oleh: hambali batubara
MEDAN: Pemerintah daerah Sumatra Utara (Sumut) menjajaki ekspor ke pasar Timur Tengah dalam mengantispasi krisis ekonomi global. Kawasan Timur Tengah dinilai masih memiliki daya beli yang tinggi ketimbang pasar Eropa pasca krisis global.
Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Sumut, Muzanni Lubis menyatakan pihaknya bersama pengusaha Sumut mulai mengalihkan sebagian besar ekspornya ke pasar Timur Tengah sejak akhir tahun lalu.
Dia mengemukakan Pemprov Sumut telah melakukan penjajakan ke beberapa negara Timur Tengah seperti Aljazair, Pakistan dan Dubai. Salah satu upaya penjajakan yang dilakukan adalah dengan melakukan misi dagang ke beberapa wilayah negara tersebut dan mengadakan pameran dagang produk Sumut di Timur Tengah.
‘’Sebagian pengusaha di sana sudah mulai memesan produk Sumut,’’ katanya, hari ini.
Menurutnya pengusaha Aljazair sudah melakukan perjanjian kontrak untuk komoditi ikan, plywood, dan ban. Sedangkan Pakistan tertarik dengan komoditi pertanian, sementara dunia usaha Dubai menaruh minat tinggi pada produk furnitur.
Senin, 02 Februari 2009
Sumut jajaki pasar ekspor Timteng
Dua hari bersama JK
oleh: arief budisusilo
Bukan Jusuf Kalla kalau tidak kocak. Wakil Presiden yang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu sejak 2004 itu memang dikenal doyan guyon.
Hampir semua isu bisa dijadikan banyolan. Tokoh pengusaha itu juga gampang sekali menjawab pertanyaan dan membalik logika. Di banyak kesempatan, malah, kerap soal yang rumit dibuat lelucon, seperti kelangkaan gas, demo mahasiswa, kekurangan listrik, kemacetan jalan, dan seterusnya. Dengan enteng kondisi itu disebutnya sebagai ‘dilema kemajuan’.
Contoh saja soal kelangkaan gas. Kata Kalla, hal itu adalah dampak dari konversi minyak tanah dan gas yang berhasil dan terlalu cepat dari perkiraan semula. Padahal, mulanya masyarakat menentang keras konversi minyak tanah ke gas. Lalu� kelangkaan listrik yang ramai ‘digugat’ investor dan pengusaha di daerah maupun di Jakarta, menurut Kalla, adalah ‘dampak kesejahteraan’ lantaran kian banyak orang mampu beli AC. “Dulu yang pakai AC cuma kantor Gubernur, sekarang kantor Camat pun pakai AC,” ujarnya.
Bagaimana dengan kemacetan? “Ya, makin banyak orang yang bisa beli mobil. Ini kan lebih sejahtera,” tutur Kalla.
Cerita-cerita kocak seperti itu pula yang saya alami saat mengikuti kunjungan Kalla sejak Sabtu lalu di Tokyo, Jepang. Pada Minggu pagi, saat mengunjungi kebun binatang Zoorasia di Yokohama, misalnya, Kalla memberi nama anak Tapir usia 3 bulan, dengan bahasa Bugis, La Baco, yang artinya “Laki-laki pemberani”. Tapir asal Sumatra itu ditangkarkan di kebun binatang tersebut atas kerjasama dengan Pemkot Yokohama. “Kalau saya beri nama pakai bahasa Jawa, orang sini [orang Jepang] susah mengingatnya,” katanya.
Itu baru pemanasan. Siang harinya, saat berkunjung ke Pasona O2, tempat budidaya tanaman bunga, sayuran dan padi di bawah gedung tanpa sinar matahari di Tokyo, Kalla sempat memetik buah tomat di tempat itu.
Mula-mula, Kalla memetik tomat warna merah, setelah dicicipi bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Wapres lalu memetik lagi tomat berwarna kuning. Apa katanya, ”warna kuning lebih enak dari warna merah.”
Karuan saja semua hadirin tertawa, termasuk Duta Besar RI di Jepang, Jusuf Anwar dan Mendiknas Bambang Sudibyo. Anda tentu paham, Kalla adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang punya warna dasar kuning. Warna merah? Tak usah saya tulis di sini.
Rupanya Jusuf Anwar juga cepat tanggap. Minggu malam, saat membuka pertemuan tatap muka masyarakat Indonesia di Jepang dengan Wapres di KBRI, Tokyo, Anwar sempat meminta maaf kepada Wapres.
Apa pasal? “Ya mohon maaf, setelah Bapak Wapres tadi mencicipi tomat kuning, saya tidak bisa menyediakan� karpet kuning karena cari di mana-mana tidak ditemukan,” kata Jusuf Anwar. Seperti biasa, panggung pertemuan lazimnya pakai karpet merah.
Tak urung, pertemuan dengan masyarakat Indonesia sekitar dua jam itu berubah menjadi forum yang penuh humor. Apalagi kemudian, dalam pengantarnya, Jusuf Anwar mengalami ‘keseleo’ lidah, ketika mengatakan, “Yang terhormat Bapak Presiden… eh… Wapres,” yang disambut ledakan tawa hadirin.
Apa kata Kalla kemudian? “Kalau slip the tongue seperti tadi, wapres disebut Presiden, nggak papa, karena keliru ke atas. Kalau keliru ke bawah, saya bisa tersinggung. Seperti pada pertemuan gubernur.. saya dibilang Bapak Wakil Gubernur… saya tersinggung,” ujarnya. Ruangan aula KBRI itu pun kembali meledak.
Apalagi, kemudian, dalam sesi tanya jawab, beberapa penanya juga –entah sengaja atau tidak—memelesetkan sapaan Presiden kepada Wapres itu.
Jadinya, hampir sepanjang pertemuan itu, Kalla banyak sekali melontarkan joke-joke segar, termasuk saat menjawab pertanyaan.
Lagi-lagi, soal akademis pun dibuat lelucon. Mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Soka terkait dengan kontribusinya dalam menciptakan perdamaian di Indonesia, Kala justru mengaku membaca ‘ilmu tumbuhan’.
Seolah mengulangi lontaran sebelumnya, dia mengatakan “Yang baik itu kalau hijau. Tapi di atas hijau itu baru bermanfaat kalau ada kuning. Sawah itu hamparan hijau, tapi baru bermanfaat kalau padinya menguning.”
Lalu dia melanjutkan, “Buah itu baru enak kalau warnanya sudah kuning. Kalau masih hijau, baru enak kalau pakai garam.”
Tak urung, Kalla dia pun dituding kampanye. “Ah, ini bukan kampanye… tidak ada anjuran untuk memilih,” kilahnya.
Lalu, ketika menjawab pertanyaan seorang perempuan Indonesia yang bersuami Jepang, apa katanya? “Beruntunglah Ibu. Ini untuk perbaikan keturunan. Kalau tak ada perkawinan antarbangsa, sinetron itu hambar, karena pemain-pemain sinetron itu Indo semua.”
Jadi, dua hari bersama Jusuf Kalla, kata teman saya, “nggak ada matinya.” Termasuk soal cadangan gas pun, menjadi bahan guyonan. “Semua [tempat] di Indonesia ada sumber gas. Sehingga musibah [semburan lumpur] Lapindo itu, akibat kekayaan,” lontarnya. Ehm. (arief.budisusilo@bisnis.co.id)
Sumut siapkan sejumlah perda komunikasi&informasi
oleh: antara
MEDAN: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut menyiapkan sedikitnya 6 peraturan daerah (perda) terkait bidang komunikasi dan informasi yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala dinas Kominfo Sumut Eddy Sofyan mengungkapkan diantara perda tersebut adalah perda tentang penataan menara telekomunikasi bersama yang merupakan kewenangan Pemprov Sumut.
Selain itu, tuturnya, perda tentang fiber optic yang mengatur ketentuan pemasangan kabel telekomunikasi di dalam tanah. Kemudian, perda tentang pengembangan infra struktur jalan agar dapat dimanfaatkan untuk lokasi advertising atau papan reklame.
’’Yang penting adalam semua perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,’’ tandasnya.
Pedagang sembako diminta segera turunkan harga
oleh: antara
BANDA ACEH: Ketua DPR Aceh H Sayed Fuad Zakaria mengharapkan pedagang di daerahnya segera menurunkan harga jual sembilan bahan pokok (sembako) menyusul diturunkannya tarif angkutan mobil barang beberapa hari lalu.
Menurut dia, selama ini pengusaha beralasan tarif angkutan mobil barang belum turun sehingga belum mau menurunkan tarif. ‘’Namun kini tarif angkutan barang Medan-Banda Aceh sudah turun, sehingga tidak ada alasan lagi tidak melakukan penyesuaian tarif,’’ katanya, pagi ini.
Ia mengatakan, dulu mereka menyebutkan harga sembako dinaikkan untuk menyesuaikan dengan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan mobil barang, namun kini harga solar dan premium dan tarif angkutan barang telah diturunkan, tapi harga sembako tetap tinggi.
Hunian hotel di Palembang belum terimbas krisis
oleh: antara
PALEMBANG: Krisis global yang terjadi saat ini belum begitu mempengaruhi tingkat hunian hotel di Palembang khususnya bintang empat, karena masih banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di kota tersebut.
Ketua Perhimpunan Hotel&Restoran Indonesia (PHRI) Palembang, Iwan Setiawan mengemukakan tingkat hunian hotel bintang empat di Palembang saat ini masih tinggi rata-rata sekitar 80%, karena masih banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di kota ini.
Menurut dia, tingkat hunian hotel bintang empat rata-rata sekitar 80%, sedangkan hotel di bawah bintang empat sekitar 65%-75%.
‘’Upaya yang dilakukan industri perhotelan di Palembang saat ini dalam mengatasi krisis global dengan menawarkan paket-paket tour, kemudian semakin gencar melakukan pemasaran serta memberikan diskon,’’ ujarnya, pagi ini.
Hotel bintang empat saat ini di Palembang tercatat sekitar lima unit yakni Hotel Horison, Novotel, Aryaduta, Swarna Dwipa dan Sandjaya, sedang bintang lima baru ada satu.
Proses KTP Batam dipantau dengan SMS
oleh: antara
BATAM: Selain berupaya mempersingkat waktu penyelesaian kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (KTP/KK), Pemerintah Kota Batam juga menyediakan penelusuran prosesnya yang bisa diakses warga dengan teknologi layanan pesan singkat (SMS).
‘’Layanan ini akan diresmikan awal Maret, menandai tiga tahun masa kerja Walikota Ahmad Dahlan dan Wakil Walikota Ria Saptarika,’’ kata Kabag Humas Pemkot Batam, Yusfa Hendri, Minggu.
Dia mengemukakan dengan layanan baru ini, warga kelak dapat mengetahui status permohonan KTP/KK apakah sudah jadi atau masih dalam tahap pemasukan data ke server, sehingga tidak harus membuang waktu dan biaya ke kantor kecamatan.
Penggunanan SMS, kata Yusfa, merupakan pengembangan dari fasilitas pencarian status permohonan KTP/KK secara online yang dewasa ini sudah dapat dilakukan warga dengan mengakses www.siak.humasbatam.com.
PTPN III, BUMN perkebunan benchmark
oleh: master sihotang&yusran yunus
MEDAN: Kementerian BUMN menetapkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III sebagai BUMN perkebunan benchmark di Indonesia.
Dirut PTPN III Amri Siregar mengemukakan penetapan tersebut dilakukan saat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) di Jakarta belum lama ini.
‘’Prestasi ini merupakan tantangan karena mempertahankannya jauh lebih susah daripada waktu meraihnya,’’ ujarnya dalam acara Tahun Baru dan Penyerahan sejumlah penghargaan kepada karyawan, kebun, dan pabrik karet yang mendapatkan prestasi pada 2008 lalu.
Pada kesempatan tersebut dia memaparkan sejumlah capaian keberhasilan perusahaan selama tahun 2008, dimana perusahaan berhasil mencetak laba kotor Rp1,258 triliun atau 17,13% di atas RKAP yang ditetapkan pemegang saham sebesar Rp1,074 triliun.
Kemudian produktivitas tandan buah segar (TBS) mencapai 22,36 ton TBS per ha per tahun, di atas RKAP yang ditetapkan sebesar 22 ton TBS per ha per tahun. Untuk CPO mencapai 5,4 ton per ha, di atas RKAP yang hanya 5,21 ton per ha.
‘’Rendemen minyak sawit mencapai 24,13%, di atas RKAP yang hanya 23,70%. Sedangkan rendemen inti sawit sudah mencapai 5,30%, padahal dalam RKAP hanya 5%.’’
Selain itu, lanjutnya, karet kering pada 2008 dapat dicapai 1.645 kg per ha, di atas RKAP yang hanya 1.625 kg per ha.
Dia juga mengemukakan pada 2008 PTPN III meraih beberapa penghargaan al. tujuh sawit ward dan 10 award untuk karet dari Kementerian BUMN, dan 13 kebun mendapatkan bendera emas dari Depnakertrans karena tidak pernah mengalami kecelakaan.
’’Dengan seluruh capaian tersebut, kami menargetkan pada tahun 2010-2011 PTPN III sudah menjadi perusahaan kelas dunia.’’
Komisaris utama PTPN III Achmad Mangga Barani meminta jajaran direksi PTPN III pada tahun 2009 ini dapat meraih sertifikat sustainable palm oil, seperti yang sudah diraih beberapa perusahaan industri CPO swasta nasional.
Minggu, 01 Februari 2009
Penetapan APBA 2009 diprotes masyarakat
oleh: malik ridwan
BANDA ACEH: Sejumlah elemen masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memprotes penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009 senilai Rp9,791 triliun yang dinilai tidak pro rakyat.
Aksi protes tersebut dilangsungkan saat penetapan APBA 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, akhir pekan lalu.
Ketua Paguyuban Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya, Adam Sani mengatakan seharusnya sebelum dilakukan penetapan, DPRA harus menyerap aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan APBA tidak terjadi penyimpangan anggaran, seperti alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran.
‘’Kami sangat menyayangkan langkah DPRA yang menetapkan APBA 2009 tanpa terlebih dulu menyerap aspirasi masyarakat dengan maksimal. Selama ini pelaksanaan anggaran, banyak yang dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat,’’ katanya.
Pemberi kerja wajib sertakan pekerjanya ikut Jamsostek
oleh: master sihotang
MEDAN: Lumbung Informasi Rakyat (Lira) meminta para pemberi kerja di Sumut agar memberikan perlindungan kepada para pekerjanya berupa kepesertaan Jamsostek sebagaimana diamanatkan UU No.3 tahun 1992 tentang jamsostek.
Para pemberi kerja yang menyalahgunakan aturan tersebut tidak memasukkan pekerjanya ke jamsostek sudah merupakan indikasi tindakan korupsi. Di sejumlah perusahaan, yayasan, CV, koperasi, dan lainnya cukup banyak pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya masuk progam jamsostek.
Disisi lain, banyak yang tidak jujur dalam melaporkan upah yang sebenarnya ke Jamsostek.
Menurut Gubernur Lira Sumut Halomoan Sitompul masalah kepesertaan program Jamsostek ini harus menjadi perhatian semua pemilik perusahaah, sehingga bisa membantu taraf hidu para pekerja yang kni hidpnya masih jauh dari harapan hiduip.
"Lira akan mendorong kesadaran pengusaha memasukkan pekerjanya ke dalam program Jamsostek, sehingga mereka dapat memanusiakan manusia. Kalau pekerja dimanusiakan, pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas,” kata Halomoan Sitompul.
Dia bersama Sekretaris Wilayah Lira Sumut Febry Syahrial Dalimunthe melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah I PT. Jamsostek (Persero) Mas’ud Muhammad, didampingi Kepala Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Medan Arena Trijaya, Kabag Progsus Taslim Djamal dan Humas Sanco Manullang.
Halomoan mengatakan, kehadiran lembaga tersebut adalah untuk mengawal tugas pemerintah, BUMN dan lainnya dalam melaksanakan amanat rakyat sehingga berjalan dengan baik. “Kami bukan destroyer, tetapi kami hadir sebagai mitra, mengawal pemerintah, BUMN dan lainnya agar pembangunan berjalan di atas relnya,” tandasnya.
Lira, kata dia, siap melakukan investigasi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan Jamsostek baik perusahaan swasta maupun BUMN yang hingga kini belum masuk program jamsostek..
Tentang kepesertaan Jamsostek yang masih minim di Sumut, Lira Sumut berharap kiranya dapat dibuat MOU dengan Jamsostek sehingga dapat dibuat rencana investigasi kedepan.
“Bisa saja Lira membuat surat kepada perusahaan yang belum masuk Jamsostek atas hasil investigasi. Jamsostek adalah asset Negara yang harus dijaga dan dilindungi karena tugasnya adalah untuk mensejahterakan pekerja. Jadi sudah saatnya agar dibicarakan di tingkat Kapolda dan Kajatisu bersama dengan Disnaker, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dan UU Negara itu dapat diimplementasikan dengan baik,” kata Sitompul.
.
Riau Airlines berencana tambah pesawat baru
oleh: antara
PEKANBARU: Maskapai penerbangan Riau Airlines berencana menambah enam pesawat baru untuk memperbanyak jumlah armada dan pengembangan bisnis.
Direktur Produksi Riau Airlines, Wendy Yunisbar mengatakan, rencana penambahan pesawat baru tersebut sudah dilaporkan ke Departemen Perhubungan dan diharapkan bisa terealisasi tahun 2009 ini.
Dia menjelaskan penambahan enam pesawat tersebut terdiri dari masing-masing dua unit Bea Avro RJ 100, Fokker 50 dan pesawat kecil berkapasitas 20 tempat duduk. ’’Kemungkinan besar perusahaan akan meminjam dana dari perbankan untuk modal investasi,’’ ujarnya, hari ini.
Dikabarkan jumlah dana investasi yang dibutuhkan untuk pengadaan pesawat baru tersebut mencapai sekitar Rp5 miliar.
Ekspor kopi Lampung surplus
oleh: antara
BANDAR LAMPUNG: Ekspor kopi Lampung tahun 2008 mencapai 303.680 ton lebih dengan nilai devisa US$586 juta, surplus sekitar 40% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Lampung, Suherman Harsono, mengemukakan angka tersebut lebih tinggi dari realisasi pada 2007 yang hanya 183 ribu ton dengan nilai devisa US$301 juta.
‘’Pada 2009 ini kami memprediksi ekspor kopi Lampung sama dengan tahun 2008,’’ katanya, hari ini.
Dia mengungkapkan harga kopi di tingkat pengumpul besar saat ini mencapai Rp17.000 per kg. Sementara produksi kopi robista Lampung tahun 2008 mencapai sekitar 140 ribu ton lebih, tahun ini diperkirakan 140 ribu ton.
Jumat, 30 Januari 2009
KPPU hukum 3 perusahaan peserta tender Disdik Sumut
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN : Majelis KPPU dalam putusannya menyatakan PT Pelita Jaya Mandiri (terlapor II), PT Hari Maju (terlapor III) dan PT Gradita Utama (Terlapor IV) bersama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara Tahun Anggaran 2007 sebagai terlapor I, Abdul Wahid Soenge (Terlapor V) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketua Majelis Komisi, Dedie S Martadisastra mengatakan KPPU menghukum Terlapor II dan Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp 1,9 miliar secara tanggung renteng yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.
Majelis Komisi juga menyatakan terlapor III dan terlapor IV dalam perkara ini, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Majelis Komisi meminta kepada Gubernur Provinsi Sumatra Utara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara agar melaksanakan aturan tender yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
Dalam hal ini, tuturnya, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan, BPK dan Bawasda untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan TV, DVD dan Antena di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut tahun anggaran 2007.
Pemerintah optimistis ekspor beras tahun ini
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Pemerintah optimistis target ekspor beras 1 juta ton pada tahun ini akan tercapai menyusul terjadinya peningkatan produktivitas beras nasional dimana pada tahun ini ditargetkan mencapai 40 juta ton.
Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso mengemukakan beberapa negara terutama negara jiran seperti Malaysia, Vietnam, telah memesan beras Indonesia yang memiliki kualitas tinggi.
’’Ekspor beras ini tidak akan sampai mengganggu persediaan untuk konsumsi di dalam negeri,’’ ujarnya.
Dia mengungkapkan pada tahun 2006 produksi Gabah Kering Giling (GKG) hanya mencapai 54,45 juta ton, meningkat menjadi 57,16 juta ton GKG pada 2007. Sementara berrdasarkan Angka Ramalan II BPS 2008, produksi padi diperkirakan mencapai 60,28 juta ton GKG.
Sumut kembangkan padi hibrida 10.000 ha
oleh: dormaulina sidabutar
MEDAN: Sumatra Utara akan mengembangkan padi hibrida seluas 10.000 hektare (ha) yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumut.
Kepala dinas Pertanian Provinsi Sumut Ardhi Kusno mengemukakan langkah pro aktif mengembangkan padi hibrida itu menyahuti instruksi Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang meminta peningkatan produksi beras Sumut.
‘’Instruksi tersebut sejalan dengan semangat Instruksi Presiden tentang tambahan peningkatan produksi beras nasional 5% per tahun,’’ katanya.
Sumut tercatat mampu memberikan kontribusi produksi padi nasional sebesar 5,51% dengan pencapaian produksi 61,09 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka itu jauh lebih tinggi dari produksi padi tahun 2007 yang meningkat sebesar 258 ton GKG atau naik 8,6% dari tahun 2006.
Ardi mengemukakan pihaknya telah melakukan uji adaptasi beberapa varietas padi hibrida yakni varietas SL-8 SHS, Bernas Super, Bernas Prima, PP1, Intani 2 dan Maro.
Pihak Departemen Pertanian, tutur dia, memberi bantuan benih unggul 150 ton kepada beberapa yang akan menjadi daerah pengembangan padi hibrida yakni Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Tapanuli Selatan, Toba Samosir.
Kamis, 29 Januari 2009
Investor lokal siapkan Rp4 triliun danai tol Medan
oleh: Yusran Yunus
MEDAN: Konsorsium investor lokal di Sumut dikabarkan sudah berkomitmen menyediakan dana investasi sekitar Rp4 triliun untuk mendanai proyek jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai.
Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut, Eddy Sofyan mengemukakan komitmen konsorsium investor lokal tersebut sudah menghampiri deal dengan gubernur Sumut Syamsul Arifin, sehingga proses tender kedua proyek ruas jalan tol tersebut sudah dapat dilaksanakan, setidaknya pada triwulan I-2009 ini.
’’Sampai sejauh ini proses pembahasan pembangunan kedua ruas jalan tol tersebut oleh Pemprov Sumut bersama pemerintah pusat, masih sedang berjalan. Kami sudah melaporkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa investor lokal siap berpartisipasi mendanai proyek jalan tol tersebut,’’ katanya.
Dia tidak bersedia menjelaskan lebih rinci perihal investor lokal dimaksud dengan alasan proses lobi sedang berjalan, sehingga untuk menjamin tercapainya deal maka belum dapat diumumkan ke publik.
’’Namun yang pasti jika sudah tercapai deal, kami pasti akan mengumumkan secara resmi ke publik. Jika sudah berjalan, proses tender proyek ini akan disupervisi langsung pemerintah pusat meskipun pelaksana proyeknya Pemprov Sumut,’’ ujarnya.
Gubernur Syamsul Arifin, papar dia, memberi perhatian serius dengan terjun langsung mendekati pemerintah kabupaten dan kota maupun pengusaha lokal yang berminat ikut mendanai kedua proyek ruas jalan tol tersebut.
’’Beliau sangat serius ingin merealisasikan kedua proyek jalan tol itu. Terutama setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kunjungan kerja ke Medan akhir tahun lalu, telah mempersilahkan pihak Pemprov Sumut menggalang investor lokal untuk mendanai proyek tersebut.’’
Dia menegaskan penyelesaian jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi akan sangat berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama karena jalan tol tersebut akan terkoneksi langsung dengan bandar udara baru pengganti Polonia di Kuala Namu, Deli Serdang.
’’Kalau kedua proyek ruas jalan tol ini berjalan akan berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sumut, seperti terciptanya lapangan kerja baru, bergulirnya aktivitas dunia usaha, bertambahnya pendapatan daerah.’’
Namun Ekonom Universitas Sumatra Utara, Jhon Tafbu Ritonga sedikit pesimistis kedua proyek ruas jalan tol tersebut akan berjalan sesuai rencana pada tahun 2009 ini, mengingat situasi krisis finansial yang terjadi saat ini dimana ikut menyurutkan semangat investor.
’’Saya tidak melihat ada sinyal positif. Pihak pemerintah kota dan kabupaten yang diharapkan ikut terlibat menginvestasikan dananya, tampaknya belum melakukan aksi nyata dengan menganggarkan dana pada APBD masing-masing,’’ katanya.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah pusat terlebih dulu memberikan komitmen pendanaan melalui pembiayaan APBN 2009, sementara pihak Pemprov Sumut bersama investor lokal dan pemerintah daerah lainnya dengan sendirinya akan terlibat langsung saat proyek sudah berjalan.
’’Tidak seperti sekarang, pemerintah pusat terkesan lepas tangan di awal. Padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk terlibat langsung dalam menstimulus roda perekonomian daerah dengan memfasilitasi proyek-proyek infra struktur di daerah.’’
Menurutnya, pemerintah pusat hendaknya tidak melakukan diskriminasi dalam pengalokasian anggaran pembangunan terutama dalam merebut hati rakyat menjelang Pemilu 2009, misalnya dengan mengosentrasikan pembangunan infra struktur di Pulau Jawa.
’’Infra struktur jalan di Sumut sudah sangat parah. Hal itu bisa kita saksikan di jalan lintas timur Sumatra dimana jalannya rusak parah karena padatnya lalu lintas barang dan jasa. Hal itu berarti juga pemerintah tidak mampu mengimbangi kemajuan ekonomi masyarakat,’’ tegasnya.
