oleh: hambali batubara
MEDAN: Jumlah tunggakan listrik PLN Sumut pada tahun 2008 mencapai Rp30 miliar dengan kontribusi terbesar dari kalangan pelanggan rumah tangga dan UKM.
Humas PLN Sumut Raider Sigalingging mengatakan daerah yang paling besar tunggakan listriknya berada di wilayah Medan dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 9 miliar. Kemudian disusul Lubuk Pakam dan Pematang Siantar Rp 5 miliar, Rantau Rp 4 miliar dan Binjai Rp 3 miliar.
‘’Besarnya tunggakan masyarakat terhadap PLN disebabkan banyak masyarakat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar listrik. Alasannya mulai dari tidak mampu bayar hingga tunggakan listrik ditinggal begitu saja di bangunan yang kosong,’’ katanya, hari ini.
Raider menjelaskan bila dibanding tahun 2007 lalu yang mencapai Rp40 miliar, jumlah tunggakan listrik di Sumut tahun 2008 telah mengalami penurunan. ‘’Hal ini terjadi karena kami memperketat pengawasan dan pemberlakuan sanksi tegas.’’
Tahun 2007 tunggakan listrik PT PLN wilayah Sumut mencapai Rp 40 miliar. " Karena kita telah perketas sanksi dan pengawasannya, " tambahnya.
Kamis, 22 Januari 2009
Tunggakan listrik Sumut Rp 30 miliar
Rabu, 21 Januari 2009
312 jabatan struktural di Pemprov Sumut dihapus
oleh: master sihotang
MEDAN: Sebanyak 312 jabatan struktural mulai eselon Ib-IVa di Pemprov Sumatra Utara akan dihapus menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Sumut Eddy Sofyan mengemukakan, pada struktur lama organisasi Pemprov Sumut sesuai Perda No 2,3,dan 4 Tahun 2001, jumlah jabatan struktutral sebanyak 1.657 jabatan. Kemudian sesuai Perda No 7,8, dan 9 Tahun 2008, jumlahnya menciut menjadi 1.345 jabatan, atau berkurang 312 jabatan.
‘’Perda Sumut No 7,8,dan 9 Tahun 2008 tentang susunan organisasi di lingkungan instansi teknis, dinas-dinas, dan sekretariat daerah Pemprov Sumut itu, sudah disetujui Mendagri pada 7 November 2008,’’ ujarnya, hari ini.
Dia menjelaskan, perda yang disusun Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut itu mengisyaratkan pertambahan sejumlah dinas. Kemudian sejumlah badan menjadi dinas, serta memaksa berkurangnya sejumlah jabatan struktural.
Dia merinci 312 jabatan struktural yang berkurang itu terdapat di eselon IVa, yakni dari struktur lama sebanyak 1.240 menjadi 964 jabatan. Kemudian pada eselon IIIa dari 341 menjadi 320 jabatan atau berkurang 22 jabatan.
‘’Selain itu, eselon IIb di lingkungan biro dan wakil kepala dinas dan badan, dari 37 menjadi 12 jabatan atau berkurang 25 jabatan. Sedangkan eselon IIa, dari 37 menjadi 42 jabatan, atau bertambah 5 jabatan, yakni lima staf ahli gubernur, dan Kantor Satpol Pamong Praja menjadi badan,’’ tandasnya.
Pengusaha Sumut minta fiskal tak diberlakukan di IMT-GT
Oleh: Hambali Batubara
MEDAN: Pengusaha Sumatra Utara meminta pemberlakuan kebijakan bebas fiskal dilaksanakan di kawasan kerjasama IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle).
Menurut para pengusaha sumut, pemberlakuan pengenaan fiskal bagi pihak yang tidak memiliki NPWP, Rp 2,5 juta untuk fiskal udara dan Rp 1 juta bagi fiskal laut memukul dunia usaha di kawasan ini. Apalagi selama ini Sumut telah menerapkan pemberlakukan bebas fiskal karena termasuk kawasan IMT-GT.
Hervian Tahier Wakil Ketua Kadin Sumut mengatakan pemberlakuan kebijakan fiskal menyebabkan terjadi shock yang besar terhadap dunia usaha di Sumut. Salah satu dunia usaha yang sangat terkena dampaknya adalah dunia usaha perjalanan dan penerbangan.
‘’Baru-baru ini 5 penerbangan ke luar negeri ke kawasan IMT-GT batal karena tidak ada penumpang,’’ ujarnya seusai melakukan pertemuan dengan pelaku usaha di kantor Kadin Sumut, hari ini.
Dia mengatakan untuk mengantispasi dampak yang lebih luas terhadap dunia usaha terkait pemberlakuan kebijakan fiskal di Sumut, pihak Kadin Sumut akan melakukan dua langkah strategis, yakni mengusulkan revisi kebijakan fiskal kepada Departemen Keuangan agar tidak diberlakukan di kawasan IMT-GT.
‘’Dasarnya karena dulu ada Kepmen yang mengatakan ada pengecualian fiskal kepada kawasan IMT-GT. Selain itu, menjadikan permasalahan ini menjadi soft landing agar ketentuan seperti ini tidak menjadi berat bagi dunia usaha,’’ tandasnya.
‘’Ketahanan pangan dalam negeri belum baik’’
oleh: master sihotang
MEDAN: Hasil penelitian Pusat Penelitian Bank (Puslitbank) Fakultas Ekonomi USU (FE USU) mengungkapkan saat ini ketahanan pangan dalam negeri belum begitu baik.
Ekonom USU, John Tafbu Ritonga mengemukakan lahan tanaman pangan di Sumut menyusut 7% per tahun, sementara kebijakan yang akan menetapkan lahan pangan menjadi lahan abadi tak kunjung diundangkan. Selain itu, produksi tanaman pangan di Sumut turun 4,2% per tahun, sedangkan di sisi lain jumlah penduduk Sumut tumbuh 1% per tahun.
Mengacu kondisi tersebut, kata dia, maka bisa dibayangkan 10 tahun mendatang, tidak akan ada lagi tanaman pangan, dan negeri ini akan menggantungkan harapan 100% pada impor.
‘’Untuk mengatasinya, pemerintah harus segera memberlakukan Permenkeu No 79/2007, yang pada intinya mengarahkan produksi pangan mendukung ketahanan energi,’’ katanya, hari ini.
Secara khusus dia menilai program kredit ketahanan pangan di Sumut secara khusus dan di Indonesia secara nasional tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, kurangnya kepedulian lembaga perbankan.
Memang, tuturnya, ada trauma perbankan soal tingginya kredit usaha tani (KTU) yang bermasalah beberapa tahun silam, tetapi perbankan mesti melihatnya secara obyektif. ‘’Petani memang tidak punya agunan berkualitas, tetapi 80% petani di Sumut memiliki seperti rumah. Harusnya perbankan lebih kreatif, misalnya kredit bisa diberikan kepada pedagang di pedesaan yang memiliki lahan.’’
Dia menambahkan, mayoritas petani Sumut hanya memiliki pendapatan Rp500 ribu hingga Rp750 ribu per bulan. Dari sisi kepemilikan lahan, mayoritas petani Sumut hanya memiliki lahan dibawah 0,5 hektare. Realisasi pemberian kredit ke pertanian tanaman pangan di Sumut juga menurun 11,11% dari 2007 ke 2008. ‘’Kajian juga menunjukkan, belum ada perbankan yang mengucurkan kredit ketahanan energi,’’ tandasnya.
Disperindag minta produsen migor dukung Minyak Kita
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Disperindag Sumatra Utara minta produsen minyak goreng yang ada di daerah ini mendukung program Minyak Kita dengan menjual minyak goreng bersubsidi.
Program Minyak Kita diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyiasati kesulitan ekonomi di saat krisis global sekarang ini.
Kepala bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sumut Margaretha Elly Silalahi mengemukakan pihaknya memberi dukungan dan apresiasi kepada produsen minyak goreng, seperti dilakukan PT.Asian Agri yang menjual minyak goreng bersubsidi sebanyak 3.000 liter dengan kemasan 2 liter seharga Rp12.000 di kawasan Sei Asahan Medan.
CSR Deputy Director PT Asian Agri, Pengarepan Gurusinga mengatakan penjualan minyak goreng bersubsidi yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk respon imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta perusahaan peduli terhadap kesulitan masyarakat di tengah krisis global.
Dia mengemukakan pihaknya berencana akan 150.000 liter per bulannya guna mendukung pelaksanaan Program Minyak Kita, dimana 48.000 liter diantaranya dijual di Sumut.
Selasa, 20 Januari 2009
Konflik perebutan SDA terus ancam Riau
oleh: Antara
PEKANBARU: Konflik akibat perebutan sumber daya alam yang terjadi di Provinsi Riau selama kurun tahun 2008 terus mengancam keberlangsungan iklim usaha, kehidupan masyarakat, serta kelestarian kawasan konservasi alam.
Hal tersebut terungkap dalam laporan tahunan yang disampaikan organisasi pemerhati lingkungan Sustainable Social Development Partnership (Scale Up) Riau di Pekanbaru, hari ini.
Data tersebut diperoleh Scale Up berdasarkan pengaduan masyarakat dan dari pemberitaan media massa.
Selama tahun 2008 sedikitnya terjadi 96 konflik menyebabkan luas lahan yang dipersengketakan mencapai lebih dari 200.586 hektare (ha).
Direktur Eksekutif Scale Up, Ahmad Zazali, berpendapat kondisi tersebut berpangkal dari carut marutnya rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Riau yang mengakibatkan sedikitnya 300 titik di kawasan HPH, HTI, kawasan konservasi alam, lahan perkebunan, dan tanah ulayat warga, berstatus saling tumpang tindih sejak 2005.
‘’Konflik yang terjadi pada tahun 2008 meningkat dibandingkan yang terjadi di tahun 2007 yang hanya mencapai 35 kasus,’’ katanya.
Revitalisasi Kantor Gubernur Sumbar telan Rp3 miliar
oleh: Antara
PADANG: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2009 mengalokasikan Rp3 miliar dari APBD provinsi itu untuk merevitalisasi kantor Gubernur Sumbar. Revitalisasi dilakukan karena banyaknya bagian kantor yang rusak akibat berkali-kali diguncang gempa.
’’Berdasarkan penelitian, kantor gubernur Sumbar masih bisa direvitalisasi, sedangkan pembangunan fisik bisa dimulai Mei 2009,’’ kata Kepala Bidang Pendataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (PJTP) Sumbar, Ir Firman Dalil di Padang, hari ini.
Dinas PJTP Sumbar bersama konsultan, pada Januari -April 2009, menggiatkan penyelesaian master plan kantor gubernur provinsi itu yang akan menghabiskan dana Rp800 juta.
Kegiatan revitalisasi eks gedung yang dibangun pada masa kolonial Belanda itu, tetap mempertahankan ciri-ciri bangunannya.
Pemprov Kepri diminta tengahi konflik DBH migas Natuna
oleh: Antara
BATAM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) perlu memediasi konflik pembagian Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) senilai Rp193 miliar antara Kabupaten Natuna dan Anambas.
’’Pemprov Kepri harus turun tangan agar konflik itu tidak meluas,’’ kata anggota DPRD Kepri Suryani di Batam, hari ini.
Dia mengatakan sejak awal pembentukan Kabupaten Anambas, pembagian DBH migas berpotensi menuai konflik karena selama ini pemerintah pusat memberikan DBH ke Natuna, sedangkan wilayah penghasil migas itu terdapat di kabupaten Anambas.
Badan Pembentukan dan Penyelarasan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) meminta pembagian DBH Migas 40:60 untuk Anambas, sementara Pemerintah Kabupaten Natuna belum menyetujui permintaan itu.
87.000 PNS di Sumut belum miliki rumah
oleh: master sihotang
MEDAN: Sekitar 50% dari total sekitar 174.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumut belum memiliki rumah sendiri karena keterbatasan finansial.
Ketua Dewan Pengurus Provinsi Korpri Sumut, Muhyan Tambuse mengungkapkan sebagian besar dari PNS yang belum memiliki rumah tersebut terpaksa mengontrak rumah, kemudian menumpang di rumah orang tua maupun mertua.
Untuk mengatasi hal tersebut, Korpri Sumut mencanangkan program penyediaan rumah bagi PNS di Sumut yang belum memiliki rumah sendiri. Pada tahap awal, katanya, akan dibangun sebanyak 165 unit dan tahap kedua 135 unit. ‘’Seluruh rumah tipe-36 tersebut sudah terjual kepada anggota Korpri,’’ katanya, hari ini.
Dia menjelaskan pada jangka panjang, Korpri Sumut merencanakan akan membangun 10.000 unit rumah PNS, dimana untuk tahap awalnya peletakan batu pertamanya telah dilakukan Gubernur Sumut Syamsul Arifin di Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.
Seorang PNS di lingkungan Pemkab Medan menilai pembangunan rumah untuk PNS yang dipelopori Korpri Sumut merupakan langkah baik untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.
Senin, 19 Januari 2009
Presiden ancam tindak tegas penghalang FTZ
oleh: Antara
BATAM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengancam akan memberi tindakan tegas terhadap birokrat atau pihak-pihak tertentu yang menghambat pelaksanaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun.
’’Saya akan beri tindakan terhadap penghalang atau oknum-oknum yang mengganggu pelaksanaan FTZ,’’ tegas Presiden ketika meresmikan pelaksanaan FTZ di Batam, hari ini.
Pernyataan Presiden tersebut disambut senyuman dan tepuk tangan oleh pengusaha yang menghadiri peresmian FTZ tersebut, terutama saat Presiden menyatakan akan ’membersihkan’ oknum-oknum yang melakukan korupsi dan melakukan pungutan liar terhadap pengusaha. ’’Kalau izin bisa dipermudah, jangan dipersulit,’’ pinta Presiden.
Presiden mengajak seluruh perangkat pelaksana FTZ perang terhadap praktek korupsi dan pungutan liar karena akan menghambat pelaksanaan FTZ.
’’Saya tidak main-main. Saya serius, sangat serius karena praktek korupsi membahayakan negara,’’ katanya.
Polisi periksa Walikota Siantar
oleh: Antara
MEDAN: Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Pematang Siantar, RE. Siahaan, hari ini terkait dugaan korupsi dan kolusi dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2005.
Pantauan di Mapolda Sumut, Walikota Siantar, RE. Siahaan datang sekitar pukul 11.30 WIB dan dimintai keterangannya di ruang Satuan III/Tipikor Direktorat Reskrim Polda Sumut hingga pukul 17.30 WIB.
Namun, Kabid Humas Polda Sumut, Baharudin Djafar mengatakan, kedatangan RE. Siahaan bukan dalam rangka pemeriksaan tapi sekedar memberikan keterangan.
Selain itu, kata Baharudin, kedatangan RE. Siahaan juga bukan atas pemanggilan dari Polda Sumut, melainkan inisiatif dan atas kesadaran Walikota Siantar tersebut.
’’Polda Sumut belum dapat melakukan pemeriksaan karena belum ada izin tertulis dari Presiden,’’ kata Baharuddin.
Walikota Siantar itu tidak bersedia memberikan keterangan ketika dikonfirmasi wartawan mengenai maksud kedatangannya ke Polda Sumut.
’’Tanya ke Kabid Humas (Polda Sumut) saja, saya percayakan kepada beliau,’’ katanya singkat.
Menurut catatan, Walikota Siantar, RE. Siahaan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan praktik dugaan korupsi dan kolusi pada penerimaan CPNS Pemko Siantar pada tahun 2005 oleh Polres Simalungun.
Kasus itu mencuat setelah Pemkot Siantar mengeluarkan nomor induk pegawai (NIP) terhadap 19 CPNS meski sebelumnya dinyatakan tidak lulus dan tidak mengikuti ujian CPNS.
Namun setelah kasus itu mencuat dan disidangkan di Pengadilan Negeri Siantar, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) membatalkan NIP 19 CPNS tersebut.
PNS di Sumut diminta jaga netralitas di Pemilu 2009
Oleh: Dormaulina Sidabutar
MEDAN: Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin mewanti-wanti jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemprov Sumut untuk bersikap netral dalam Pemilu 2009 baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.
Dia menegaskan bersikap netral tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 yang mana menyatakan bahwa PNS dalam melaksanakan tugasnya, harus netral dari pengaruh golongan maupun partai.
‘’Saya minta PNS ikut menyukseskan jalannya Pemilu 2009 di daerah ini agar berjalan aman dan sukses,’’ katanya tadi pagi dalam upacara bendera gabungan di Lapangan Makodam I/BB.
Sikap netralitas PNS tersebut, tutur gubernur, perlu dijaga dengan baik karena seorang PNS tidak dibolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis, apalagi sampai menjadi anggota partai politik.
‘’Pada kesempatan ini juga, saya minta jajaran TNI dan Polri di daerah ini, dapat menjaga stabilitas keamanan daerah ini agar tetap kondusif menjelang dan sesudah rangkaian Pemilu 2009 ini’’.
Namun gubernur mengingatkan, peran serta masyarakat dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif akan sangat membantu tugas berat yang diemban jajaran TNI dan Polri.
Jamsostek hijaukan Medan Amplas
oleh: Master Sihotang
MEDAN: PT Jamsostek (Persero) Wilayah Sumatra bagian Utara (Sumbagut) menanam ribuan pohon dalam program penghijauan di lingkungan sekitar Medan Amplas.
Kepala bagian Program Khusus Jamsostek wilayah I Sumbagut, Taslim Djamal mengatakan program penghijauan merupakan bukti nyata kepedulian Jamsostek dalam menyukseskan gerakan peduli lingkungan yang hijau.
Dalam kesempatan tersebut, kata dia, pihaknya berkesempatan mensosialisasikan beberapa program Jamsostek al. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
Selain itu, lanjutnya, Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), beasiswa, pengobatan cuma-cuma, bantuan ambulans bagi rumah sakit.
‘’Ada juga Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), pemberian pelatihan kepada pekerja yang kena PHK sehingga dapat bekerja lagi di tempat lain, pemberian bantuan kepada korban bencana alam, korban banjir, dan bantuan musibah. Serta Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) seperti penanaman ribuan pohon ini.’’
Ketua Panitia Muhammad Natsir mengatakan penanaman pohon ini merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain sebagai upaya untuk menyentuh hati pelaku pembalakan liar yang selama ini menebangi pohon sehingga membuat kondisi lingkungan menjadi tidak seimbang.
Camat Medan Amplas Aidal Fitra menyatakan penghargaan dan terima kasih atas kepedulian Jamsostek dalam menghijaukan lingkungannya.
Karet penyumbang terbesar ekspor Sumsel
Oleh: Antara
PALEMBANG (Antara): Komoditi karet dan minyak sawit mentah (CPO) masih menjadi penyumbang ekspor terbesar provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2008 meskipun harga tandan sawit dan getah karet mengalami penurunan sejak akhir 2008.
Kepala Bank Indonesia (BI) Palembang, Endoong Abdul Gani Senin, mengatakan, secara umum sampai November 2008 nilai ekspor komoditi Sumsel mengalami peningkatan sebesar 7,37% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
’’Komoditi ekspor masih didominasi karet dan CPO yang memberikan sumbangan cukup besar pada pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel, ’’ katanya.
Ia mengatakan, Singapura masih menjadi tujuan ekspor terbesar yang mencapai 74,87%. Sementara share ekspor Sumsel terhadap nasional sampai November 2008 tercatat sebesar 2,61% dan volume ekspor 0,99%.
Dia menambahkan, ekspor karet Sumsel berhasil menyumbang sebesar 68% dari total pendapatan ekspor atau mencapai US$1,791 miliar. ’’Sedangkan ekspor CPO menyumbang 20% atau sebesar US$533,2 juta,’’ katanya.
Walaupun terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 7,37% tetapi tidak sebanding dengan peningkatan impor yang mencapai 40,22% dibanding periode November tahun 2007.
’’Nilai impor sampai November 2008 mencapai US$25,5 juta dan pada periode yang sama tahun 2007 sebesar US$7,250 juta,’’ ujarnya.
Namun demikian secara periodik Endoong mengatakan, pihaknya menilai terjadi penurunan tren impor dalam tiga bulan terakhir dimana impor bulan November tercatat menurun sebesar 0,96% dibanding bulan Oktober tahun yang sama.
Padang, daerah pertama turunkan tarif angkutan
oleh: Antara
PADANG (Antara): Menteri Perhubungan Djusman Syafii Djamal menyatakan, Kota Padang daerah pertama di Indonesia yang menurunkan tarif angkutan umum menyusul diturunkannya harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya premium dan solar oleh pemerintah.
’’Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Padang, mendapat apresiasi yang tinggi termasuk dari Presiden," kata Djusman di Padang, ’’ tadi malam.
Hal itu disampaikannya usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Organisasi Angkutan Darat (Organda) ke IV diikuti 300 pengusaha angkutan umum di Indonesia.
Menurut dia, presiden memberikan apresiasi tinggi pada Kota Padang dan langsung menelepon Walikota Padang.
Ia mengatakan, sebelum presiden melakukan kunjungan ke Terminal Pulogadung Jakarta untuk mencek pelayanan angkutan umum setelah penurunan harga BBM, beliau menanyakan apa sudah ada daerah yang menurunkan tarif angkutan.
’’Kepada presiden, saya mengatakan mendapat informasi di Padang kelihatannya sudah turun duluan (menurunkan tarif angkutan umum, red).’’
Dia menambahkan, ’’Saya sampaikan, Menhub belum mengeluarkan surat (terkait penurunan tarif), mereka (Kota Padang) sudah turun duluan tarifnya. Mendapat informasi ini Bapak Presiden langsung menelepon Walikota Padang.’’
Ia menyebutkan, saat Presiden dapat informasi Padang menurunkan tarif hingga 14%, beliau mengatakan jika di Padang bisa 14%, mengapa di Jakarta dan kota lainnya tidak bisa 10%. ’’Karena itu, Kota Padang mendapat apresiasi yang tinggi, termasuk dari Presiden/’’
Menhub menyebutkan, yang dilakukan pemerintah Kota Padang tentu juga bekerjasama dengan Organda seetmpat. ’’Itu koordinasi dan kerjasama yang baik dan mendapat apresiasi yang tinggi,’’ tandasnya.
