Prestasi jadi motivasi kinerja Pemerintah Sumatra Utara

Oleh Master Sihotang

MEDAN: Sejumlah prestasi yang ditorehkan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) sepanjang 2008 diharapkan menjadi motivasi agar kinerja Pemprov Sumut bisa lebih baik lagi pada 2009.

"Prestasi besar masyarakat Sumut yang mendapat respon pemerintah pusat antara lain ketahanan pangan, terbaik II nasional Gerakan Pramuka, penghargaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penghargaan tentang penghapusan trafficking," ujar Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provsu Eddy Syofian kepada wartawan di Medan kemarin.

Menurut dia, selain prestasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumut cukup baik dan hingga saat ini masih di atas rata-rata nasional, yaitu hingga triwulan III/2008 mencapai 6,7 persen, pendapatan domestik regional brutto (PDRB) Rp99 triliun dengan pendapatan per kapita Rp7,9 juta dan indeks pembangunan manusia (IPM) 72,00.

Pemprov Sumut, kata dia, melaksanakan lima agenda besar pembangunan sepanjang 2008 yaitu menciptakan good governance dan mendorong penegakan hukum, pembinaan sumber daya manusia, membina masyarakat yang harmonis dengan rasa keadilan, kesetaraan dan rasa persatuan, membangun ekonomi daerah termasuk pengentasan kemiskinan, membangun prasarana dan sarana daerah.

Di bidang hukum, lanjutnya, Pemprov Sumut membuat terobosan antara alin penandatanganan fakta integritas antikorupsi bagi seluruh bupati/walikota se-Sumatra Utara, test narkoba bagi seluruh aparatur, peningkatan kompetensi aparatur juga dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan disiplin aparatur, diantaranya dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai instansi guna mengetahui langsung tingkat kehadiran pegawai.

Mulai 2009, Pemprov Sumut akan menerapkan sistem e-procurement agar terjaminnya netralitas dan transparansi proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, lanjutnya, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan mingguan instansi kepada Gubsu melalui Sekdaprovsu lewat surat elektronik (e-mail) meliputi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan pelaporan semesteran, dan penyusunan pelaporan akhir tahun.

Menyangkut peningkatan kesejahteraan PNS sendiri, tahun ini dibangun 1.000 unit Rumah Sehat Sederhana (RSh) type 36 untuk pegawai negeri sipil Provinsi Sumatra Utara. Selain itu mulai tahun ini juga, paparnya, diberikan penghasilan tambahan bagi PNS yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, dimana untuk eselon II naik sebesar 150%, eselon III 150%, eselon IV 250 persen, dan staf mencapai kenaikan 300%.

Pemprov Sumut, kata dia, membuat gebrakan melaksanakan pendataan asset yang selama ini kurang perhatian sehingga banyak yang terancam hilang, diikuti dengan pemasangan plang nama pada seluruh aset yang sudah jelas dasar kepemilikannya. Sedangkan untuk sertifikasi, Pemprovsu dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut membuat kesepakatan bersama, dimana biaya sertifikasi aset Pemprovsu tersebut hanya dikenakan sebesar Rp1,25 juta sebagai biaya administrasi.

Di sektor pendidikan, Pemprov Sumut pertama kalinya sepanjang sejarah daerah ini, berhasil menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada APBD 2009. Persentase anggaran pendidikan sebesar 20 persen ini sesuai dengan amanah undang-undang, serta memenuhi aspirasi masyarakat. Peningkatan persentase anggaran dari total APBD sebesar Rp3,6 triliun itu diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas lulusan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas guru. Dana yang cukup besar itu, serta didukung dana dari kabupaten/kota, bahkan diharapkan bisa menggratiskan biaya pendidikan untuk SD, SMP, SMA/SMK negeri bagi keluarga miskin.

Untuk mewujudkan agenda pembangunan pengentasan kemiskinan, tutur Sekda Provsu R.E. Nainggolan, Pemprov Sumut menyalurkan berbagai bantuan pertanian dan peternakan kepada petani kepada pemerintah kabupaten/kota aa.l. dari Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan Provinsi Sumut, Badan Ketahanan Pangan, dan bantuan daerah bawahan.

Untuk bidang infrastruktur, lanjutnya, pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan Medan-Tebing Tinggi junction Kuala Namu, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada Provinsi Sumatra Utara untuk menyertakan saham dominan. Dalam hal ini, Pemprovsu sedang mengupayakan investor dan pengusaha lokal serta kemungkinan melibatkan BUMD PT Sarana dan Prasarana Sumut.

Di bidang transportasi khususnya bandar udara, tuturnya, Pemprov Sumut secara kontinu memantau dan mengawal proses pembangunan bandara Kuala Namu sebagai pengganti bandara Polonia Medan. Diharapkan pada akhir 2009 mendatang, bandara ini sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar. "Kami optimis target pemerintah daerah Sumut akan mendapatkan respon dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."ujarnya.(*)