oleh: Antara
BANDARLAMPUNG: Klaim pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) kepada masyarakat miskin di Kota Bandarlampung tahun 2008 telah mencapai Rp625 juta.
’’Sebanyak 113 jiwa, telah mendapatkan tindakan perawatan melalui Jamkesmasda di sejumlah rumah sakit di Bandarlampung,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, Reihana, di Bandarlampung, hari ini.
Ia menyebutkan, peserta Jamkesmasda itu menjalani perawatan di tiga rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum Abdul Moloek (RSUAM), dan RS Bintang Husada.
Menurutnya, klaim peserta Jamkesmasda itu mencapai sekitar 96 persen dari anggaran yang disalurkan sekitar Rp650 juta lebih.
Sementara, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung juga menganggarkan dana sebesar Rp2 miliar untuk peserta jaminan kesehatan daerah (Jamkesmasda) pada 2009.
’’Dana untuk Jamkesmasda itu diakomodir dalam rencana kerja anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung tahun 2009,’’ kata Walikota Bandarlampung, Eddy Sutrisno.
Sabtu, 24 Januari 2009
Klaim Jamkesmasda BandarLampung Rp625 juta
Jelang Imlek, Penumpang KA di Palembang padat
oleh: Antara
PALEMBANG: Libur akhir pekan dan libur Imlek menimbulkan kepadatan penumpang kereta api (KA) di Stasiun Kertapati Palembang tujuan Stasiun Tanjungkarang, Bandarlampung (Lampung), sehingga banyak penumpang tidak kebagian tempat duduk.
Suasana di Stasiun Kertapati, Palembang, Jumat menjelang malam, tampak sudah dipadati calon penumpang dan keluarga yang mengantar, menjelang keberangkatan KA Limex ke Bandarlampung sekitar pukul 21.00 WIB.
Sejumlah calon penumpang yang mengaku sudah antre di loket sejak sekitar pukul 17.00 WIB, tidak mendapatkan tiket yang diinginkan sehingga mereka berusaha tetap bisa naik, walaupun dengan tiket tanpa tempat duduk.
Beberapa penumpang malah nekat naik ke kereta tanpa membeli karcis, dengan harapan langsung membayar di atas kereta saat petugas memeriksa karcis penumpang.
’’Bagaimana lagi, saya mau ke Jakarta, tapi tidak dapat tiket walaupun sudah antre di loket sejak sore,’’ kata Arif.
Seorang penumpang lain, ibu rumah tangga bersama anaknya yang masih kecil mengaku pula harus mencari tiket tambahan di luar loket melalui jasa calo.
‘’Manfaat Otonomi daerah belum dirasakan masyarakat’’
oleh: Antara
BENGKULU: Walikota Bengkulu Ahmad Kanedy mengatakan, pemberlakuan Otonomi Daerah (Otda) dalam Undang-Undang (UU), hingga kini belum dapat dinikmati oleh masyarakat.
‘’Sejak Otda ditetapkan dalam UU hingga saat ini belum ada pertemuan antar pemerintah daerah se-Indonesia untuk membahas dan mewujudkan Otda tersebut sehingga dapat dirasakanan dan dimanfaatkan masyarakat umum,’’ katanya dalam acara pembukaan Lokakarya Pertemuan Nasional (LPN) Walikota dan DPRD Kota se-Indonesia di Bengkulu, tadi malam.
Ia mengakui, era Otda sudah lama diterapkan ditengah masyarakat namun masyarakat sendiri tidak mengerti dan belum bisa menikmati apa itu Otda.
Oleh karena itu Kota Bengkulu yang merupakan kota penuh sipirit dan syarat nuansa perjuangan dalam membela tanah air ini dalam rangka menjunjung sportifitas Otda maka mengajak seluruh kepala daerah untuk duduk bersama membahas apa itu Otda dan bagaimana penerapannya ketengah masyarakat kecil.
Kanedy mengakui memang sudah ada beberapa daerah yang masyarakatnya sudah bisa merasakan Otda tapi bagi daerah lain belum tentu bisa dinikmati.
Jumat, 23 Januari 2009
TPL gandeng masyarakat produksi pupuk kompos
oleh: master sihotang
MEDAN: PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk dan masyarakat di lingkungan industri pulp Porsea, sepakat mengolah sampah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman pertanian, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang harganya semakin melambung.
Kesepakatan itu dicapai dalam satu pertemuan yang digagas Camat Parmaksian, Selamat Manurung, yang dihadiri pihak TPL dan para Kepala Desa Siantar Utara (Siruar), Tanggabatu-1, Tanggabatu-2, Pengombusan, Banjarganjang, Lumbanhuala, Doloknauli, Biusgu Barat, Lumbansitorus dan Jonggimanulus di Balai Latihan Kerja (BLK) Parmaksian.
Sampah menjadi persoalan karena menyebabkan lingkungan kotor dan tidak rapi. Bahkan, sampah organik menimbulkan bau busuk dan dapat menjadi sumber penyakit.
Berbekal keterampilan menjadikan kotoran sapi dan komponen lokal menjadi pupuk kompos (bokasi), staf senior Humas TPL, Lambertus Siregar memastikan sampah rumah tangga berupa barang buangan organik, plastik, dan juga logam, dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomis.
‘’Khusus sampah organik dapat dikembangkan menjadi pupuk kompos yang tidak kalah kemampuannya menyuburkan tanaman. Masyarakat tinggal mengumpul sampah rumah tangga dan sampah lingkungan di sekitar. Pisahkan sampah kering dari yang basah, serta sampah plastik dari logam,” tuturnya.
Kemudian, papar dia, sampah organik diolah menjadi kompos dengan mencampur dengan komponen lokal lainnya. Sementara sampah plastik dan logam, dapat didaur ulang di berbagai pabrik untuk dijadikan barang baru.
Untuk mewujudkan kerja sama tersebut, Camat Parmasian Selamat Manurung menetapkan tiga desa sebagai percontohan dari hasil kesepakatan kesepuluh desa, yakni Tanggabatu-1, Banjarganjang, dan Pengombusan. Selain itu, tuturnya, tahun lalu TPL menyerahkan bantuan 228 tong sampah sebagai media pengumpulan sampah, masing-masing untuk Tanggabatu-1 (99), Pangombusan (99), dan Banjarganjang (30).
Parmaksian merupakan kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Porsea, baru diresmikan Juni 2008 yang terdiri atas 10 desa. Industri pulp TPL yang berdiri di Desa Pangombusan, saat ini masuk Parmaksian. Penduduk Parmaksian umumnya petani sawah, sebagian bekerja sebagai karyawan TPL, sebagian lagi menjadi mitra bisnis maupun karyawan perusahaan mitra bisnis.
Parlindungan Siallagan, seorang penduduk setempat mengatakan bahwa pembuatan kompos sudah harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Soalnya, lanjutnya, penduduk setempat menggunakan pupuk kimia akhir-akhir ini karena harganya mahal, sudah tidak menguntungkan lagi bagi para petani.
‘’Untuk itu, salah satu pilihan adalah mengembangkan pupuk kompos dengan menggunakan bahan baku di sekitar penduduk,’’ tuturnya.
Jelang Imlek, harga anggur&jeruk melonjak
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Menjelang Tahun Baru China, Imlek yang jatuh tanggal 26 Januari 2009, harga buah anggur di pasaran Kota Medan, naik cukup tinggi dari hari-hari biasanya. Seperti di Pasar Rame dan Pasar Pringgan, harga anggur yang sebelumnya sekitar Rp35.000-Rp45.000 per kg, naik menjadi Rp70.000 per kg.
’’Berdasarkan pengalaman, harga anggur menjelang Imlek selalu naik karena buah ini dipergunakan untuk acara-acara ritual Budha,’’ kata Surya Surbakti, pedagang buah anggur di Pasar Pringgan, hari ini.
Selain anggur, harga buah jeruk baik lokal maupun impor, juga mengalami kenaikan signifikan. Harga jeruk impor jenis lukam dan satang dijual Rp15.000-Rp18.000 per kg, sedangkan jeruk lokal siam madu asal Berastagi dijual Rp13.000 per kg.
Kamis, 22 Januari 2009
Tiga tender pengadaan logistik pemilu diulang
oleh: hambali batubara
MEDAN: Tiga tender pengadaan barang dan jasa penyelengaraan Pemilu tahun 2009 di KPU Sumatra Utara (Sumut) terpaksa diulang. Dari 8 item yang ditenderkan, hanya 4 barang/jasa yang telah diumumkan pemenangnya di kantor KPU Sumut, hari ini. Sedangkan satu item barang/jasa lainnya, pengadaan kartu pengenal ditunda pengumumannya hingga mendapat klarifikasi dari salah satu peserta tender.
Kabag Hukum dan Humas KPU Sumut, Pem Samudra mengatakan tiga tender yang akan diulang tersebut rencananya akan dilaksanakan pengumuman lelang kembali pada pekan depan. Selanjutnya 20 hari ke depan, baru kembali diumumkan siapa pemenangnya.
Pem mengatakan bila pada pengumuman lelang kedua juga tidak ada pemenang yang memenuhi syarat, maka pengadaan barang dan jasa pemilu 2009 dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. " Itu sudah diatur dalam ketentuan UU, jika dua kali gagal bisa penunjukan langsung," ujar Pem Samudra usai mengumumkan pemenang tender di kantornya, sore hari ini.
Tunggakan listrik Sumut Rp 30 miliar
oleh: hambali batubara
MEDAN: Jumlah tunggakan listrik PLN Sumut pada tahun 2008 mencapai Rp30 miliar dengan kontribusi terbesar dari kalangan pelanggan rumah tangga dan UKM.
Humas PLN Sumut Raider Sigalingging mengatakan daerah yang paling besar tunggakan listriknya berada di wilayah Medan dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 9 miliar. Kemudian disusul Lubuk Pakam dan Pematang Siantar Rp 5 miliar, Rantau Rp 4 miliar dan Binjai Rp 3 miliar.
‘’Besarnya tunggakan masyarakat terhadap PLN disebabkan banyak masyarakat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar listrik. Alasannya mulai dari tidak mampu bayar hingga tunggakan listrik ditinggal begitu saja di bangunan yang kosong,’’ katanya, hari ini.
Raider menjelaskan bila dibanding tahun 2007 lalu yang mencapai Rp40 miliar, jumlah tunggakan listrik di Sumut tahun 2008 telah mengalami penurunan. ‘’Hal ini terjadi karena kami memperketat pengawasan dan pemberlakuan sanksi tegas.’’
Tahun 2007 tunggakan listrik PT PLN wilayah Sumut mencapai Rp 40 miliar. " Karena kita telah perketas sanksi dan pengawasannya, " tambahnya.
Rabu, 21 Januari 2009
312 jabatan struktural di Pemprov Sumut dihapus
oleh: master sihotang
MEDAN: Sebanyak 312 jabatan struktural mulai eselon Ib-IVa di Pemprov Sumatra Utara akan dihapus menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Sumut Eddy Sofyan mengemukakan, pada struktur lama organisasi Pemprov Sumut sesuai Perda No 2,3,dan 4 Tahun 2001, jumlah jabatan struktutral sebanyak 1.657 jabatan. Kemudian sesuai Perda No 7,8, dan 9 Tahun 2008, jumlahnya menciut menjadi 1.345 jabatan, atau berkurang 312 jabatan.
‘’Perda Sumut No 7,8,dan 9 Tahun 2008 tentang susunan organisasi di lingkungan instansi teknis, dinas-dinas, dan sekretariat daerah Pemprov Sumut itu, sudah disetujui Mendagri pada 7 November 2008,’’ ujarnya, hari ini.
Dia menjelaskan, perda yang disusun Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut itu mengisyaratkan pertambahan sejumlah dinas. Kemudian sejumlah badan menjadi dinas, serta memaksa berkurangnya sejumlah jabatan struktural.
Dia merinci 312 jabatan struktural yang berkurang itu terdapat di eselon IVa, yakni dari struktur lama sebanyak 1.240 menjadi 964 jabatan. Kemudian pada eselon IIIa dari 341 menjadi 320 jabatan atau berkurang 22 jabatan.
‘’Selain itu, eselon IIb di lingkungan biro dan wakil kepala dinas dan badan, dari 37 menjadi 12 jabatan atau berkurang 25 jabatan. Sedangkan eselon IIa, dari 37 menjadi 42 jabatan, atau bertambah 5 jabatan, yakni lima staf ahli gubernur, dan Kantor Satpol Pamong Praja menjadi badan,’’ tandasnya.
Pengusaha Sumut minta fiskal tak diberlakukan di IMT-GT
Oleh: Hambali Batubara
MEDAN: Pengusaha Sumatra Utara meminta pemberlakuan kebijakan bebas fiskal dilaksanakan di kawasan kerjasama IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle).
Menurut para pengusaha sumut, pemberlakuan pengenaan fiskal bagi pihak yang tidak memiliki NPWP, Rp 2,5 juta untuk fiskal udara dan Rp 1 juta bagi fiskal laut memukul dunia usaha di kawasan ini. Apalagi selama ini Sumut telah menerapkan pemberlakukan bebas fiskal karena termasuk kawasan IMT-GT.
Hervian Tahier Wakil Ketua Kadin Sumut mengatakan pemberlakuan kebijakan fiskal menyebabkan terjadi shock yang besar terhadap dunia usaha di Sumut. Salah satu dunia usaha yang sangat terkena dampaknya adalah dunia usaha perjalanan dan penerbangan.
‘’Baru-baru ini 5 penerbangan ke luar negeri ke kawasan IMT-GT batal karena tidak ada penumpang,’’ ujarnya seusai melakukan pertemuan dengan pelaku usaha di kantor Kadin Sumut, hari ini.
Dia mengatakan untuk mengantispasi dampak yang lebih luas terhadap dunia usaha terkait pemberlakuan kebijakan fiskal di Sumut, pihak Kadin Sumut akan melakukan dua langkah strategis, yakni mengusulkan revisi kebijakan fiskal kepada Departemen Keuangan agar tidak diberlakukan di kawasan IMT-GT.
‘’Dasarnya karena dulu ada Kepmen yang mengatakan ada pengecualian fiskal kepada kawasan IMT-GT. Selain itu, menjadikan permasalahan ini menjadi soft landing agar ketentuan seperti ini tidak menjadi berat bagi dunia usaha,’’ tandasnya.
‘’Ketahanan pangan dalam negeri belum baik’’
oleh: master sihotang
MEDAN: Hasil penelitian Pusat Penelitian Bank (Puslitbank) Fakultas Ekonomi USU (FE USU) mengungkapkan saat ini ketahanan pangan dalam negeri belum begitu baik.
Ekonom USU, John Tafbu Ritonga mengemukakan lahan tanaman pangan di Sumut menyusut 7% per tahun, sementara kebijakan yang akan menetapkan lahan pangan menjadi lahan abadi tak kunjung diundangkan. Selain itu, produksi tanaman pangan di Sumut turun 4,2% per tahun, sedangkan di sisi lain jumlah penduduk Sumut tumbuh 1% per tahun.
Mengacu kondisi tersebut, kata dia, maka bisa dibayangkan 10 tahun mendatang, tidak akan ada lagi tanaman pangan, dan negeri ini akan menggantungkan harapan 100% pada impor.
‘’Untuk mengatasinya, pemerintah harus segera memberlakukan Permenkeu No 79/2007, yang pada intinya mengarahkan produksi pangan mendukung ketahanan energi,’’ katanya, hari ini.
Secara khusus dia menilai program kredit ketahanan pangan di Sumut secara khusus dan di Indonesia secara nasional tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, kurangnya kepedulian lembaga perbankan.
Memang, tuturnya, ada trauma perbankan soal tingginya kredit usaha tani (KTU) yang bermasalah beberapa tahun silam, tetapi perbankan mesti melihatnya secara obyektif. ‘’Petani memang tidak punya agunan berkualitas, tetapi 80% petani di Sumut memiliki seperti rumah. Harusnya perbankan lebih kreatif, misalnya kredit bisa diberikan kepada pedagang di pedesaan yang memiliki lahan.’’
Dia menambahkan, mayoritas petani Sumut hanya memiliki pendapatan Rp500 ribu hingga Rp750 ribu per bulan. Dari sisi kepemilikan lahan, mayoritas petani Sumut hanya memiliki lahan dibawah 0,5 hektare. Realisasi pemberian kredit ke pertanian tanaman pangan di Sumut juga menurun 11,11% dari 2007 ke 2008. ‘’Kajian juga menunjukkan, belum ada perbankan yang mengucurkan kredit ketahanan energi,’’ tandasnya.
Disperindag minta produsen migor dukung Minyak Kita
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Disperindag Sumatra Utara minta produsen minyak goreng yang ada di daerah ini mendukung program Minyak Kita dengan menjual minyak goreng bersubsidi.
Program Minyak Kita diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyiasati kesulitan ekonomi di saat krisis global sekarang ini.
Kepala bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sumut Margaretha Elly Silalahi mengemukakan pihaknya memberi dukungan dan apresiasi kepada produsen minyak goreng, seperti dilakukan PT.Asian Agri yang menjual minyak goreng bersubsidi sebanyak 3.000 liter dengan kemasan 2 liter seharga Rp12.000 di kawasan Sei Asahan Medan.
CSR Deputy Director PT Asian Agri, Pengarepan Gurusinga mengatakan penjualan minyak goreng bersubsidi yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk respon imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta perusahaan peduli terhadap kesulitan masyarakat di tengah krisis global.
Dia mengemukakan pihaknya berencana akan 150.000 liter per bulannya guna mendukung pelaksanaan Program Minyak Kita, dimana 48.000 liter diantaranya dijual di Sumut.
Selasa, 20 Januari 2009
Konflik perebutan SDA terus ancam Riau
oleh: Antara
PEKANBARU: Konflik akibat perebutan sumber daya alam yang terjadi di Provinsi Riau selama kurun tahun 2008 terus mengancam keberlangsungan iklim usaha, kehidupan masyarakat, serta kelestarian kawasan konservasi alam.
Hal tersebut terungkap dalam laporan tahunan yang disampaikan organisasi pemerhati lingkungan Sustainable Social Development Partnership (Scale Up) Riau di Pekanbaru, hari ini.
Data tersebut diperoleh Scale Up berdasarkan pengaduan masyarakat dan dari pemberitaan media massa.
Selama tahun 2008 sedikitnya terjadi 96 konflik menyebabkan luas lahan yang dipersengketakan mencapai lebih dari 200.586 hektare (ha).
Direktur Eksekutif Scale Up, Ahmad Zazali, berpendapat kondisi tersebut berpangkal dari carut marutnya rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Riau yang mengakibatkan sedikitnya 300 titik di kawasan HPH, HTI, kawasan konservasi alam, lahan perkebunan, dan tanah ulayat warga, berstatus saling tumpang tindih sejak 2005.
‘’Konflik yang terjadi pada tahun 2008 meningkat dibandingkan yang terjadi di tahun 2007 yang hanya mencapai 35 kasus,’’ katanya.
Revitalisasi Kantor Gubernur Sumbar telan Rp3 miliar
oleh: Antara
PADANG: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2009 mengalokasikan Rp3 miliar dari APBD provinsi itu untuk merevitalisasi kantor Gubernur Sumbar. Revitalisasi dilakukan karena banyaknya bagian kantor yang rusak akibat berkali-kali diguncang gempa.
’’Berdasarkan penelitian, kantor gubernur Sumbar masih bisa direvitalisasi, sedangkan pembangunan fisik bisa dimulai Mei 2009,’’ kata Kepala Bidang Pendataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (PJTP) Sumbar, Ir Firman Dalil di Padang, hari ini.
Dinas PJTP Sumbar bersama konsultan, pada Januari -April 2009, menggiatkan penyelesaian master plan kantor gubernur provinsi itu yang akan menghabiskan dana Rp800 juta.
Kegiatan revitalisasi eks gedung yang dibangun pada masa kolonial Belanda itu, tetap mempertahankan ciri-ciri bangunannya.
Pemprov Kepri diminta tengahi konflik DBH migas Natuna
oleh: Antara
BATAM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) perlu memediasi konflik pembagian Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) senilai Rp193 miliar antara Kabupaten Natuna dan Anambas.
’’Pemprov Kepri harus turun tangan agar konflik itu tidak meluas,’’ kata anggota DPRD Kepri Suryani di Batam, hari ini.
Dia mengatakan sejak awal pembentukan Kabupaten Anambas, pembagian DBH migas berpotensi menuai konflik karena selama ini pemerintah pusat memberikan DBH ke Natuna, sedangkan wilayah penghasil migas itu terdapat di kabupaten Anambas.
Badan Pembentukan dan Penyelarasan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) meminta pembagian DBH Migas 40:60 untuk Anambas, sementara Pemerintah Kabupaten Natuna belum menyetujui permintaan itu.
87.000 PNS di Sumut belum miliki rumah
oleh: master sihotang
MEDAN: Sekitar 50% dari total sekitar 174.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumut belum memiliki rumah sendiri karena keterbatasan finansial.
Ketua Dewan Pengurus Provinsi Korpri Sumut, Muhyan Tambuse mengungkapkan sebagian besar dari PNS yang belum memiliki rumah tersebut terpaksa mengontrak rumah, kemudian menumpang di rumah orang tua maupun mertua.
Untuk mengatasi hal tersebut, Korpri Sumut mencanangkan program penyediaan rumah bagi PNS di Sumut yang belum memiliki rumah sendiri. Pada tahap awal, katanya, akan dibangun sebanyak 165 unit dan tahap kedua 135 unit. ‘’Seluruh rumah tipe-36 tersebut sudah terjual kepada anggota Korpri,’’ katanya, hari ini.
Dia menjelaskan pada jangka panjang, Korpri Sumut merencanakan akan membangun 10.000 unit rumah PNS, dimana untuk tahap awalnya peletakan batu pertamanya telah dilakukan Gubernur Sumut Syamsul Arifin di Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.
Seorang PNS di lingkungan Pemkab Medan menilai pembangunan rumah untuk PNS yang dipelopori Korpri Sumut merupakan langkah baik untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.
