unit, karena standar ICAO minimal empat unit harus stand-by di wilayah runway (untuk kebakaran pesawat pada saat take-off & landing) sehingga dua unit bisa digunakan untuk sekitar bangunan.
Sistem pemadam api pada bangunan dalam airport a.l. fire detection & alarm systems, fire hydrants, hose-reels & fire-extinguisher dan yang tak kalah penting pelatihan yang regular bagi seluruh personil Satpam & fire-brigade dalam hal familiarisasi terhadap airport & ketanggapan terhadap situasi darurat juga masih tidak berfungsi di hampir seluruh bandara di Indonesia.
Di hampir seluruh bandara-bandara di Indonesia terutama Polonia & Nias, kata dia, sulit untuk mendapatkan trolley padahal menurut Peraturan Dirjenhubud No.SKEP/77/VI/2005 tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, untuk 10 penumpang minimal terdapat 6 trolley.
Bila mempertimbangkan kapasitas terminal penumpang bandara Polonia ± 4,5-5 juta penumpang/tahun atau ± 12.000 penumpang/hari yang wajib membayar PSC/Passenger Service Charge (dulu airport tax) Rp25.000/penumpang, sehingga total pendapatan Polonia dari PSC sebesar Rp300 juta/hari atau Rp9 miliar/bulan. PSC adalah biaya service terhadap penumpang yang mencakup: keamanan penumpang, kenyamanan, keamanan barang, fasilitas umum, kebersihan, CCTV, display/FIDS (flight information data systems). Kemana AP II mengalokasikan dana tersebut karena AP II masih mengabaikan aspek pelayanan kepada penumpang.
Sementara itu, Mantan Pimpinan Cabang PT Angkasa Pura Polonia Medan Alexius Kismoyo kepada Bisnis mengakui masih ada kekurangan di bandara tersebut yang akan dibenahi secara perlahan.
Dia mengakui terminal penumpang sampai saat ini belum diasuransikan, sedangkan CCTV yang terpasang ada di delapan titik di terminal keberangkatan domestik, trolley hanya 250 unit, conveyor belt di chek in keberangkatan terpasang satu unit berbentuk linier. Sedangkan area di depan kedatangan dan keberangkatan iternasional, lanjutnya, diupayakan untuk drop off dan pick up zone sehingga diharapkan tidak parkir di area tersebut.
Khusus taksi, jelasnya, sedang disiapkan area pengendapan sehingga nantinya tidak banyak yang mangkal di depan terminal.
Mengenai kendaraan pemadam kebakaran, tuturnya, Polonia mengoperasikan sebanyak 13 unit masing-masing tujuh pemadam, tiga unit ambulance, satu mobil jenasah, satu uni command car, satu unit utility car." Jadi dari sisi teknis sudah memenuhi persyaratan bandara internasional," tandasnya.(*)
Prestasi jadi motivasi kinerja Pemerintah Sumatra Utara
Oleh Master Sihotang
MEDAN: Sejumlah prestasi yang ditorehkan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) sepanjang 2008 diharapkan menjadi motivasi agar kinerja Pemprov Sumut bisa lebih baik lagi pada 2009.
"Prestasi besar masyarakat Sumut yang mendapat respon pemerintah pusat antara lain ketahanan pangan, terbaik II nasional Gerakan Pramuka, penghargaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penghargaan tentang penghapusan trafficking," ujar Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provsu Eddy Syofian kepada wartawan di Medan kemarin.
Menurut dia, selain prestasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumut cukup baik dan hingga saat ini masih di atas rata-rata nasional, yaitu hingga triwulan III/2008 mencapai 6,7 persen, pendapatan domestik regional brutto (PDRB) Rp99 triliun dengan pendapatan per kapita Rp7,9 juta dan indeks pembangunan manusia (IPM) 72,00.
Pemprov Sumut, kata dia, melaksanakan lima agenda besar pembangunan sepanjang 2008 yaitu menciptakan good governance dan mendorong penegakan hukum, pembinaan sumber daya manusia, membina masyarakat yang harmonis dengan rasa keadilan, kesetaraan dan rasa persatuan, membangun ekonomi daerah termasuk pengentasan kemiskinan, membangun prasarana dan sarana daerah.
Di bidang hukum, lanjutnya, Pemprov Sumut membuat terobosan antara alin penandatanganan fakta integritas antikorupsi bagi seluruh bupati/walikota se-Sumatra Utara, test narkoba bagi seluruh aparatur, peningkatan kompetensi aparatur juga dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan disiplin aparatur, diantaranya dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai instansi guna mengetahui langsung tingkat kehadiran pegawai.
Mulai 2009, Pemprov Sumut akan menerapkan sistem e-procurement agar terjaminnya netralitas dan transparansi proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, lanjutnya, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan mingguan instansi kepada Gubsu melalui Sekdaprovsu lewat surat elektronik (e-mail) meliputi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan pelaporan semesteran, dan penyusunan pelaporan akhir tahun.
Menyangkut peningkatan kesejahteraan PNS sendiri, tahun ini dibangun 1.000 unit Rumah Sehat Sederhana (RSh) type 36 untuk pegawai negeri sipil Provinsi Sumatra Utara. Selain itu mulai tahun ini juga, paparnya, diberikan penghasilan tambahan bagi PNS yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, dimana untuk eselon II naik sebesar 150%, eselon III 150%, eselon IV 250 persen, dan staf mencapai kenaikan 300%.
Pemprov Sumut, kata dia, membuat gebrakan melaksanakan pendataan asset yang selama ini kurang perhatian sehingga banyak yang terancam hilang, diikuti dengan pemasangan plang nama pada seluruh aset yang sudah jelas dasar kepemilikannya. Sedangkan untuk sertifikasi, Pemprovsu dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut membuat kesepakatan bersama, dimana biaya sertifikasi aset Pemprovsu tersebut hanya dikenakan sebesar Rp1,25 juta sebagai biaya administrasi.
Di sektor pendidikan, Pemprov Sumut pertama kalinya sepanjang sejarah daerah ini, berhasil menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada APBD 2009. Persentase anggaran pendidikan sebesar 20 persen ini sesuai dengan amanah undang-undang, serta memenuhi aspirasi masyarakat. Peningkatan persentase anggaran dari total APBD sebesar Rp3,6 triliun itu diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas lulusan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas guru. Dana yang cukup besar itu, serta didukung dana dari kabupaten/kota, bahkan diharapkan bisa menggratiskan biaya pendidikan untuk SD, SMP, SMA/SMK negeri bagi keluarga miskin.
Untuk mewujudkan agenda pembangunan pengentasan kemiskinan, tutur Sekda Provsu R.E. Nainggolan, Pemprov Sumut menyalurkan berbagai bantuan pertanian dan peternakan kepada petani kepada pemerintah kabupaten/kota aa.l. dari Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan Provinsi Sumut, Badan Ketahanan Pangan, dan bantuan daerah bawahan.
Untuk bidang infrastruktur, lanjutnya, pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan Medan-Tebing Tinggi junction Kuala Namu, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada Provinsi Sumatra Utara untuk menyertakan saham dominan. Dalam hal ini, Pemprovsu sedang mengupayakan investor dan pengusaha lokal serta kemungkinan melibatkan BUMD PT Sarana dan Prasarana Sumut.
Di bidang transportasi khususnya bandar udara, tuturnya, Pemprov Sumut secara kontinu memantau dan mengawal proses pembangunan bandara Kuala Namu sebagai pengganti bandara Polonia Medan. Diharapkan pada akhir 2009 mendatang, bandara ini sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar. "Kami optimis target pemerintah daerah Sumut akan mendapatkan respon dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."ujarnya.(*)
Warmasif kembangkan UKM di Sumut
Oleh Master Sihotang
MEDAN: Keberadaan Warung Masyarakat Informasi (Warmasif) Indonesia dinilai dapat membantu pemasaran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ke pasar global dengan biaya relatif lebih murah.
Warmasif yang berada di Kantor Pos--saat ini sudah hadir di 63 Kantor Pos di Indonesia 5 di Sumut--bisa membantu warga mengakses berbagai informasi global, melakukan transaksi online, dan membantu pengayaan wawasan setiap warga melalui aplikasi perpustakaan digital.
Hafni Seftiana, Kepala Sub Bidang Direktorat Aplikasi Pertanian Depkominfo, mengatakan Warmasif ditujukan untuk mengembangkan perdagangan komoditi unggulan melalui perdagangan elektronik ( e-commerce).Lanjutnya, tujuan lainnya untuk meningkatkan layanan informasi publik khususnya bidang kesehatan melalui aplikasi layanan kesehatan online, dan pendidikan masyarakat melalui aplikasi layanan perpustakaan digital.
"Tiga keunggulan dari kehadiran Warmasif ini ditujukan untuk optimalisi pencapaian Masyarakat Informasi Indonesia (MII) pada 2015. Selain itu, juga mempercepat dan menunjang tumbuh kembangnya komoditi unggulan melalui e-commerce di daerah," ujarnya kepada wartawan di Medan pekan lalu.
Dia mengakui, pendirian Warmasif didasarkan atas kerja sama antara Sekjen Depkominfo dan Dirut PT Pos Indonesia. Hasil kerja sama ini, paparnya, dilanjutkan ke daerah melalui kerja sama Ditjen Aplikasi Telematika Cq Dit e-Business dengan Kantor Wilayah Pos dan Pemda setempat.
Kerja sama di daerah, menurut dia, sudah menghadirkan Warmasif di 63 Kantor Pos di seluruh Indonesia . Untuk Sumut, jelasnya, Warmasif ada di Kantor Pos Besar Medan, Kantor Pos Toba Samosir, Kantor Pos Kabanjahe, dan Kantor Pos Serdang Bedagai. Pada 2009, lanjut dia, Warmasif akan dibangun di Kota Parapat, Kabupaten Simalungun.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Medan Ahmad Ridwan menjelaskan tentang mekanisme pelayanan Warmasif di seluruh Kantor Pos di Indonesia.
Menurut dia, penerapan kebijakan pelayanan Warmasif oleh PT Pos Indonesia a.l. menetapkan operasional di lapangan dilakukan Kantor Wilayah Pos dan Kepala Kantor pos.
Selain itu, lanjutnya, untuk memperluas jumlah lokasi/outlet Warmasif, PT Pos Indonesia membuka peluang kerja sama dengan mitra koperasi, swasta, mau pun perseorangan membuka jaringan di lokasitertentu. "Tujuan kerja sama ini, selain memperluas jaringan juga mengurangi kesenjangan akses (digital divide) masyarakat terhadap layanan informasi, pengetahuan, dan komunikasi," katanya.(*)
RRI harus bangkitkan semangat kebangsaan
Oleh : Master Sihotang
MEDAN: Gubenur Sumut Syamsul Arifin mengharapkan Radio Republik Indonesia (RRI) Medan sebagai sebuah Lembaga Penyiaran Publik harus proaktif melakukan perannya menyuarakan berbagai program pemerintah kepada rakyat Sumatra Utara guna membangkitkan semangat rasa kebangsaan dan membina hubungan yang baik demi tetap terpeliharanya rasa cinta tanah air dihati sanubari masing-masing.
Gubernur Sumut mengharapkan RRI Medan bekerjasama dengan Badan Infokom Sumut melakukan program siaran yang menyentuh dan menggugah hati pendengar dengan melibatkan pakar dan tokoh masyarakat untuk menciptakan tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan di daerah ini. Karena menurut Gubsu situasi bangsa ini sudah parah dan kurang memperhatikan etika dan moral.
Untuk itu melalui peran RRI Gubsu mengajak rakyat Sumut untuk menjunjung tinggi nilai budaya dan adat.
"Kami menginginkan rakyat tetap menjunjung tinggi nilai budaya, terutama generasi muda bangsa kita harus memelihara budi pekerti dan menjauhkan sifat "money oriented" demi tetap tegaknya NKRI," ujarnya kepada wartawan di Medan kemarin.
Gubernur Sumut mengharapkan RRI Medan memainkan perannya mengajak rakyat daerah ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan, karena RRI sebagai lembaga penyiaran publik merupakan pejuang dalam mendorong masyarakat memelihara tetap tegaknya rasa kebangsaan demi keutuhan NKRI.
Sementara itu Kepala Stasiun LPP RRI Medan Baldwin M Silitonga yang didampingi Kabid Pemberitaan Ferry Tobing, menyatakan kesiapan jajarannya mendukung program Pemprovsu, diantaranya menyukseskan visi dan misi gubsu, mendukung program gubsu khususnya "pro rakyat": dan akan lebih mengintenskan program acara "dimana ada Gubernur disitu ada RRI."
Khusus pada 2009 ini, Baldwin menjelaskan RRI Medan akan melakukan kerja sama dengan Pemkab/Pemko di Sumut dalam hal program acara dan peralatan. Juga melakukan siaran dialog interaktif nasional dari Pesanggrahan Bung Karno Parapat bersama Gubsu dan Dirut RRI serta menyelenggarakan gelar budaya Melayu, Batak, Aceh dalam sebuah sendratari tokoh pemersatu.(*)
Kamis, 08 Januari 2009
Gubernur Sumatra Utara tetapkan UMK Medan
oleh : Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) menyetujui upah minimum kota (UMK) Medan tahun 2009 sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) perbulan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.
“Penetapan UMK Medan itu sendiri sesuai usulan Walikota Medan. Keputusan ini ditandatangani Gubsu Syamsul Arifin melalui SK Nomor 561/032/K/Tahun 2008 tanggal 7 Januari 2009,” ujar Kepala Badan Infokom Provsu Eddy Syofian di Medan Kamis.
Dia mengatakan perusahaan di Medan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK Medan tahun 2009 dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Sedangkan perusahaan besar dan mampu membayar upah di atas UMK Medan dapat dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau Serikat Pekerja/ Buruh dengan pengusaha di perusahaan dimaksud secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja.
Menurutnya penetapan UMK Medan 2009 ini mengacu Upah Minimum Provinsi Sumut tahun 2009 sebesar Rp 905.000,-/bulan yang disesuaikan dengan kondisi realistis dan kemampuan perusahaan di kota Medan. Sementara penetapan perumusannya, dilakukan berdasarkan Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Medan tentang Perumusan Upah Minimum Kota Medan tanggal 25 Desember 2008 dan Surat Rekomendasi Walikota Medan Nomor 560/15503 tanggal 09 Desember 2008 perihal Penetapan Upah Minimum Kota Medan tahun 2009.
“UMK Medan 2009 dimaksud merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun sedangkan untuk pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ buruh dengan pengusaha di perusahaan secara musyawarah dan dimuat dalam materi Kesepakatan Kerja,” jelasnya.
Penetapan UMK Medan ini mengacu kepada PP Nomor 38 tahun 2007 maupun Permenaker Nomor PER-01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum jo Kepmenakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000tentang Perubahan Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999 yang intinya UMK harus mendapat persetujuan dari gubernur.
Kunjungan kapal ke Belawan turun
Oleh Hambali Batubara & Andi Rambe
Kegiatan bongkar muat di UTPK Belawan (foto: andy rambe)
MEDAN. PT Pelindo I mencatat terjadi penurunan kunjungan kapal ke Pelabuhan Belawan. Penurunan kunjungan kapal terjadi hingga mencapai 50% dibanding kunjungan kapal di bulan Oktober 2008.
Biasanya pada masa tersebut, di lampu I Pelabuhan Belawan terdapat antrian kapal sekitar 20 hingga 25 kapal, kini hanya 10-15 kapal saja. Kapal-kapal besar yang berlabuh di Pelabuhan Belawan juga mulai berkurang, diganti kapal-kapal bermuatan kecil.
Supervisi Perencanaan Pusat Pengendalian Satu Atap (PPSA) Pelindo I Belawan, Mulyono menjelaskan diperkirakan penyebab penurunan kunjungan kapal karena menurunnya pengguna jasa kapal.
" Penurunan kunjungan kapal terjadi hingga 50% sejak November 2008, " sebut Mulyono kemarin di Medan. Mulyono mengatakan antrian kapal yang biasanya memakan waktu 3 sampai 4 hari, saat ini dalam sehari kapal sudah lancer merapat ke dermaga.
Mulyono mengatakan biasanya kunjungan rata-rata kapal ke pelabuhan Belawan mencapai 300 kapal per bulan. Saat ini angka tersebut sangat sulit dicapai.
Mulyono memperkirakan penurunan tersebut akibat dampak krisis global sehingga pelaku ekpor dan impor di Sumut mengurangi pengiriman barang dengan mengunakan jasa kapal.
Kapal-kapal besar seperti kapal kargo, kapal curah hingga bermuatan CPO sudah mulai berkurang bersandar di Pelabuhan, dan kini di dominasi oleh kapal antar pulau.
Posisi kapal yang merapat di lampu I Pelabuhan Belawan hingga 8 Januari 2008 adalah 13 kapal dan yang terjadwal bersandar hari itu sebanyak 4 kapal.(*)
PTPN III salurkan Rp 4,9 Miliar ke masyarakat
Oleh Master Sihotang
MEDAN: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan menyalurkan bantuan pada 2008sebanyak 60.946 paket pangan yang terdiri dari 1 kg gula pasir, 1 kg minyak goreng, 3kaleng susu kental, 5 bungkus mie instant serta satu paket obat generik.
Bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Sumatra Utara tersebut berada di kota Medan dan Belawan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat
Selain itu, menurut Kaba Pembinaan Koperasi dan Bina Lingkungan PTPN III Mailanta Bagun, BUMN perkebunan itu pada tahun 2008 telah memberikan bantuan berupa sarana/prasarana kepada 79 unit panti jompo/panti asuhan dengan total nilai Rp 1, 96 miliar.
Kemudian pada akhir tahun lalu, lanjut dia, PTPN III juga melaksanakan program pelatihan montir sepeda motor kepada 20 orang remaja putus sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu di Lembaga Latihan Kerja Immanuel. Sedangkan pada awal Desember tahun lalu PT Perkebunan Nusantara III sudah melaksanakan pelatihan bagi 98 orang pengusaha UKM yang mendapatkan bantuan kemitraan dari PTPN III di Gedung Pamitran, Sei Karang, Galang. Total dana yang disalurkan untuk program tersebut sebanyak Rp2, 99 miliar.
Dia berharap bantuan dan pinjaman lunak dari tahun ke tahun yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan ini akan semakin meningkat, banyak, dan bermanfaat bagi masyarakat umum.
Sebelumnya,. Direktur Sumber Daya Manusia/Umum PTPN III Medan menegaskan bantuan PKBL yang disalurkan BUMN itu harus sesuai dengan ketentuan Menneg BUMN yaitu memberikan bantuan atau pinjaman kepada usaha kecil dan menengah yang benar-benar di sekitar perkebunan yang diusahakan PTPN III Medan. Selama ini, tambah dia, sejumlah daerah atau kabupaten dan kota yang sama sekali kebun PTPN III Medan tidak ada juga mendapatkan dana pembinaan UMKM. Mulai tahun lalu, jelasnya, hal seperti itu sudah tidak boleh terjadi lagi.
Tapi, tuturnya, kalau dana CSR yang dialokasikan dari laba bersih perusahaan bisa disalurkan sesuai dengan perimtaan kabupaten/kota walaupun kebun PTPN III tidak ada di daerah tesebut. Dia mencontohkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang sama sekali tidak ada kebun PTPN III Medan bisa mendapatkan dana CSR asalkan ada permintaan dari bupati setempat. "Dana CSR tersebut lebih diprioritaskan untuk membangun infrastuktur atau sarana dan prasana untuk menunjang produksi masyarakat setempat," tandasnya. (*)
Terdakwa Ab bantah disebut penadah
oleh : Dormaulina Sidabutar
MEDAN : Pengadilan Negeri Belawan Medan dalam sidang perkara penadahan Getah SIR 20C milik PT Wipolimex Raya sebagai pelapor dengan terdakwa Ab alias Lehman Kamis kemarin menghadirkan saksi pelapor yakni Direktur perusahaan eksportir tersebut Indra Kho.
Dalam sidang yang dipimpin Hakim Kusnoto, saksi pelapor menerangkan kehilangan getah SIR 20C yang dialami perusahaannya mencapai 770 bal dan diketahuinya sebagai penadah latex curian itu adalah terdakwa Abi alias Lehman bersama penadah-penadah lainnya yang sudah tertngkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
“Getah karet yang hilang mencapai sebanyak 770 bal. Saya tidak tahu siapa yang mencuri namun melalui proses penyidikan di Polres KP3 Belawan, belakangan saya ketahui yang menjadi penadah salah satunya adalah Abi alias Lehman,” jelas Indra menjawab Hakim dan JPU.
Terdakwa Ab yang didampingi penasihat hukum dari LBH Medan Iwel membantah dia disebut sebagai penadah. Dari persidangan yang berjalan sekitar 20 menit itu berlangsung alot karena terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi pelapor. Hakim Kusnoto bahkan sempat mengetuk palu untuk menghentikannya dan mengingatkan kepada saksi pelapor agar menghormati aturan persidangan.
“Anda jangan buat persidangan ini seperti pasar. Hormati, disini saya yang memimpin sidang. Terdakwa berhak membantah dan menyangkal semua keterangan yang anda berikan. Mengenai salah atau tidak dia, nanti hakim yang memutuskan. Saya bisa saja membebaskan terdakwa, sedangkan Muchdi saja bisa bebas apalagi dia ini yang dalam perkara kecil begini,” ketus Kusnoto yang dalam sidang itu banyak menggunakan bahasa daerah.
Hakim akhirnya menunda persidangan sepekan kedepan untuk memberi kesempatan kepada jaksa menghadirkan tiga saksi lainnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan Evi Hariani yang ditemui usai persidangan mengatakan dalam sidang selanjutnya pihaknya akan menghadirkan tiga saksi yakni Rosmita Tambunan, Muhammad Yusuf dan Sri. Namun sejauh ini jaksa masih kesulitan menghadirkan tiga saksi yang dinyatakan jaksa sebagai saksi kunci untuk memberi keterangan.
“Tiga saksi kunci dalam dua kali pemanggilan belum juga hadir. Untuk itu kami sudah layangkan surat panggilan ketiga dan ini merupakan panggilan yang terakhir. Jika panggilan ketiga, para saksi tidak juga hadir maka akan dilakukan pemanggilan paksa melalui permohonan penetapan dari majelis hakim yang menangani perkara ini,” tegasnya.
Penasihat Hukum PT Wipolimex Leo L Napitupulu mengatakan pihaknya menyatakan tidak senang terhadap tata cara persidangan yang dipimpin Hakim Kusnoto karena selain hakim menggunakan bahasa daerah, Majelis hakim yang hadir juga tidak lengkap.
“Formalitas penanganan perkara biasa harus dihadiri majelis hakim sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pidana. Dalam kitab hokum acara pidana dinyatakan persidangan terhadap perkara biasa harus dilangsungkan oleh Hakim Majelis dan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia,” jelasnya.
Dia mengatakan meskipun para pihak tidak keberatan baik terdakwa melalui penasihat hukum maupun jaksa tetapi demi terpenuhinya hukum acara formil maka persidangan harus dilaksanakan dengan majelis. Leo menyatakan persidangan yang digelar hari itu batal karena telah melanggar hokum formil yaitu hukum acara pidana.
Sebelumnya Kapolres KP3 Belawan AKBP Robert Haryanto W kepada Bisnis menegaskan sampai saat ini pihaknya masih terus melacak keberadaan penadah karet ekspor curian di Pelabuhan Belawan dan akan menyikat habis para pelaku kejahatan di wilayah kerjanya.
“KP3 Belawan akan menuntaskan kasus ini. Memang masih ada tersisa penadah berinisial DS dan SR. Tersangka sekarang sudah DPO (Daftar Pencarian Orang). Saya sudah perintahkan anggota petugas reskrim Polres KP3 untuk segera membawa tersangka jika dalam beberapa kali pemanggilan tidak datang. Perintah ini sama, saat hendak menangkap tersangka Ab,” ujarnya.
Perkara pencurian karet ekspor itu sendiri mulai ditangani KP3 Belawan sejak 17 April 2007 lalu dari pengaduan perusahaan Wipolimex.. Semua tersangka baik pelaku pencurian maupun penadah telah menjalani hukuman, bahkan sudah ada yang bebas.
Robert menambahkan dari kasus tersebut pihaknya kini semakin memperketat pengamanan di Pelabuhan Belawan yang berkoordinasi atau melakukan pembagian tugas oleh Adpel Belawan terhadap aparat keamanan yang ada di pelabuhan itu.
Dekranasda minta daerah kenakan seragam motif daerah
oleh : Dormaulina Sidabutar
MEDAN : PNS di 30 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara diminta mengenakan seragam PNS dengan motif pakaian khas daerah masing-masing. Jadwal pemakaian pakaian adat ini diharapkan bisa dilakukan satu hari dalam seminggu.
Gubernur H Syamsul Arifin SE menyampaikan hal itu dalam acara pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut periode 2008-2013 di Hotel Grand Angkasa Medan, kemarin.
Pengurus yang dikukuhkan melalui SK Dekranas No 34/Dekran/SK/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008 itu antara lain Penasihat Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho dengan Dewan Pertimbangan Daerah Aziz Angkat, RE Nainggolan dan Gus Irawan Pasaribu.
Pimpinan Daerah diketuai Fatimah Habibi Syamsul Arifin, Wakil Ketua Ny Teja Sarifuddin, Jhonny Pasaribu, Jhon Edin Lumban Gaol, Sjafaruddin dan Darwin. Kemudian Ketua Harian Drs Mohd Hasbi Nasution, Sekretaris Vita Lestari Nasution dan empat ketua bidang, masing-masing untuk program dan pengembangan Sabrina, promosi dan kerjasama Alwin, Humas dan Publikasi Eddy Syofian dan pembinaan SDM Nurlisa Ginting.
Gubernur menjelaskan tujuan memakai pakaian adat untuk seragam PNS satu hari dalam seminggu itu sebagai motivasi kepada pengrajin agar lebih giat berinovasi terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, juga untuk memberdayakan hasil kerajinan lokal sebagai khazanah budaya yang bernilai seni tinggi.
“Untuk itu semua khususnya para pengurus Dekranasda Sumut yang baru dilantik agar terus memberi pembinaan kepada pengrajin, sehingga produk yang dihasilkan bisa memiliki daya saing tinggi terutama kepada produk luar negeri,” tuturnya.
Syamsul mengatakan secara pribadi maupun sebagai Gubernur Sumut, dirinya akan terus mendorong dan ikut serta mempromosikan hasil-hasil kerajinan daerah ini.
Ketua Dekranasda Sumut Fatimah Habibi Syamsul Arifin juga mengatakan Dekranasda Sumut berkeinginan menjadikan produk pengrajin di masa depan bisa memiliki mutu unggul sehingga mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga pasar luar negeri.
“Dengan terus melakukan pembinaan kepada pengrajin, harapan agar mereka bisa meningkatkan pendapatan akan mudah dilakukan. Dan hal ini harus terus dilakukan secara berkesinambungan karena saat ini kerja keras yang dilakukan masih belum optimal, walau kita telah menerima penghargaan dalam pembinaan pengrajin,” tegasnya.
Diharapkan juga, tambah Fatimah para pengurus Dekranasda Sumut yang merupakan organisasi mitra pemerintah bisa terus meningkatkan kinerja sehingga wadah ini kelak bisa menjadi lebih mandiri.
“Karena dengan kemandirian, upaya memperluas akses pasar produk pengrajin melalui serangkaian pameran kerajinan yang diharapkan bisa rutin dilakukan, akan berguna untuk merangsang daya saing dan upaya memunculkan inovasi-inovasi terbaru.
IBM tetapkan hub operasional di Sumatra
oleh: Yusran Yunus
MEDAN: PT IBM Indonesia menetapkan Medan, ibukota Provinsi Sumatra Utara (Sumut) sebagai pusat operasi, pelayanan dan pengembangan di wilayah Sumatra, menyusul dioperasikannya kantor cabang dan sales point di Medan.
Direktur Utama IBM Indonesia, Suryo Suwignjo mengemukakan penetapan Medan sebagai kantor hub di wilayah Sumatra, tidak terlepas dari besarnya potensi dan ketatnya dinamika pasar di wilayah ini.
‘’Pembukaan kantor dan sales point di Medan ini, sekaligus wujud komitmen kami untuk mendukung upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah Sumut khususnya dan umumnya wilayah Sumatra,’’ katanya di Medan, belum lama ini.
Selain Medan, papar dia, IBM Indonesia telah menetapkan tiga kota besar lainnya yakni Surabaya, Semarang dan Makassar sebagai kota hub pengembangan pasar dan peningkatan pelayanan di masing-masing regional.
‘’Konsentrasi penetrasi pasar di kota-kota besar seperti halnya Medan, tidak terlepas dari besarnya potensi pasar dan posisi geografis masing-masing kota untuk peningkatan kualitas pelayanan.’’
Dia mencontohkan Medan yang memiliki potensi pasar sangat besar, dimana pertumbuhan ekonomi wilayah Sumut meningkat pesat dari tahun ke tahun dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun terakhir pertumbuhan ekonomi.
‘’Selain itu keberadaan kantor hub di Medan ini, tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di wilayah Sumatra. Secara geografis juga, aksesibilitas dari dan menuju Medan lebih baik, termasuk dekat dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia,’’ ujarnya.
Menurut dia, IBM Indonesia siap mendukung optimalisasi kinerja perusahaan-perusahaan bisnis yang berbasis di Sumut, terutama perusahaan yang bergerak di tiga sub sektor yakni industri pengolahan, industri perkebunan, industri jasa dan perdagangan sebagai pilar utama penggerak roda perekonomian daerah Sumut.
‘’Kami juga siap memberi dukungan optimalisasi kinerja teknologi informasi bagi perusahaan-perusahaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk dukungan kepada pemerintah-pemerintah daerah. Harapan kami, dukungan solusi dan optimalisasi TI ini akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.’’
Untuk mewujudkan hal tersebut, sambungnya, IBM Indonesia telah merencanakan sejumlah rangkaian pelatihan dan lokakarya bagi kalangan perusahaan, pelaku UMKM serta pemerintahan, sehingga kelak siap mengantisipasi ketatnya persaingan pasar global.
Dia juga mengungkapkan, pihaknya juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Sumut dengan mewujudkan program donasi komputer KidSmart bagi Sekolah Luar Biasa (SLB).
KidSmart adalah program yang dirancang IBM bagi anak-anak pelajar usia dinia berusia 3-9 tahun, dimana menyediakan kesempatan bagi anak-anak untuk mengakses teknologi pendidikan terkini utamanya keterampilan membaca, matematika, bahasa.
‘’Selama lima tahun terakhir, kami telah mengenalkan IBM KidSmart Early Learning Program ini kepada lebih dari 300 sekolah se-Indonesia,’’ tandasnya.
IBM merupakan salah satu perusahaan TI yang menyediakan beragam layanan TI seperti sistem computer, piranti lunak, jaringan sistem, perangkat penyimpanan dan elektronik mikro.
Gubernur Sumut minta pengguna DIPA berhati-hati
oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin mewanti-wanti jajaran pimpinan kepala daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna anggaran serta lembaga vertikal se-Sumut, untuk berhati-hati menggunakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009.
Peringatan dini tersebut disampaikannya dalam sebuah rapat terbatas yang dihadiri segenap Bupati/Walikota se-Sumut, Wagub Gatot Pujo Nugroho, Kapolda Sumut Nanan Soekarna, Kajati Gortap Marbun, Kepala BPK Sumut Widodo, Kepala BPKP Medan Sudjono, pimpinan SKPD dan lembaga vertikal se-Sumut di Kantor Gubernur Sumut, kemarin.
Gubernur meminta peringatan diri darinya itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya karena zaman sekarang ini merupakan era keterbukaan dan penegakan hukum, dimana siapa saja yang menjadi pengguna anggaran diminta mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipergunakannya.
Untuk itu, lanjutnya, aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian dan Kejaksaan serta BPK dan BPKP, akan terus melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan anggaran berada di dalam koridor yang sudah ditentukan pemerintah. ‘’Karenanya proses monitoring akan dimulai dari mulai sejak proses DIPA sampai pada evaluasi kegiatan proyek,’’ tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak untuk tidak bekerja asyik sendiri, melainkan harus terus melakukan koordinasi terpadu.
“Jangan merasa benar sendiri dan jujur sendiri. Tapi kita perlu ketahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Jangan juga kita lakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Karenanya, mencegah jauh lebih baik dari pada memperbaiki,” tandasnya.
HIPKI siap terapkan teknologi on line
oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN : HIPKI (Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia) kini melangkah lebih maju dan siap menyambut globalisasi di segala bidang. Selain menerapkan teknologi on line dalam deklarasi dan Musda HIPKI Jabar di Hotel New Naripan Bandung pekan lalu, HIPKI memprioritaskan pemberantasan bentuk monopoli dan birokrasi yang berbelit-belit.
Sebagai acuan dalam penerapan hal tersebut, yang menjadi prioritas utama HIPKI adalah pelayanan bagi masyarakat jasa konstruksi di Indonesia.
Daniel TF Sinambela, Ketua DPP HIPKI mengemukakan saat ini HIPKI siap melayani Badan Usaha Jasa Konstruksi siapapun dan dimanapun asal mereka siap dengan berkemampuan baik dalam bidang SDM maupun finansial untuk berkembang membangun bangsa dan negara Indonesia karena tegasnya bangsa ini bukan milik satu golongan saja.
“Dalam prakteknya jasa konstruksi juga sangat berperan dalam pembangunan bangsa.Bahkan dapat dipastikan jika bidang kontruksi tidak dapat dikembangkan, dibina dan dilestarikan dunia usaha di Indonesia akan hancur,” ujarnya kepada Bisnis di Medan kemarin.
Dalam acara Deklarasi dan Musda HIPKI Jabar yang dihadiri Wagub Jabar Dede Yusuf , tutur dia, keberadaan HIPKI di wilayah Jabar mendapat sambutan positif dari Pemprov Jabar.
Mengutip penjelasan Wagub Dede Yusuf, dia mengatakan jajaran HIPKI diharapkan dapat berada di garis terdepan dalam memajukan perekonomian daerah, sehingga benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat luas.
’’Kehadiran HIPKI akan ikut meringankan beban pemerintah, dimana pun HIPKI berada. Untuk itu segenap anggota HIPKI harus meningkatkan terus partisipasi aktifnya.’’
Menurut Sinambela, dalam acara deklarasi sekaligus pelantikan DPD HIPKI Jabar tersebut telah dirumuskan berbagai hal yang cukup penting termasuk menyambut penggunaan globalisasi teknologi yang semakin canggih yakni teknologi on line.
’’Dalam penerapan teknologi on line, HIPKI Jabar sudah siapkan SDM yang berkualitas dan mampu melakukan penerapan tehnologi secara handal termasuk untuk siap mengikuti lelang (tender) on line,’’ tandasnya.
Ekonomi Syariah bisa jadi Penopang Ekonomi Daerah
oleh: Malek Ridwan
ACEH: Ekonomi syariah bisa menjadi salah satu solusi efektif dalam menopang perekonomian daerah, sehingga perlu lebih mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah.
Mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Syamsuddin Mahmud mengemukakan ekonomi syariah bisa menjadi salah satu modal berharga bagi pembangunan NAD ke depan, mengingat potensi pasar pengembangan ekonomi syariah di daerah ini sangat besar.
’’Instrumen ekonomi syariah seperti perbankan syariah dapat menjadi penopang perekonomian NAD ke depannya,’’ ujarnya saat peluncuran buku Horizon Ekonomi Syariah, Pemenuhan dan Distribusi Pembangunan di Banda Aceh, kemarin.
Dosen IAIN Arraniry NAD, Alimin menilai pemerintah daerah NAD belum begitu serius memberdayakan ekonomi berbasis syariah, padahal potensi pasarnya sangat besar karena landasan pemerintahannya yang berdasarkan hukum syariah.
’’Orang luar NAD melihat NAD adalah simbol kebangkitan ekonomi syariah di nusantara. Tetapi kenyataannya perkembangan ekonomi syariah di sini belum begitu menggembirakan,’’ ujarnya.
Dia berharap pemerintah NAD dapat mengambil langkah-langkah nyata dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di bumi tanah rencong NAD.
Selasa, 06 Januari 2009
Kadin Sumut Fokus Pada Sektor Riil
Oleh : Hambali Batubara
Medan : Kadin Sumut akan memberikan perhatian kepada pembangunan sector riil pada tahun 2009. Kadin Sumut melihat sektor industri kecil dan menengah yang padat karya serta pertanian lebih kuat menghadapi hantaman krisis ekonomi global.
Ketua Kadin Sumut Irfan Mutyara mengatakan pembangunan di sektor riil akan membuat peredaran uang lebih menyentuh masyarakat dalam perekonomian Sumut.
Bandingkan dengan saat ini dimana uang banyak beredar, namun tidak banyak menyentuh masyarakat.
Irfan mengatakan Bank Sumut selaku bank pemerintah dapat merangsang dengan mempermudah pemberian kredit kepada pelaku usaha terutama UKM. " Sekarang pengusaha banyak yang tidak mau mengambil pinjaman karena terlalu banyak persyaratan, " ungkap Irfan di kantor Kadin Sumut di Medan sore ini.
Di samping itu untuk menggerakan perekonomian Sumut di tahun 2009 Kadin mengharapkan keberpihakan pemerintah kepada dunia usaha dengan mempermudah biokrasi perijinan serta menggalakan pemakaian produk buatan lokal. " Agar sektor riil lebih berputar," jelasnya. (*)
