oleh: antara
BATAM: Selain berupaya mempersingkat waktu penyelesaian kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (KTP/KK), Pemerintah Kota Batam juga menyediakan penelusuran prosesnya yang bisa diakses warga dengan teknologi layanan pesan singkat (SMS).
‘’Layanan ini akan diresmikan awal Maret, menandai tiga tahun masa kerja Walikota Ahmad Dahlan dan Wakil Walikota Ria Saptarika,’’ kata Kabag Humas Pemkot Batam, Yusfa Hendri, Minggu.
Dia mengemukakan dengan layanan baru ini, warga kelak dapat mengetahui status permohonan KTP/KK apakah sudah jadi atau masih dalam tahap pemasukan data ke server, sehingga tidak harus membuang waktu dan biaya ke kantor kecamatan.
Penggunanan SMS, kata Yusfa, merupakan pengembangan dari fasilitas pencarian status permohonan KTP/KK secara online yang dewasa ini sudah dapat dilakukan warga dengan mengakses www.siak.humasbatam.com.
Senin, 02 Februari 2009
Proses KTP Batam dipantau dengan SMS
PTPN III, BUMN perkebunan benchmark
oleh: master sihotang&yusran yunus
MEDAN: Kementerian BUMN menetapkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III sebagai BUMN perkebunan benchmark di Indonesia.
Dirut PTPN III Amri Siregar mengemukakan penetapan tersebut dilakukan saat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) di Jakarta belum lama ini.
‘’Prestasi ini merupakan tantangan karena mempertahankannya jauh lebih susah daripada waktu meraihnya,’’ ujarnya dalam acara Tahun Baru dan Penyerahan sejumlah penghargaan kepada karyawan, kebun, dan pabrik karet yang mendapatkan prestasi pada 2008 lalu.
Pada kesempatan tersebut dia memaparkan sejumlah capaian keberhasilan perusahaan selama tahun 2008, dimana perusahaan berhasil mencetak laba kotor Rp1,258 triliun atau 17,13% di atas RKAP yang ditetapkan pemegang saham sebesar Rp1,074 triliun.
Kemudian produktivitas tandan buah segar (TBS) mencapai 22,36 ton TBS per ha per tahun, di atas RKAP yang ditetapkan sebesar 22 ton TBS per ha per tahun. Untuk CPO mencapai 5,4 ton per ha, di atas RKAP yang hanya 5,21 ton per ha.
‘’Rendemen minyak sawit mencapai 24,13%, di atas RKAP yang hanya 23,70%. Sedangkan rendemen inti sawit sudah mencapai 5,30%, padahal dalam RKAP hanya 5%.’’
Selain itu, lanjutnya, karet kering pada 2008 dapat dicapai 1.645 kg per ha, di atas RKAP yang hanya 1.625 kg per ha.
Dia juga mengemukakan pada 2008 PTPN III meraih beberapa penghargaan al. tujuh sawit ward dan 10 award untuk karet dari Kementerian BUMN, dan 13 kebun mendapatkan bendera emas dari Depnakertrans karena tidak pernah mengalami kecelakaan.
’’Dengan seluruh capaian tersebut, kami menargetkan pada tahun 2010-2011 PTPN III sudah menjadi perusahaan kelas dunia.’’
Komisaris utama PTPN III Achmad Mangga Barani meminta jajaran direksi PTPN III pada tahun 2009 ini dapat meraih sertifikat sustainable palm oil, seperti yang sudah diraih beberapa perusahaan industri CPO swasta nasional.
Minggu, 01 Februari 2009
Penetapan APBA 2009 diprotes masyarakat
oleh: malik ridwan
BANDA ACEH: Sejumlah elemen masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memprotes penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 senilai Rp9,791 triliun yang dinilai tidak pro rakyat.
Aksi protes tersebut dilangsungkan saat penetapan APBA 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, akhir pekan lalu.
Ketua Paguyuban Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya, Adam Sani mengatakan seharusnya sebelum dilakukan penetapan, DPRA harus menyerap aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan APBA tidak terjadi penyimpangan anggaran, seperti alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran.
‘’Kami sangat menyayangkan langkah DPRA yang menetapkan APBA 2009 tanpa terlebih dulu menyerap aspirasi masyarakat dengan maksimal. Selama ini pelaksanaan anggaran, banyak yang dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat,’’ katanya.
Pemberi kerja wajib sertakan pekerjanya ikut Jamsostek
oleh: master sihotang
MEDAN: Lumbung Informasi Rakyat (Lira) meminta para pemberi kerja di Sumut agar memberikan perlindungan kepada para pekerjanya berupa kepesertaan Jamsostek sebagaimana diamanatkan UU No.3 tahun 1992 tentang jamsostek.
Para pemberi kerja yang menyalahgunakan aturan tersebut tidak memasukkan pekerjanya ke jamsostek sudah merupakan indikasi tindakan korupsi. Di sejumlah perusahaan, yayasan, CV, koperasi, dan lainnya cukup banyak pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya masuk progam jamsostek.
Disisi lain, banyak yang tidak jujur dalam melaporkan upah yang sebenarnya ke Jamsostek.
Menurut Gubernur Lira Sumut Halomoan Sitompul masalah kepesertaan program Jamsostek ini harus menjadi perhatian semua pemilik perusahaah, sehingga bisa membantu taraf hidu para pekerja yang kni hidpnya masih jauh dari harapan hiduip.
"Lira akan mendorong kesadaran pengusaha memasukkan pekerjanya ke dalam program Jamsostek, sehingga mereka dapat memanusiakan manusia. Kalau pekerja dimanusiakan, pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas,” kata Halomoan Sitompul.
Dia bersama Sekretaris Wilayah Lira Sumut Febry Syahrial Dalimunthe melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah I PT. Jamsostek (Persero) Mas’ud Muhammad, didampingi Kepala Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Medan Arena Trijaya, Kabag Progsus Taslim Djamal dan Humas Sanco Manullang.
Halomoan mengatakan, kehadiran lembaga tersebut adalah untuk mengawal tugas pemerintah, BUMN dan lainnya dalam melaksanakan amanat rakyat sehingga berjalan dengan baik. “Kami bukan destroyer, tetapi kami hadir sebagai mitra, mengawal pemerintah, BUMN dan lainnya agar pembangunan berjalan di atas relnya,” tandasnya.
Lira, kata dia, siap melakukan investigasi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan Jamsostek baik perusahaan swasta maupun BUMN yang hingga kini belum masuk program jamsostek..
Tentang kepesertaan Jamsostek yang masih minim di Sumut, Lira Sumut berharap kiranya dapat dibuat MOU dengan Jamsostek sehingga dapat dibuat rencana investigasi kedepan.
“Bisa saja Lira membuat surat kepada perusahaan yang belum masuk Jamsostek atas hasil investigasi. Jamsostek adalah asset Negara yang harus dijaga dan dilindungi karena tugasnya adalah untuk mensejahterakan pekerja. Jadi sudah saatnya agar dibicarakan di tingkat Kapolda dan Kajatisu bersama dengan Disnaker, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dan UU Negara itu dapat diimplementasikan dengan baik,” kata Sitompul.
.
Riau Airlines berencana tambah pesawat baru
oleh: antara
PEKANBARU: Maskapai penerbangan Riau Airlines berencana menambah enam pesawat baru untuk memperbanyak jumlah armada dan pengembangan bisnis.
Direktur Produksi Riau Airlines, Wendy Yunisbar mengatakan, rencana penambahan pesawat baru tersebut sudah dilaporkan ke Departemen Perhubungan dan diharapkan bisa terealisasi tahun 2009 ini.
Dia menjelaskan penambahan enam pesawat tersebut terdiri dari masing-masing dua unit Bea Avro RJ 100, Fokker 50 dan pesawat kecil berkapasitas 20 tempat duduk. ’’Kemungkinan besar perusahaan akan meminjam dana dari perbankan untuk modal investasi,’’ ujarnya, hari ini.
Dikabarkan jumlah dana investasi yang dibutuhkan untuk pengadaan pesawat baru tersebut mencapai sekitar Rp5 miliar.
Ekspor kopi Lampung surplus
oleh: antara
BANDAR LAMPUNG: Ekspor kopi Lampung tahun 2008 mencapai 303.680 ton lebih dengan nilai devisa US$586 juta, surplus sekitar 40% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Lampung, Suherman Harsono, mengemukakan angka tersebut lebih tinggi dari realisasi pada 2007 yang hanya 183 ribu ton dengan nilai devisa US$301 juta.
‘’Pada 2009 ini kami memprediksi ekspor kopi Lampung sama dengan tahun 2008,’’ katanya, hari ini.
Dia mengungkapkan harga kopi di tingkat pengumpul besar saat ini mencapai Rp17.000 per kg. Sementara produksi kopi robista Lampung tahun 2008 mencapai sekitar 140 ribu ton lebih, tahun ini diperkirakan 140 ribu ton.
Jumat, 30 Januari 2009
KPPU hukum 3 perusahaan peserta tender Disdik Sumut
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Majelis KPPU dalam putusannya menyatakan PT Pelita Jaya Mandiri (terlapor II), PT Hari Maju (terlapor III) dan PT Gradita Utama (Terlapor IV) bersama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 2007 sebagai terlapor I, Abdul Wahid Soenge (Terlapor V) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketua Majelis Komisi, Dedie S Martadisastra mengatakan KPPU menghukum Terlapor II dan Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp 1,9 miliar secara tanggung renteng yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.
Majelis Komisi juga menyatakan terlapor III dan terlapor IV dalam perkara ini, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Majelis Komisi meminta kepada Gubernur Provinsi Sumatra Utara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara agar melaksanakan aturan tender yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
Dalam hal ini, tuturnya, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan, BPK dan Bawasda untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan TV, DVD dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut tahun anggaran 2007.
Pemerintah optimistis ekspor beras tahun ini
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Pemerintah optimistis target ekspor beras 1 juta ton pada tahun ini akan tercapai menyusul terjadinya peningkatan produktivitas beras nasional dimana pada tahun ini ditargetkan mencapai 40 juta ton.
Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso mengemukakan beberapa negara terutama negara jiran seperti Malaysia, Vietnam, telah memesan beras Indonesia yang memiliki kualitas tinggi.
’’Ekspor beras ini tidak akan sampai mengganggu persediaan untuk konsumsi di dalam negeri,’’ ujarnya.
Dia mengungkapkan pada tahun 2006 produksi Gabah Kering Giling (GKG) hanya mencapai 54,45 juta ton, meningkat menjadi 57,16 juta ton GKG pada 2007. Sementara berrdasarkan Angka Ramalan II BPS 2008, produksi padi diperkirakan mencapai 60,28 juta ton GKG.
Sumut kembangkan padi hibrida 10.000 ha
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Sumatra Utara akan mengembangkan padi hibrida seluas 10.000 hektare (ha) yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumut.
Kepala dinas Pertanian Provinsi Sumut Ardhi Kusno mengemukakan langkah pro aktif mengembangkan padi hibrida itu menyahuti instruksi Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang meminta peningkatan produksi beras Sumut.
‘’Instruksi tersebut sejalan dengan semangat Instruksi Presiden tentang tambahan peningkatan produksi beras nasional 5% per tahun,’’ katanya.
Sumut tercatat mampu memberikan kontribusi produksi padi nasional sebesar 5,51% dengan pencapaian produksi 61,09 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka itu jauh lebih tinggi dari produksi padi tahun 2007 yang meningkat sebesar 258 ton GKG atau naik 8,6% dari tahun 2006.
Ardi mengemukakan pihaknya telah melakukan uji adaptasi beberapa varietas padi hibrida yakni varietas SL-8 SHS, Bernas Super, Bernas Prima, PP1, Intani 2 dan Maro.
Pihak Departemen Pertanian, tutur dia, memberi bantuan benih unggul 150 ton kepada beberapa yang akan menjadi daerah pengembangan padi hibrida yakni Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Tapanuli Selatan, Toba Samosir.
Kamis, 29 Januari 2009
Investor lokal siapkan Rp4 triliun danai tol Medan
oleh: Yusran Yunus
MEDAN: Konsorsium investor lokal di Sumut dikabarkan sudah berkomitmen menyediakan dana investasi sekitar Rp4 triliun untuk mendanai proyek jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai.
Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut, Eddy Sofyan mengemukakan komitmen konsorsium investor lokal tersebut sudah menghampiri deal dengan gubernur Sumut Syamsul Arifin, sehingga proses tender kedua proyek ruas jalan tol tersebut sudah dapat dilaksanakan, setidaknya pada triwulan I-2009 ini.
’’Sampai sejauh ini proses pembahasan pembangunan kedua ruas jalan tol tersebut oleh Pemprov Sumut bersama pemerintah pusat, masih sedang berjalan. Kami sudah melaporkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa investor lokal siap berpartisipasi mendanai proyek jalan tol tersebut,’’ katanya.
Dia tidak bersedia menjelaskan lebih rinci perihal investor lokal dimaksud dengan alasan proses lobi sedang berjalan, sehingga untuk menjamin tercapainya deal maka belum dapat diumumkan ke publik.
’’Namun yang pasti jika sudah tercapai deal, kami pasti akan mengumumkan secara resmi ke publik. Jika sudah berjalan, proses tender proyek ini akan disupervisi langsung pemerintah pusat meskipun pelaksana proyeknya Pemprov Sumut,’’ ujarnya.
Gubernur Syamsul Arifin, papar dia, memberi perhatian serius dengan terjun langsung mendekati pemerintah kabupaten dan kota maupun pengusaha lokal yang berminat ikut mendanai kedua proyek ruas jalan tol tersebut.
’’Beliau sangat serius ingin merealisasikan kedua proyek jalan tol itu. Terutama setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kunjungan kerja ke Medan akhir tahun lalu, telah mempersilahkan pihak Pemprov Sumut menggalang investor lokal untuk mendanai proyek tersebut.’’
Dia menegaskan penyelesaian jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi akan sangat berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama karena jalan tol tersebut akan terkoneksi langsung dengan bandar udara baru pengganti Polonia di Kuala Namu, Deli Serdang.
’’Kalau kedua proyek ruas jalan tol ini berjalan akan berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sumut, seperti terciptanya lapangan kerja baru, bergulirnya aktivitas dunia usaha, bertambahnya pendapatan daerah.’’
Namun Ekonom Universitas Sumatra Utara, Jhon Tafbu Ritonga sedikit pesimistis kedua proyek ruas jalan tol tersebut akan berjalan sesuai rencana pada tahun 2009 ini, mengingat situasi krisis finansial yang terjadi saat ini dimana ikut menyurutkan semangat investor.
’’Saya tidak melihat ada sinyal positif. Pihak pemerintah kota dan kabupaten yang diharapkan ikut terlibat menginvestasikan dananya, tampaknya belum melakukan aksi nyata dengan menganggarkan dana pada APBD masing-masing,’’ katanya.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah pusat terlebih dulu memberikan komitmen pendanaan melalui pembiayaan APBN 2009, sementara pihak Pemprov Sumut bersama investor lokal dan pemerintah daerah lainnya dengan sendirinya akan terlibat langsung saat proyek sudah berjalan.
’’Tidak seperti sekarang, pemerintah pusat terkesan lepas tangan di awal. Padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk terlibat langsung dalam menstimulus roda perekonomian daerah dengan memfasilitasi proyek-proyek infra struktur di daerah.’’
Menurutnya, pemerintah pusat hendaknya tidak melakukan diskriminasi dalam pengalokasian anggaran pembangunan terutama dalam merebut hati rakyat menjelang Pemilu 2009, misalnya dengan mengosentrasikan pembangunan infra struktur di Pulau Jawa.
’’Infra struktur jalan di Sumut sudah sangat parah. Hal itu bisa kita saksikan di jalan lintas timur Sumatra dimana jalannya rusak parah karena padatnya lalu lintas barang dan jasa. Hal itu berarti juga pemerintah tidak mampu mengimbangi kemajuan ekonomi masyarakat,’’ tegasnya.
Stok beras di Sumsel memadai
oleh: antara
PALEMBANG: Stok beras di Sumatera Selatan (Sumsel) yang ada di gudang Bulog saat ini berkisar 30 ribu ton-35 ribu ton cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai bulan April 2009 mendatang.
Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumsel, Qulyubi Nawawi, stok beras yang ada di gudang sekarang ini mencukupi kebutuhan sampai April 2009.
Menurut dia, pada Februari nanti sejumlah daerah di Sumsel sudah mulai panen , jadi tidak perlu khawatir kekurangan bahan pokok tersebut.
Untuk menampung hasil panen tersebut saat ini sudah ada 80 lumbung yang dibiayai provinsi tersebar di kabupaten dan kota di Sumsel. ‘’Jumlah tersebut belum termasuk milik kabupaten dan kota,’’katanya.
Ia menyatakan, dalam satu lumbung itu bisa menampung sekitar empat sampai lima ton untuk cadangan.
Sejumlah daerah yang menjadi sentra produksi beras di Sumsel antara lain Kabupaten OKU Timur, Banyuasin, Musi Rawas dan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pemerintah bantu Riau atasi kebakaran hutan
oleh: antara
PEKANBARU: Pemerintah pusat menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang kian memprihatinkan di Provinsi Riau.
Gubernur Riau Rusli Zainal mengatakan, pemerintah pusat sudah menyatakan kesiapannya membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kesiapan pemerintah pusat itu, tuturnya, disampaikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla beberapa waktu yang lalu.
;;Wapres sudah menanyakan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.’’
Karena itu, saat ini Pemprov Riau telah melakukan pendataan terhadap kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk diajukan ke pemerintah pusat.
Dari pantauan terakhir satelit National Oceanographic Atmpospheric Administration (NOAA) 18, titik api sempat nol akibat hujan yang mengguyur hujan di Riau pada Selasa, (27/1).
Sementara pada Rabu (28/1), terpantau empat titik api di Riau yang tersebar di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.
IAIN Ar-Raniry terima bantuan pendidikan Rp146 miliar
oleh: malek ridwan
BANDA ACEH: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh menerima bantuan pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 senilai Rp146 miliar.
Rektor IAIN Ar-Raniry Yusny Saby mengatakan jajaran pelaksana dan pengguna anggaran dapat menggunakan bantuan pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga diperlukan kinerja pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan.
‘’Bantuan pendidikan ini sekaligus merupakan ujian bagi kita semua. Yang penting hindari terjadinya kebocoran, korupsi dan penyelewenangan dalam penggunaannya,’’ katanya usai pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, kemarin.
Dia menjelaskan bantuan pendidikan yang dikucurkan tahun ini sebesar Rp146 miliar, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2008 yang hanya mencapai Rp40 miliar. Untuk itu, tuturnya, pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat.
’’Saya menaruh harapan semoga bantuan pendidikan ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu dan sarana prasana pendidikan IAIN Ar-Raniry,’’ tandasnya.
KKMB Medan telah bina 5.000 UMKM
oleh: master sihotang
MEDAN: Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang dibina Bank Indonesia Cabang Medan sejak 2005-2007 sudah mengusulkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 5.000 dengan penyerapan kredit sebesar Rp46,15 miliar.
Budyanto, Analis Madya BI Cabang Medan membenarkan sejak 2005 sampai 2007 KKMB sudah mengusulkan 5.000 UMKM di Sumut untuk mendapatkan kredit dari perbankan.
“Total dana yang sudah disalurkan kepada 5.000 UMKM tersebut mencapai Rp46,15 miliar,” ujarnya.
Menurut dia, KKMB adalah salah satu upaya BI Cabang Medan mempercepat penyaluran kredit perbankan kepada UMKM di daerah ini melalui pendampingan untuk mengajukan permohonan kredit kepada perbankan.
Bank yang menjadi mitra KKMB di Sumut, jelasnya, a.l. Bank Sumut konvensional, Bank Sumut Syariah, BRI Konvensional dan Syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI) BPRS Panduarta Insani, BPRS Gebu Prima.
Non performing loan (NPL) kredit melalui KKMB tersebut, aku dia, mencapai 1%-3% pada 2007 lalu dan masih di bawah ketentuan BI maksimal 5%.
Langkah pendampingan yang dilakukan KKMB kepada para UMKM, lanjutnya, sangat positif dan mampu menumbuhkembangkan usaha mikro di daerah ini. “Memang ada kredit yang disalurkan macet, namun masih pada batas yang wajar karena usahanya kurang berkembang,” tuturnya.
Dia enggan menyebutkan nama-nama UMKM dan bank yang menyalurkan kredit yang macet tersebut dengan alasan kasihan pengusaha dan bank penyalur kreditnya. “Ini [kemitraan KKMB dan UMKM] relatif baru dan masih harus disempurnakan di sana-sini, sehingga berjalan sesuai dengan harapan,: tuurnya. Dia mengakui ada enam UMKM yang macet kreditnya.
Sementara itu, Ketua Kadinda Medan Bayu Fadlan menambahkan langkah KKMB membantu menjembatasi UMKM ke perbankan patut disambut baik. “Sebagian besar UMKM di daerah ini memiliki prospek usaha yang bagus, namun terjerat utang pada rentenir.”
Dia mencontohkan anggota tiga koperasi di Pusat Pasar Medan yang setiap hari memiliki perputaran dana puluhan miliar rupiah banyak yang meminjam dari tengkulak dengan suku bunga mencekik leher. Karena itu, tuturnya, UMKM tersebut harus dibebaskan dari cengkeraman para tengkulak dengan cara menjembatani UMKM ke perbankan sebagaimana dilakukan KKMB
Namun, seorang kepala cabang bank pemerintah mengakui saat ini terjadi perebutan nasabah UMKM di antara perbankan besar.
Masyarakat yang mengurus NPWP mulai menurun
oleh: master sihotang
MEDAN: Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil Ditjen Pajak Sumut I mulai menurun, sementara masyarakat sudah menyadari bahwa bukan semua penduduk harus memiliki NPWP.
Pengamatan Bisnis, di KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Timur, dan KPP Pratama Medan Polonia jumlah masyarakat yang mengurus NPWP sudah menurun dibandingkan awal bulan ini.
Contohnya di KPP Pratama Medan Polonia yang awal bulan ini rata-rata 300 orang-400 orang yang mengurus NPWP sertiap hari, kini tinggal 100 orang lagi.
Demikian juga di KPP Pratama Medan Kota dan KPP Pratama Medan Timur jumlah antrian sudah banyak berkurang karena masyarakat sudah menyadari bahwa tidak semua anggota masyarakat wajib memiliki NPWP.
Dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen Pajak ada sejumlah kalangan yang dikecualikan tidak harus memiliki NPWP pribadi a.l. orangtua dalam tanggungan, anak-anak yang masih tanggungan orang tua, isteri [kecuali mereka minta pemisahan harta], orang yang pendapatannya di bawah pendapatan tidak kena pajak. .
Kepala Kantor KPP Pratama Medan Polonia Harry Gumelar ketika dihungi Bisnis membenarkan ada persepsi yang keliru ditengah masyarakat bahwa seluruh anggota keluarga harus memiliki NPWP, sehingga berbondong-bondong datang ke kantor pajak untuk mengurus NPWP.
Semestinya. kata dia, kalau si suami sudah memiliki NPWP, isterinya tidak perlu lagi mengurus NPWP kecuali mereka meminta pisah harta.
Petugas pajak terutama bidang penengangan di setiap KPP, lanjut Harry, sudah memberikan penjelasan kepada warga, sehingga masayarakat tidak harus menyerbu KPP untuk mengurus NPWP.
Menyinggung setelah berlakunya pembayaran fiskal luar negeri sebesar Rp2,5 juta bagi orang pribadi yang berangkat ke luar negeri tanpa memilii NPWP, dia mengakui saat ini tinggal rata-rata 10 orang yang membayar setiap hari yang berangkat dari Polonia Medan.
’’Sebelum diberlakukan wajib NPWP, rata-rata pemasukan dari fiskal luar negeri di Polonia sekitar Rp3 miliar per bulan. Kalau sekarang, tinggal hitung saja 10 orang dikalikan Rp2,5 juta.’’
Dia mengatakan ke depan fiskal luar negeri tidak akan dijadikan sebagai sumber menjaring pendapatan negara. ’’Pemerintah mau menggenjot pajak dari WP [wajib pajak] orang pribadi yang selama ini belum membayar kewajibannya kepada negara.’’
Seorang ibu rumah tangga, mengaku bernam Evie mengatakan dia mengurus NPWP untuk berangkat berobat ke Penang, Malaysia. ’’Uang fiskal Rp2,5 juta itu kan hampir sama dengan RM1.000. Saya sudah bisa membeli berbagai kepentingan selama berobat di Penang dengan uang sebesar itu. Makanya saya mengurus NPWP hari ini untuk berangkat dua minggu mendatang, karena sudah bebas fiskal yang Rp2,5 juta,’’ tandasnya.
